Ditemukan 11435 data
87 — 8
Partai Verzet (PV) yakni perlawanan dari pihak lawan sendiri;2. Derden Verzet (DV) berupa perlawanan dari pihak ketiga;Perlawanan ditujukan terhadap putusan, tetapi dalam praktek yang dimaksud denganputusan telah diperluas :1. Terutama ditujukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap yang belum dilaksanakan eksekusinya;2. Bisa juga terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum yang tetap;3.
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hutan Domas Rayasebanyak 1.277 ptg/ 8.121,30 m% yang terdiri 2 (dua) partai rakit secaraterpisah dengan jarak + 1 km, yang masingmasing rakit terdiri dari 752ptg/4.547,79 m? yang dilengkapi 2 (dua) SKSHH No. DA 341479 dan No.341480 sedang yang 1 (Satu) rakitnya lagi terdiri dari 705 ptg/3.573,51 m?
341 — 55
mengajukan gugatan kepada Rosni Akam Tergugat ,Ratna Merisa Tergugat Il, Retno Deswara Tergugat Ill terdaftar dalam perkaraNo.06/Pdt.g/ 2004/PN.BK tanggal 1 November 2004 dengan tidak menggugatHj.Hamsiati;Bahwa Hj.Hamsiati Penggugat tidak sebagai pihak yang berpekara dansecara hukum tidak terikat dalam perkara tersebut, sesuai pendapat YahyaHarahap dalam buku ke Il "dalam penyelesaian suatu perkara tidak bolehmenimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalamperkara, prinsip kontrak partai
73 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam bukunya, Ruang Lingkup PermasalahanEksekusi Bidang Perdata, halaman 14 Edisi Kedua, Sinar Grafika, Maret2010), dengan alasan: Perkara contentiosa (gugatan) bersifat partai (ada pihak Penggugat danTergugat); Gugatan perbuatan melawan hukum; Pemeriksaannya secara contradictoir (Sanggahmenyanggah) antaraPenggugat dan Tergugat;Karenanya, Pemohon Kasasi/Pembanding memohon kepada MahkamahAgung selaku Judex Juris untuk berkenan memeriksa kembali hukum dariperkara ini dan menerapkan hukum terhadap
M.T. FAHRI, SH
Terdakwa:
ANGGRA ADITYA SAPUTRA Alias ANGGRA
132 — 45
jawaboleh kakak korban bahwa terdakwa yang memukul:;Menimbang, bahwa oleh karena merasa emosi mengetahui kakak nya dipukul terdakwa, kemudian korban bersama dengan saksi IIham Taharob dan JaelaniTharob bersamasama mendatangi rumah Terdakwa, saat itu korban membawabesi ulir 12, sedangkan saksi IIham Taharob membawa samurai dan saksi JaelaniTaharob membawa parang, namun terdakwa ternyata tidak ada di rumahnya;Menimbang, bahwa selanjutnya korban dan saudaranya mencari terdakwadan bertemu di Posko Partai
91 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
SinarGrafika, Jakarta, 2005 halaman 444 s/d 445;Menyebutkan; Dalam putusan contentiosa (gugatan bersifat partai) nebisin idem pun tidak melekat meskipun berupa pengabulan gugatan. Apabilaamar putusan yang dijatuhkan:> Bersifat deklaratif, putusanhanya menyatakan bahwa Penggugat mempunya hak atau mempunyaikedudukan sebagai ahli waris;> Tetapi putusan tidakmencantumkan amar condemnatoir, untuk menghukum ataumemerintahan Tergugat membayar atau menyerahkan objek sengketa.
30 — 7
Tergugat menolak dengan tegas semua daiildalil Penggugat, kecuali secarajelasfegas diakui kebenaranya oleh Tergugat;Bahwa adalah tidak benar daiildalil Penggugat yang menyebutkan antara Penggugat danTergugat terdapat hubungan kerjasama tentang jual beli kain dan konveksi, karena yangbenar adalah hubungan hukum jual beli kain secara putus (bukan kerjasama konveksi)< yaknisekitar tahun 2010/2011 Penggugat datang ke Toko Tergugat (Grosir) untuk membeli berbagai merk kain taqwokoko dengan jumlah besar/partai
Pembanding/Penggugat I : H Ade Ruhandi S.E.
Terbanding/Tergugat I : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor,
Terbanding/Turut Tergugat III : Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Terbanding/Turut Tergugat I : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : Gubernur Jawa Barat
76 — 47
dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard/NO).Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final danmengikat sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,sebagaimana Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 amandemen ke 3yang berbunyi :Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili padatingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untukmenguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai
Memutus pembubaran partai politik;d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.Berdasarkan hal tersebut diatas sudah jelas terkait dengangugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenanganMahkamah Konstitusi dalam memutus perselisinan tentang hasilpemilihan umum..
Karena berdasarkankewenangannya Mahkamah Konstitusi berwenang untukmengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negarayang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,Halaman 74 dari 94 halaman, Putusan No.323/PDT/2019/PT.BDG.memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihantentang hasil pemilihan umum (pemilu).
HARISMAND, SH.
Terdakwa:
SANDY KURNIAWAN Als SANDI Als ENDI Bin ALIMUN
115 — 45
perseorangan.Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 pasal 18, syaratmenjadi anggota PPS adalah sebagai berikut:a. warga negara Indonesia;b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara KesatuanHal 37 dari 78 Putusan No.226/Pid.Sus/2020/PN.SgtRepublik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan citacita Proklamasi17Agustus 1945;mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;tidak menjadi anggota Partai
Politik yang dinyatakan dengan suratpernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagimenjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan suratketerangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaannarkotika;berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atausederajat;tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memeroleh kekuatan hukum tetap
380 — 282
KALIGIS;c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai);122.123.124.125.126.127.128.129,130.131.132.133.134.a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibu EvieUSD 900 Rp. (USD 40);b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR,GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01 Julidengan No.
KALIGIS;c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai);a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibu EvieUSD 900 Rp. (USD 40);b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR,GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01 Julidengan No.
134 — 83
yang merupakanlampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini;Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD107/D0301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan:(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang /Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangam oleh Kadivre / Kasubdivre /Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai
barang yang diserahkan harus sesuaidengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalamSPPB / DO;(3) Peralhan tanggungjawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang /Halaman 19 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUSTP K/2016/PT SBYPengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelah dilakukanpenimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penyerahanbarang oleh Kepala Gudang dan pihak yang menerima barang;(4) Penyerahan barang di gudang dicatat jumlah koli,
dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUSTPK/2016/PT SBYBahwa,berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD107/D0301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan:(1)(2)(3)(4)Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre / Kasubdivre /Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai
barang yang diserahkan harus sesuaidengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalamSPPB/ DO;Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang /Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelah dilakukanpenimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penyerahanbarang oleh Kepala Gudang dan pihak yang menerimabarang;Penyerahan barang di gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat nettoserta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar
243 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Sela Nomor 92 K/TUN/201711.12.13.14.15.16.Bahwa sedangkan bagi Partai Politik baru dapat disebut badanhukum setelah didaftarkan ke Kementerian, sebagaimana diaturdalam Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang menyatakan, Partai Politik harusdidaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum,Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan, badan hukum perdata yang dapat mengajukangugatan
211 — 24
RAJABUL IHSAN dengan tujuan Jakarta dalam rangkamengikuti Bintek UU NO 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Jakartadan 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi Bendahrawan DPRD Kab.
Pesisir Selatan sejak tangggal14 Agustus 2009 untuk periode 2009 s/d 2014 dari Pengusulan ParpolPPRN ( Partai Peduli Rakyat Nasional ) yang bergabung pada Tahun2011 di dalam Fraksi BIR ( Bersatu Indonesia Raya ) dengan anggotaMASRIL. S.Ag. HERP! DAMSON. BE Drs. PARDINAL DT TANKIAMEK FIRDIIS.S Sos ( Partai PPRN RISNALDIL S.Ag. MM ( PartanPNBK ).
Pessel Sejak tanggal 14Agustus 2009 untuk Periode 2009 s/d 2014 dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera ) dan sebagai Ketua Fraksinya adalahBENNY JOVIAL.Saksi menerangkan, Pada Tahun 2011 di DPRD Kab.
Pesisir Selatan sejaktangggal 14 Agustus 2009 untuk periode 2009 s/d 2014 dariPengusulan Parpol ( Partai Politik)JPKS ( Partai Keadilan Sejahtera ).Dengan anggota JAMAWARDIANTO. SP, BENY JOVIAL. SP danSUMAWIR TK SHOLEH sedangkan ketua Fraksi PKS ( Partai KeadilanSejahtera ) di DPRD Kab. Pesisir Selatan pada Tahun 2011 adalahBENNY JOVIAL.
SE,Rajabul IkhsanBahwa keseluruhan Anggota Fraksi Partai Demokrat hadir diruanganKetua DPRD Sdr MARDINAS N SYAIR MM untuk menandatangani 3(tiga) lembar Surat Perjalanan Dinas dan 3 (tiga) lembar KwitansiPembayaran untuk ketekoran acara Open HouseBahwa yang menyaksikan yaitu selurun Anggota Fraksi Partai Demokratyang hadir pada saat tersebut.
96 — 35
bujang;Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1991, namun pada tahun2012 Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Ternate;Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta usaha bersama yakni satubuah ruko yang berisi barangbarang yang terletak di depan terminalBastiong dan satu toko yang terletak di jalan masuk ke pelabuhan Bastiong;Bahwa di dalam ruko berisi barangbarang dagangan berupa pakaian jadi,celana, selimut, sepatu dan lainlain, ukuran kecil dan besar dan banyak lagi,dan dijual partai
sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Tergugat maupunPenggugat;Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat sejak tahun 1985;Bahwa pada mulanya saksi kenal dengan Tergugat karena saksi yangbekerja sebagai buruh angkut barang di pelabuhan Bastiong seringmembantu mengangkat barang dagangan Tergugat;Bahwa pada tahun 1985 saksi lihat Tergugat sudah bos besar karenabarang pakaiannya banyak dan dijual partai
34 — 22
HP suami hilangSeingat saya pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 lebih kurangpukul 17.00 WIB suami pulang membawa bungkusan 2 kilogram buahmangga dan mengatakan bahwa dia baru kehilangan hp merekSamsung (menurut pengakuan suami HP tersebut pemberian salah satuHalaman 11 dari 70 HalamanPutusan Nomor 0744/Pdt.G/2016/PA.BnCaleg dari Partai Golkar sebagai tanda terima kasih karena sewaktupemilihan anggota Dewan tahun 2014 suami bertugas sebagai WakilKetua KPPS dan partai Golkar menang di KPPS tersebut
26 — 0
(salinan yang telah di sahkan);1 (satu) exemplar Daftar riwayat hidup calon Bupati Dalam pemilihan tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati atas nama HARIS HALIM SINRING dan diketahui oleh gabungan partai politik pengusung tanggal 29 Agustus 2024. (salinan yang telah di sahkan);1 (satu) Lembar foto kopi KTP atas nama HARIS HALIM SINRING dengan NIK 7602012409790006.
Terbanding/Jaksa Penuntut : RICKY SETIAWAN ANAS, SH
82 — 30
Tengah tahun 2007 Buku Ill tanggal 09November 2007, mengelola anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.32.907.135.050,00, Kode Rekening Nomor:120.120.35.00.00.5.1.5, denganrincian sebagai berikut:1) Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp.32.907.135.050,, dengan rincian:a) Belanja Bantuan PKK sebesar Rp. 200.000.000,b) Belanja Bantuan Lembaga Keagamaan Rp. 6.293.500.000,c) Belanja Bantuan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lainnya Rp.25.593.635.050,2) Belanja bantuan Sosial Partai
Lampung Tengah tahun 2007 Buku III tanggal 09 November 2007,mengelola anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp32.907.135.050,00,Kode Rekening Nomor:120.120.35.00.00.5.1.5, dengan rincian sebagaiberikut:1) Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp.32.907.135.050,, dengan rincian:a) Belanja Bantuan PKK sebesar Rp. 200.000.000,b) Belanja Bantuan Lembaga Keagamaan Rp. 6.293.500.000,c) Belanja Bantuan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lainnya Rp.25.593.635.050,2) Belanja bantuan Sosial Partai
Lampung Tengah tahun 2007 Buku III tanggal 09 November 2007,mengelola anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp32.907.135.050,00,Kode Rekening Nomor:120.120.35.00.00.5.1.5, dengan rincian sebagaiberikut:1) Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp.32.907.135.050,, dengan rincian:a) Belanja Bantuan PKK sebesar Rp. 200.000.000,b) Belanja Bantuan Lembaga Keagamaan Rp. 6.293.500.000,c) Belanja Bantuan Organisasi Sosial Kemasyarakatan LainnyaRp. 25.593.635.050,2) Belanja bantuan Sosial Partai
173 — 152
juga melakukan general check up keRumah Sakit BhaktiBahwa saksi juga menerima uangBahwa pada tahun 2002 saksi menerimauang tunjangan setiap bulan jumlahnyaBahwa saksi juga sebagai Terdakwadalam perkara lain dan diputus 1 (Satu)tahun dan 6 (enam)Bahwa perkara saksi sekarang sedangproses banding;Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikkejaksaan dan BAP yang telah ditandatangani adalahBahwa biaya pertengahan bulan adalahhanya sebutan saja, karena anggotadewan suka ada yang nodong darikonstituen atau partai
;Bahwa seluruh anggota dewan menerimatunjangan hari raya sebesar Rp. 5 jutaBahwa saksi dan anggota dewan yanglain pernah menerima dana reses sebesarRp. 3 jutaBahwa dana mobilitas adalah dana untukmembantu kelancaran tugas di partai danuntuk bersosialisasi kemasyarakat;Bahwa benar saksi telah menerima uangtunjangantunjangan berdasarkanundangundang dan tata tertibpemerintah Kota Bogor;Bahwa hal tersebut tertuang dalam Perdatetapi nomor Perdanya lupaBahwa uang yang diterima saksi padatahun 2002, pernah
201 — 32
hanya dapat melakukan penebusan pupukbersubsidi dari Distributor yg menunjuknya sesuai masingmasing jenis pupuk bersubsidi.Bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalah Perusahaan yangmemperoduksi pupuk .Bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalah Perusahaanperseorangan atau badan usaha, baik yg berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yg ditunjuk oleh Produsen berdasartkan suratperjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
Pengecer hanya dapat melakukan penebusan pupukbersubsidi dari Distributor yg menunjuknya sesuaimasingmasing jenis pupuk bersubsidi.Bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalah Perusahaan yangmemperoduksi pupuk .Bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalah Perusahaanperseorangan atau badan usaha, baik yg berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yg ditunjuk oleh Produsen berdasarkan suratperjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
18 — 13
Oleh karena itu, denganalasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminanterhadap tanah milik Pelawan ;Bahwa Dalam proses penyelesaian suatu perkara, pada dasarnyaberlaku prinsip asas partai kontrak sebagaimana ps. 1340 KHUPerdataPutusan No.437/PDT/2015/PTMdn. hal. 10 dari 31 halaman.yang melarang timbulnya kerugian pada pihak ketiga yang tidakbeperkara.