Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama
Register : 25-02-2015 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0095/Pdt.P/2015/PA.Kab.Kdr
Tanggal 6 April 2015 —
13 — 0
  • asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusanPengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilandalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (2)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 1 huruf (6) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dimaksud di atas bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara antaraoOrangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat danhibah serta wakaf
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 31-05-2011 — Upload : 27-06-2012
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 422/Pid.B/2011/PN.Im.Pemalsuan
Tanggal 31 Mei 2011 — ABDUSSALAM PANJI GUMILANG
458 — 92
  • Yayasantersebut menjalankan kegiatan mendirikan Pondok Pesantren (mahad mahad) denganberbagai tingkatan, menyelenggarakan usaha usaha pertanian, perternakan danperdagangan sedangkan sumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan ataubantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidakbertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang undangan yang berlaku.e Bahwa, selanjutnya saksi Imam Supriyanto dan terdakwa Abdussalam Panji Gumilangmulai membebaskan
    Yayasan tersebutmenjalankan kegiatan mendirikan Pondok Pesantren (mahad mahad) denganberbagai tingkatan, menyelenggarakan usaha usaha pertanian, perternakan danperdagangan sedangkan sumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan ataubantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yangtidak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang undangan yangberlaku.Bahwa, selanjutnya saksi Imam Supriyanto dan terdakwa Abdussalam Panji Gumilangmulai membebaskan
    Yayasan tersebutmenjalankan kegiatan mendirikan Pondok Pesantren (mahad mahad) denganberbagai tingkatan, menyelenggarakan usaha usaha pertanian, perternakan danperdagangan sedangkan sumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan ataubantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yangtidak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang undangan yangberlaku.e Bahwa, berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang tertuangdalam Akte Notaris II
    Gumilang berupa amplop lalu bertemu denganMuslih Faiz di daerah Sukra di depan Puskesmas lalu Muslih Faiz menyerahkanamplop kepada saksi dan hasrus dibuka di rumah, setelah di rumah amplop tersebutsaksi buka berisi uang sebanyak Rp. 3.500.000,Bahwa setahu saksi mungkin uang tersbeut adalah uang usaha sapi dan uang tersebutkemudian saksi belikan Freezer.Bahwa saksi sangat dirugikan karena dicoret dari kepengurusan yayasan, saksi sangatbertanggung jawab pada anggota lainnya, tapi fokus saksi pada wakaf
    yang 60 hektardengan kerugian sekitar Rp. 100.000.000.000, dengan harga tanah Rp. 175.000, permeter dimana ketika menerima wakaf 60 hektar saksi ada didalamnya dan saksi yangmengurus di dalamnya.Bahwa kepemimpinan terdakwa di yayasan bersifat absolut artinya hal sekecil apapunharus sepengetahuan terdakwa, contohnya yang menandatangani raport dari tingkatdasar sampai perguruan tinggi harus terdakwa.Bahwa benar saksi yang melaporkan terdakwa.Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa memalsukan tanda
Pengadilan PN PURWODADI Perdata
Register : 02-03-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PURWODADI Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Purwodadi
Tanggal 4 Mei 2017 — Nama : SUBARI Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan , 13 Juni 1941 Agama : Islam Pekerjaan : Petani Kwarganegaraan : Indonesia Alamat : Dusun Nongko RT.006, RW.009 Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai PENGGUGAT ; Yang berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 27 Pebruari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor : 37/SK.Khusus/2017/PN.Pwd tertanggal 06 Maret 2017, memberikan kuasa khusus kepada 1. RUSTIYONO,S.Pd.I,SH.I 2. SUTOMO,SH 3. HARUN ROSYID,SH. 4. KHOLIPATUL MUHDI,SH.I Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di kantor “LBH CAKRA BUANA”, alamat : Di Jalan Raya Purwodadi-Blora Km.06, Dsn Beber, RT.004, RW.002, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan ; Selanjutnya disebut sebagai : Kuasa Penggugat ; M e l a w a n : 1. Nama : MUKHLISIN Alamat : Dusun Nongko RT.006, RW.009 Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Pekerjaan : Petani Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: TERGUGAT I ; 2. Nama : WAJI Alamat : Dusun Nongko RT.006, RW.009 Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Pekerjaan : Petani Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: TERGUGAT II ; 3. NAMA : NGASTUN Alamat : Dusun Nongko RT.006, RW.009 Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Pekerjaan : Petani Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : TERGUGAT III; 4. NAMA : NURUL HUDA Alamat : Dusun Nongko RT.006, RW.009 Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Pekerjaan : Wiraswasta Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: TERGUGAT IV; 5. NAMA : ALI ANSORI Alamat : Dusun Nongko RT.006, RW.009 Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Pekerjaan : Wiraswasta Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: TERGUGAT V; 6. NAMA : SRI WIDAYATI Alamat : Dusun Nongko RT.006, RW.009 Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: TERGUGAT VI; 7. NAMA : YASAK Alamat : Dusun Nongko RT.006, RW.009 Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Pekerjaan : Petani. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: TERGUGAT VII; 8. Pemerintahan Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan yang berkedudukan di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: TURUT TERGUGAT I ; 9. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN GROBOGAN, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, No. 47, Purwodadi- Grobogan. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: TURUT TERGUGAT II
175 — 100
  • sebenarnya ;1127.Bahwa dalam tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa telahdidirikan sebuah bangunan Masjid Baitul Muttagin, dan Madrasah di atastanah milik Penggugat, namun Penggugat tidak mempermasalahkanbahkan, Penggugat akan memperluas bangunan Masjid apabila tanah dimaksud telah di kuasai keseluruhan oleh Penggugat sebagai pemiliktanah pekarangan yang sah, namun apabila keberadaan tanah yang dipergunakan untuk bangunan Masjid Baitul Muttagin, dan Madrasah telahdi lakukan pelaksanaan ikrar wakaf
    oleh MUKHLISIN (Tergugat I), hinggatelah di terbitkan Sertifikat Wakaf, agar di batalkan terlebih dahulu, danPenggugat siap untuk membiayai kembali penerbitan ikrar wakaf setelahada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;28.Bahwa dalam penguasaan hak atas tanah oleh Para Tergugat, yangmerupakan SHM Nomor 1270, a/n.
Pengadilan PN Sibuhuan Perdata
Register : 25-01-2019 — Putus : 14-06-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN Sibuhuan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh
Tanggal 14 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
127 — 54
  • Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:

    - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun;

    - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak;

    - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi;

    - Sebelah Barat Berbatas Sungai Manuppak;

    Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/ Pasir bio-bio dengan batas-batas sebagai berikut:

    - Sebelah

    Huristak Kab.Padang Lawas dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun; Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak; Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi; Sebelah Barat Berbatas Sungai Manuppak;Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa SungaiBarumun/ Pasir biobio dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mutolip dengan ukuran55; Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hamran Dly dengan ukuran55; Sebelah
    Padang Lawas dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun; Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak; Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi; Sebelah Barat Berbatas Sungai Manuppak;Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2019/PN SbhSebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa SungaiBarumun/ Pasir biobio dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mutolip denganukuran 55; Sebelah Selatan berbatas
    Wakaf dan Shadagah.dan pada ayat (2) berbunyi:Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf aialah halhal yang diatur dalah atau berdasarkan undangundangmengenai perkawinan yang berlaku;Bahwa pada penjelasan ayat (2) pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama tersebut ada menjelaskan/ menyebutkansebanyak 22 (dua puluh dua) point permasalahan di bidang perkawinan yangtermasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa danmengadilinya seperti yang diamksud
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 26-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503 K/Ag/2015
Tanggal 26 Juni 2015 — TUNGGINI alias TUNDINI binti M. YUNUS, DK VS KARTIKA NUR SEPTIA NISA binti KUMBINO , Dkk
187 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wakaf, f. Zakat, h.Shadaqah dan i. Ekonomi Syariah;Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 503 K/Ag/201531.32.33.34.35.Bahwa di samping adanya ketentuan dalam pasal tersebut,Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 552 K/Sip/1970,tanggal 11 Maret 1970 juga memuat kaidah hukum yang berbunyisebagai berikut: PN dan PT (Pengadilan umum) tidak berwenang untukmemeriksa perkara hibah yang menurut hukum yang hidup diputusmenurut Hukum Agama Islam.
    Wakaf, f. Zakat, g. Infag, h. Shodaqoh dan i. EkonomiSyariah;Bahwa dalam petitumnya angka 5, para Penggugat meminta padaPengadilan Agama Pati untuk menetapkan Sertifikat Hak MilikNomor 389/Karaban, atas nama Kumbino yang berasal dari SertifikatHak Milik Nomor 389/Karaban, luas lebih kurang 310 m2?
    Wakaf, f. Zakat, g. Infag, h. Shodagoh dan i.
Pengadilan PN SIGLI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-03-2012 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SIGLI Nomor 10/Pdt.G/2011/PN-SGI
Tanggal 13 Maret 2012 — T. YUSUF Bin T. IBRAHIM Vs. T. WAHYUDI BIN T. USMAN, DKK
45 — 9
  • Bahwa, Tergugat I menguasai Objek sengketa dengan tanpa hak dan cara melawanhukum, maka sepantasnya pula kepada Tergugat I harus di hukum untuk menyerahkankembali Objek sengketa yang telah di kuasainya sejak tahun 2008 kepada Penggugatselaku ahli waris almh Cut Gade ( ibu kandung penggugat ) dalam keadaan baik dankosong dengan tanpa ikatan dengan pihak lain dalam bentuk suratmenyurat baikdalam bentuk gadain maupun wakaf lainnya batal demi hukum termasuk dengan turutTergugat 1 s/d IX maupunyang memperoleh
    Yusuf yang telahmeninggal dunia 23 juni 2010 yang dikuasainya dalam keadaan baik dan kosongdan tidak terikat dengan pihak lain dan segala bentuk surat menyurat yang berkaitandengan objek sengketa baik gadai maupun wakaf dan dalam bentuk lain bataldemi hukum termasuk dengan Para Turut Tergugat maupun yang memperolehhak dari padanya ;7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;8.
    Rizal tertanggal 16 Oktober 2007.................. diberi tanda T I 9 ;Foto copy Surat Keterangan Wakaf dari Tgk.
    Panjau Kec,Kembang Tanjung, Kab, Pidie (Turut Tergugat XIII dan XIV) namun terhadap dalildaliltersebut dalam persidangan Penggugat tidak membuktikan dalildalilnya tentang hubunganhukum yang timbul terhadap obyek sengketa tersebut melalui mekanisme pembuktian yangada, sehingga dengan demikian dalil Penggugat dalam poin 6 tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalilnyatentang gadai dan wakaf maka petitum angka 11 dimana Turut Tergugat X sampai denganTergugat
Pengadilan PN TAKENGON Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TAKENGON Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tkn
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
1.SAHWIN
2.RIJKI
Tergugat:
1.ABU BAKAR
2.LAHMUDIN
3.HAMZAH
79 — 7
  • kali tigapuluh) meter; Bahwa Tergugat III pernah mengajak saksi untuk membersihkanjalan ke kuburan keluarga yang berada di objek perkara, namun saksitidak bisa ikut karena saat itu saksi sedang ada keperluan lain, setelahitu. saksi mengetahui adanya penebangan kebun kopi milik ParaPenggugat di sepanjang jalan menuju ke kuburan keluarga yang adaHalaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tkndalam objek perkara, namun saksi tidak mengetahui siapa yangmenebangnya; Bahwa tanah wakaf
    hektar, Para Pihak menyepakati terkaitbatasbatas, arah mata angin dan luas tanah objek perkara tersebut; Bahwa terhadap tanah objek perkara kedua di Desa Genurenadalah kebun kopi dengan luas kurang lebih 1 (Satu) hektar, ditanamidengan tanaman kopi, alpukat, dan lainlain, Para pihak menyepakatiterkait batasbatasnya, namun terdapat perbedaan terkait luas tanahyang diwakafkan untuk kuburan keluarga yang berada di dalamlingkungan kebun di Desa Genuren tersebut, menurut ParaPenggugat harusnya luas tanah wakaf
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Putus : 10-11-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Pkl
Tanggal 10 Nopember 2015 — UMSIKNAH (PENGGUGAT) MELAWAN RINI NOVIANINGSIH (TERGUGAT I); EDDY KETMOKO (TERGUGAT II)
79 — 11
  • Nomor: 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:Pasal 49, disebutkan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syari'ah.Hal. 7 dari 28 Hal.
    Putusan No. 54/Pdt.G/2015/PN.PklRepublik Indonesia No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undangundang No. 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa Peradilan Agamaadalah salah satu Badan Peradilan yang menyelenggarakan Penegakan Hukum danKeadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu di tingkat pertamaantara orangorang beragama Islam, di bidang :a Perkawinan;b Waris;c Wasiat;d Hibah;e Wakaf;f Zakat;g Infaq;h Shadaqah; dani Ekonomi syariahMenimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 08-05-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN PRAYA Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Pya
Tanggal 3 Januari 2018 — Penggugat:
1.HAJI MUSTARIP
2.MUSTAKIM
Tergugat:
1.Haji Saharudin alias Misran
2.Haji Mansyur
3.Junaidi
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
29 — 5
  • menguasainya, maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haktersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikatitu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat danKepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukangugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikattersebut.Tanah yang disengketakan oleh para penggugat 1 dan 2 telah diserah terimakanmenjadi tanah wakaf
    Fotokopi Surat Pertanyaan Tanah Wakaf Reg no : 54/S/VII/2016 tanggal 01072016, diberi tanda (T.1 4);5. Fotokopi Turunan Asli Penetapan Waris Nomor 0844/PDT.G/2016/PA.PRAtanggal 20 Maret 2017, diberi tanda (T.1 5);6. Fotokopi Surat Penolakan panggilan Nomor 590/49/TNB/2014 tanggal 24Juli 2014 diberi tanda (T.1 6);7. Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 9 Juli 1977, diberi tanda (T.1 7);8.
    pihak lain yang menyangkal kebenarannyaharuslah dapat membuktikan yang sebaliknya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.13 dan bukti surattertanda T.34 berupa Turunan Asli Putusan Perkara Pidana nomor186/PID.B/2015/PN.Pya tanggal 15 Desember 2015 atas nama MUSTAKIM danMUNAKIB, menerangkan bahwa Mustakim dan Munakim pernah dihukum karenamelakukan pengrusakan barang berupa pagar dan tanaman diatas tanahsengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda T.14 berupa suratPernyataan Wakaf
Pengadilan PTUN PALU TUN Pertanahan
Register : 13-10-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 15/G/2014/PTUN.PL
Tanggal 25 Maret 2015 — - KAMARUDIN TANTUAYA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, 2. WEMPY SAUL
68 — 39
  • dengan: 1 Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenangmemberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yangberlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan; a2 Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut olehpemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutanapabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanahhak milik; b Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;c Tanah wakaf
    dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;d Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan aktapemisahan; e Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.Menimbang, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00755Lolu Utara Luas 368 M2, atas nama Saida berdasarkan akta hibah nomor aktahibah No. 194.4/616/V89 Tanggal 27 Juli 1989 yang di buat di hadapan44Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama EFENDY DG.
    Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat (19) dan ayat (20),peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 berbunyi Pasal 1 ayat (19) Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yangmemuat data yuridis dan data fisik suatu obyekpendaftaran tanah yang sudah ada haknya46Pasal 1 ayat (20) Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hakatas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atassatuan rumah susun dan hak tanggungan yangmasingmasing
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 02-08-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 530/Pdt.P/2018/PA.Tgrs
Tanggal 21 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
9 — 6
  • Padt.P/2018/PA.TgrsMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yangdilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama
Register : 23-10-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 200/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 16 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
14 — 1
  • Gially Ci gally 4d were y Cid gllyArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 18-02-2015 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PA KOTABUMI Nomor 7/Pdt.P/2015/PA.Ktbm
Tanggal 24 Maret 2015 — Pemohon I dan Pemohon II
17 — 3
  • hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA KUALA TUNGKAL Perdata Agama
Register : 21-08-2019 — Putus : 13-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 425/Pdt.P/2019/PA.Ktl
Tanggal 13 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
  • sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil fiqin tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Pengadilan PA KUALA TUNGKAL Perdata Agama
Register : 27-06-2019 — Putus : 19-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Ktl
Tanggal 19 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
  • sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil fiqin tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Pengadilan PA KUALA TUNGKAL Perdata Agama
Register : 04-06-2021 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 339/Pdt.P/2021/PA.Ktl
Tanggal 2 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
  • sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 11-02-2019 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Plh
Tanggal 1 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 8
  • Bahkan telah menjadi praktek peradilan di Indonesia,sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 329 K/Sip/1973 tanggal25 Nopember 1975;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil alihdhavabith alfigh berikut ini untuk dapat diterapkan:, Oe, CabSI, sel) AU, dea SI, Cal: Gh Lb doh solgall ade 544 Le all osaos), allDiantara contoh perkara yang dibolehkan menggunakan saksi istifadhahantara lain perkara asal usul anak, pemikahan, hak milik, wakaf, talak, khuludan itq.;(Dr.
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 11-02-2019 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Plh
Tanggal 1 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 15
  • Bahkan telah menjadi praktek peradilan di Indonesia,sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 329 K/Sip/1975 tanggal25 Nopember 1975;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil alihdhavabith alfigh berikut ini untuk dapat diterapkan:Hal. 8 dari 11 Halaman, OAS, Cad SI, sel) SW, dea SI, Cal: Gh Lb ds YL solgall ade 564 Le dled osaos), hlDiantara contoh perkara yang dibolehkan menggunakan saksi istifadhahantara lain perkara asal usul anak, pemikahan, hak milik, wakaf, talak, khuludan
Pengadilan PA KUALA TUNGKAL Perdata Agama
Register : 04-07-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 249/Pdt.P/2019/PA.Ktl
Tanggal 29 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 1
  • pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figin tentang kedudukan keterangan saksi bernamaJainuddin bin Ismail yang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudahdemikian tersebar luas (Syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalamkitab Fiqghus Sunnah yang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehankesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Pengadilan PA KUALA TUNGKAL Perdata Agama
Register : 08-03-2019 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Ktl
Tanggal 29 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
  • sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf