Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 12-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 5/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 7 Maret 2016 — DIAN MARGALETI VS MUHAMMAD BENNY HIDAYAT, DKK
32 — 27
  • Tergugatmembantah apabila menurut Penggugat setelah penyerahan logammulia pada tanggal 9 Januari 2014 tersebut masih ada transaksi jualbeli yang belum dilaksanakan oleh Tergugat ;Tergugat jelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili gugatan Penggugat ini, bahwa jual beli logam mulia yangTergugat lakukan bersamasama dengan Penggugat, Zuraidah danLauni (tidak diikut sertakan dalam gugatan ini) adalah dengan carapatungan, karena untuk melakukan sendiri pembelian logam mulia inisecara partai
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 30-10-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 4/P/FP/2017/PTUN.BNA
Tanggal 28 Nopember 2017 — Pemohon:
Syarifuddin
Termohon:
Ketua PPK Gp. Uteuen Gathom,
106 — 93
  • dipimpin oleh seorangGubernur;Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 mengaturKewenangan dalam pembentukan undangundang oleh Dewan PerwakilanRakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukandengan konsultasi dan pertimbangan DPRA;Pasal 10 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur Kewenangandalam pembentukan badan/lembaga/komisi dengan ketentuan lebih lanjutdiatur dengan Qanun;Pasal 75 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur Kekhususan Acehyang berkaitan dengan adanya partai
Pengadilan PA KEDIRI Perdata Agama
Register : 03-03-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PA KEDIRI Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 33
  • Pada intinya Tergugat mengakui bahwa perekonomian keluargamembaik dan berprogres pesat setelah Penggugat bekerja (pascaKejadian troke bulan Desember tahun 2007) mulai dari berdagang,menjadi guru dan asdos, hingga sebagai Pengacara Partai Golkar eraBupati Neneng Hasanah Yasin.4.
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-10-2015 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.PKL
Tanggal 10 Mei 2016 — DAMAN HURI, S.E. (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) melawan 1. PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk, berkantor pusat di Jakarta cq. PT Bank Negara Indonesia (pesero) Tbk, wilayah Jawa Tengah di Semarang cq. PT. Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk, Cabang Pekalongan (Tergugat I/Penggugat Rekonpensi) ; 2. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah IX Semarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan (Tergugat II) ; 3.CENDI AGNES SUSMANTO (Tergugat III) ; 4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan (Turut Tergugat)
119 — 20
  • Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yangdiajukan oleh Para PENGGUGAT tidak sesuai denganprinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal1340 KUHPerdata (sebagaimana tercantum dalambukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiandan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta2004, Halaman 439) sehingga gugatan' ParaPENGGUGAT dapat dikatakan error in persona.1.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Penipuan
Register : 21-01-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN PATI Nomor 13/Pid.B/2015/PN Pti
Tanggal 28 Mei 2015 — - TEGUH BANDANG WALUYO bin H. RIKNO ANGGORO
68 — 11
  • RIKNO ANGGOROTempat lahir : Pati.Umur/ Tgl lahir : 28 Tahun/ 29 Desember 1985.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal : Desa Kedungbang RT.4/RW.I Kecamatan Tayu, KabupatenPati/Desa Pundenrejo RT.5/RW.V Kecamatan Tayu,Kabupaten Patt.Agama : Islam.Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pati (Partai PDIP).Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak didampingi Penasehat Hukum,walaupun Ketua Majelis telah menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 13-08-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 27-08-2013
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR
Tanggal 11 Desember 2012 — 1. ADOLF WARAMORY, S.H.; 2. TITUS SUMBARI, S.Sos.; VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
129 — 41
  • . ; Bahwa saksi tidak tahu alasan pasangan calon lain tidak hadirdan tidak mau masuk ke dalam ruang Rapat Pleno KPU KabupatenKepulauan Yapen; Bahwa menurut saksi verifikasi yang dilakukan oleh KPUKebupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan pada bulan Agustus2012 ; Bahwa menurut saksi Partai Demokrat tetap mendukungpasangan calon atas nama Tony Tesar, S.Sos., dan Frans Sanadi,B.Sc., S.SOS. ; 2.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 08-04-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 32/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
drg. ELISABETH KAKA, MM
Tergugat:
BUPATI SUMBA BARAT DAYA
121 — 43
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-09-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 29 September 2016 — RAYMOND MARC MCCLENAGHAN VS 1. MONT D'OR OIL TUNGKAL LIMITED, DK
58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakHalaman 11 dari 28 hal.Put.Nomor 581 K/Pdt.SusPHI/2016yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapatmengajukan exception in persona dengan alasan pihak yang ditariksebagai tergugat keliru";5.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 30-09-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 968/Pid.B/2019/PN Bdg
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
HASAN NURODIN ACHMAD SH. MH.
Terdakwa:
HILDAWATI
93 — 36
  • TELKOM, danseragam untuk partai dan Terdakwa HILDAWATI berusaha meyakinkan saksiuntuk menanam modal dalam usaha tersebut dengan mengatakan danmenjanjikan juga ada imingiming keuntungan 15 % sampai dengan 20 % darijumlah modal yang disetorkan dan karena perkataan dan janji janji dariterdakwa HILDAWATI maka akhirnya saksi korban merasa tertarik danmenerima kerjasama usaha tersebut dan mengirimkan sejumlah uang untukmodal usaha dengan cara bertahap dengan cara ditransfer ke Rekening BankBCA dengan No
    TELKOM , danseragam untuk partai dan Terdakwa HILDAWATI berusaha meyakinkan saksiuntuk menanam modal dalam usaha tersebut dengan mengatakan danmenjanjikan juga ada imingiming keuntungan 15 % sampai dengan 20 % darijumlah modal yang disetorkan dan karena perkataan dan janji janji dariterdakwa HILDAWATI maka akhirnya Saksi korban merasa tertarik danmenerima kerjasama usaha tersebut dan mengirimkan sejumlah uang untukmodal usaha dengan cara bertahap dengan cara ditransfer ke Rekening BankBCA dengan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Januari 2020 — Penggugat:
AHIA NOVIE, S.E., M.SA.
Tergugat:
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,
196 — 206
  • Sipil (PP 11/2017), yang TERGUGAT kutipdibawah ini;# Pasal 87 Ayat (4) UU ASN:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    pidana yangdilakukan dengan berencana;# Pasal 250 PP 11/2017;PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum,Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-09-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 108/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat:
Tn. KADAR WIYOTO
Tergugat:
KEPALA DESA MEDALI, KECAMATAN PURI, KABUPATEN MOJOKERTO
71 — 45
  • menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atauK@WAJIDANNYA; 22 ona ono nnn nnn nnn nnn n nnn nen ne nnnd. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatf. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatHalaman 11 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUN.SBYmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya; 7 22a nnng. menjadi pengurus partai
    dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUN.SBYMenyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya ; Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu ; ne 2 nnn nn omen nnn nn nn ne ncn cn cnc ncnnnnMelakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa ; Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukan ; 020202Menjadi pengurus partai
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum Pencurian
Register : 28-09-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 281/Pid.B/2018/PN.Mre 2
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penuntut Umum: DIDI ADITYA RUSTANTO, SH Terdakwa: 1.ANGGI AGUSTIAN ALIAS ANGGI BIN CIKWI 2.hengki saputra alias hengki bin jauhari
27 — 3
  • dimusnahkan, 1 (satu) unit Sepeda motorYamaha Mio Sporty dengan no Polisi Tanpa Plat, warna biru, NokaMH35TL0047K596294, Nosin 7TL 593327 akan Dirampas untuk Negara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa:Keadaan yang memberatkan: Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;Halaman 26 dari 28Putusan Nomor 281/Pid B/2018/PN Mre Perbuatan para Terdakwa merugikan Kantor DPP Partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 12/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat:
Thonni Hutagaol
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
69 — 42
  • Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakanbahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :0 Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;0 Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanayang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum; Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Pidana Umum Pemalsuan
Register : 14-11-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 01-05-2014
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 241/Pid.B/2013/PN.Mdl
Tanggal 12 Maret 2014 — -Drs. H. HASIM NASUTION
157 — 116
  • Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.Bahwa benar 1 (satu) lembaran petikan Bupati Mandailing Natal Nomor :141/249/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang telah dilegalisir olehSekdakab Madina (Drs. H. AZWAR INDRA NASUTION), tanda tanganatas nama Drs. H.
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-09-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 34/Pid.Sus/2014/PN Bjn
Tanggal 17 September 2014 — BAGUS WICAKSONO Bin WIJIANTO
67 — 25
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan,koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi tidak berbadan hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagang atau perkumpulanlainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik, organisasasi massa, lembaga swadayamasyarakat dan sebagainya, (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hal 17) ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 K/TUN/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA vs Drs. ARIFUDDIN, M.Pd
125 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kolaka, Nomor 86/PanwasluKlk/V/2014perihal tindak lanjut dengan alasan: (a) berdasarkan SuratEdaran Bawaslu RI Nomor 0553/Bawaslu/V/2014 tanggal 8 Mei2014 perihal tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran, dimanapada point 5 Surat Edaran tersebut dejelaskan bahwa dalam halhasil pemilu secara nasional telah ditetapbkan oleh KPU, makaBawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota tidakdibenarkan untuk mengeluarkan rekomendasi perbaikan atashasil perolehan suara yang diajukan oleh Partai Politik dan
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 14-09-2017 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 09-04-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 16/G/2017/PTUN.PDG
Tanggal 15 Maret 2018 — Penggugat:
AHMAD SALEH
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN TANAH DATAR
112 — 37
  • Bahwa Bakal Calon Wali Nagari yang bernama Ade Khandra tidakmelengkapi kelengkapan administrasi pengunduran' diri darikeanggotaan partai politik yang mana ini merupakan salah satupersyaratan menjadi Calon Wali Nagari yang terdapat pada PeraturanHalaman 13 dari 81 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 16/G/2017/PTUN.PDGDaerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentangPemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari Pasal 32ayat (2) huruf a;(Bukti menyusul dalam proses persidangan) ;24.
Pengadilan PN BAJAWA
Register : 27-04-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN BAJAWA Nomor PN_BJW_8_PDT_G_2015_MASW
Tanggal 8 Desember 2015 —
52 — 29
  • Inelika (Bekas Kantor Partai Gerindra), KelurahanLebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat KuasaHalaman 11 dari56, Putusan Nomor : 8/Pat.G/2015/PN.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 08-02-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 71/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 8 April 2019 — Pembanding/Tergugat : PT RIZKI WAHANA BERSAMA Diwakili Oleh : PT RIZKI WAHANA BERSAMA
Terbanding/Penggugat : PT ARTA GADING SEMESTA
77 — 36
  • Putusan Nomor: 71/PDT/2019/PT.BDG.10.11.12.13.1) Kegiatan menjadi anggota partai politik;2) Kegiatan politik praktis;3) Kegiatan bisnis; dan4) Kegiatan menjadi legislatif dalam pemilinan umum dan jabatanpolitis lainnya;Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat Rekonpensi danTergugat Rekonpensi sebagaimana yang dituangkan dalam AktaPerjanjian Kerjasama tanggal 15 November 2017 No. 14 yang dibuatdihadapan Ilwa, SH., M.Kn Notaris & PPAT Kota Tangerang Selatanadalah perjanjian yang sah menurut ketentuan
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 10-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 3/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
JEMALI LINUS, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
133 — 77
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.