Ditemukan 17963 data
71 — 8
hanya dipergunakan untukmain bola ; Bahwa seikap BPD terhadap usulan Pak Sekdes tersebut setuju dengan alasantanah pengganti lebih luas dan bisa ditanami, tanah yang semula luasnya 1.900 M2ditukar menjadi seluas 2.200 M2 sebagaimana bukti catatan tertulis ;Bahwa dengan adanya tukar guling tanah ganjaran tersebut tidak ada yangkeberatan, semuanya setuju karena letak tanah pengganti trategis dan lebihmenguntungkan ; Bahwa selain pengganti tanah masih ada hibah goronggorong, penerangan jalandan tanah wakaf
bahwatanah pengganti yang akan ditukar yaitu tanah milik Pak Mustajam lebih luas yaitu1.900 M2 ditukar dengan luas 2.200 M2 dan tanah juga lebih baik dan lebihproduktif karena ada saluran air juga bentuknya lebih baik =;Bahwa saksi juga ikut mengukur dilokasi, dimana hasilnya kemudian dibahasdalam rapat dan langsung mendapat persetujuan dari semua yang hadir dalam rapattersebut ; Bahwa terhadap tukar guling tanah tersebut juga masih ada konpensasi yang laindari Pak Mustajam yaitu diberikan hibah/wakaf
musyawarah Desa := BF =Desa menurut Terdakwa belum ada PERDA No.2 Tahun 2003 dan juga tidak pernah adasosialisasi mengenai Perda tersebut dan terdakwa juga belum pernah membaca PERDANo.2 Tahun 2003 ; 227222 nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nen cence nnnberikut :Bahwa setelah terjadi tukar guling tanah Kas Desa yang semula seluas + 1.900 M2ditukar menjadi seluas + 2.200 M2 dan posisi tanahnya sekarang ini bentuknyamenjadi lurus dan lebih baik, lebih produktif disamping itu juga mendapatkantanah wakaf
Sebaliknya, apabila tukar guling tidak jadi dilaksanakan, maka tanahbagian pak Multajam akan dikapling, maka posisi tanah ganjaran sekretaris desa akan terjepitdan mati, karena tidak ada saluran airnya; Bahwa dengan demikian, persyaratan pada point atersebut dapat terpenuhi ; Menimbang, bahwa terhadap persyaratan pada point b di atas, Majelismempertimbangkan bahwa berdasarkan pada faktafakta yang terungkap di persidangan,bahwa terhadap tukar guling tersebut, Pak Multajam telah memberikan hibah/wakaf
jadi dilakukan maka posisi tanah ganjaran sekretaris desa menjadi lurusbagian pak Multajam akan dikapling, maka posisi tanah ganjaran sekretaris desa akan terjepitdan mati, karena tidak ada saiuran airnya ; Bahwa dengan demikian, persyaratan pada point atersebut dapat terpenuhi ; Menimbang, bahwa terhadap persyaratan pada point b di atas, majelismempertimbangkan bahwa berdasarkan pada faktafakta yang terungkap di persidangan,bahwa terhadap tukar guling tersebut, pak Multajam telah memberikan hibah/wakaf
29 — 2
Tambunan, Tanah Wakaf danRubinem ; sebelah Selatan berbatas dengan Pawiro Siman, Rosopabiro, Sarbinidan Karjo Rejo ;Halaman 2 dari 32 halaman putusanperdata No.317/Pdt.G/2013/PN.Mdn sebelah Timurberbatas dengan Ramlan/Junus dan Karjo Rejo ; sebelah Baratberbatas dengan P.M. Tambunan, Kavling PTP V ;Bahwa Pelepasan Hak/Ganti Rugi Tanah tersebut dimana Tergugat menjelaskan memiliki alas hak dasar tanah yang meliputi: Akta Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi.
Tambunan, Tanah Wakaf danRubinem ; sebelah Selatan berbatas dengan Pawro Siman, Rosopabiro, Sarbinidan Karjo Rejo ; sebelah Timurberbatas dengan Ramlan/Junus dan Karo Rejo; sebelah Barat berbatas dengan P.M.
PN.Mdn22pengukuran dan yang menunjuk batasbatas tanah yang di Jjual belikanadalah Tergugat , Lurah dan pemilik tanah yang berbatasan ;Bahwa yang hadir pada waktu dilakukan pengukuran adalah Lurah Saleh,Kepala Lingkungan Suparno, saksi sendiri, Baduhir dan satu lagi saksi lupa ;Bahwa luas tanah yang dibeli YDKKBPDSU saat itu sesuai pengukuran +42.000 M2 namun bentuknya tidak segi empat, karena keadaannya berbelokbelok ;Bahwa batasbatas tanah yang dibeli YDKKBPDSU seingat saksi adalah :Utara berbatas dengan Tanah Wakaf
EkarasmiLk.VIll Gedung Johor, Kecamatan Medan Jogor, batasbatasnya adalahsebagai berikut :Utara berbatas dengan tanah Wakaf ;Selatan berbatas dengan Perumahan Bumi Johor Sentosa ;Barat berbatas dengan Perumahan Villa Johor ;Timur berbatas dengan Perumahan Villa Johor ;Halaman 22 dari 32 halaman putusanperdata No.317/Pdt.G/2013/PN.Mdn23Bahwa setahu saksi objek sengketa di atas adalah milik Tergugat sebabpada tahun 2011 saksi pernah diperlihatkan fotcopy tanah objek sengketatersebut oleh Tergugat ;
245 — 304
Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf; d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan aktapemisahan; = 2= ==Hal. 25 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.SmgRj.e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan aktapemberian hak. tangQunigani, =
18 — 4
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf,
Lingkungan PeradilanAgama, halaman 396 yaitu kalau memang syahadah alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
73 — 5
Ketentuan Pasal 49 UndangUndang No 3 tahun 2006 tentang perubahanatas UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksamemutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orangorangberagama islam di bidang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infak; Shadagah; Ekonomi syariah;2. Ketentuan Pasal 50 UndangUndang No 3 tahun 2006 tentang perubahanatas uu no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama :Hal.15.
Yurisprudensi Putusan MA RI No.1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994:Sejak UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara Perkawinan, warisan, Wasiat, Hibah, wakaf dan ShadagahMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang sudahdipertimbangkan dihubungkan dengan ketentuan peraturan peraturanperundangundangan serta yurisprudensi tersebut diatas, maka majelis hakimberpendapat sebagai berikut :Bahwa di dalam perkara
38 — 5
tersebutbersifat Istifadhah/Testimonium De Auditu, namun keterangan dua orang saksiPemohon a quo dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan in cassuitsbat nikah, dan pendapat tersebut diambil alin menjadi pendapat majelisdalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFiqh Allslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinyapernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
halaman 396 yaitu kalau memang Syahadah AlIstifadhahini ternyata secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkanpenegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa permakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
18 — 11
Penetapan No.145/Pat.P/2021/PA.MSclSWItedo LaiwY Laolgid jori ogadly prog abliall ri28dialle egal ad prog cddglly Gllasll lal,HVoaJlq sVoJlqArtinya :Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.9 VI aolawwVLoolga! ua Vo le aU aa>y aarir gil plo!
JligSally cSArtinya :Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian Istifadhah dapatditerima dalam hal perkawinan dan kematian.Artinya :ax Igig TISIly J islly a8qIly aolUlama Kalangan Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengundurandiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.
28 — 5
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah teradinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf, perwalian
alistifadhah ini ternyataHalaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.LBsecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
1.WAWAN
2.NURBANI
24 — 18
olehsebuah Mahkamah Konstitusi.Selanjutnya dalam melaksanakan KekuasaanKehakiman tersebut dalam lingkungan Peradilan Agama telah diaturkewenangannya sebagaimana dalam Undangundang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, pasal 49 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : (a). perkawinan;(b). waris; (c). wasiat (d). hibah; (e). wakaf
177 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wakaf LR BahagiaLK XII, Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, KotaMedan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Kurniawan,SH., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum WahanaPrawira, beralamat di Jalan Prof. H. M.
77 — 33
Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watamponedalam Putusannya pada halaman 42 Alinea ke Lima dan keEnam yangberbunyi sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang No. 50Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang No.7tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang menegaskan PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus danmenyelesaikan perkara tingkat pertama antara orangorang beragamaIslam di bidang Perkawianan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf
Sedangkan Pasal 49 yangberbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d.hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah, dan . ekonomi syariah.Sehingga menurut hemat Tergugat substansi gugatan Para Penggugat tidaktepat diasumsikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena jelassekali dalil gugatan Penggugat berkenaan objek sengketa warisan Alm.
Hal ini tegas diatur dalam Pasal 49 Undangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g.infag, h. shadagah, dan i. ekonomi syariah, sehingga amat berdasar hukumPara Tergugat memohon kehadapan yang Mulia Majelis Hakim kiranyaHalaman. 12 dari 24 Halaman.
1.JUMAN BIN GEBENG
2.BENO
3.INAH
4.SOKO
5.H. KALSUM
6.H. MARHASAN
Tergugat:
1.OEI HOK TEK
2.TONG NGIAT TJIN
3.JO TJONG
4.ENTJING bin DJAMAT
5.ANASRUL JAMBI, SH
6.KANWIL BPN PROVINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
84 — 61
telah meninggal dunia di Jakartapada tanggal 20 Pebruari 1997 dan dimakamkan di PemakamanTanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukan untuk melengkapipernyaratan mengurus pernyataan ahli waris.
Ihu PENGGUGAT II, Il, dan 1V)telah meninggal duniadi Jakarta pada tanggal 20 Januari 2005 dan dimakamkan diPemakaman Tanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukan untukmelengkapi pernyaratan mengurus pernyataan ahli waris.
ALI ninGEDJUL (ic,, Ayah PENGGUGAT V)telah meninggal dunia diJakarta pada tanggal 3 April 1999 dan dimakamkan di PemakamanTanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukan untuk melengkapipernyaratan mengurus pernyataan ahli waris.
Ibu) PENGGUGATVi)telahmeninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Juni1999 dan dimakamkan di Pemakaman Tanah Wakaf Keluarga.Keterangan ini diperlukan untuk melengkapi pernyaratanmengurus pernyataan ahli waris. (Bukti P7)2. Bahwa semasa hidup SENIH dan GEDJUL yang merupakan Kakek NenekPARA PENGGUGAT memiliki tanah seluas 2.770 M2 sesuai dengan SuratHalaman 4 dari 92 Hal.
Putusan No.651/Pdt.G/2020/PN.JKT UTRJakartapadatanggal 23 Juni1963 dan dimakamkan diPemakaman Tanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukanuntuk melengkapi pernyaratan mengurus pernyataan abhiwaris (Bukti P2)dan diperkuat dengan Ketetapan/FatwaPengadilan Agama Jakarta Barat No. 122/C/1980 tertanggal 5Mei 1980(vide Bukti P1A)4.2.5.
191 — 24
Askio dahulu terkenal di Kampung Sawah Batu Panembong belakang Asrama Tentara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983, tercatat atas nama ABDULAH RD, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan Tergugat VI, diwakafkan untuk keperluan Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-IANAH), tanggal 3-12-1992;
- Menyatakan bahwa benar adalah tanah
dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama ABDULAH RD, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan Tergugat VI, diwakafkan untuk keperluan Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-IANAH), tanggal 3-12-1992 adalah milik Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat
Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (Tergugat) No. 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH, (Turut Tergugat V) pada tanggal 31-05-2001, mengandung cacat hukum, tidak syah dan tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh Turut Tergugat VI, sepantasnya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum
- Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf
92 — 11
Ketentuan Pasal 49 UndangUndang No 3 tahun 2006 tentang perubahanatas UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksamemutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antar orangorangberagama islam di bidang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infak; Shadagah; Ekonomi syariah;2.
Yurisprudensi Putusan MA RI No.1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994:Sejak UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara Perkawinan, warisan, Wasiat, Hibah, wakaf dan ShadaqahMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang sudahdipertimbangkan dihubungkan dengan ketentuan peraturan peraturanperundangundangan serta yurisprudensi tersebut diatas, maka majelis hakimberpendapat sebagai berikut :1.
Tergugat
21 — 5
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah;e. wakaf
Tergugat
16 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
11 — 3
Sultan Mansyur Lorong Wakaf No.1133 RT. 14.
44 — 12
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon I dan Pemohon II telahmemberikan keterangan yang tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dirasakansendiri oleh saksisaksi karena tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon I danPemohon II, maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat dari ulama Hanabilahbahwa syahadah alistifadhah (kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumberpada berita yang sudah demikian luas tersiar) boleh digunakan dalam perkawinan,hakhak pribadi, wakaf
45 — 39
30 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jepara pada tanggal 30 Mei 2016 dalam RegisterNomor : 30/Pdt.G/2016/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagaiberikut:1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melalukan akad Jualbeli Sebidang tanah yang terletak didesa Geneng, KecamatanBatealait, Kabupaten Jepara dengan bukti SPPT tanah sawah di Blok0160112 No.sppt 33.20.050.004.016.0112.0, seluas 510 m2 atasnama FAIZUN BT MUKDI dengan batas batas sebagai berikut:Utara : Wakaf
14 — 0
tidak ada halangan apapun yang dapat menjadi penghalangterjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.Tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I denganPemohon II selama ini.Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anaklakilaki.Setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon IJ tidak pernahmendapatkan buku nikah karena tidak pernah dicacatkan ke KantorUrusan Agama.Rajali bin Rajai, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempattinggal di Jalan Tanah Wakaf