Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sangka sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama Perceraian
Register : 12-07-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 10-01-2014
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1624/Pdt.G/2013/PA.Mr
Tanggal 10 Desember 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
12 — 0
  • Allah mengambil miliknya yaitu anak yangpaling disayanginya.Oleh karena itu tergugat mengusulkan kepada Majlis Hakim, jika penggugat ngototterus bercerai, dikabukan saja permintaannya karena tergugat menctengar,bahwa penggugat sudah tidak kuat menahan kebutuhan biologisnya dan inginmenikah lagi, tetapi perceraian itu dengan sarat :Al Tergugat rela kedua rumah itu untuk anak kami tetapi penggugat harusmampu meyakinkan kepada pengadilan dan lembaga tergugat bekerja,sehingga tergugat tidak mendapatkan sangsi
    Dan jikadikemudian hari tergugat kena sangsi, penggugat wajib mengembalikanrumah mojokerto pada tergugat. Dan tergugat tidak mempunyaikewajiban lagi menafkahi anak kami ;2...
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-09-2012 — Upload : 01-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 11 September 2012 — DIDI SUTARDI VS PT. MULIA KERAMIK INDAH RAYA
53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2012keputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal 65 ayat 14Perjanjian Kerja Bersama (PKB).3.1.Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai denganperaturan yang berlaku, maka seharusnya Yang Mulia Majelis HakimKasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung didalammenerapkan sangsi
    tanda baca " / " adalah bersifatalternatif bukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak juga diwajibkanmengikuti Pasal 70 PKB tetapi mogok kerja dapat dilakukan sesuaidengan peraturan perundangundangan, bahwa selanjutnyakalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tidak sesuai peraturan perundangundangan maka sangsiPasal 65 ayat 14 tidak dapat diterapkan mengingat didalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 142 ayat (2) bahwa sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 PK/PDT.SUS/2009
HERLIN SULISMIYARTI, SH. KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG; DARWIN MARPAUNG, SH. KURATOR PT. ARTIKA OPTIMA INTI (DALAM PAILIT)
424 — 426 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pasal 21 ayat (2) UU KUP menyatakan bahwa ketentuan tentanghak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pokokpajak, sangsi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biayapenagihan pajak ;8. Bahwa Pasal 21 ayat (3) UU KUP menyatakan bahwa hak mendahuluuntuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya kecualiterhadap:a. Biaya perkara yang sematamata disebabkan suatupenghukuman untuk melelang suatu barang bergerakdan/atau barang tidak bergerak ;b.
    Apabila Kuratortidak memenuhi, kewajiban pelunasan utang pajak sebagaimana tersebutdi atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 A ayat (3) UU PPSP dapatdikenakan sangsi pidana ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor: 22/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 13Januari 2009 adalah sebagai berikut :Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan/Pelawan dan PemohonKeberatan/Pelawan II untuk sebagian ; Memerintahkan Kepada Kurator untuk memperbaiki kembali DaftarPembagian
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 06-06-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 17/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 26 September 2018 — Penggugat:
PT. CAHAYA MAS PERKASA
Tergugat:
Kasatker PJN Wilayah III Prov Papua Tanah Merah Kementerian PU Dirjen Bina Marga Balai Besar PJN XVIII
177 — 372
  • Bahwa Tergugat yang mengeluarkan surat Keputusan/Ojek sengketa aquo yang menjatuhkan sangsi kepada Penggugat/PT.CahayaMas Perkasa secara khusus untuk masuk dalam Daftar Hitam Nasionalatas usulan Ketua POKJA3.
    membuat Tergugat tidak senang apalagi ketika Penggugatmengajukan Sanggahan kepada para Tergugat setelah Penggugatdigugurkan sebagai Pemenang Lelang karena menurut Hemat PenggugatHarga Penawaran Penggugat jauh lebih rendah dari PemenangLelangdalam hal ini PT.WIJAYA KARYA yang ditetapkan para Tergugatsebagai Pemenang Lelang Pekerjaan, mungkin karenahal sanggahanyang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat membuat Tergugat menjadikesaldan Murka sehinggaTergugat atas usulan POKJA3 Tanah Merahmenjatuhkan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 K/PDT.SUS/2012
PT. JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA; AGUS SANDJAYA
60 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas penjatuhan Skorsing terhadap Penggugat dan mengingatperundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan maka Penggugatselanjutnya mengajukan surat permohonan proses Tripartit kepada SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi sesuai surat Nomor52/AD AP/TK/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 ;Bahwa dalam proses mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Bekasi, Penggugat kembali menyampaikan maksuddan alasan permintaan agar dipekerjakan kembali pada perusahaanTergugat, karena sangsi
    tugas sementara Karyawandari tugas pekerjaan untuk kepentingan Pemeriksaan atauproses hukum lainnya karena Karyawan yang bersangkutandiduga melakukan pelanggaran disiplin yang dapat dikenakanhukuman disiplin berat atau yang berkaitan dengan proseshukum di Perusahaan;Hal mana terungkap pula berdasarkan keterangan saksi Sdr Hendrodibawah sumpah selaku mantan Kepala Bagian PendayagunaanSumber Daya Manusia pada PT JlJ yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :prosedur pemeriksaan dan penerapan sangsi
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Register : 29-08-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 63/PDT/2017/PT.BTN
Tanggal 10 Agustus 2017 — TB.MASDUKI, L A W A N 1. IRWAN WIDJAJA, 2. H. SUNEDI Bin ABDUL HALIM (DULHALIM), 3. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri dalam Negeri Cq Gubernur Banten Cq Bupati Kabupaten Serang Cq Camat Kramatwatu Cq KEPALA DESA LEBAKWANA, 4. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri dalam Negeri Cq Gubernur Banten Cq Bupati Kabupaten Serang Cq CAMAT KRAMATWATU, 5. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri dalam Negeri Cq Gubernur Banten Cq Bupati Kabupaten Serang Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, Propinsi Banten.
106 — 63
  • Masduki(penggugat) tersebut, adalah merupakan sebagai perobuatan melanggarhukum dan ia telah dikenai sangsi pidana sesuai dengan PutusanPengadilan Negeri Serang No.549/Pid.B/2014/PN.Srg. tanggal 22 Januari2015, putusan tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi BantenNo.36/PID/2015/PT.BTN dan dikuatkan dengan Putusan MahkamahAgung RI No. 1482 K/Pid/2015 yang amarnya berbunyi : Menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa H. SUNEDI bin (alm) H.DULHALIM tersebut ;4.
    Sunedi bin H.Dulhalim telah dikenai sangsi pidana berdasarkan Putusan PengadilanNegeri Serang No.549/Pid.B/2014/PN Srg tanggal 22 Januari 2015, putusantersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi BantenNo.36/PID/2015/PTBTN dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah AgungRI No. 1482 K/Pid/2015, dan putusan ini telah mempunyai kekuatanhukum tetap ;Berdasarkan putusan PTUN Serang No.06/G/2015/PTUNSRG yang dikuatkandengan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta NO.194/B/2015/PT.TUNJKLyang amarnya menolak
Pengadilan PA NGAWI
Register : 28-01-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PA NGAWI Nomor 199/Pdt.G/2013/PA.Ngw.
Tanggal 5 September 2013 —
11 — 3
  • No.0199/Pdt.G/2013/PA.Ngw.Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah membuatSurat Pernyataan bahwa Termohon siap menerima sangsi dari atasannya disebabkansampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagai pihak Termohon belum dapatmenyerahkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari atasannyasebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Putus : 07-05-2012 — Upload : 31-05-2012
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 40-K/PMT-I/BDG/AU/IV/2012
Tanggal 7 Mei 2012 — AGUS SONY SUHARYANTA Serma/ 516971 Ba Meteo Disops Lanud Palembang
45 — 24
  • Bahwa atas kedua pelanggaran dan hukuman tersebut di atas ternyata tidakmembuat Terdakwa jera bahkan menganggap remeh hukum dan semakin beranimelanggar hukum sehingga terhadap diri Terdakwa perlu diberikan sangsi yang lebihtegas dan keras.6. Bahwa apabila terhadap Terdakwa diberikan kKesempatan terus menerus melanggar hukum (pidana) maka tabiat dan prilaku Terdakwa menelantarkan keluargaakan ditiru oleh prajurit TNI yang lain dan pada akhirnya akan merusak tatanan disiplinprajurit TN!
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-09-2004 — Upload : 23-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 119-K/MM.II-09/AD/IX/2004
Tanggal 9 September 2004 — Serda SARWAN.
25 — 24
  • Bahwa sangat disesalkan Saksi 2 yang sebagai pelaku dalamkejadian ini tidak diproses dan mendapat sangsi hukum apapunsehingga dirasakan ketidak adilan didepan hukum.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-05-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — TONNY PANJAITAN VS PT INDOLAMPUNG PERKASA
301 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Mediator terikat dengan Pasal 15 Undang Undang Nomor 2Tahun 2004, Mediator akan terkena sangsi apabila tidakmenyelesaikan Mediasi dalam 30 hari, sehingga Mediator akanmemproses dan akan mengeluarkan anjuran apabila ada buktibuktiupaya perundingan bipartit, sebagaimana Mediator mengeluarkananjuran Nomor 560/228/PPHI/II.12/TB/2015 tanggal 19 Mei 2015;Bahwa ada banyak perkara PHI yang telah diputus oleh Majelis Hakimtingkat pertama dan tingkat kasasi tanpa dilengkapi risalahHal 9 dari 13 hal.Put.Nomor
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Putus : 16-10-2006 — Upload : 20-04-2012
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 187-K/PM.II-09/AD/X/2006
Tanggal 16 Oktober 2006 — Pratu IMAM SYAFEI
61 — 19
  • Bahwa perbuatan seperti ini dapat mempengaruhi disiplin prajurit danagar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegasdengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit lainnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah sematamata hanyamemidana orangorang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi jugamempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembalimenjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama Perceraian
Register : 16-01-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Bjn
Tanggal 21 Desember 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
95 — 5
  • Putusan No. 0234/Padt.G/201 7/PA.Bjnintinya bahwa Penggugat sanggup menerima sangsi dari atasannya apabilaterjadi putusan perceraian dari Pengadilan Agama Bojonegoro;Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikanjawabannya;Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangantelah mengajukan buktibukti:A. Suratsurat:1.
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 14-07-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0437/Pdt.G/2016/PA.Mtp
Tanggal 8 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 8
  • Bahwa pada bulan Februari 2005 berdasarkan buktibukti yang saya serahkanke BKD maka Rudi Rahmani dijatuhi sangsi disiplin PNS, pada waktu itu yangbersangkutan mengajukan permohonan keringanan hukuman sehubungandengan pelanggaran yang pernah dilakukan termasuk alasan dan janji yang diaajukan ditujukan kepada Walikota Banjarbaru melalui kepala BKD (tanggal 2Februari 2005). Dalam kenyataannya yang bersangkutan telah mengingkarijanjijanji yang ditulis dalam permohonan tersebut.6.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 24-06-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 540/Pid.B/2020/PN Bdg
Tanggal 1 September 2020 — Penuntut Umum:
Fitria Lestari,SH.
Terdakwa:
ARIS Bin MITRA
34 — 3
  • bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsurad. 3 dari ketentuan Pasal 362 KUHP dinilai telah terpenuhi pula adanya;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal362 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah pulaterbukti, sehingga terhadap terdakwa tersebut harus pula dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan tersebut dan oleh karenanya sudah sepatutnya puladiberikan sangsi
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 13-08-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 02-05-2013
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 229-K/PM II-08/AD/VIII/2012
Tanggal 20 Februari 2013 — Sertu Ramdan
41 — 22
  • Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwaTerdakwa sebagai seorang Prajurit telah diikat dengan aturanaturan yang harus di taati dan mempunyai kewajiban untukmelaksanakan kehadiran dan apabila hal tersebut dilanggar makaakan di kenakan sangsi tetapi Terdakwa tetap melakukan perbutanpelanggaran tindak pidana dan hal tersebut Terdakwa lakukankarena Terdakwa mempunyai mental disiplin yang jelek.2.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Putus : 04-05-2009 — Upload : 22-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 76-K/PM.II-09/AD/IV/2009
Tanggal 4 Mei 2009 — Sertu YOGI SUGARA
25 — 23
  • Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela danagar tidak ditiru~ oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikanefek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2161 K/Pdt/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — HAMID YAMIN VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG CIANJUR cq. PIMPINAN KANTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, CABANG CIANJUR, DK
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kredit yang di buat olehnotaris,adalah perjanjian yang kurang memberikan rasa adil untuk pemohonkasasi, karena selama ada 4 perjanjian,dan berjalan 5 tahun tidak pernah diberikan salinan,yang terbukti bantahan di kontra memori banding salingtuduh,saling lempar dalam memberikan pelayanan antara tergugat konvensidengan notaris ini adalah bukti pelayanan kepada nasabah yang tidak diberikan kepuasan akan produk bank itu sendiri sudah di luar aturan bankindonesia yang tentu secara aturan harus di beri sangsi
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Kln
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
INDAH KUSRINI P.R, S.H.
Terdakwa:
1.VERY AGUS SETIAWAN Als. GEPENG Bin HADI PRASETYO
2.MUHAMMAD NIZAR AMRULLY Bin ABDUL MUJIB
99 — 29
  • .20.000, adalah sisa urunan pembelian sabu yangRp.30.000, sudah untuk membeli rokok bertigaPutusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.KIn halaman 12 dari 41Bahwa saksi juga mengamankan bong yang digunakan bertiga pada hariSabtu tanggal 27 Juni 2020 di buang di kebun di rumah terdakwa VERYAGUS SETIAWANBahwa para terdakwa tidak memiliki jin dari pihak yang berwajib danmengetahui bahwa , memiliki menyimpan, menguasai atau menggunakannarkotika golongan bukan tanaman adalah sebuah tindak pidana dandapat dikenakan sangsi
    .20.000, adalah sisa urunan pembelian sabu yangRp.30.000, sudah untuk membeli rokok bertigaPutusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.KIn halaman 18 dari 41Bahwa saksi juga mengamankan bong yang digunakan bertiga pada hariSabtu tanggal 27 Juni 2020 di buang di kebun di rumah terdakwa VERYAGUS SETIAWANBahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib danmengetahui bahwa , memiliki menyimpan, menguasai atau menggunakannarkotika golongan bukan tanaman adalah sebuah tindak pidana dandapat dikenakan sangsi
    MUHAMMAD NIZAR AMRULLAHBahwa bong yang digunakan bertiga pada hari Sabtu tanggal 27 Juni2020 di buang di kebun di rumah terdakwa VERY AGUS SETIAWANdan disita oleh polisiBahwa saksi dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yangberwajib dan mengetahui bahwa , memiliki menyimpan, menguasai ataumenggunakan narkotika golongan bukan tanaman adalah sebuah tindakpidana dan dapat dikenakan sangsi pidanaBahwa para terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Sabtutanggal 27 Juni 2020 sekitar jam
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 03-06-2008 — Putus : 17-07-2008 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 111-K / PM.II-09 / AD / VI / 2008
Tanggal 17 Juli 2008 — Pratu HENDRIK BAKER
66 — 34
  • Bahwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan ini danperbuatan ini tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain maka Majelisperlu memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan yangdemikian.4.
    Bahwa dari riwayat hukuman Terdakwa yang mendapat HukumanDisilpin dari kesatuan serta putusan dari Pengadilan Militer IlI 09Nomor : PUT / 49K/ PM.II 09 / AD/ III /2008 tanggal 2 April 2008karena perkara THII, menunjukkan Terdakwa seorang prajurit TNI yangberdisiplin rendah karena hukuman yang pernah dijatuhi' tidakmembuatnya jera dan merubah sikapnya menjadi prajurit yang baik dandisiplin, bahkan Terdakwa tidak memperdulikan sangsi yang pernahdijatuhkan dengan mengulangi perbuatan yang sama oleh
    karena ituMajelis akan memberikan sangsi yang lebih berat yaitu) dipisahkandari dinas militer dengan cara memecatnya, agar putusan ini dapatmenjadikan efek cegah bagi prajurit yang lain.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang ber salah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dankembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan' pidana atas diriTerdakwa
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA
Putus : 10-11-2011 — Upload : 29-04-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 229-K/PM II-08/AD/IX/2011
Tanggal 10 Nopember 2011 —
18 — 10
  • Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwasebagai seorang Prajurit telah diikat dengan aturanaturan yang harus ditaati dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehadiran danapabila hal tersebut dilanggar maka akan di kenakan sangsi tetapiTerdakwa tetap melakukan perbutan pelanggaran tindak pidana dan haltersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mempunyai mental disiplinyang jelek.2.