JUDING Bin SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Judin Bin Samad (Alm.) telahterobukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukantindak pidana Dengan sengaja mengedarkan kesediaan farmasi tanpayin sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsudin Als.

berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Dakwaan:Primair:Bahwa Terdakwa SAMSUDIN Als JUDIN Bin SAMAD pada hari Jumattanggal 14 April 2017 sekira jam 20.30 WITA atau setidaktidaknya pada waktutertentu dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak diDesa Karang Bintang RT 02 RW 01 Desa karang Bintang Kec Karang BintagKab tanah Bumbu.. atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Lab.: 3949/NOF/2017tanggal 19 Mei 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupasatu strip berisi sepuluh butir tablet Zenith dengan berat netto + 5,146 grammengandung bahan aktif Karisoprodol, Acetaminophen, dan Cafeina;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan atau menjual obatsediaan farmasi tanpa izin; Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 April 2017 sekitar Pukul20.30 WITA di Karang Bintang

danalat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperolehizin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yangdiajukan secara tertulis kepada Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan

JUDING Bin SAMAD terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpahak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa Akhmad Alwi Hasan alias Temon bin Ngadimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dan Secara Tanpa Hak Menyimpan Psikotropika Golongan IV sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua; 2.

binNGADMINpada bulan Desember tahun 2016 darnatau pada hari Selasa tanggal 10Januari 2017sekira puku 19.00 WB. atau setidakidaknya pada suatu waktu laindalam tahun 2016 dar/atau tahun 2017 bertempat di belakang SMP N 1 Jati Kudusturut Desa Getas Pejaten Rt 06 Rw. 04, Kecamatan Jali, Kabupaten Kudus atausetidakidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Kudus yang berwenang memerksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

binNGADMINpada bulan Desember tahun 2016 dar/atau pada hari Selasa tanggal 10Januari 2017sekira pukul 19.00 WI atau setidaktidaknya pada suatu waktu laindalam tahun 2016 darvatau tahun 2017 bertempat di belakang SMP N 1 Jati Kudusturut Desa Getas Pejaten Rt 06 Rw. 04, Kecamatan Jat, Kabupaten Kudus atausetidakidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dar/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majels Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pasal 106 ayat (1) :Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat iainedar.Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Kas.Menimbang, bahwa menurut ahli diterangkan bahwa untuk dapatdiedarkannya sediaan farmasi yang berupa obat harus telah memiliki ijin edar.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sedian farmasi atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetik, insttumen kesehatan yang tidak didaftarkan pada pihak

Menyatakan Terdakwa Akhmad Alwi Hasan alias Temon bin Ngadimin tersebutdiatas, teroukti secara sah dan menyakirkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Zn EdarDan Secara Tanoa Hak Menyimpan Psikotropika Golongan N sebagaimanadalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua;2.

Menyatakan terdakwa ISRO ELIYATI binti DJAMHARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ; ----------------------------------------------------2.

lantai dasar depan TV di countere Bahwa menurut keterangan terdakwa,dextromerthopan tersebut merupakan titipandari Ino (DPO) sedangkan terdakwa hanyamenjualkan saja dimana terdakwa akanmendapat upah Rp.25.000, jika berhasilmenjualkan 1 (Satu) plastik bening besar berisi1000 (seribu) butir dan sampai dengan bulanFebruari 2013, terdakwa telah menjual 13 (tigabelas) plastik besar sehingga terdakwa telahmendapat upah Rp.325.000 7 ;e Berdasarkan keterangan Ahli Firman Erry Probo,S.Far.Apt. bahwa sediaan farmasi

yang akandiedarkan di Indonesia harus didaftarkan kepadaBadan POM RI sebagai instansi yang berwenangdengan menyertakan keterangan dan/atau datasediaan farmasi tersebut serta data produsen/importer yang mendaftarkan.

Setelah sediaanfarmasi dinyatakan lulus uji laboratorium darisegi mutu, keamanan dan kemanfaatan makaBadan POM RI memberikan tanda NomorRegistrasi kepada sediaan farmasi tersebutuntuk bisa diedarkan di wilayahIndonesiaBahwa yang dimaksud dengan jin edar padakemasan jin edar merupakan Kode NomorPendaftaran/Nomor Registrasi untuk produk sediaanfarmasi produksi dalam negeri maupun impor ;Bahwa untuk mengedarkan sediaan farmasi berupaobat Dextromethorphan, tablet warna kuningbertuliskan DMP/SF harus

Menyatakan terdakwa ISRO ELIYATI bintiDJAMHARI Alm. bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki tjin edar ", sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 197 UUNo.36 Th. 2009 tentang Kesehatan sebagaimanadalam dakwaan pertama ;2.

alin sebagai pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat bandingsendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding,namun Majelis Hakim Pengadilan tingkat bandingtidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikutMenimbang, bahwa dengan memperhatikanmemori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebutpada prinsipnya tidak sependapat denganputusan Pengadilan tingkat pertama karena Terdakwamelakukanperbuatan pidana yaitu dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi

terdakwa ada 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga beirisi shabushabu,selanjutnya saksi menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut serta menangkap terdakwasedangkan teman terdakwa bernama JUENG (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwadibawa ke Polres Padangsidimpuan dan terdakwa mengaku kalau 1 (satu) bungkus plastik berisishabushabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari JUENG (DPO) dan terdakwa tidak adaizin dari pihak yang berwenang karena terdakwa kapasitasnya bukan pedagang farmasi

, pabrikobat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, lembaga penelitian dan ataulembaga Pendidikan ;w Berdasarkan daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor :B/3453/XI/2013/Psp tanggal14 Nopember 2013 diketahui bahwa barang bukti diduga shabushabu yang disita dari paraterdakwa berat seluruhnya 0,22 dan telah disishkan 0,22 gram untuk dikirim ke Labkrim sehinggasisanya 0,00 gram ;n Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.7780/NNF/2013 tanggal

, pabrikobat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, lembaga penelitian dan ataulembaga Pendidikan ; Berdasarkan daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor :B/3453/XI/2013/Psp tanggal14 Nopember 2013 diketahui bahwa barang bukti diduga shabushabu yang disita dari paraterdakwa berat seluruhnya 0,22 dan telah disishkan 0,22 gram untuk dikirim ke Labkrim sehinggasisanya 0,00 gram ;w Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.7780/NNF/2013 tanggal

, pabrikobat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, lembaga penelitian dan ataulembaga Pendidikan ; Berdasarkan daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor :B/3453/XI/2013/Psp tanggal14 Nopember 2013 diketahui bahwa barang bukti diduga shabushabu yang disita dari paraterdakwa berat seluruhnya 0,22 dan telah disishkan 0,22 gram untuk dikirim ke Labkrim sehinggasisanya 0,00 gram ; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.7780/NNF/2013 tanggal

. , atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum PengadianNeveri Mojokerto , setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan vang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) , perbuatan tersebuldilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut Pada waktu dan tempat tersebut di atas , Terdakwa MUH.

GUBFRON BinSUWANDI telah dilangkap oleh pelugas Kepolisian masingmasing oleh sakstBriptu FARID FAHRUDIN : Bahwa Terdakwa telah sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatKesehatan tanpa izin edar kepada teman atau masyanitkal alau orang yangmembutuhkan pil Double L dengan cara Verdakwa berperan sebagai pengedarpenjual pil Double 1, dengan maksud dan tujuan untuk dijual Kembali dan untukmendupatkan keuntungan , Terdakwa mendapatkan pil Double L dengan caramembeli dari saudara ALI (DPO) sebanyak

Umum tersebutapakah bersesuaian dengan semua faktafakta yang terjadi ataukah sebaliknys ; veers Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa denganDakwaan yang disusun secara Tunggal yailtu melunggar ketentuan Pasal 197 UURINo, 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan srerees Menimbang . bahwa selanjuinya Majclis akan) membuktikan danmempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas yang unsurunsumyaadalah sebagai berikut Unsur barang siapa :2 Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Mojosari Kab, Mojokerio, Terdakwa telahditangkap petugas Kepolisiun karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pilDouble tanpa yin edar, Terdakwa menjual belikan pil Double L dengan caraTerdakwa berperun sehagai pengedar penjual pil Double L dengan muksud dantujuan untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan , Terdakwamendapatkan pil Double L dengwn cara membeli dari saudars ALT (DPO) sebanyak150 (scratus lima puluh) butir pil Double L dan dijual kepada saudarma IHYAKULUMUDIN al.

FADJAR SEPTI ARININGSIB Dra, FITRIVANA HAWA danIMAM MURKTI, S.Si yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa barane bukudengan Nomor : 603/20) 0/KNF berupa tablet warna putih logo LI. tersebat adalahbenar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCL ( tidak termasuk Narkotikamaupun Psikotropika . tetape termasuk daftar obut keras , vee Menimbang , bshwa berdasarkan pertimbanganpertimbangon tersebut di atas .Majclis menilat dan berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengedurkansediaan farmasi tanpa

Jetis.Kab.Mojokerto atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum PengadilanNegeri Mojokerto dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memilki izin edar sebagaimana dimaksud dalam psal 106ayat(1) yang dilakukan oleh terdakwa atau alat dengan cara cara sebagai berikut : Pada mulanya hari Jum.at tanggal 18 Mei 2012 sekira jam 12.00 wib bertempat dikos terdakwa Ds/Kec.

tidak mengulangi lagi ; Menimbang bahwa atas dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa PenuntutUmum telah mengajukan tuntutan ( Requisitoir ) sebagaimana yang telah dibacakan dandiserahkan dipersidangan tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : REG.PERK.PDM 125 /MKRTO / EP / 07 / 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakimmemutuskan ; Menyatakan terdakwa ABDUL MAJID BIN BUKRON terbukti secara sahdanmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGANSENGAJA MEMPROKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI

yang telah melakukan tindakpidana dan mempu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini PenuntutUmum telah menghadapkan terdakwa ABDUL MAJID BIN BUKRON dimana didalampersidangan membenarkan identitas diri terdakwa sebagaimana Surat dakwaan , sehinggamenurut Majelis Hakim keberadaan terdakwa ABDUL MAJID BIN BUKRON yangdiajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa tidak error in person, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatanpidananya ; Unsur dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi

ituterdakwa sudah disanggong oleh Polisi dan ditangka pada hari Minggu tanggal 20 Mei2012 sekira jam 20 wib kemudian terdakwa dibawa kekantor Polisi untukmempertangungjwabkan perbuatannya ; dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;Menimbang, bahwa setelah unsurunsur tersebut diatas terpenuhi atas perbuatan terdakwamaka Majelis Hakim sependapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI

Menyatakan terdakwa ABDUL MAJID BIN BUKRON terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MAJID BIN BUKRONdengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan menjatuhkan denda sebesarRp 2.00.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti denganhukuman selama 3 ( tiga ) bulan kurungan; 3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tri Yogo Dwi Saputra Bin Harminto Tri Widodo dan Terdakwa II Bimo Adi Nugroho Bin Hendi Sukrisno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tri Yogo Dwi Saputra Bin Harminto Tri Widodo dan Terdakwa II Bimo

Bimo Adi Nugroho bin Hendi Sukrisno terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)(sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar) mereka yang melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan jo

Ciriciriobat yang resmi dari farmasi sebagai berikut :1 Ada terdaftar dibalai pom.2 Ada aturan pakal3.

Ada expired4 Ada tulisan merah Bahwa sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetik;Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Mad Bahwa cara peredaran sediaan farmasi termasuk pil eximer/trinxypenidil harus memperoleh ijin edar dari BPOM dan untuk mendapatnya tidakdapat dilakukan secara bebas, hanya dapat dibeli dengan resep dokter diapotek berijin Sesuai peraturan perundangundangan

; Bahwa Pil eximer/trinxy penidil merupakan obat yang mengandungtrineksifenidil (HCL) sebagai obat anti Parkinson, pil ini tergolong obat kerasyang peredarannya tidak dapat diperoleh secara bebas hanya menggunakanresep dokter dan dibeli pada apotek berijin; Bahwa Orang yang berhak mengedarkan sediaan farmasi pileximer/trinxy penidil adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai ijin apotek resmi; Bahwa perbuatan orang yang mengedarkan sediaan farmasi berupa pileximer

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat ijin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Menyatakan Terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Menyatakan terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro bersalah melakukantindak pidana Secara bersama sama dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentangKesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaanpertama Penuntut Umum.2.

bersama samadengan Sdr.Jeplek (Dpo) pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekirapukul 22.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019bertempat di Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) alamat Desa TawingKec.Munjungan Kab.Trenggalek atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, merekayang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

) UU No 36 tahun 2009tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.AtauKeduaBahwa ia Terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro pada hari Minggutanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Warung Kopi JKT JembatanKalitengah alamat Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Trk18keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;Bahwa ahli menerangkan bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU RepublikIndonesai No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasidan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Bahwa sesuai dengan UURI No. 36 tahun 2009 pasal 108 pasal 1disebutkan bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi,

yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitubahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinarmatahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifatkimia dan fisika dari sediaan farmasi dan Tata cara penyimpanan danperedaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut;Bahwa ahli menerangkan bahwa yang dimaksud unsur memiliki keahliandan kewenangan sebagaimana dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker

Menyatakan Terdakwa Misran Als Iran Bin Anang Jailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ";2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;3.

Menyatakan terdakwa MISRAN Als IRAN Bin ANANG JAILANI bersalahmelakukan tindak pidana pengedaran obat / sediaan farmasi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut:Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2016/PN TjgBahwa awalnya Kepolisian Sektor Banua Lawas mendapatkan informasi darimasyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana pengedaran obat/ sediaan farmasi, kemudian beberapa anggota kepolisian dari KepolisianSektor Banua Lawas diantaranya saksi DENNY IRIYANTO Bin M.SAFTIIE,saksi M.

Rp 10.000, (sepuluh riburupiah) per 3 (tiga) butir.Bahwa dari penjualan obatjenis Carnophen terdakwa memperoleh keuntungankurang lebih sebesar Rp 40.000, (empat puluh ribu rupiah) per box.Bahwa terdakwa menjual obat kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) hari.Bahwa terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotek dan tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang untuk menjual obatobatan tersebut.Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2016/PN Tjg Bahwa terdakwa juga tidak memiliki kKeahlian khusus di bidang farmasi

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2016/PN TjgMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad.1.

Menyatakan Terdakwa Misran Als lran Bin Anang Jailani telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ";2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000, (dua jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar digantidengan pidanakurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;3.

,APT, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Ahli berkaitan dengan TugasAhli sebagai PNS pada Balai POM Jambi adalah sebagai tenaga pengawasproduk obat dan makanan baik proses produksi maupun distribusi; Bahwa berdasarkan Undang undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, ObatTradisional dan Kosmetik; Bahwa Distribusi/ mengedarkan adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa Pekerjaan Kefarmasianadalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendisitribusi atau penyalurananobat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional; Bahwa Menjual/ mengedarkan obat keras merupakan bagian daripekerjaan kefarmasian yang hanya boleh

dilakukan oleh tenaga yangmempunyai keahlian dan kewenangan; Bahwa Pekerjaan Kefarmasian hanya dapat dilakukan pada FasilitasPelayanan Kefarmasian, yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit,Instalasi Farmasi Klinik, Puskesmas, dan Toko Obat; Bahwa seseorang yang boleh melakukan Pekerjaan Kefarmasianadalah Tenaga Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga TeknisKefarmasian (Asisten Apoteker); Bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagaiApoteker dan telah mengucapkan sumpah

jabatan Apoteker, sedangkanTenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalammenjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, AhiMadya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/AsistenApoteker; Bahwa berdasarkan fakta dengan latar belakang pendidikan yangdimiliki oleh Terdakwa SURYADI Bin M.

oleh Tenaga Kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenagan sesuai dengan ketentuan peraturanperundanundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009 tentangpekerjaan kefarmasian pada pasal 34 ayat (1) berbunyi Tenaga Kefarmasianmelaksanakan pekerjaan kefarmasian pada point b fasilitas distribusi ataupenyaluran kesediaan farmasi melalui PBF, instalasi sediaan farmasi dan alkesmilik pemerintah, point c fasilitas kefarmaisan melalui praktik di Apotek,instalasifarmasi rumah saksit, puskesmas

Menyatakan Terdakwa SLAMET PRIYANTO Alias JEMBENG Bin INWORO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET PRIYANTO Alias JEMBENG Bin INWORO tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetaokan dengan PeraturanPemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanKesatu.2.

2018 tanggal 28 Juni 2018 sebagai berikut:KESATUBahwa terdakwa SLAMET PRIYANTO ALIAS JEMBENG BIN INWOROpada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 22.40 Wib atau pada suatu waktudalam tahun 2018 bertempat di Dusun Campursari RT 03, RW 05, Desa Caturanom,Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung atau setidaktidaknya di Suatu tempatlain dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap orang yangtidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatserta ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi

dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan dengancara: Bahwa Saksi WELLY FRAN SETIAWAN dan kawankawan yang merupakananggota Polres Temanggung awalnya menangkap Saudara SETYO ADIIRAWAN al.

adalah obat,obat tradisional dan kosmetika.Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndangRepublik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa"setian orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat dan "ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Jadi kalau Terdakwa mau menemui Yudi mencaridi sekitar Jogging Track Magersari Kota Mojokerto biasanya Yudi menjaditukang parkir disana;Bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan khususnya dibidang tenaga kesehatan (apoteker);Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian serta ijin untuk mengedarkan pildouble L atau sediaan farmasi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;.

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikandiatas, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 20.00wib di sebuah koskosan di Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, KabupatenJombang, Terdakwa ditangkap Polisi karena mengedarkan pil double L kepadasaksi Ulfa Indahsari.

Dengan merujuk pada ketentuan pasal 1angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dikaitkan dengan fakta hukum yangterungkap dipersidangan Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telahmelakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai mengedarkanpersediaan farmasi dengan cara memberikan pil double L kepada saksi UlfaIndahsari.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pil double L yangdiedarkan Terdakwa kepada saksi Anggi merupakan Obat Keras yang termasukdalam kategori Sediaan Farmasi;Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta hukum bahwaTerdakwa dalam membeli pil double L tersebut tidak menggunakan resepDokter. Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak ada izin resmidari Pejabat yang berwenang.