Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putussejak tanggal putusan ini diucapkan;5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yaitu uangpesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanHalaman 3 dari 8 hal. Put.

sebagai pencuri merupakan perbuatanmelawan hukum, masih memerlukan pembuktian dari proses yang dilakukanoleh penyidik kepolisian, dan putusan peradilan pidana oleh PengadilanNegeri, oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut sangat tergesagesadimana seharusnya terlebin dahulu memberikan surat peringatan, dan apabilatidak ada perubahan dan ternyata telah terbukti melakukan tindak pidanasesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta kesalahan yang sangatfatal, maka tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK

dengan ketentuan Para Tergugat membayarkan angsuran setiapbulan selama jangka waktu 96 (Sembilan puluh enam) bulan dengan pokokpinjaman berikut bunganya dengan angsuran tiap bulannya sejumlahRp1.435.632,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tigapuluh dua rupiah) yang dipotong dari gaji Tergugat sebagai karyawan PT.Perkebunan Nusantara III Unit Kebun Labuhan Haji berdasarkan SuratKuasa Potong Gaji tanggal 6 Nopember 2018 (bukti P3) dengan ketentuanapabila Tergugat diberhentikan/PHK

secara sepihak dari pihak PT.Perkebunan Nusantara Ill atau mengundurkan diri bak melaluipemberitahuan ataupun tanpa pemberitahnuan ataupun segala tindakanyang mengakibatkan PHK, maka Penggugat berhak untuk melakukanpenarikan/pengambilan seluruh pesangon/uang jasa/bonus(tancim)/Tunjangan Hari Raya (THR) dan Jamsostek dari pihak PT.Perkebunan Nusantara III dimana tempat Tergugat bekerja dan apabilatidak mencukupi untuk pelunasan fasilitas pinjaman maka Tergugat wajibHalaman 3 dari 6 Putusan Gugatan

Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Termohon Kasasi(dahulu: Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (dahulu: Tergugat);2. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu: Penggugat) untukselebihnya; dan3.

antaraPenggugat dengan Tergugat telah berubah menjadi Perjanjian Kerja WaktuTidak Tertentu (PKWTT); Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai kesalahan sehinggaPenggugat telah mendapatkan Surat Peringatan (SP) , SP II dan SP III: Bahwa Penggugat yang telah beberapa kali mendapatkan SuratPeringatan, ternyata kemudian melakukan kesalahan kembali: Bahwa mengingat berbagai pelanggaran yang telah dilakukan olehPenggugat, maka putusan Judex Facti yang menyatakan putus hubungankerja dan memberikan kompensasi PHK

Facti telan memberikan pertimbangan hukum yangtepat dan benar yaitu Penggugat telah melanggar atau tidak patuh terhadapperaturanperaturan dalam kaitan kepelautan yaitu tidak memperbaharuisertifikat sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak bersedia untukmendapatkan sertifikat tersebut, sehingga apa yang dilakukan olehPenggugat itu merupakan suatu pelanggaran dan sesuai ketentuan Pasal161 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK

) sejak tanggal6 November 2017 dengan kompensasi PHK berupa uang pesangon 1 (satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang jumlah totalnya Rp89.700.000,00 (delapan puluhsembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kerja Laut, seharusnyaTergugat dapat menawarkan kepada Penggugat

berhasil didamaikan kemudian dibacakan suratpermohonan Pemohon tertanggal 26 Mei 2015 yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon.Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohonmenyampaikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut;Bahwa permohonan Pemohon point 1 sampai 3 benar, namun point 4 tidakbenar, karena sebelum Termohon berangkat kerja semua kebutuhan rumahtangga sudah Termohon siapkan, Termohon bekerja adalah untukmembantu kebutuhan rumah tangga, karena Pemohon pernah di PHK

Pemohon.Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namunsejak Termohon mulai bekerja pada tahun 2012 sering terjadipertengkaran yang penyebabnya adalah karena antara Pemohondengan Termohon sering terjadi beda pendapat dalam hal mengaturrumah tangga, perbedaan masalah pekerjaan dimana Termohon seringtidak pulang sampai 1 minggu tanpa seizin Pemohon yaitu pada tahun2014 dan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan anakPemohon dan Termohon.Bahwa memeng pada tahun 2012 Pemohon pernah di PHK

di XXXXXXXXXX Jakarta PusatBahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalahkakak kandung Termohon.Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai 5 orang anak, sekarangtinggal bersama Pemohon dan ibu kandung Pemohon.Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah 2 tahunbelakangan ini sudah tidak rukun, karena Termohon sering pulang kerumah orangtuanya.Bahwa semula Termohon tidak bekerja, namun pada tahun 2012Pemohon di PHK

Selain itu karena adanya wanita idaman lain yang mengganggukeutuhan rumah tangga.Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalamrepliknya pada intinya menyatakan benar member nafkah Rp 300.000,0 setiapbulan dan pernah di PHK, namun sejak bulan Oktober 2013 Pemohon sudahbekerja lagi dan setengah gaji Pemohon diserahkan kepada Termohon.Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 0531/Pdt.G/2015/PAJPDisamping itu benar Pemohon mengakui ada WIL, tetapi sebenarnya hanyateman biasa.

telah melakukan pencurain tanpa adabukti, kecuali hanya berdasarkan dari SMS yang tidak jelas pengirimnyaMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemutusan Hubungan Kerjasecara lisan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dikarenakan tuduhanpencurian Hp dan berupa uang, oleh karena itu harus ditundukkan pada pasal 158UU No 13 tentang Ketenagakerjaan oleh putusan MK RI No. 012/PUUI/2003,dandalam putusan tersebut mensyaratkan harus ada putusan pidana berkekuatan hukumtetap, jika pekerja di PHK

SE. 13/MEN/SJHKVV2005 yang pada intinya mengatur bahwaPengusaha dapat melakukan PHK kepada pekerja karena alasan keselahan berattetapi setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yangmenyatakan bahwa pekerja yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat;Menimbang, setelah mengamati secara cermat, Majelis Hakim berkesimpulanbahwa tindakan Tergugat melakukan PHK secara lisan dengan tuduhan pencuriaanHp dan berupa uang sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) kepadaPenggugat

tidak dapat dibuktikan secara hukum pidana sehingga Penggugat dikategorikan di PHK tanpa kesalahan berdasar pasal 156 UU No 13 Tahun 2003 Jopasal 164 ayat (8) UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan sehinggaPenggugat berhak mendapatkan Konpensasi pengantian hak akibat pemutusanhubungan kerja yang dilakukan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah cukup bagiMajelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat point 5 yang menyatakanPenggugat berhak atas uang pengantian

tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohonHalaman 1 dari 8 hal.Put.Nomor 716 K/Pdt.SusPHI/2021kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:iP2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

diperpanjangPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 3 (tiga) bulan; Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugatdengan Tergugat telah berlaku terus menerus tanpa jeda selama lebihdari 3 (tiga) tahun dan pekerjaan Penggugat pada proses produksi, olehkarena itu Judex Facti telah tepat mempertimbangkan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan karena Tergugatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Bahwa sejak April 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat yang disebabkan setelah di PHK oleh perusahaan tempat Tergugatbekerja, Tergugat sudah tidak mempunyai penghasilan lagi sehingga Tergugat tidakdapat mencukupi kebutuhan ekonomi seharihari rumah tangga, dan untuk mencukupikebutuhan tersebut Penggugat dibantu orang tua Penggugat, selain itu setiap Penggugatmengingatkan Tergugat agar mencari pekerjaan, Tergugat malah marah dan memukulPenggugat;d.

Bahwa sejak April 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkaryang disebabkan setelah di PHK oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja, Tergugatsudah tidak mempunyai penghasilan lagi sehingga Tergugat tidak dapat mencukupikebutuhan ekonomi seharihari dan setiap Penggugat mengingatkan Tergugat agarmencari pekerjaan, Tergugat malah marah dan memukul Penggugat;d.

Menghukum Para Tergugat untuk memberikan kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar Rp18.400.000,00 dengan perincian sebagai berikut:Uang Pesangon: 2 x 1 x Rp8.000.000,00 =Rp16.000.000,00Uang Penggantian Hak: 15% x Rp16.000.000,00 =Rp 2.400.000,00Jumlah =Rp18.400.000,00(delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHalaman 1 dari 8 hal.Put.Nomor 775 K/Pdt.SusPHI/2019Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1:asMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan ParaTergugat sejak 21 Februari 2019, dengan kualifikasi PHK karenaberakhirnya waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);4.

diterima padatanggal 16 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Factidalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi selaku~ Chief Accounting terbuktimemerintahkan Financial Controller menggandakan dokumen cashpayment request yang mengarah pada pembayaran ganda ke pihakketiga yang dapat merugikan perusahaan, sehingga tepat pemutusanhubungan kerja (PHK

) dengan kualifikasi pelanggaran dengan hakkompensasi sesuai ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003; Bahwa tepat dan adil tanpa upah selama perselisihan (upah proses)karena sejak tanggal 10 Agustus 2016 telah tercapai pemutusanhubungan kerja (PHK) dengan telah diterimanya pembayaran uangpenghargaan masa kerja (UPMK), uang pisah dan pesangon PemohonHalaman 6 dari 8 hal.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat berupa pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sejumlah Rp71.168.882,00 (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);4.

menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan bukti T7 berupa Putusan Nomor 47/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Sby tanggal 9 September 2019, kondisi keuanganperusahaan Tergugat mengalami kerugian sehingga Tergugatmengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), dengan demikian perusahaan dapat melakukan pemutusanhubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehinggaPenggugat berhak atas kompensasi PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa pesangon 1 (satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,sejumlah Rp71.168.882,00 (tujuh puluh satu juta seratus enam puluhdelapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);4.

WIM CYCLE) sejumlah 212 (dua ratus dua belas)orang anggota pada tanggal 13 Agustus 2019 (vide Bukti T5);Bahwa Tergugat terbukti telah mengalami kerugian sebagaimana PutusanNomor 47/PdtSusPKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 9 September2019 (vide Bukti T7) maka adalah patut dan adil hakhak Penggugatdidasarkan pada adanya kerugian yang telah dialami oleh Tergugat;Bahwa dengan demikian hakhak Penggugat akibat PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang disebabkan karena perusahaan (Tergugat)mengalami sebagaimana

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansejumlah Rp44.480.551,00 (empat puluh empat juta empat ratusdelapan puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);4.

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat atas UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, upah yang belum diterima daribulan April 2020 sampai Desember 2020 dan bulan Januari sampaiFebruari 2021 sesuai Pasal 156 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 40 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 48huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentangPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alin Daya, Waktu Kerja dan WaktuIstiranat Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

proses ditolak;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Judex Facti harusdiperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa hubungan kerja dinyatakan putus sejak putusan dibacakan olehJudex Facti yaitu tanggal 11 Mei 2021, sebab pada tanggal 21 Juli 2020Undang Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun2021 belum berlaku; Bahwa dengan demikian masa kerja Penggugat adalah sejak 9 Desember1999 s/d 11 Mei 2021 (21 tahun 5 bulan) sehingga perhitungan kompensasiPemutusan Hubungan Kerja (PHK

padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 13 Agustus 2018 kontra memori kasasitanggal 17 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Factidalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa telah tepat dan benar PHK

tidak dapat dikabulkan antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, Karena perselisihan tidak terkaitdengan PHK yang melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, melainkan mengenai tindakan demosi,mutasi dan SP III;Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Judex FactiPenggugat/Pemohon Kasasi terbukti menyalahgunakan wewenang sebagaiAsisten Afdeling Kebun Papaso, yaitu mengambil kebijakan sendiri tanpasepengetahuan pimpinan merekayasa, memainkan HK (Hari Kerja) fiktifdengan

Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat dalamperjanjian kerja PKWT putus pada tanggal 31 Desember 2017, karenaPKWT diakhiri oleh Tergugat;Menyatakan PHK terhadap Penggugat adalah PHK sepihak;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat antara lain:4.1.4.2.4.3.Menghukum Tergugat membayar Uang ganti rugi sisa kontrak.Sebesar Rp55.989.670,00(lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribuenam ratus tujuh puluh rupiah);Menghukum Tergugat membayar upah selama proses persidangandi

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat yaitu:a) Uang Pesangon untuk masa kerja 2 (dua) Tahun;Upah = Rp5.200.000,00Tunjangan tetap =Rp 750.000,00 +Upah Pokok + Tunjangan Tetap =Rp5.950.000,00Upah Pokok + Tunjangan Tetap x 3 x 2 (PHK dikarenakan efisiensi)Rp5.950.000,00 X 3 X 2 = Rp35.700.000,00Total uang pesangon yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugatadalah sebesar Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus riburupiah);b) Uang Penggantian Hak berupa: Uang Cuti Tahunan pada

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat/PemohonKasasi yaitu:a) Uang Pesangon untuk masa kerja 2 (dua) tahunUpah = Rp5.200.000,00Tunjangan Tetap = Rp 750.000,00 +Upah Pokok + Tunjangan Tetap =Rp5.950.000,00Upah Pokok + Tunjangan Tetap X 3 X 2 (PHK dikarenakan efisiensi);Rp5.950.000,00 X 3 X 2 = Rp35.700.000,00;Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.

Tidak benar, bahwa bulan Agustus 2008 Tergugat masihbekerja, dan pertengkaran dan perselisihan terjadisejak Tergugat di PHK pada awal tahun 2009;5. Tidak benar, memang ada masalah dalam ekonomi rumahtangga tetapi Tergugat tetap bertanggung jawab = atasekonomi rumah tangga dengan mencari kerja hinggasampai saat ini, namun masih kesulitan mendapatkanpekerjaan;6.

Penggugatdengan Tergugat sudah tidak sependapat lagi di dalammembina rumah tangga dan faktor ekonomi, Tergugat kurangbertanggung jawab terhadap Penggugat, oleh karena ituPenggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talaksatu. bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknyatelah mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganyatelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namundemikian sekalipun Tergugat di PHK

kasasi tanggal 24 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup denganmempertimbangkan buktibukti yang diajukan para pihak; Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karenadalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) dengan alasan pensiun danTergugat telah mengikutkan Penggugat dalam program pensiun, makasudah tepat Judex Facti menghitung kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) Penggugat dengan memperhitungkan uang pensiun yangpreminya dibayar oleh Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan olehJudex Fact; Bahwa lagipula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi, karena

Bahwa dalam PHK tepat menyatakan berhak 2 (dua) kali UP, UPMK danUPH, serta perbaikan tanpa upah proses karena mutasi yang tidak sahterkait dengan ditutupnya kantor Pemohon sehingga tepat menerapkanketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003dan PHK efektif terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2016 yangbersesuaian dengan penutupan operasional kantor Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan

Gugatan Penggugat Tidak Sah Dan Cacat Hukum;Bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya tentang perkaraperselisihan hubungan industrial tentang Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) Penggugat kepada Tergugat yang didasarkan atas adanyaSurat Anjuran Nomor: 567/336/1.6.2/03/2017 tanggal 16 Maret 2017yang ditandatangani dan dikeluarkan Kepala Dinas, dan Mediator DinasHalaman 37 dari 75 Putusan Nomor 62/Pdt.SusPHI/2017/PN Smr.Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara danSurat Risalan Penyelesaian

Penyataan pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelasdan mengakibatkan gugatan menjadi kabur;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan mempelajarisubstansi gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, menurut MajelisHakim gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalahgugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana ParaPenggugat dianggap telah mengundurkan diri sebagai Karyawan sebelummengajukan gugatan ini, dan telah mencairkan/menerima Dana

TunjanganHari Tua BPJS Ketenagakerjaan.Menimbang, bahwa terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK)Para Penggugat yang dianggap telah mengundurkan diri sebagai karyawankarena dan telah menerima Dana Tunjangan Hari Tua BPJSKetenagakerjaan, majelis berpendapat bahwa masalah tersebut sudah masukdalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan berdasarkan alat bukti danfakta hukum lainya dalam persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat

,S.H., MH), Penggugat 5 (Rudi Sabrianur, A.Md) dan Penggugat 6 (TomiAbdullah, S.T) yang di Putus Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat karenaPara Penggugat tersebut dianggap telah mengundurkan diri karena telahmencairkan Dana Jaminan Hari Tua dari BPJS Tenaga Kerja, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)tersebut sudah sesuai dengan ketentuan mekanisme pengunduran diri yangdiatur oleh ketentuan Pasal 162 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menimbang

tutup secarapermanen;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian posita dan petitum ParaPenggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat menyatakan bahwaHalaman 60 dari 75 Putusan Nomor 62/Pdt.SusPHI/2017/PN Smr.hubungan Kerja Para Penggugat dan Tergugat putus sejak bulan Agustus2017 dan Tergugat tidak membantahnya, dan Para Penggugat dan Tergugatsudah tidak melaksanakan kewajibannya masingmasing sehingga telahcukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesahkan Pemutusan HubunganKerja (PHK) antara Para