Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Register : 28-11-2019 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 06-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1200/Pdt.Bth/2019/PN Dps
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
Ratna Widia Kurniawati
Tergugat:
1.John Carney
2.Christopher Rhode
3.Doug Ebner
4.PT Bintang Selatan
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
3.Mark Damien Clune
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
297207
  • Prinsip kontrak partai/contract party yangdigariskan pasal 1340 KUH Perdata, yang menegaskan perjanjian hanya mengikatbagi pihak yang membuatnya, berlaku juga terhadap proses penyelesaian perkara,hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja.
    Prinsip kontrak partai(party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskanperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku jugadalam proses penyelesaian perkara, yakni hanya mengikat pihakpihak yangHal 49 dari 51Putusan Nomor : 1200/Pdt.Bth/2019/PN.DPSberperkara saja.
Register : 18-05-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi
Tanggal 29 Maret 2021 — Penggugat:
WILLYANTO LIM
Tergugat:
1.FELIX BELANUSA PIETER
2.AAN RUSTIAWAN
3.HARIS BUDIARSO
Turut Tergugat:
1.Intan Permata Sari Binti H. Imansyah
2.Herwinsyah Bin H. Imansyah
3.Aspianur Bin H. Ismansyah
4.Marhaban Yusuf Bin H. Ismansyah
5.Ridwansyah Bin H. Imansyah
6.NOTARIS HARMITA SYAH, S.H., M.Kn
7.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
414320
  • Imansyah.Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, menyatakanbahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuatnya.Selain itu, didalam hukum perjanjian, dikenal Prinsip kontrak partai (partycontract) yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yangmenegaskan bahwa: perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanyamengikat pihakpihak yang berperkara Saja.Bahwa jelas, kalaupun (QuadNon
    ;Didalam hukum perjanjian, dikenal Prinsip kontrak partai (party contract)yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan bahwa:peryanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlakujuga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihakyang berperkara saja.Apabila Terlawan telan melakukan wanprestasi terhadap PerjanjianPengikatan Jual Beli Tertanggal 6 Januari 2014, maka pihak yang dapatmengajukan kebaratan adalah Terlawan Il, Terlawan IIl dan Alm.
Register : 27-04-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN BAJAWA Nomor PN_BJW_8_PDT_G_2015_MASW
Tanggal 8 Desember 2015 —
5229
  • Inelika (Bekas Kantor Partai Gerindra), KelurahanLebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat KuasaHalaman 11 dari56, Putusan Nomor : 8/Pat.G/2015/PN.
Register : 08-02-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 71/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 8 April 2019 — Pembanding/Tergugat : PT RIZKI WAHANA BERSAMA Diwakili Oleh : PT RIZKI WAHANA BERSAMA
Terbanding/Penggugat : PT ARTA GADING SEMESTA
7736
  • Putusan Nomor: 71/PDT/2019/PT.BDG.10.11.12.13.1) Kegiatan menjadi anggota partai politik;2) Kegiatan politik praktis;3) Kegiatan bisnis; dan4) Kegiatan menjadi legislatif dalam pemilinan umum dan jabatanpolitis lainnya;Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat Rekonpensi danTergugat Rekonpensi sebagaimana yang dituangkan dalam AktaPerjanjian Kerjasama tanggal 15 November 2017 No. 14 yang dibuatdihadapan Ilwa, SH., M.Kn Notaris & PPAT Kota Tangerang Selatanadalah perjanjian yang sah menurut ketentuan
Register : 10-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 3/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
JEMALI LINUS, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
13377
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.
Register : 16-06-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 22-01-2016
Putusan PTUN KUPANG Nomor 15/G/2015/PTUN-KPG
Tanggal 7 Desember 2015 — ROFINUS KOPONG TERON, SH (PENGGUGAT) BUPATI FLORES TIMUR (TERGUGAT)
10640
  • Bahwa yang dilarang bagi seorang Pegawai negeri Sipil (PNS) sesuai Pasal 3AYAT (3) Undangundang Nomor; 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor; 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaianadalah menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik, dalam Undangundang Nomor; 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 85 yangmengatur tentang syaratsyarat menjadi anggota Panwaslu tingkat kabupaten/kota menjelaskan jika seorang Pejabat maka yang bersangkutanmengundurkan diri dari Jabatan
Register : 17-07-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 116/Pid.B/2014/PN Pml
Tanggal 3 Oktober 2014 — AGUS KHOZIN bin YUSUF LATIF
725
  • Terdakwa janjikan kepada Andriyanto Johan Syahtidak turun;bahwa Andriyanto Johan Syah 2 kali menanyakan proyek kepada saya dan saya jawabbelum ada komunikasi lanjutan;bahwa uang yang telah Terdakwa terima Andriyanto Johan Syah tidak Terdakwakembalikan dan Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri dan untukkegiatan olah raga;bahwa Andriyanto Johan Syah sudah 2 (dua) kali menagih uang tersebut kepadaTerdakwa dan Pengacara Andriyanto Johan Syah juga ikut menagih;bahwa Terdakwa aktif di Partai
Register : 24-06-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 421/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7324
  • Mdnberjalannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selaku diwarnai denganadanya pertengkaran yang secara terus menerus;10.Bahwa benar Tergugat dalam situasi sekarang belum bisa memenuhikewajiban nafkah selayaknya sebagaimana mestinya kepala rumah tangga,namun Tergugat selalu berusaha melaksanakan kewajiban dalam halmengurus anak sebab Tergugat lebih dominan di rumah terutama dalam halPendidikan anak, meskipun Tergugat tidak bisa memberikan secaramaksimal, namun Tergugat berupaya mencari jaringan dari Partai
Putus : 20-04-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1315 K/PID.SUS/2010
Tanggal 20 April 2011 — ENGELIUS USKONO
6440 Berkekuatan Hukum Tetap
  • perbuatannya Terdakwa menyuruhkorban untuk bersembunyi dan Terdakwa pergi meninggalkan korbannamun beberapa saat kemudian Terdakwa kembali dengan membawasebuah jerigen berisi air untuk membersihkan kemaluan korban dansetelah itu Terdakwa mengajak korban kembali kerumah Terdakwa; Bahwa dalam keterangan saksi a de charge YOHANES LAE yangmenerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 5 April 2009, sekira pukul18.00 wita saksi telah datang kerumah Terdakwa selaku Ketua DPC PartaiPDP sekaligus caleg dari partai
Register : 21-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat: SUKONO Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
13299
  • Saksi ANDI MUSTARI,.SH: memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan 2009, saksi menjabat sebagaiSekretaris di Komisi Ill DPRD Kota Bontang dari Fraksi Partai Golkar; Bahwa saksi pernah menandatangani surat Rekomendasi PercepatanPembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 tertanggal 8 Mei 2006dan surat tersebut kami sampaikan kepada Ketua DRPD saksi UMARAMRULLAH TANATA agar disampaikan kepada Pemkot Bontang; Bahwa saksi pernah didatangi
Register : 06-02-2014 — Putus : 23-05-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PTA MATARAM Nomor 12/Pdt.G/2014/PTA.Mtr
Tanggal 23 Mei 2014 — SETIRAH alias HAJI ZAINI bin AMAT alias AMAQ SETIRAH alias HAJI SAPRI, x JUMISAH binti AMAT alias AMAQ SETIRAH alias HAJI SAPRI, dkk PEMERINTAH RI Cq. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH, dkk
5925
  • Bersifat partai b. Pembuatannya tidak di hadapanpejabat c. harus bermeterai dan d. Ditanda tangani oleh kedua belah pihak(vide Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama,Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP.
Register : 25-04-2018 — Putus : 25-05-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 2/P/FP/2018/PTUN.BJM
Tanggal 25 Mei 2018 — Pemohon:
1.Krismianto.
2.Romy Aprilandau
3.Maryam
4.Henry Mangopo
5.Edy Sud.
6.Muawanah
7.Siti Julaiha
8.Siti Fatimah
9.Dewi Sri Sari Mulia Saroh
Termohon:
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara VIII Banjarmasin.
6436
  • tindakpidana kejahatan;2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CalonPegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atauPegawai swasta;3) tidak berkedudukan sebagai Calon PegawaiNegeri/Pegawai Negeri;Putusan Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.BJM Halaman 124) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RepublikIndonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;5) tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai
Register : 21-08-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 93/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Januari 2016 — Pidana - SURYADHARMA ALI
717393
  • haji regulertahun 2012 yang seluruhnya berjumlah 194.216 (seratus sembilanpuluh empat ribu dua ratus enam belas) jemaah, dengan caraTerdakwa memberi kesempatan kepada anggota Komisi VIII DPRRI untuk mengajukan namanamamajmuah penyedia perumahan diJeddah dan Madinah kepada Terdakwa maupun kepada TimPenyewaan Perumahan.Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut anggota kelompokfraksi (Poksi) dalam Komisi VIIl DPRRI =menunjukHASRULAZWAR sebagai koordinator Poksi pada Komisi VIII DPRRI, kecuali Poksi Partai
Register : 07-11-2017 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 03-01-2019
Putusan PA MAROS Nomor 489/Pdt.G/2017/PA.Mrs
Tanggal 24 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7635
  • Andi Dadi kepadaeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeesaaaeeeeeeeees (Tergugat 1).Menimbang, bahwa segenap bukti surat Penggugat sebagaimanatersebut di atas merupakan Akta Bawah Tangan yang tunduk pada ketentuanformil dan materiil sebuah akta bawah tangan yaitu meliputi; syarat formil (1)bersifat partai, maksudnya apa yang tersebut di dalamnya merupakankesepakatan kedua belah pihak (2) dibuat tidak di hadapan pejabat atau tidakada campur tangan pejabat atas pembuatannya (3) harus bermeterai (4)ditandatangani oleh
Register : 14-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 9/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 17 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : SURATMAN Diwakili Oleh : SURATMAN
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESAI CQ.PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG CQ. WALIKOTA BONTANG
4732
  • (i) Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 ayat(2) Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer), daya kekuatanmengikat dari putusan a quo hampir tidak berbeda dengan yang terdapatdalam Pasal 1340 KUHPer, tentang asas kontrak partai (partycontract),yaitu perikatan hanya berlaku kepada pihakpihak yang membuatnya.Dengan demikian daya kekuatan mengikat tersebut mengikat kepadapara pihak yang terlibat dalam perkara, meliputi ahli waris dan orangorang yang mendapat hak dari mereka, Sepanjang mengenai hubunganhukum
Register : 26-06-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tjg
Tanggal 6 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
PRABOWO SETYO AJI
Terdakwa:
MUHAMMAD RIZANI Als ANJUT Bin MISRANTUNI
914
  • Kemudian terdakwa jual Zenith tersebutapabila orang membeli secara partai (hitungan box) dengan harga Rp.400.000, / box (Satu box isi 100 butir) dan apabila ada orang membeliper keping (Satu keping isi 10 butir) terdakwa jual dengan hargaRp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) per kepingnya sehingga terdakwamemperoleh Keuntungan dari penjual obat jenis carnophen merk zenithsebesar Rp.15.000,(lima belas riobu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,(dua puluh ribu rupiah) per keping yang terdakwa gunakan untukkeperluan
Register : 29-09-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 17/Pdt.Bth/2016/PN Rkb
Tanggal 25 April 2017 — Penggugat: -Hj. EHA JULAEHA BINTI SUHADA -.TITI KARYATI BINTI SARINAH -HASAN BIN SADELI -JENAB BINTI SADIAH -ALI ROHMAN -Hj. IROH BINTI SUADAH -ENE BINTI JUHRI Tergugat: -KARIM BIN NORON -HINDUN BINTI NORON -.BAI BIN DULMANAN -RUMSAH BINTI DULMANAN
14215
  • ., Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi dan HukumBulan Bintang, yang Beralamat di DPP Partai Bulan Bintang, Jalan RayaPasar Minggu Km. 18 No. 1 B Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 23 September 2016, dan untuk pihak Terbantah ,Il, Ill, IV danV datang menghadap Kuasanya di persidangan bernama Uum Umayah,berdasarkan Surat lzin Khusus Insidentil Ketua Pengadilan NegeriRangkasbitung Nomor: 5/HK.02.03/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016;Menimbang, bahwa pada hari persidangan
Putus : 20-06-2006 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1403/PID. B/2010/ PN. JKT.UTARA
Tanggal 20 Juni 2006 — RIYAN SAPUTRA
371122
  • Kim (ari PT.Zimoah Marine Trans) yang memberitahukan ada Cargo Partai I(satu) container jenis barng textile, barang tersebut milik Mr. Yoo JeHyung kemudian menanyakan tentang berapa biaya untukpengurusan barang tersebut di atas ;Bahwa benar saksi tidak tahu untuk pengurusan pengeluaran barangoleh karena itu saksi minta bantuan dengan orang yang bernamaFrans agar menghubungi Sdr.
    Edam 1, Tanjung Priok dan kemudian terdakwa serahkan kepadaImam Taqwa di Hotel Ende Elok, Tanjung Priok ;70Bahwa benar terdakwa melihat partai barang tersebut berada di GudangSemper 36 pada tanggal 3 Pebruari 2006 dan pada malam harinyadiangkut ke tempat tujuan dengan menggunakan truk yang disediakanoleh saudari Suharyati ;Bahwa benar terdakwa kekurangan pembayaran sebesar Rp10,000,000, (sepuluh juta rupiah) baru terdakwa terima pada hari Selasadi Kantor Jl..
Putus : 10-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 P/HUM/2014
Tanggal 10 September 2014 — Dra.Hj. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA VS KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI.
151700 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengujiperaturan perundangundangan di bawah undangundang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang;Adapun kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yangmenegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai
Register : 20-08-2010 — Putus : 11-11-2010 — Upload : 29-03-2011
Putusan PA KRUI Nomor 69 P/PDT/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — PEMOHON TERMOHON
243
  • rekan Pemohon yakni Rp. 22.000.000, denganmodal tersebut diatas pemohon hanya mengharapkan pada saat inginmenggunakan batu tidak usah membeli ; Tentang pinjaman uang di bank, benar, Pemohon tidak pernah memberi tahuTermohon karena Pemohon sudah meninggalkan rumah sejak tanggal 30September 2009, sedang pengajuan pinjaman Pemohon lakukan setelah itu,kesemuanya itu Pemohon lakukan karena adanya intruksi dari DPP agar semuaanggota dewan terpilih menyetor uang ke rekening DPP, DPD dan DPC gunauntuk kas partai