Ditemukan 11437 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 05-10-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 12 Desember 2018 — Penuntut Umum:
TAUFIQ IBNUGROHO SH MH
Terdakwa:
GILANG RAMADHAN
192 — 33
  • Arif RahmanHakim Bandar Lampung yang pernah digunakan sebagai PoskoPencalegan PAN dan saksi membayarkan uang sebesar Rp. 2,5 Miliarsebanyak 2 kali kepada ALZIER Mantan Ketua Partai Golkar PropinsiLampung;Bahwa pada pertengahan tahun 2017 saksi juga atas perintah ZAINUDDINHASAN membayar uang sebesar Rp. 2,5 Miliar untuk pembelian lahanseluas 34 Hektar di Kec.
    Lampung Selatan periode 20162021; Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2018 saat itu dibulanpuasa, Terdakwa datang menemui saksi bersama AGUS BHAKTI NUGROHO, kedatangannya bermaksud untuk bergabung dengan ormas Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN), Saksi persilahkan Terdakwa bergabung, setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta pekerjaan, jatah proyek di Kab.
    Rp.50.000 sejumlah total Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yangdiikat dengan karet.Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.ZULKIFLI HASAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut;Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungankeluarga dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, atasketerangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi membenarkan dan tetappada keterangan tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi dari Partai
    komunikasi antara adik saksidan saksi terjadi di rumah, pembicaraan tempat di Swiss Bell setelahpertemuan buka puasa;Bahwa setelah pertemuan buka puasa di rumah saksi, ada komunikasi,saksi tanyakan bagaimana persiapan acara, apakah sudah bagus, saksimenyampaikan agar menggunakan Swissbell dan AGUS menyampaikanberhasil dengan harga Rp. 500ribuBahwa AGUS yang saksi maksud adalah AGUS BAKTI NUGROHO, saksimengenalnya sejak menjadi anggota DPR;Bahwa tidak ada hubungan AGUS dan adik saksi, samasama di partai
    diantaranya oleh CV Karya Pakaranu senilai 1,2 M,peningkatan hotmix desa Babulang CV Graha Yuda senilai Rp.800 juta, CVWira Bumi perkasa senilai Rp.550juta, CV Duta Agung Persada senilai Rp1,48M, rehabilitasi jalan irigasi DI Way Hamsari oleh CV Laut Merah Rp.963juta.Bahwa di tahun 2018, Terdakwa memiliki pekerjaan di dinas PUPR, awalnyadiakhir tahun 2017 Terdakwa ditelpon oleh SYAHRONI, bahwa ada AGUSBAKTI NUGROHO orang PAN dan orangnya Bupati ingin bertemu Terdakwadan meminta Terdakwa masuk ke partai
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum Pemalsuan
Register : 14-01-2014 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 30/PID.B/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 14 Mei 2013 — Drs. H. MAHFUDZ DJAELANI
112 — 100
  • diserahkan kepada Terdakwa ;Bahwa developer menyerahkan sertifikat rumah tersebut ke Terdakwa karenaTerdakwa mengatakan suratsurat berupa PPJB, Berita Acara Serah TerimaKavling, Berita Acara Serah Terima Rumah, IMB dan SPPT hilang, maka pihakdeveloper menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa ;Bahwa saat saksi mengetahui hal tersebut, saksi lalu menyuruh Napitupulumenemui Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sepertinya mengulurulur waktu sajasambil menunggu Dimas ;Bahwa Terdakwa adalah politisi dari Partai
Pengadilan PA MUARA ENIM Perdata Agama Perceraian
Upload : 15-12-2014
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 0133/Pdt.G/2014/PAME
Perdata
47 — 3
  • Barat, Kota Prabumulih, namun hal tersebut dibantah olehTergugat yang menyatakan bahwa kebun tersebut tanah dan isinyaadalah kepunyaan ibu Tergugat yang bernama Hopiah sesuai denganbukti T.2 dan saksi Kodri bin Cik Ari, Tergugat hanya membantumengolah dan merawat;Bahwa bukti T.2 berupa foto copy Surat Keterangan Jual beli antaraKodri bin Cik Ari dan Hopiah adalah termasuk dalam Akta BawahTangan karena memenuhi semua syarat formil Akta bawah Tangan yaituberbentuk tertulis atau tulisan, dibuat secara partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 11-01-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — AHMAD IHSAN, A.Md, KEP., S.H VS PRESIDEN RI;
196 — 357 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukumtetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2(dua) tahun atau lebih;. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS,prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormatsebagai pegawai swasta;. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TentaraNasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia;. tidak menjadi anggota atau pengurus partai
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 28-01-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 57/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : Tan Cheow Boon
Terbanding/Tergugat III : Gopal Naraindas Daryani/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham dan Direktur PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat I : Budiayansyah/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat II : Zul Fahrida Hanim/Pemilik 14 lembar saham dan Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar Saham dan Komisaris PT. Golden Paninda Group
141 — 93
  • Mereka menerangkanmemiliki bisnis trading dan kontraktor di Jakarta dan Medan, mereka jugaaktif di politik Indonesia, dan mereka mengklaim bahwa mereka adalahsalah seorang ketua dari sebuah partai gerindra yang mendukung PakPrabowo untuk pemilihan suara 2014.3. Bahwa kemudian Para Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerjasama dalam hubungan bisnis dan saat itu Para Tergugat mengaku punyaihubungan/koneksi yang baik dengan Pejabat di pemerintah Indonesia.4.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-07-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 203/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
RIRIS ROSARI SIMANULLANG
Tergugat:
KEPALA DESA SUNGAI RAYA
168 — 146
  • Menjadi pengurus partai politik;9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;10.Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau pengurusorganisasi terlarang;11. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundang undangan;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2019
Tanggal 25 Juli 2019 — MUHAMMAD NUR RAMBE., DKK VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI;
105 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan kawankawan, semuanyakewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada LembagaAdvokasi Partai Bulan Bintang, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018:Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;LawanMENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DANREFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69, JakartaSelatan;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 10-01-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PA SENGKANG Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Skg
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 4
  • ., Pemohonwajib membuktikan dalildalil permohonannya yang dibantah oleh Termohondan Termohon pun wajib membuktikan dalildalil bantahannya sebagaimanatelah terungkap di persidangan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai, dibuatoleh atau dihadapan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — WIYONO, TARIPAN SIREGAR, dkk. ; DIREKSI PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (DIREKSI PERUM PPD),
76 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sofyan Hasibuan, yang padaintinya juga menyatakan bahwa karyawan Perum PPD bukan Pegawai Negeri,sehingga tidak berhak atas pensiun (P2).4.3.Dalam acara Rapat Konsultasi dengan Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan DPR RI. pada tanggal 22 Pebruari 2007 bertempat di Ruang RapatPengaduan Lantai V/0525 dengan Agenda Penjelasan status dan Tuntutan UangKonpensasi yang dihadiri oleh, Departemen Perhubungan, KementerianBUMN, Direksi Perum PPD serta Para Penggugat, yang pada intinyaketerangan dari masingmasing
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
2439 — 693
  • Tentang : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  • wewenangPPATK.Pasal 51Untuk dapat diangkat sebagai Kepala atau Wakil KepalaPPATK, seorang calon harus memenuhi syarat sebagaiberikut:a.b.warga negara Indonesia;berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun danpaling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saatpengangkatan;sehat jasmani dan rohani;takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yangbaik;memiliki salah satu keahlian di bidang ekonomi,akuntansi, keuangan, atau hukum dan pengalamankerja di bidang tersebut paling singkat 10 (sepuluh)tahun;bukan pemimpin partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-03-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — PRAGSONO
174 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dr.Muladi, S.H. selaku Ketua dan Idrus Marham selaku SekretarisJenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan diterima olehMahkamah Agung RI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan NomorB110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty
    Dr.Muladi, S.H. selaku Ketua dan Idrus Marham selaku SekretarisJenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima OlehMahkamah Agung RI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan NomorB110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty
    Muladi, S.H.selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 27 Agustus 2015 — Ir. SANIJAN S. TOEMBAK, CES Bin SALE TOEMBAK (Alm)
61 — 15
  • Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H.Abdurahman Amur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi CiptaMahaputra, Rahmadi;. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, WakilKetua Fraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, BendaharaMistirna Singgah, Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H.Madiansyah, Lawin, Poetry Gita Oktanovianti;.
    Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporanuntuk masingmasing partai politik dengan tembusan disampaikankepada Ketua DPRD setiap 3 bulan sekalih. Fraksi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnyasesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyya disampaikan kepadapimpinan DPRD. Bahwa Susunan Badan Musyawarah DPRD Kab. Kapuas, adalah;Ketua merangkap anggota H.
    Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H. AbdurahmanAmur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi Cipta Mahaputra, Rahmadi;2. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, Wakil KetuaFraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, Bendahara Mistirna Singgah,Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H. Madiansyah, Lawin,Poetry Gita Oktanovianti;3.
    Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporan untukmasingmasing partai politik dengan tembusan disampaikan kepadaKetua DPRD setiap 3 bulan sekali. Fraksi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnyasesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyya disampaikan kepadapimpinan DPRD.3) Sedangkan tugas dan tanggung jawab badan musyawarah adalah :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-07-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Juli 2015 — BUPATI (KEPALA PEMERINTAH DAERAH) KABUPATEN TANGERANG cq. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD), dkk VS H. AHMAD SYAHRONI BA Bin (ALM) H. SUGANI, dkk
46 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Lain-lain
Register : 30-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN PATI Nomor 129/Pid.Sus /2018/PN Pti.
Tanggal 17 Juli 2018 — SUTIKNO bin NGARIJAN,dkk.
484 — 231
  • Pupuk Iskandar Muda ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah perusahaanperseorangan / badan usaha, baik yang berbadan hukum/ bukan Badan Hukumyang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupukbersudsidi hanya dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya ; Halaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 27-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562 K/PID/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG;
75 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • para petanisawit langganannya, sehingga antara Terdakwa MARUDUTSINAGA dengan UD Miduk dan atau saksi Lastiar Saragi tidakmempunyai hubungan kerja sebagai majikan dengan pekerja ataukaryawan atau buruh.Bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA mendapat labaatau keuntungan berdasarkan persentasi atas selisin hargapembelian dari petani sawit dengan harga penjualan sawit kepadasaksi Lastiar Saragi, dan apabila Terdakwa MARUDUT SINAGAdapat menjual sawit dalam partai
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama
Register : 11-02-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PA SLEMAN Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Smn
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 5
  • ; Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebabpercekcokan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adakecocokan ; Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, antaraPenggugat dan Tergugat ada pihak ketiga dari Tergugat ; Bahwa Saksi mengetahui selurun permasalahan antaraPenggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat ; Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah tempat kediamanbersama Penggugat dan Tergugat; Bahwa Saksi tahu pekerjaan Penggugat sebagai pengurus partai
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
SAMARDIN GURIUM, S.Pdi
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
305 — 131
  • Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 27/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
TAUHIDI
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 7
  • 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karenamelakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 02-12-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN BAUBAU Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN Bau
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat:
ASMA AHMAD
Tergugat:
LA EDE
97 — 74
  • Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan kesatu, 2009, halaman 363 sampai dengan halaman 364, menguraikan:Jika ketentuan pasal 206 ayat (6) RBg/paal 195 ayat (6) HIR, konteks di atasdiuraikan lebih detail, terdapat dimensidimensi sebagai berikut: Bahwa jenis perlawanan (verxzet) dapat berupa perlawanan dari para pihaksendiri yang lazim disebut sebagai partai verzet dan pula dapat dilakukan olehpihak ketiga yang lazim dalam terminologi disebut sebagai derden verzet; Bahwa secara teoritik dan normatif,
Pengadilan PN BANYUMAS Perdata Tanah
Register : 19-08-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN BANYUMAS Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Bms
Tanggal 11 Juni 2014 — PENGGUGAT NASIATI, DKK <> TERGUGAT SUPRAPTO, DKK
72 — 11
  • Waktu itu ada konflik masalah Partai Politik antara Prapto(PDI) mengibarkan bendera PDI sehingga dibakar oleh bapaknyaLurah Hardjosudjono (Golkar) sekitar tahun 1976/1977 dan Praptoemosi menebangi pohon cengkih yang tumbuh ditanah sengketamilik Pak Lurah tersebut dan diganti dengan tanaman cabe, karenaditebangi oleh Prapto maka saksi tanya pada Pak Ahmadarsamengapa cengkeh ditebangi, katanya tanah tersebut milik Prapto,tapi kebenarannya saksi tidak tahu, masalah hibah atau bukanhibah saksi juga tidak