Ditemukan 172614 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peredaran persediaan pembedahan perbuaan pembelaan persadaan perbekalan perdesaan
Penelusuran terkait : Perbedaan pendapat dissenting opinion Sengketa jual beli tanah Perbedaan luas Perbedaan barang bukti putusan judex facti dan tuntutan jpu Praperadilan Dissenting opinion Perbedaan pendapat Surat penetapan penghentian penuntutan Perbuatan melawan hukum Diskriminasi Perbedaan hak pekerja wanita dan pria Perbedaan pasal 2 ayat (1 ) dan pasal 3 uu tipikor Pihak-pihak yang dapat menerima wasiat wajibah; anak tiri; perbedaan agama; Perbedaan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 uu tipikor; melawan hukum Pengadaan tanah Dana alokasi umum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-10-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1173 PK/Pid.Sus/2022
Tanggal 15 Desember 2022 — MUHAMAD AGUS RIFAI alias AGUS bin MASTAKA
202 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Register : 18-10-2016 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2305 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 18 Juli 2017 — Senyorita Rosliana, Skm
1465 — 1084 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah. Sebagai PPK, Terdakwa seharusnya menyiapkan dan menetapkan Harga Penawaran Sendiri ... [Selengkapnya]
  • Bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut Terdakwa telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang diatur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-02-2007 — Upload : 30-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1915K/PID/2006
Tanggal 20 Februari 2007 — Hardiyanto; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara
135 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Barang Bukti Perbedaan Barang Bukti Putusan Judex Facti dan Tuntutan JPU
Kata Kunci : Perbedaan barang bukti putusan Judex Facti dan Tuntutan JPU
PIDANA UMUM/ A.2/SEMA 7 2012
933 — 0
  • Dalam hal putusan Mahkamah Agung conformTuntutan JPU sedangkan mengenai barang bukti yang tercantum dalam putusan JudexFacti berbeda dengan barang bukti dalam tuntutan JPU, putusan Kasasi harussesuai dengan barang bukti dalam putusan Judex ... [Selengkapnya]
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-10-2006 — Upload : 08-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70PK/PID/2006
Tanggal 9 Oktober 2006 — Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya; Arief Ridwanto
134 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 04-07-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 803 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 4 Juli 2018 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu ; Eko Saputra, Amd bin Romzi
220 — 788 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Putusan ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie beralasan bahwa ... [Selengkapnya]
  • Mahkamah Agung Republik Indonesia,Tangerang 8 s/d 10 Maret 2012, dan oleh karenanya maka Terdakwaharus dinyatakan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum; oleh karenaMajelis Hakim telah menyatakan tidak terbukti melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, makaTerdakwa harus dibebaskan dakwaan Primair Penunut Umum tersebut;Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelas keliru karena judex factisalah memahami konsep perbedaan
    ketentuan Pasal 2 Ayat (1) denganPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai unsurunsur Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undangundang tindak pidana korupsi;Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kebijakan Kamar PidanaMahkamah Agung RI yang menentukan bahwa perbedaan Pasal 2 Ayat(1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tidakterletak pada unsur subyek pelaku tindak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-06-2007 — Upload : 11-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1604K/PDT/2004
Tanggal 18 Juni 2007 — Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pertamina Cq. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pertamina (YKPP) Cabang Unit Pengelolaan II Dumai Sungai Pakning; Efi Yungran (Pr); Amrifianis (Pr); Neliwati (Pr); Hj. Yuhanas (Pr); Analis M (Pr); Yenny (Pr); Gusnita Basir (Pr); Yuramlis (Pr); Komariah (Pr); Sondang Sihite (Pr)
143 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Dumai pada pokoknya atas dalildalil :bahwa para Penggugat adalah guruguru wanita yang diangkat sebagaipegawai tetap oleh Tergugat berdasarkan surat keputusan (SK) untuk mendidikdan mengajar di sekolahsekolah yang berada di bawah naungan Tergugat ;bahwa selama bekerja pada Tergugat, para Penggugat telahdiperlakukan secara diskriminasi di mana Tergugat telah mengeluarkanperaturan mengenai perbedaan
    hak pekerja wanita dan pria ;bahwa adapun perbedaan hak tersebut adalah para pekerja wanitadianggap sebagai pekerja lajang artinya pekerja wanita tidak mendapatkantunjangan keluarga walaupun pekerja wanita tersebut telah mempunyaikeluarga (Suami dan anak).
    Isinya menekan bahwa Hak dan Kewajiban antara guruwanita dengan guru lakilaki pada dasarnya tidak ada perbedaan ; Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau di PekanbaruNomor: 568/TKKP/72 tanggal 15 Januari 2002 yang tembusannyaHal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1604 K/Pdt/2004ditujukan kepada Tergugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 12-07-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2689 K/PID.SUS/2016
Tanggal 12 Juli 2017 — Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS
757 — 673 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka menurut ... [Selengkapnya]
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-04-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 18 April 2018 — HIDAYAT als. DAYAT bin BASRANSYAH;
1661 — 1328 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ... [Selengkapnya]
  • UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001,maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang dalam Pasal 2 Ayat (1)tersebut tidak terbukti, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair,(Putusan hal 186, 187) pertimbangan mana disetujui oleh Pengadilan Tinggidengan mengubah putusan a quo mengenai pemidanaan;Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelas keliru karena judex factisalah memahami konsep perbedaan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) denganPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan
    UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai unsur setiaporang dalam undangundang tindak pidana korupsi:;Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kebijakan KamarPidana Mahkamah Agung RI yang menentukan bahwa perbedaan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletakpada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetap!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 30-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 30 Agustus 2018 — Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa: I. SAHITAR BERUTU, S.Ag.,MA. dkk ; Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi
1401 — 822 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan putusan bahwa perbuatan para Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • Terdakwa dan kewenangannya selaku Komisioner KPU Kab.Pakpak Bharat maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalamdakwaan primair tidak tepat diterapkan terhadap Para Terdakwa,sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Para Terdakwaharus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelas keliru, karena judexfacti salah memahami konsep perbedaan
Yurisprudensi Waris WasiatWajibah
Kata Kunci : pihak-pihak yang dapat menerima wasiat wajibah; anak tiri; perbedaan agama;
1/Yur/Ag/2018
8759 — 0
  • Wasiat Wajibah dapat diberikantidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namunjuga dapat diberikan kepadaahli waris yang tidak beragama islam.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2423 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Februari 2017 — ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI
656 — 343 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusannya, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan argumentasi bahwa inti delik ... [Selengkapnya]
  • Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang yang dalam Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 pada konsep bestandeel delict (inti delik) mengandung cacatyuridis sejak lahir Karena orang yang menjadi subyek hukum Pasal 3 yangmempunyail wewenang, kedudukan, atau jabatan yang notabene digaji olehnegara yang melakukan korupsi yang merugikan keuangan justeru dipidanalebih ringan dari orang lain yang melakukan korupsi, misalnyaorang/wiraswasta yang dalam melakukan aktivitas
    Karena kebijakan legislatif yagn menetapkan perbedaan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 JunctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 berdasarkan perbedaan inti delikmengandung cacat yuridis sejak lahirnya, maka Kamar Pidana MahkamahAgung sejak tahun 2012 menetapkan perbedaan esensial antara Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 JunctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletak pada inti delik tetapipada unsur memperkaya diri sendri, orang lain, atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 06-01-2004 — Upload : 23-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 014PK/N/HaKI/2003
Tanggal 6 Januari 2004 — PT Lumasindo Perkasa; PT Topindo Atlas Asia; Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
90 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 28-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 28 Agustus 2018 — Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS
130 — 484 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa ... [Selengkapnya]
  • Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan primair tersebut;Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelas keliru, karena judexfacti salah memahami konsep perbedaan ketentuan Pasal 2 ayat (1)dengan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 mengenaiunsurunsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam undangundangtindak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-07-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — Drs.MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS
5410 — 3684 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan upaya peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim pada PN Palembang menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa ... [Selengkapnya]
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 30-07-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pid/2019
Tanggal 30 Juli 2019 — H. Asgar Basir, SE
349 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak usahdijalani, Kecuall jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukanlain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masapercobaan selama 2 (dua) tahun berakhir; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridissebagaimana terungkap di muka sidang, terbukti fakta terjadinya tindakpidana dalam perkara a quo adalah atas kehendak dan kerjasama yangerat antara Terpidana dengan Terpidana Il, sehingga tidak adil apabilakedua Terpidana dijatuhi pidana yang berbeda, dengan perbedaan
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama Perceraian
Register : 30-01-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 22-11-2015
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0039/Pdt.G/2015/PA.PST
Tanggal 28 Mei 2015 — Pemohon melawan Termohon
32 — 13
  • Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damaiselama lebih 4 (empat) tahun, setelah itu terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sifat egois danketika ada perbedaan pendapat Termohon sering pergimeninggalkan rumah kediaman bersama;.
Pengadilan PN PEMALANG Perdata
Register : 07-03-2022 — Putus : 16-03-2022 — Upload : 21-03-2022
Putusan PN PEMALANG Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Pml
Tanggal 16 Maret 2022 — Pemohon:
YUSUF SUPRIYANTO
11 — 3

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan sah perbedaan nama Pemohon antara Yusuf Supriyanto dengan Supriyanto adalah satu orang yang sama.
    3. Menyatakan sah perbedaan nama pemohon antara Wiwik Wiharti dengan Wiharti adalah satu orang yang sama.
    4. Memberi ijin kepada Pemohon baik nama Yusuf Supriyanto ataupun Supriyanto untuk bisa digunakan disemua Instansi dan Lembaga termasuk KUA.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 01-07-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1009/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 21 Juli 2020 — Pemohon:
1.Siti Rofiqoh
2.Rendy Hardyanto
3.Alvin Bagaskara
35 — 3
    1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan perbedaan nama Almarhum Gatot Suriyantono dengan Almarhum Gatot Suryantono adalah merupakan orang yang sama;
    3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);
    Penetapan No. 732/Pdt.P/2020/PN.Sby6Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untukmenyesuaikan nama Almarhum Gatot Suriyantono, dikarenakan terdapatperbedaan nama Almarhum Gatot Suriyantono antara Kutipan Akta Nikahdengan Kutipan Akta Kematian;Bahwa, perbedaan nama tersebut yaitu antara Almarhum Gatot Suriyantonoberdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578KM020620200032 yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabayatertanggal O03 Juni 2020 dengan nama Almarhum
    Permohonanpenyesuaian nama Almarhum Gatot Suriyantono adalah untuk mengurusdokumendokumen Surat Keterangan Ahli Waris kepada Kelurahan WonorejoKota Surabaya guna keperluan pencairan ASABRI ;Bahwa, untuk sahnya penyesuaian nama tersebut adalah harus adapenetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Surabaya, untuk menetapkan menurut hukum sebagai berikut :12Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan perbedaan
    dalil permohonan Pemohon sebagai berikut;Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;Bahwa suami Pemoho bernama GATOT SURIYANTONO;Bahwa Pemohon dan Almarhum GATOT SURIYANTONO telah memiliki anakyang bernama RENDY HARDYANTO (Pemohon II) dan ALVIN BAGASKARA(Pemohon III);Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2020;Bahwa nama Suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian tertulis GATOTSURIYANTONO;Bahwa nama Suami Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis GATOTSURYANTONO;Bahwa terdapat perbedaan
    dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;Bahwa suami Pemoho bernama GATOT SURIYANTONO;Bahwa Pemohon dan Almarhum GATOT SURIYANTONO telah memiliki anakyang bernama RENDY HARDYANTO (Pemohon Il) dan ALVIN BAGASKARA(Pemohon III);Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2020 ;Bahwa nama Suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian tertulis GATOTSURIYANTONO;Bahwa nama Suami Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis GATOTSURYANTONO;Bahwa terdapat perbedaan
    Penetapan No. 732/Pdt.P/2020/PN.Sby2 Menyatakan perbedaan nama Almarhum Gatot Suriyantono dengan AlmarhumGatot Suryantono adalah merupakan orang yang sama;3 Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.116.000,(Seratus enam belas ribu rupiah);Demikian ditetapbkan pada Hari Selasa Tanggal 21 Juli 2020 oleh kami, Hj.WIDARTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya penetapan mana padahari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengandibantuBAMBANG SUNARKO, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 29 Juli 2019 — H. TAUFHAN ANSAR NUR DAN KAWAN
2387 — 1561 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Makassar menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tidak pidana korupsi secara bersama-sama. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar. ... [Selengkapnya]
  • Bahwa adanya putusan Mahkamah Agung yang saling bertentanganterhadap perkara yang sama dan terkait sebagai satu kesatuan perkarasebagaimana diuraikan di atas terutama pertentangan dalam halmenentukan adanya kerugian keuangan negara, maka konsekuensinyaselain menimbulkan diskriminasi hukum dalam memperoleh keadilan, jugapertentangan dan perbedaan tersebut menimbulkan ketidak adilan bagiPemohon Peninjauan Kembali ;5.
    untukmembatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang membatalkan PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiMakassar Nomor 33/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS. tanggal 30 Juli 2012 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/7/Pid.B/2011/PN.Mks tanggal 5 Januari 2012 tersebut dan Mahkamah Agungakan mengadili Kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akandisebutkan di bawah ini:Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan
    pendapat dissenting opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Dr.