Ditemukan 11447 data
367 — 83
DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI:e Bahwa saksi pertama kenal dengan Terdakwa Rudy Yulianta, karena pertemanan karenasemula mau ikut pendirian partai namun karena gagal, kemudian Terdakwa Rudy Yuliantamengajak saksi untuk membantu temanteman yang mau berangkat ke Hongkong, dalam hal inisaksi membantu menyiapkan paspor dan tiket ke Hongkong pulang pergi ;* Bahwa saksi kenal dengan saksi Wagiman dari sdr.
SAPOAN, S.Pd.i
Tergugat:
Kepala Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara
261 — 124
anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa;melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanannegara;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
50 — 5
Dibuatsepihak atau berbentuk partai (minimal dua pihak) tanpa campur tanganpejabat yang berwenang;Ditanda tangani oleh pembuat;Isi dan tanda tangan diakui;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat surat hibah a quo dapat dipersamakandengan akta dibawah tangan sehingga Majelis menilai tidak perlu adanya campurtangan dari pejabat yang berwenang pada Surat Hibah tersebut;28Menimbang, bahwa tentang tidak benarnya kepala Teppo dan saksi pada surattersebut bukian substansi yang pokok mengenai sah/tidaknya surat
96 — 7
P.14 yang aslinya merupakan akta di bawahtangan, telah bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang BeaMeterai suncto Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkanlebih lanjut sebagai alat bukti, meskipun bukti tersebut telah dicocokkan denganaslinya, dibuat secara partai
113 — 88
Safril, umur 50 tahun, Ik, Islam, Wiraswasta (KetuaDPC Partai PDIP Kab. Langkat), saksi melihat sdr. M. Safril berkomentar diakun Facebook milik terdakwa tersebut;Bahwa saksi melihat dari akun Facebook milik terdakwa yang bertemandengannya adalah Dr. Sadikun Winato (Kadis Kehatan Kab.Langkat)Prawito (Wartawan Kab.
119 — 77
Mengajukan gugatan perlawanan (partai verzet) ;Dari uraian dalildalil dan fakta hukum di atas makapermohonanPenggugat tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) haruslah Ditolak;DALAM REKONVENSISetelah Tergugat dapat menguraikan bahwagugatan Penggugat tidak benar dantidak terbukti, maka tibalah saatnya Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi.Selanjutnya Penyebutan pihakpihak dalam gugatan rekonvensi ini sebagai berikut :e Pihak Penggugat menjadi Rekonvensi ;e Pihak Tergugat menjadi Rekonvensi ;Penggugat
119 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan dalamPasal 1340 KUHPerdata, yang menegaskan perjanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalamproses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yangberperkara saja;Seharusnya kalau Penggugat ingin pihak ketiga/instansi yangberwenang tersebut terikat dengan Putusan Perkara a quo, makaPenggugat harus mengikut sertakan Pihak Ketiga atau dalam hal inipihak Badan Pertanahan Kodya Jakarta Barat;Bahwa berdasarkan uraian
80 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh Judex Facti, yang pada kenyataannya dalamputusan Hakim terbukti bahwa Hakim menyatakan Terdakwa tidakterbukti bersalah, dalam salah satu alasannya adalah menyangkutmasalah tanah, apalagi dalam pertimbangannya Majelis Hakim,menyebut Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Rote Ndaoperiode tahun 20092014 sebagaimana diresmikan dengan KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor : PEM.171.2/619/2009tanggal 24 Agustus 2009 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRDkabupaten Rote Ndao mewakili Partai
ABEL JEHUDU BEPONG, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
121 — 68
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau;d.
96 — 41
Sehingga berdasarkan pertimbanganberdasarkan buktibukti tersebut dapat disimpulkan bahwa kemungkinanpenandatanganan surat dalam bentuk partai (dua pihak atau lebih) in casu olehalmarhum Rusly Achmad, Abdullah Samad dan Penggugat hanya dilakukan oleh ketigaorang tersebut tanpa melibatkan para saksi yang disebutkan dalam perjanjian tersebutseperti Husen Abang, Samad Kene dan A. M. Saleh;Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang Husen Abang, Samad Kene danA. M.
60 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersih dantanah pertanian mulai tahun 1944 berlanjutlah pemiliknya kepadaPemohon Kasasi hingga saat ini sudah 66 tahun, tetapi pada tahun1966 tibatiba, muncul traktor perkebunan mentraktor lokasi 10,5 Hatersebut yang sudah perkampungan dan rumah para Pemohon Kasasi17 pintu di dalamnya rata dengan tanah dan apabila para PemohonKasasi dan orang tua Pemohon Kasasi melawan petugas Perkebunandikawal ABRI bersenjata lengkap pada saat pentraktoran tahun 1966terjadi, dituduhlan Para Pemohon Kasasi PKI (Partai
H. RAHMAD TAUFIK HASIBUAN
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
153 — 60
Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik; atauHalaman 50PutusanPerkara Nomor : 209/G/2019/PTUNMDNd. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana.5.
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
82 — 46
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau; d.
124 — 46
memerintahkanbawahannya untuk mengecek langsung dilapangan kemudian membuat laporan; e Bahwa benar sebelum saksi membuat laporan, telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Anggota Kominda yang lain ;e Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut dari laporan yang dibuatnya tersebut ; e Bahwa benar selain Penggugat ada 8 orang pegawai yang juga terlibat politikpraktis ; e Bahwa saksi tahu para pegawai yang terlibat politik praktis telah dijatuhi hukumandisiplin ; e Bahwa benar Penggugat tidak masuk sebagai anggota partai
232 — 53
NURHASANAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi sebagai dosen Fisip di USU ; Bahwa saksi ada ikut di lembaga Kokus Perempuan Politik IndonesiaSumatera Utara berdiri sekitar tahun 1999 di jakarta, di sumut tahun2011 ; Bahwa saksi duduk sebagai ketua di KPPI Sumut ; Bahwa kegiatan organisasi ini adalah karena lembaga ini merupakanwadah dari para poliitis perempuan dari berbagai partai politikperempuan yang ada di sumatera utara muaranya kepada calonlegislatif, konkrit
melakukan verifikasi, mereka melihat kantor karnakantor kami menumpang, dan melihat kegiatankegiatan kami dan SKkami ;Bahwa dana tersebut kami pergunakan 75 juta untuk sewa kantorselama 3 tahun dan 75 juta lagi untuk kami gunakan membeliseperangkat komputer, laptop, Kamera, meja, kursi dll ;Bahwa kami membuat laporan pertanggungjawaban tanggal 15 Januari2014, semua sudah dilampirkan dan laporannya diterima olehkesbanglinmas;Bahwa saksi tidak pernah ikut berkampanye pilgub ;Bahwa kami tidak dari partai
Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politikc. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RIf. Surat Keterangan Terdaftarg. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 03/PFP/II/013 tanggal 14Maret 2013 Perihal Pertanggung Jawab Dana Hibah TahunAnggaran 2013.71.
Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor :15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.TentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN Rl terdiri dari:a.b.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/IX/012Tanggal 12 September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah danBansos Untuk Kegiatan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RI Tahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikHalaman 236Putusan Perkara No.19/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn71.72.c. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie.
Pembanding/Penggugat II : SAMIATI
Pembanding/Penggugat III : LIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. GANDA REKSA MULIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA ZENI DAERAH MILITER WBUIUT BARISAN
Terbanding/Tergugat IV : DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat V : ADI PINEM, SH
Terbanding/Turut Tergugat : TURIMAN
121 — 81
Soemodikromomenguasasi dan mengusahakan bidang tanah obyek sengketa,sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30 SeptemberPemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenaldengan Peristiwa G. 30 S PKI Tahun 1965 hingga akhirnyaSoemodikromo pindah dan bermukim di Stabat, KabupatenLangkat Sumatera Utara, Pada tahun 1965 tanah tersebut dipinjamoleh SOBSI.
Bahwa Para dalam dalil gugatan Nomor 4 mendalilkan tentangPeristiwa/Fakta yaitu: Bahwa semasa hidupnya alm.Soemodikromo menguasai dan mengusahakan bidang tanahobjek sengketa, sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau lebihHalaman 20 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDNdikenal dengan Peristiwa G.30 S PKO Tahun 1965 hinggaakhirnya Soemodikromo pindah dan bermukim di Stabat,Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Pada Tahun 1965 tanahtersebut
Reorganisasi Tanah Sumatra Timurtertanggal 14031955 (Empat belas Maret tahun seriou sembilan ratus limapuluh lima);Bahwa benar sebagaimana yang diakui oleh Penggugat I, Penggugat II danPenggugat Ill, Almarhum SUMODIKROMO telah menguasai danHalaman 69 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDN10.mengusahai tanah miliknya tersebut sampai tahun 1965 yang kemudianAlmarhum SUMIDIKROMO mengungsi ke Stabat Kabupaten Langkat,Provinsi Sumatera Utara dikarenakan meletusnya peristiwa 30 Septemberpemberontakan Partai
90 — 70
Prinsipkontrak partai (party contract) yang digariskan pasal 1340 KUHPerdatayang menegaskan peyanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanyamengikat kepada para pihak Penggugat dan Tergugat. Tidak bolehmerugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihakyang bersangkutan. n non non non ron non non nen nen oneBahwa dengan jelas uraian tersebut diatas, oleh karenanya, Pembanding/ Pelawan mohon kepada Yth.
Hendra Syam Zega
Tergugat:
Walikota Gunung Sitoli
140 — 65
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 ( dua ) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana ;24.
70 — 19
Pasal 288 RBgdyelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatanpembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: dibuat secara sepihak atauberbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang; ditanda tanganipembuat atau para pihak yang membuatnya; dan isi dan tanda tangan diakui; sehinggaapabila syaratsyarat tersebut terpenuhi maka alat bukti akta di bawah tangan tersebutmempunyai nilai pembuktian yang sama dengan akta authentik dan nilai kekuatanpembuktian
Pembanding/Tergugat II : PT.BANK BUKOPIN Tbk CABANG MATARAM Diwakili Oleh : RAHMAT ARI SEPTIAWAN, S.H.,M.H
Terbanding/Penggugat : MUHAMMAD SALEH
Terbanding/Turut Tergugat : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB
Turut Terbanding/Tergugat III : PT.TASPEN Persero CABANG MATARAM
111 — 68
Gugatan perdata bersifat partai (garty), dengan komposisi, pihak yang satubertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain,berkedudukan sebagai tergugat;a.