Ditemukan 88091 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengedaran perbedaan pelebaran pemekaran penadaran pebadaran peradaban
Penelusuran terkait : Peredaran uang palsu Koreksi peredaran usaha Peredaran tanpa ijin Peredaran pangan tidak memenuhi standart Farmasi Peredaran obat tidak ada izin " melakukan peredaran obat-obatan tanpa ijin edar" Perda kota cirebon tentang peredaran minuman keras
Pengadilan PN PACITAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 25-08-2011 — Upload : 24-10-2012
Putusan PN PACITAN Nomor 100/Pid.SUS/2011/PN.Pct
Tanggal 25 Agustus 2011 — MISPAN Bin YOREJO
78 — 24
Pengadilan PN PACITAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-11-2011 — Upload : 24-10-2012
Putusan PN PACITAN Nomor 103 /Pid.B/2011/PN PCT
Tanggal 9 Nopember 2011 — KABUL, SE bin MUNADI
77 — 6
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 03-05-2010 — Putus : 21-09-2010 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 918 / Pid.B / 2010 / PN. Jkt.Sel.
Tanggal 21 September 2010 —
33 — 17
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 06-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5278 B/PK/PJK/2022
Tanggal 6 Desember 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TINTIN BOYOK SAWIT MAKMUR
157 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 23-08-2010 — Putus : 10-11-2010 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1140/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 10 Nopember 2010 —
43 — 7
Pengadilan PN KOLAKA Pidana Umum Penghinaan
Register : 09-01-2014 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN KOLAKA Nomor 4/Pid. B/2014/PN.KKA
Tanggal 2 Juli 2014 — - SUSANTI PANGANDE
98 — 23
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 05-04-2013 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 13-06-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Kdi
Tanggal 27 Mei 2013 — MUJIYONO BIN MUKILAN
33 — 14
  • Menyatakan terdakwa MUJIYONO BIN MUKILAN, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Telahmenyelenggarakan kegiatan atau proses produksi , dan peredaran pangansedalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi sebagaimanadiatur dalam pasal 55 huruf a UU RI No. 7 tahun 1996 tentang Pangan dalamdakwaan alternative kesatu ;2.
    Pemuda RT.02 RW.10 Desa Kaliboto , KecamatanTarokan, Kabupaten Kediri atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri , telaha BxMenyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutandan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratansanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU No. 7 tahun 1996 tentangPangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa Mujiyono
    Menyatakan terdakwa : MUJIYONO BIN MUKILAN , terbukti secara syahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TELAHMENYELENGGARAKAN KEGIATAN ATAU PROSES PRODUKSI,DAN PEREDARAN PANGAN DALAM KEADAAN YANG TIDAKMEMENUHI PERSYARATAN SANITASI * ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-02-2004 — Upload : 23-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11/C/PK/PJK/2004
Tanggal 17 Februari 2004 — Pt. Locomotif Eka Sakti; Direktur Jenderal Pajak
131 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN TOLITOLI Pidana Khusus Farmasi
Register : 16-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN TOLITOLI Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Tli
Tanggal 5 September 2019 — Penuntut Umum: NOLDI SOMPI, SH Terdakwa: HAZRI, S.Pd Alias ADRI
169 — 16
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 04-01-2017 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN Gpr
Tanggal 1 Maret 2017 — Hariantok als. Dayak Bin Siman
29 — 9
  • dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaanalternatif kesatu tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidanayang setimpal dengan perbuatannya dengan seadiladilnya;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalampemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 13-12-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 716/Pid.Sus/2016/PN Gpr
Tanggal 31 Januari 2017 — DIDIK BAGUS SETIAWAN als. BAJANG bin SUSANTO
63 — 6
  • dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaanalternatif kesatu tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidanayang setimpal dengan perbuatannya dengan seadiladilnya;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perobuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalampemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
    BAJANG binSUSANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana " melakukan peredaran obatobatan tanpa ijin edar" sebagaimnadalam dakwaan kesatu;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 21-01-2015 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 1/Pid.S/2015/PN.Cbn
Tanggal 28 Januari 2015 — - Pidana NENGSIH
99 — 19
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-05-2006 — Upload : 21-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20P/HUM/ 2002
Tanggal 3 Mei 2006 — Basir Tarmidi ; H. Effendi Maskud ; Agus Anas ; Ibing Ribut ; Darman ; Bupati Kuningan
121 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 20.P/HUM/TH. 2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan memutus perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil padatingkat pertama dan terakhir terhadap :PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN No. 29TAHUN 2001 TANGGAL 19 DESEMBER 2001 TENTANGLARANGAN DAN PENERTIBAN MINUMAN KERAS Jo.KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN No. 339/KPTS401BK/2002TANGGAL 12 JULI 2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIMPENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMANKERAS.yang diajukan oleh :1.BASIR TARMIDI
    minuman keras golongan A tersebut,ternyata Bupati Kuningan telah membuat dan mengeluarkan Peraturan DaerahKabupaten Kuningan No. 29 Tahun 2001 tentang Larangan dan PenertibanMinuman Keras (PERDA No. 29 Tahun 2001) ;Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 29 Tahun 2001tersebut secara hukum efektif mulai berlaku sejak tanggal 12 Juli 2002 yaitubersamaan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kuningan No.339/KPTS401BK/2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Pembentukan TimPengawasan Penertiban Peredaran
    Keputusan BupatiKuningan No. 339/KPTS401BK/2002 tanggal 12 Juli 2002 tentangPenertiban Peredaran Minuman Keras tidak sah dan tidak berlaku untukumum ;3. Memerintahkan kepada Bupati Kuningan supaya mencabut PeraturanDaerah Kabupaten Kuningan No. 29 Tahun 2001 tentang Larangan DanPenertiban Minuman Keras jo. Keputusan Bupati Kuningan No. 339/KPTS401BK/2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Pembentukan Tim PengawasanDan Penertiban Peredaran Minuman Keras tersebut ;4.
    No. 20.P/HUM/TH.2002permohonan keberatan aquo diajukan masih dalam tenggang waktu 180 harisebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 1999tentang Hak Uji Materiil ;Bahwa para Pemohon adalah Pengusaha Rumah Makan dan atauPedagang, sehingga mereka memiliki kepentingan secara langsung mupuntidak langsung terhadap peredaran dan penjualan minuman keras golongan Aatau tentang kategori minuman keras golongan A sebagai barang dalampengawasan ataukah sebagai barang bebas.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain
Register : 08-05-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 23-05-2018
Putusan PN CIREBON Nomor 69/Pid.B/2017/PN CBN
Tanggal 19 Juli 2017 — * Pidana - Jaqksa Penuntut Umum SUTARSO NURACHMAN, S.H. - Terdakwa SUYANTO bin RIDWAN
88 — 12
  • Menyatakan Terdakwa SUYANTO Bin RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PEREDARAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SANITASI PANGAN ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 12-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/TUN/2020
Tanggal 5 Mei 2020 — DIREKTUR IURAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN., II. KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XVI MONOKWARI VS CV. ALCO TIMBER IRIAN;
244 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR IURAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN., II. KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XVI MONOKWARI VS CV. ALCO TIMBER IRIAN;
    DIREKTUR IURAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN,tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok Lt. VI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Benny SoedirmanFitriantono, S.Hut., jabatan Kepala Balai PengelolaanHutan Produksi (BPHP) Wilayah XV, Jayapura, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKS.3/IPHH/TU/HPL.4/2/2019, tanggal 25 Februari 2019:ll. KEPALA BALA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIWILAYAH XVI MANOKWARI, tempat kedudukan di JalanDrs.
    Dalam Penundaan:1.Memerintahkan Tergugat menunda daya berlaku dan tindakanadministratif selanjutnya objek sengketa berupa Surat KeputusanDirektur luran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 tertanggal 31 Juli 2018, tentangPenetapan Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) SebagaiTindak Lanjut Temuan BPKRI pada Laporan Keuangan KLHKTahun 2016 (Piutang Lama) Atas Nama CV Alco Timber Irian selamapemeriksaan perkara ini sedang berjalan, sampai perkara ini di putusdan mempunyai kekuatan
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKTUR IURANDAN PEREDARAN HASIL HUTAN dan Pemohon Kasasi II: KEPALABALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XVIMANOKWARI;Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 186 K/TUN/20202. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 — DIREKTUR BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI VS PT. PERANAP TIMBER DAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU;
56 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI VS PT. PERANAP TIMBER DAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU;
    Surat Direktur Bina luran Kehutanan Dan Peredaran Hasil Hutan DirektoratJenderal Bina Usaha Kehutanan Kenenterian Kehutanan RI NomorS.1435/BIKPHH1/2014 TANGGAL 11 Desember 2014 perihalPenggantian Nilai Tegakan atas nama PT.
    Surat Keputusan Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil HutanDirektorat Bina luran Kehutanan Dan Peredaran Hasil Hutan DirektoratJenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan R.! Nomor :S.1435/BIKPHH1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal PenggantianNilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber d.h PT. Uniseraya ;b.
    Surat Keputusan Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran HasilHutan Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil HutanDirektorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RINomor S.1435/BIKPHH1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihalPenggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber d.h PT.Uniseraya;b.
    Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Bina luranKehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina luran Kehutanandan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha KehutananKementerian Kehutanan RI Nomor S.1435/BIKPHH1/2014 tanggal 11Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT.Peranap Timber d.h PT. Uniseraya;b.
    HASIL HUTAN DIREKTORATBINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DIREKTORATHalaman 36 dari 37 halaman.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 11-03-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 10/G/2015/PTUN-Pbr
Tanggal 9 Juli 2015 — PERANAP TIMBER DIREKTUR BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU
117 — 44
  • Surat Keputusan Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI Nomor S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber d.h PT. Uniseraya;b.
    Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI Nomor S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber d.h PT. Uniseraya;b.
    PERANAP TIMBERDIREKTUR BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIAKEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU
    Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa SuratKeputusan Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil HutanDirektorat Bina luran Kehutanan Dan Peredaran Hasil HutanDirektorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian KehutananR.
    Surat Keputusan Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran HasilHutan Direktorat Bina luran Kehutanan Dan Peredaran Hasil HutanDirektorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian KehutananR. Nomor: S.1435/BIKPHH1/2014 tanggal 11 Desember 2014perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT Peranap Timber d.hPT Uniseraya ;b.
    (vide Bukti P3) ;13.Bahwa Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil HutanDirektorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil HutanDirektorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanandengan surat Nomor S.1229/BIKPHHI/2014 tanggal 5 Nopember2014 Hal Perkembangan Penerbitan SPPGR yang ditujukankepada Direktur PT.
    Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Bina luranKehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina luranKehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal BinaUsaha Kehutanan Kementerian Kehutanan R. Nomor$.1435/BIKPHH1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihalPenggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber d.h PT.Uniseraya ;2.
    Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Bina luranKehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina luranKehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal BinaUsaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI Nomor$.1435/BIKPHH1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihalPenggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber d.h PT.Uniseraya;b.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Penghinaan
Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 451/Pid.Sus/2014/PN.Jkt. Utr.
LA ODE MASRI
50 — 20
  • Menyatakan Terdakwa LA ODE MASRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT DAN TERORGANISIR MENYERAHKAN DAN MENJADI PERANTARA PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM (LIMA) GRAM ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ; 3.
    Terdakwa, YANTO, ARJUN, LA BASRI dan ALIAMU akanpulang ke BauBau, namun pada tanggal 11 Desember 2013 tanpa sepengetahuanorang lain bahwa Terdakwa menyuruh LA BASRI mengambil 116 butir Ecstasy daridalam speaker di rumah kontrakan temannya Terdakwa di Tanjung Pinang untukdibawa ke BauBau, namun pada tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 22.30WIB, Terdakwa, YANTO, ARJUN, LA BASRI dan ALIAMU ditangkap olehpetugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang mendapatinformasi tentang peredaran
    Terdakwa, YANTO, ARJUN, LA BASRI dan ALIAMU akanpulang ke BauBau, namun pada tanggal 11 Desember 2013 tanpa sepengetahuanorang lain bahwa Terdakwa menyuruh LA BASRI mengambil 116 butir Ecstasy daridalam speaker di rumah kontrakan temannya terdakwa di Tanjung Pinang untukdibawa ke BauBau, namun pada tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 22.30WIB, Terdakwa, YANTO, ARJUN, LA BASRI dan ALIAMU ditangkap oleh13petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang mendapatinformasi tentang peredaran
    Jakarta Utara dan telah menyita barang buktidari saksi Satam Bandiaji berupa koper berisi 50.000 butir Narkotika jenis Ecstasykemudian dari saksi Aswani berupa koper berisi 50.000 butir Narkotika jenis Ecstasydan menyita barang bukti dari saksi Irwasyah maupun saksi Dedi Ilham masingmasing sebuah tas ransel berisi 10 Kg Narkotika jenis Shabu ;Menimbang, bahwa dari rangkaian faktafakta hukum tersebut maka telahterbukti bahwa terdakwa telah mengkoordinir, penyerahan narkotika dan menjadiperantara peredaran
    Unsur Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram ataumelebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima ) gram ;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pada pembuktian unsur ketiga di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengkoordinir penyerahan dan menjadiperantara dalam peredaran Narkotika dari Malaysia ke Indonesia ;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ade Laksono, SH., saksi WillyMohammad dan saksi Zekky, SH. pada tanggal 22 Januari 2012 sekira
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 22-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 PK/TUN/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI., II. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINS RIAU;
61 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI., II. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINS RIAU;
    Surat Keputusan Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran HasilHutan Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil HutanDirektorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RINomor S.1435/BIKPHH1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihalPenggantian Nilai Tegakan atas nama PT Peranap Timber d.h PTUniseraya;b.
    Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Bina luranKehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina luran Kehutanandan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha KehutananKementerian Kehutanan RI Nomor S.1435/BIKPHH1/2014 tanggal 11Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PTPeranap Timber d.h PT Uniseraya;b.
    Surat Keputusan Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran HasilHutan Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil HutanDirektorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RINomor S.1435/BIKPHH1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihalPenggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber d.h PT.Uniseraya;b.
    Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Bina luranKehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina luran Kehutanandan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha KehutananKementerian Kehutanan RI Nomor $.1435/BIKPHH1/2014 tanggal 11Halaman 29 dari 42 halaman. Putusan Nomor 202 PK/TUN/2016Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT.Peranap Timber d.h PT. Uniseraya;b.
    HASIL HUTAN DIREKTORATBINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DIREKTORATJENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN RItersebut;Halaman 30 dari 42 halaman.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 14-11-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 40/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 23 Mei 2019 — ALCO TIMBER IRIAN
Tergugat:
2.DIREKTUR IURAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN
3.KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XVI
503 — 125
    1. DALAM PENUNDAAN :
    1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Memerintahkan Tergugat I untuk menunda daya berlaku dan tindakan administratif selanjutnya dari objek sengketa berupa Surat Keputusan Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : 222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 Tanggal 31 Juli 2018 tentang Penetapan Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Sebagai Tindak Lanjut Temuan BPK-RI pada Laporan Keuangan KLHK Tahun 2016
    Alco Timber Irian selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau ada Penetapan atau Putusan lain yang mencabutnya;
    1. DALAM POKOK PERKARA :
      1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
      2. Menyatakan batal:
    1. Surat Keputusan Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : 222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 Tanggal 31 Juli 2018 tentang Penetapan
      Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : 222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 Tanggal 31 Juli 2018 tentang Penetapan Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Sebagai Tindak Lanjut Temuan BPK-RI pada Laporan Keuangan KLHK Tahun 2016 (Piutang Lama) atas nama CV. Alco Timber Irian

      b.

      ALCO TIMBER IRIAN
      Tergugat:
      2.DIREKTUR IURAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN
      3.KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XVI
      Putusan No. 40/G/2018/PTUN.JPR012/AXR/SK/TUNP/X1/2018 tertanggal 09November 2018; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN: 1.DIREKTUR IURAN DAN PEREDARAN HASILHUTAN, berkedudukan di Gedung ManggalaWanabakti Blok Lt. VI. JIn. Gatot Subroto JakartaDalam Perkara ini memberikan kuasa kepadaBENNY SOEDIRMAN FITRIANTONO, S.Hut.,GERALD TUAN., S.Hut, M.Si., dan DINA LENAY.
      S urat Keputusan Direktur luran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor:222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentangPenetapan Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Sebagai TindakLanjut Temuan BPKRI pada Laporan Keuangan KLHK Tahun 2016(Piutang Lama) atas nama CV. Alco Timber Irian; Hal. 4 dari 89 Hal.
      Putusan No. 40/G/2018/PTUN.JPRNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negaraharus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa; Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui Surat Keputusan Direktur lurandan Peredaran Hasil Hutan Nomor: 222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018tentang Penetapan Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) SebagaiTindak Lanjut Temuan BPKRI pada Laporan
      S urat Keputusan Direktur luran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor :222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentangPenetapan Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Sebagai TindakLanjut Temuan BPKRI pada Laporan Keuangan KLHK Tahun 2016(Piutang Lama) atas nama CV. Alco Timber Irian; b.
      Putusan No. 40/G/2018/PTUN.JPR1. emerintahkan TERGUGAT menunda daya berlaku dan tindakanadministratif selanjutnya objek sengketa berupa Surat KeputusanDirektur luran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor:222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 tertanggal 31 Juli 2018, tentangPenetapan Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Sebagai TindakLanjut Temuan BPK RI pada Laporan Keuangan KLHK Tahun 2016(Piutang Lama) Atas Nama CV.