Ditemukan 11435 data
63 — 33
Pada intinya Tergugat mengakui bahwa perekonomian keluargamembaik dan berprogres pesat setelah Penggugat bekerja (pascaKejadian troke bulan Desember tahun 2007) mulai dari berdagang,menjadi guru dan asdos, hingga sebagai Pengacara Partai Golkar eraBupati Neneng Hasanah Yasin.4.
TUTI GANTINI, S.E.
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
313 — 583
UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, tentangAparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikantidak dengan hormat karena :a.Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
diberhentikan tidak denganhormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 ;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanaHalaman 17 dari 75 HalamanPutusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
86 — 31
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukanexception in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.Dalam perkara a quo hubungan hukum antara Para Penggugat denganTergugat adalah masalah menempatan simpanan berjangka (deposito)dimana Tergugat Il tidak terkait hubungan antara Para Penggugat danTergugat tersebut.2.
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUH Perdata.
214 — 62
ALEX USMAN menielaskanbahwa untuk masalah penganggaran pengadaan UPS untuk Sudin DikmenJakarta Barat diurus oleh terdakwa FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN yaituanggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Partai Hanura. KemudianZAINAL SOLEMAN menyampaikan kepada Alex Usman ingin bertemudengan terdakwa FAHMI ZULFIKAR HAS IBUAN.Him. 29 dari 413 him.
Saksi mengenal MUHAMMAD FIRMANSYAH,SEsemenjak menjabat sebagai Anggota DPRD DKI Periode 20092014sebagai sesama Anggota DPRD, dan sama sama sebagai kader diPartai Demokrat, saksi mengetahui MUHAMMAD FIRMANSYAH,SE,adalah Anggota Dewan dari Partai Demokrat dan berada pada Komisi E( sebagai Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ).
pada saat itu saksi posisi sedang di kantor DPD Partai PDIP di Tebet,kemudian saksi jawab, Ya sudah besok saya ke kantor. SesampainyaHim. 100 dari 413 him.
DKI Jakarta, berasal dari Partai Demokrat dan Dapil(Daerah Pemilihan) Jakarta Timur. Pada tahun 2014 s/d 2019 berasaldari Dapil IV Wilayah Kec. Matraman. Kec. Pulo Gadung dan Kec.Cakung saksi dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Prov.DKI Jakarta karena pada saat itu Partai Demokrat mendapatkan suaraterbanyak atau pemenang di daerah pemilihan Jakarta dan 4 (empat)partai pemenang berikutnya menduduki sebagai Wakil Ketua. Selainsebagai Ketua DPRD Prov. DKI Jakarta secara ex.
RawasariJakarta Pusat, karena FIRMANSYAH adalah merupakan pemenangdapil di Jakarta Pusat, rumah tersebut sampai sengan saat ini saksiyang menempati (status rumah sewa);Bahwa saksi kenal dengan AWANG karena satu partai yaitu diDemokrat dan memang dulu yang bersangkutan sering ke rumah yangdi Jl.
PT. KATAMA SURYABUMI yang diwakili oleh : Drs. M. KRIS SUYANTO
Tergugat:
Dirjen Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM RI
582 — 683
Katama Suryabumihanya karena sebab Penghapusan Paten dan Berakhirnya Jangka WaktuPemberian Paten, serta Pengalihnan Hak, Lisensi, dan Paten sebagai ObjekJaminan Fidusia, sehingga pembekuan sementara yang menghilangkan hakPenggugat untuk jangka waktu sementara adalah tidak dikenal dan tidak dapatdibenarkan dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;Bahwa sanksi administratif pembekuan sementara hanya terdapat dalamUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ketika sebuahpartal
Pembekuan sementara terhadap partai politik dan kepengurusannya itupunmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutuskan (Pasal 48 ayat(2) dan ayat (6)) dan bukan kewenangan lembaga eksekutif;.Bahwa dengan keluarnya UndangUndang Nomor 13 Tahun 2016 tentangPaten, maka Paten ID O 018 808 atas nama PT.
71 — 11
makaPENGGUGATI mendirikan bangunan permanen untuk tempat tinggal ukuran7 x 15 meter sejak Desember 2005 dimana bangunan tersebut terdiri darilantai keramik, dinding batu tembok, atap asbes dan nilai bangunannyakurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sertamendirikan tempat bengkel las ukuran 5 x 15 meter disamping bangunanrumah nilainya kurang lebih 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah),kemudian sejak Januari 2007 sebagian bangunan tersebut dipinjamkanPENGGUGATI kepada PARTAI
HANURA (LKTR HANURA) digunakansebagai Kantor Sekretariat LSM LKTR PARTAI HANURA.Bahwa mulai Januari Tahun 2006 PENGGUGATI (NY.
YUNIUS WARUWU
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
147 — 74
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak Pidana dengan Pidana penjarapaling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yangdilakukan dengan berencana ;b. Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadikutip :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila ;a.
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah memilikt kekuatan hukum tetap karena melakukantindak Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan Pidana yang dilakukan denganberencana ;31.
58 — 28
satu dengan yang35lain, sehingga secara formil dan materiil telah terpenuhi syarat sebagai saksi, olehkarenanya keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalildalil bantahannya, tergugatI, I, UI, V, VI, VU dan turut tergugat XXVIII melalui kuasa hukumnya telah mengajukanalat bukti tertulis (T1T8) dan empat orang saksi di depan sidang sebagaimana secaralengkap terurai pada bagian duduk perkara ini.Menimbang, bahwa bukti T1 bersifat partai
sehingga secara formil danmateriil telah terpenuhi syarat sebagai bukti surat, oleh karenanya bukti T1 tersebut dapatditerima dan dipertimbangkan.Menimbang, bahwa bukti T2T6 tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini,karena bukti T2T6 bukan merupakan bukti kepemilikan, melainkan hanya merupakanSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang menunjukkan bahwa obyek 2.1 dikuasai dandibayar pajaknya oleh Kindo Saleh (Ibu dari Saleh/Istri Cenggong/Cinda/tergugat VII).Menimbang, bahwa bukti T7 bersifat partai
Ratna Widia Kurniawati
Tergugat:
1.John Carney
2.Christopher Rhode
3.Doug Ebner
4.PT Bintang Selatan
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
3.Mark Damien Clune
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
297 — 207
Prinsip kontrak partai/contract party yangdigariskan pasal 1340 KUH Perdata, yang menegaskan perjanjian hanya mengikatbagi pihak yang membuatnya, berlaku juga terhadap proses penyelesaian perkara,hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja.
Prinsip kontrak partai(party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskanperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku jugadalam proses penyelesaian perkara, yakni hanya mengikat pihakpihak yangHal 49 dari 51Putusan Nomor : 1200/Pdt.Bth/2019/PN.DPSberperkara saja.
WILLYANTO LIM
Tergugat:
1.FELIX BELANUSA PIETER
2.AAN RUSTIAWAN
3.HARIS BUDIARSO
Turut Tergugat:
1.Intan Permata Sari Binti H. Imansyah
2.Herwinsyah Bin H. Imansyah
3.Aspianur Bin H. Ismansyah
4.Marhaban Yusuf Bin H. Ismansyah
5.Ridwansyah Bin H. Imansyah
6.NOTARIS HARMITA SYAH, S.H., M.Kn
7.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
414 — 320
Imansyah.Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, menyatakanbahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuatnya.Selain itu, didalam hukum perjanjian, dikenal Prinsip kontrak partai (partycontract) yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yangmenegaskan bahwa: perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanyamengikat pihakpihak yang berperkara Saja.Bahwa jelas, kalaupun (QuadNon
;Didalam hukum perjanjian, dikenal Prinsip kontrak partai (party contract)yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan bahwa:peryanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlakujuga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihakyang berperkara saja.Apabila Terlawan telan melakukan wanprestasi terhadap PerjanjianPengikatan Jual Beli Tertanggal 6 Januari 2014, maka pihak yang dapatmengajukan kebaratan adalah Terlawan Il, Terlawan IIl dan Alm.
119 — 20
Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yangdiajukan oleh Para PENGGUGAT tidak sesuai denganprinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal1340 KUHPerdata (sebagaimana tercantum dalambukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiandan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta2004, Halaman 439) sehingga gugatan' ParaPENGGUGAT dapat dikatakan error in persona.1.
68 — 11
RIKNO ANGGOROTempat lahir : Pati.Umur/ Tgl lahir : 28 Tahun/ 29 Desember 1985.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal : Desa Kedungbang RT.4/RW.I Kecamatan Tayu, KabupatenPati/Desa Pundenrejo RT.5/RW.V Kecamatan Tayu,Kabupaten Patt.Agama : Islam.Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pati (Partai PDIP).Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak didampingi Penasehat Hukum,walaupun Ketua Majelis telah menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakHalaman 11 dari 28 hal.Put.Nomor 581 K/Pdt.SusPHI/2016yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapatmengajukan exception in persona dengan alasan pihak yang ditariksebagai tergugat keliru";5.
129 — 41
. ; Bahwa saksi tidak tahu alasan pasangan calon lain tidak hadirdan tidak mau masuk ke dalam ruang Rapat Pleno KPU KabupatenKepulauan Yapen; Bahwa menurut saksi verifikasi yang dilakukan oleh KPUKebupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan pada bulan Agustus2012 ; Bahwa menurut saksi Partai Demokrat tetap mendukungpasangan calon atas nama Tony Tesar, S.Sos., dan Frans Sanadi,B.Sc., S.SOS. ; 2.
drg. ELISABETH KAKA, MM
Tergugat:
BUPATI SUMBA BARAT DAYA
121 — 43
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.
27 — 3
dimusnahkan, 1 (satu) unit Sepeda motorYamaha Mio Sporty dengan no Polisi Tanpa Plat, warna biru, NokaMH35TL0047K596294, Nosin 7TL 593327 akan Dirampas untuk Negara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa:Keadaan yang memberatkan: Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;Halaman 26 dari 28Putusan Nomor 281/Pid B/2018/PN Mre Perbuatan para Terdakwa merugikan Kantor DPP Partai
Thonni Hutagaol
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
69 — 42
Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakanbahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :0 Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;0 Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanayang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum; Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai
157 — 116
Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.Bahwa benar 1 (satu) lembaran petikan Bupati Mandailing Natal Nomor :141/249/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang telah dilegalisir olehSekdakab Madina (Drs. H. AZWAR INDRA NASUTION), tanda tanganatas nama Drs. H.
67 — 25
Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan,koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi tidak berbadan hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagang atau perkumpulanlainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik, organisasasi massa, lembaga swadayamasyarakat dan sebagainya, (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hal 17) ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan
125 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kolaka, Nomor 86/PanwasluKlk/V/2014perihal tindak lanjut dengan alasan: (a) berdasarkan SuratEdaran Bawaslu RI Nomor 0553/Bawaslu/V/2014 tanggal 8 Mei2014 perihal tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran, dimanapada point 5 Surat Edaran tersebut dejelaskan bahwa dalam halhasil pemilu secara nasional telah ditetapbkan oleh KPU, makaBawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota tidakdibenarkan untuk mengeluarkan rekomendasi perbaikan atashasil perolehan suara yang diajukan oleh Partai Politik dan