2016, bertempat di Jalan LabuhanLingkungan Air Bersih Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan RantauUtara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah terdakwa sendirikarena menjual atau mengendarkan narkotika jenis sabusabu;Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 11.30 wibsaksi Ahmad Mansyursyah bersama dengan saksi Rizal Alamsyah dansaksi Dedi F Ritonga (ketiganya merupakan petugas Kepolisian ResorLabuhanbatu satuan Narkoba) mendapat informasi dari masyarakat yangdipercaya bahwa marak peredaran

Adapunperbuatan tersebut dilarang karena adanya batasanbatasan maupun syaratsyarat yang telah ditentukan oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal38 disebutkan bahwa Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapidengan dokumen yang sah.".Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah mengunjukkansesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual ataumembeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi

Sujono dan BonyDaniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan =UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkanpemberantasan peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalamketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitandengan penyalah guna Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal127 dan Pasal 128 oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwaketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UndangUndangNomor 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada

seorang dalamkerangka peredaran baik dalam perdagangan, bukan perdaganganHal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 1522 K/PID.SUS/20162.4.2.5,2.6.maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatandan pengembangan ilmu pengetahuaan dan teknologi (Pasal 35),sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnyaseorang penyalah guna Narkotika diajukan kepersidangan dandikenakan ketentuanketentuan tersebut:Bahwa Hakim (Judex Facti) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan,kepenguasaan dan

seseorang baik karena kewenangannya maupun atasputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa dengan memasukan Pemohon Kasasi kedalam LembagaPemasyarakatan, akan menyulitkan Lembaga Pemasyarakatan sendirikarena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosialuntuk Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika;Bahwa memasukan Pemohon Kasasi kedalam LembagaPemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkanketergantungan terhadap Narkotika semakin parah dan berdampakpenyebaran peredaran

Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, Hakim ( JudexFacti) tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasidengan peredaran gelap Narkotika;5.4 Bahwa Hakim ( Judex Facti ) salah mengambil dalam keputusan ataubertentangan karena tidak memperhatikan buktibukti yang termuatdalam pertimbangan sesuai dengan Pasal 103 U ndangUndangNarkotika jo.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut:Berawal pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wibsaksi PARIADI, saksi SARIA DINATA SUCIPTO, saksi RESTU HUTASUHUT(Ketiganya merupakan anggota Kepoisian Polres Serdang Bedagai)mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwadan saksi DENI PURBA Als DENI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)sering melakukan peredaran narkotika jenis sabu di sebuah rumah terletak diDesa Citaman Jernih, Kec.

Perbuatan tersebutterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:Berawal pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wibsaksi PARIADI, saksi SARIA DINATA SUCIPTO, saksi RESTU HUTASUHUT(Ketiganya merupakan anggota Kepoisian Polres Serdang Bedagai)mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwadan saksi DENI PURBA Als DENI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)sering melakukan peredaran narkotika jenis sabu di sebuah rumah terletak diDesa Citaman Jernih, Kec.

Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika(penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan)wajib dilengkapi dokumen yang sah;v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanyadapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dansarana penyediaan farmasi pemerintah;vi.

Ratulangi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang buktiobatobatan jenis Kapsul berwarna kuning hijau dan kapsul berwarna putihdan barangbarang yang ada kaitannya dengan peredaran obatobatan dansatuan narkoba polres mamuju untuk dilakukan pemeriksaan kemudian olehTim penyidik Narkoba polres Mamuju melakukan Penyelidikan danPenyidikan yang selanjutnya dari perkembangan penyidikan dibuatlah SuratPerintah Penggeledahan Rumah untuk terdakwa berdsarkan Surat PerintahPenggeledahan Nomor : Sp.Dah

Ratulangi;eBahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obatobatan jenis Kapsul berwarna kuning hijau dan kapsul berwarna putih danbarangbarang yang ada kaitannya dengan peredaran obatobatan dansatuan narkoba polres mamuju untuk dilakukan pemeriksaan kemudian olehTim penyidik Narkoba polres Mamuju melakukan Penyelidikan danPenyidikan yang selanjutnya dari perkembangan penyidikan dibuatlah SuratPerintah Penggeledahan Rumah untuk terdakwa berdsarkan Surat PerintahPenggeledahan Nomor

Ratulangi;Menimbang, bahwa setelah mendapat Informasi selanjutnya sekitar jam 15.00wita Saksi IDRIS dan saksi BRIGPOL DIRVAN menindaklanjuti informasi tersebutdengan mendatangi rumah Terdakwa IKHSAN Alias ICCANG Bin USMAN di JI.DR.Ratulangi;Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang buktiobatobatan jenis Kapsul berwarna kuning hijau dan kapsul berwarna putih dan barang12barang yang ada kaitannya dengan peredaran obatobatan dan satuan narkoba polresmamuju untuk dilakukan pemeriksaan

Baruga KotaKendari sering terjadi peredaran gelap narkotika sehingga denganinformasi tersebut anggota Opsnal Sat Resnarkoba menindaklanjuti danmendatangi tempat tersebut kemudian sekitar jam 23.00 wita bertempat diLrg. Bukit Lepolepo Indah Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari,anggota opsnal Sat Resnarkoba berhasil melakukan penangkapanterhadap terdakwa MUH. KHAERUL alias HERU bin MUH. YUSUF.Setelah itu polisi langsung melakukan penggeledahan dan menemukanMUH. KHAERUL alias HERU bin MUH.

Baruga KotaKendari sering terjadi peredaran gelap narkotika sehingga denganinformasi tersebut anggota Opsnal Sat Resnarkoba menindaklanjuti danmendatangi tempat tersebut kemudian sekitar jam 23.00 wita bertempat diLrg. Bukit Lepolepo Indah Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari,anggota opsnal Sat Resnarkoba berhasil melakukan penangkapanterhadap MUH. KHAERUL alias HERU bin MUH. YUSUF. Setelah itu polisilangsung melakukan penggeledahan dan menemukan MUH. KHAERULalias HERU bin MUH.

Wundudopi Kec.Baruga Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap narkotika sehinggadengan informasi tersebut anggota Opsnal Sat Resnarkobamenindaklanjuti dan mendatangi tempat tersebut kemudian sekitar jam23.00 wita bertempat di Lrg. Bukit Lepolepo Indah Kel. WundudopiKec. Baruga Kota Kendari, anggota opsnal Sat Resnarkoba berhasilmelakukan penangkapan terhadap MUH. KHAERUL alias HERU binMUH. YUSUF. Setelah itu polisi langsung melakukan penggeledahandan menemukan MUH.

/Pid.Sus/2021/PN KdiMenimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perludipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan : Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturanaturan yangberlaku di masyarakat terutama norma hukum; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagigiatgiatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;Keadaan

Gol. bukan tanaman jenis sabusabukepada pembeli dengan sistem ranjau yang beratnya berbedabeda danditentukan oleh IWAN (Belum tertangkap) dengan mengambil dari barang yangdiambil Terdakwa sebelumnya, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 30Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa berada di kamar kosnyadidatangi olen Saksi ANTON SETYOHADI dan Saksi MUH ALFAN WAHYONOselaku Anggota Kepolisian Resort Kota Sidoarjo beserta tim yang sebelumnyatelah mendapatkan infomrasi terkait dengan adanya peredaran

dengan sistem ranjau yang beratnya berbedabeda danditentukan oleh IWAN (Belum tertangkap) dengan mengambil dari barang yangdiambil Terdakwa sebelumnya, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 30Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa berada di kamar kosnyadidatangi oleh Saksi ANTON SETYOHADI dan Saksi MUH ALFAN WAHYONOselaku Anggota Kepolisian Resort Kota Sidoarjo beserta tim yang sebelumnyaHalaman 5 dari 17 Putusan Nomor155/Pid.Sus/2021/PNSdatelah mendapatkan infomrasi terkait dengan adanya peredaran

semenda;Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor155/Pid.Sus/2021/PNSdaBahwa Saksibersama dengan SaksiIANTON SETYOHADIselaku AnggotaKepolisian Resort Kota Sidoarjo beserta timtelanmelakukan penangkapanterhadapTerdakwa pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul19.00 WIB saat Terdakwa berada di kamar kosnya yang beralamat di DusunSudimoro Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo karenatersangkut kasus Narkotika;Bahwa Saksidan tim sebelumnya telah mendapatkan infomrasi terkaitdengan adanya peredaran

ALFAN WAHYONO selaku AnggotaKepolisian Resort Kota Sidoarjo beserta tim telanmelakukan penangkapanterhadapTerdakwa pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul19.00 WIB saat Terdakwa berada di kamar kosnya yang beralamat di DusunSudimoro Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo karenatersangkut kasus Narkotika; Bahwa Saksidan tim sebelumnya telah mendapatkan infomrasi terkaitdengan adanya peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwadan langsung dilakukan penangkapan dan berhasil

Nomor Nama Akun JumlahAkun (Rp) Dasar Pengenaan Pajak =4100 Dasar Pengenaan Pajak 2.380.090.320,00 Pajak Pertambahan Nilai Masukan =Pajak Pertambahan Nilai Masukan Import 760.144.547,00 Bahwa alasanalasan Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksikoreksi yang masih dilakukan oleh Terbanding;Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 2.380.090.32,00bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 2.380.090.312,00 initetap dipertahankan oleh Terbanding karena Terbanding juga masihmelakukan koreksi peredaran

usaha sebesar Rp. 2.380.090.312,00 padaKeputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2005, jadi koreksi ini berhubungan langsungdengan koreksi pada Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005;4Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi DasarPengenaan Pajak sebesar Rp. 2.380.090.320,00 dengan alasan danpenjelasan sebagai berikut:Bahwa seperti yang telah Pemohon Banding jelaskan pada Surat Keberatanbahwa Terbanding dalam menghitung peredaran

usaha Pemohon Bandinghanya berdasarkan arus penerimaan bank sisi kredit tanpa melihat subtansidari penerimaan itu;Bahwa Pemohon Banding menyampaikan bahwa pada hakekatnya, tidaksemua saldo sisi kredit pada rekening koran Bank milik Pemohon Bandingadalah merupakan penerimaan peredaran usaha objek Pajak PenghasilanBadan;Bahwa Pemohon Banding telah melakukan analisa dan penghitungankembali alas seluruh sisi kredit rekening koran Bank milik Pemohon Bandingdengan rincian sebadai berikut: Saldo Akhir

Peredaran Usaha Rp.17.510.288.180,00b.

September tahun 2016, bertempat di banjarDinas Peken, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atausetidaktidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika golongan Ibukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagaiberikut: Bahwa terdakwa yang sudah merupakan Target Operasi (TO) dariPolsek Sawan berdasarkan informasi awal dari masyarakat mengenaimaraknya peredaran

bersediauntuk memberikan keterangan; Bahwa saksi menerangkan pada awalnya tidak kenal denganterdakwa, saksi tahu terdakwa setelah nanti melakukanpenyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa; Bahwa saksi menerangkan membenarkan telah melakukanpenangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24September 2016, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di banjar DinasPeken, Desa Sangsit, kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng; bahwa saksi menerangkan benar berawal dari informasi masyarakatbahwa maraknya peredaran

bersediauntuk memberikan keterangan;10Bahwa saksi menerangkan pada awalnya tidak kenal denganterdakwa, saksi tahu terdakwa setelah nanti melakukanpenyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa;Bahwa saksi menerangkan membenarkan telah melakukanpenangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24September 2016, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di banjar DinasPeken, Desa Sangsit, kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;bahwa saksi menerangkan benar berawal dari informasi masyarakatbahwa maraknya peredaran

, atau setidaktidaknya di suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukPakam, tanoa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan , perbuatan mana dilakukan terdakwadengan cara:Bermula pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 21.00Wib saksi Teman Sitepu, Roy S Ginting dan Robinson Sembiring dari PolsekNamorambe telah mendapat informasi adanya peredaran

GINTING, dibawah Sumpah/Janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keteranganyang sebenarnya;Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada PolsekNamorambe dibawah Komando Polres Deli Serdang;Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wibsaksi bersama saksi Teman Sitepu dan saksi Robinson Sembiring dariPolsek Namorambe mendapat informasi adanya peredaran

pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keteranganyang sebenarnya;Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada PolsekNamorambe dibawah Komando Polres Deli Serdang;Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Lbpe Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wibsaksi bersama saksi Teman Sitepu dan saksi Roy Ginting dari PolsekNamorambe mendapat informasi adanya peredaran

buah pipet plastik, 1 buah karet dot dan 1buah pipa kaca terdapat bercak shabu serta 1 buah mancis gas yangHalaman 16 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Lbpmerupakan alat melakukan kejahatan sehingga dinyatakan dirampas untukdimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa:Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalammemerangi peredaran

kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutangPajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidakdapat dikreditkan;2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatantersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebutterutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran

yangterutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;3) nyatanyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatantersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.4.

Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKPterhadap peredaran seluruhnya.bahwa berdasarkan surat perjanjian jasa manajemen antara Pemohon Banding dengan PYAstra Agro Lestari Nomor : FinTax/044 tanggal 03 November 2003 dan Surat Penjelasan Tertulis dariPemohon Banding Nomor : Tax/B/324/CPN/EXT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 menjelaskan jasamanajemen yang dibayarkan kepada PT Astra Agro Lestari, Tbk yang merupakan Holding Company dariPemohon Banding adalah jasa menajemen terhadap

67.603.103Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke masa pajak berikutnyaPPN yang kurang/(lebih) dibayar 26.589.967, 94.193.070 67.603.103PPN yang telah disetor 26.589.967 26.589.967PPN yang kurang/(lebih) dibayar 67.603.103 67.603.103Sanksi administrasi:Kenaikan Ps. 13 (2) KUP 32.449.490 32.449.490)Jumlah sanksi administrasi 32.449.490) 32.449.490)Jumlah PPN yang masih harus dibayar 100.052.598 100.052.5983bahwa Terbanding melakukan koreksi positif sebesar Rp676.031.036berdasarkan ekualisasi antara peredaran

Putusan Nomor 1388/B/PK/PJK/201710.11.12.yang dimintakan oleh penyedia jasa freight forwarding;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas KerjaPemeriksaan diketahui bahwa koreksi didapat dari equalisasi omset diPPh Badan dengan DPP PPN;Bahwa Peredaran Usaha yang terdapat dalam Laporan KeuanganTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalahmerupakan tagihan kepada Customer, namun jumlah tersebut bukanlahmerupakan pendapatan usaha yang sebenarnya, karena didalamnyatermasuk reimburseable

dan biaya lainlain yang dibayarkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada perusahaanpelayaran atau pihak lain dengan yang dimintakan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pelanggan,maka selisinnya merupakan bagian dari DPP;Bahwa sebaliknya apabila dalam kontrak tersebut seluruh tagihannyaatas nama pemberi jasa, maka PPN terutang atas seluruh nilai kontraktermasuk biaya penggantian atau reimbursement tersebut;Bahwa berdasarkan keterangan diatas, Peredaran

Banding) telah melakukan Uji KebenaranMateri dan dalam Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi yangdisampaikan dalam persidangan tanggal 05 Mei 2014, PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) menyampaikan pendapatsebagai berikut:14.1.14.2.14.3.14.4.Bahwa terdapat penerimaan uang masuk dari konsumen ataspenyerahan jasa freight forwarding dan dicatat pada GL akunnomor 4435000 s.d. 4497000 yang dilaporkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada SPTTahunan PPh Badan 2007 sebagai peredaran

Sujono dan Bony Danieldalam bukunya Komentar dan Pembahasan UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 225 yang menyebutkan"Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalamketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitandengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127dan Pasal 128" "Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwaketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UndangUndangNomor 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan

kepada seorang dalamkerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdaganganmaupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatandan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehinggatidak boleh begitu. saja secara serampangan misalnya seorangpenyalahgunaan narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakanketentuanketentuan tersebut';Bahwa Hakim (Judex Facti) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan,kepenguasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 112 ayat (1) danPasal

seseorang baik karenakewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa dengan memasukan Pemohon Kasasi ke dalam lembagapemasyarakatan, akan menyulitkan lembaga pemasyarakatan sendiri karenatidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandudan korban penyalahguna narkotika;Bahwa memasukan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatanuntuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadapnarkotika semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran

Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelapnarkotika;. Bahwa Hakim (Judex Facti) dalam pertimbangannya telah menyatakan:a. Pemohon Kasasi tertangkap pada 23 Desember 2011, bertempat di AspolPolres Gorontalo JL. P. Kalengkongan Kel. Tenda, KecamatanHulondalangi, Kota Gorontalo;b. Pada pertimbangannya, Hakim (Judex Facti) meyakini Pemohon Kasasiadalah pecandu narkotika;c. Adanya keterangan Psikiater Dr.

ayat (1) huruf a Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, makaMajelis Hakim dapat langsung memilin dakwaan mana yang paling tepatdikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalahuntuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia daripenyalahgunaan Narkotika, dan juga memberantas peredaran

Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisiundang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lainditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan PrekursorNarkotika;Menimbang, bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotikaadalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpahak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika (Pasal 1 angka 6), sedangkan Penyalah Guna adalahorang yang

karenanyaperbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akanterlebin dahulu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yangmeringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatanTerdakwa yang telah terbukti tersebut;Halaman 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2016/PN PbmHalhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat sertamenghambat program Pemerintah untuk memerangi peredaran

oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuanperundangundangan pasal 108 UU No. 36 tahun 2009 ttg kesehatan;Bahwa terkait dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan,menurut ahli tidak memiliki ijin edar karena tidak dalam kemasan aslinya;Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan dalam keadaan seperti ini tidakdapat dipertanggungjawabkan keamanannya, khasiat/manfaat sertamutunya apalagi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan;Bahwa peredaran

mempunyai keahliandan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundangundangan pasal 108 UUNo. 36 tahun 2009 ttg kesehatan;Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang ditunjukkandipersidangan, menurut ahli tidak memiliki ijin edar karena tidak dalam kemasanaslinya;Menimbang, bahwa sediaan farmasi yang diedarkan dalam keadaanseperti ini tidak dapat dipertanggungjawabkan keamanannya, khasiat/manfaatserta mutunya apalagi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan;Menimbang, bahwa peredaran

(tanggal pembuatan);Menimbang, bahwa yang memberi ijin edar suatu produk atau sediaanfarmasi adalah Badan pengawas obat dan makanan dan dinas kesehatansebagai fungsi pembinaan dan pengawasan;Menimbang, bahwa akibat dari obat yang tidak memiliki ijin edar sepertiyang dilakukan oleh terdakwa sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal bagikonsumen dan obat Dextro Mitrofun adalah obat untuk batuk kering dantermasuk obat keras bebas terbatas dimana obat tersebut pada bulan Juni 2014telah ditarik dari peredaran

Berkoordinasi antar instansi terhadap peredaran barang di provinsiBengkulu;c.

SHAWN MANDIRI denganpemilik atas namaTerdakwa maka dikategorikan sebagai sebagai pelakuusaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C namun,terhadap SIUP tersebut telah habis masa berlakunya dan tidak dapatHalaman 6 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Bgldiberlakukan kembali namun wajib mengurus kembali permohonan SIUPMB apabila tetap melakukan perdagangan minuman beralkohol;Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor: 20/MDAG/PER/4/2014 tentangPengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran

sementara penjelasan Pasal 24 ayat (3), disebutkan bahwaPengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangandiberikan kepada usaha mikro;Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidangPerdagangan sebagaimana pada Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 2014 tentang Perdagangan, khusus mengenai minuman beralkohol diaturdalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadapPengadaan, Peredaran

, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas PeraturanMenteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian danPengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan MinumanBeralkohol:;Menimbang, bahwa karena Peraturan Menteri Perdagangan tersebutadalah merupakan peraturan pelaksana, maka sifatnya

keadaan sehat jasmani maupun rohani diperiksaketerangannya dalam perkara ini ;Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga denganpara terdakwa;Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekira jam 18.00Wib, saksi KIRWANTO, saksi SYAFRUDDINSAH dan saksi RESTU SETYAPAMUJI, SE yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menjelaskan bahwa di Tanjung Duren Jakarta Barat, sering terjadi peredaran

menimbulkan ketergantungan dan kerusakan saraf manusia karenaternyata pil logo LL tersebut jika digunakan secara benar adalah untuk mengobatipenyakit Parkinson;Menimbang, bahwa terdakwa dengan menggunakan alat komunikasi berupa HPyang menjadi barang bukti dalam perkara ini telah mentransaksikan pil logo LL tersebut,sehingga jelas terdakwa dalam mengedarkan pil logo LL tersebut tidak secara terbukadan kepada setiap orang dan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa menyadaridan mengetahui bahwa peredaran

pil logo LL tersebut seperti yang dilakukan terdakwadilarang oleh pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap melakukan perbuatanmentransasikan peredaran pil logo LL tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka MajelisHakim berpendapat bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya dalam14mengedarkan pil logo LL tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang, sehingga unsursengaja telah terpenuhi oleh terdakwa dalam perkara ini;Ad. 3.

terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasaltersebut serta adil apabila dijatuhi pidana yang setimpal denggan perbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwayaitu sebagai berikut :Hal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa merusak generasi muda pada umumnya;e Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;e Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangkapemberantasan peredaran

Hayati dan Ekosistemnya pada psal 21 ayat (2) huruf b Jopasal 40 ayat (2) menyebutkan tidak diperkenankan untuk menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan mati.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemrintah Nomor 7 Tahun 1999, penetapan/penilaian terhadap suatu jenis tumbuhan dan satwa dalam golongan yangdilindungi berdasarkan kriteria :Ukuran populasinya kecil.Mengalami penurunan jumlah individu di alam secara tajam.Sebarannya terbatas (endemik).Bahwa peredaran

tumbuhan dan satwa diatur dalam Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK.447/KpstH/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan ataupenangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar.

Bahwa menurut keputusanMenteri Kehutanan tersebut peredaran tumbuhan dan satwa liar untuk tujuankomersial maupun non komersial wajib disertai Surat Angkut Tumbuhan danSatwa Liar Dalam Negeri (SATSDN).Bahwa untuk jenis Tumbuhan dan satwa liar yang dilindungipemanfaatannya harus mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan denganRekomendasi LIPI, sedangkan untuk tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungiharus mendapat izin dari Kepala Balai KSDA setempatMenimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi yang diterangkandipersidangan

Azis Samsurizal barangbukti PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak bolehdiedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sedian farmasi berupa butirbutir Pil LL tersebut pengamannya harus tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian di bidang farmasi.Bahwa terdakwa dalam menyimpan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenisLL tersebut tidak memiliki ijin dari pinak yang beiwenang serta tanpa resepdokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan terdakwa tidakpernah

Azis Samsurizal barangbukti PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak bolehdiedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sedian farmasi beiupa butirbutir Pil LL tersebut pengamannya harus tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian di bidang farmasi.Bahwa terdakwa dalam menyimpan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenisLL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa resepdokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan terdakwa tidakpernah

Azis Samsurizalbarang bukti PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yangtidak boleh diedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sedian farmasiberupa butirbutir Pil LL tersebut pengamannya harus tenaga kesehatanyang mempunyai keahlian di bidang farmasi.Bahwa benar, terdakwa dalam menyimpan peredaran sediaan farmasiberupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenangserta tanpa resep dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidangfarmasi dan terdakwa tidak

sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebutmemenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurutundangundang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandangsebagai bersifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuaidengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurutasasasas hukum umum dari hukum tidak tertulis).Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 35 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran

Dan ketentuan dari Pasal38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa*setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yangsahMenimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi sSaksisebagaimana diuraikan di atas yang masingmasing keterangannya berdirisendirisendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satudengan keterangan saksi lainnya, diketahui bahwa Terdakwa Angga BinJaenudin pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib dirumahnya

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2020/PN CbiGolongan Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,Terdakwa Angga Bin Jaenudin dalam memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman jenissabusabu, tanpa adanya ijin dari menteri Kesehatan serta rekomendasi dariBPOM bukan, kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi serta peredaran