Nomor 64 RT. 02 RW. 02,Kelurahan Cibodasari, KecamatanCibodas, Tangerang;Agama : Islam;Pekerjaan : Dosen;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSurabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal16 juncto Pasal 4 b angka 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi

No. 1167 K/PID.SUS/2018melakukan tindak pidana Menunjukkan kebencian atau rasa bencikepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis*;2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun;3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;5.

No. 1167 K/PID.SUS/2018dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981(KUHAP);Bahwa dengan demikian, judex facti / Pengadilan Tinggi Jawa Timuryang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lainberdasarkan diskriminasi ras dan etnis sudah tepat dan benar dalampertimbangan dan putusannya a quo;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

danternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasiPenuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, makaTerdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 16 juncto Pasal 4 b angka 2 UndangUndangNomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang

tersebut ternyata bahwa sekarangpara Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Dumai pada pokoknya atas dalildalil :bahwa para Penggugat adalah guruguru wanita yang diangkat sebagaipegawai tetap oleh Tergugat berdasarkan surat keputusan (SK) untuk mendidikdan mengajar di sekolahsekolah yang berada di bawah naungan Tergugat ;bahwa selama bekerja pada Tergugat, para Penggugat telahdiperlakukan secara diskriminasi

lima puluh delapan ribu delapan ratusrupiah) ;Yang dimaksud tunjangan kesehatan/tanggungan perobatan adalah parapekerja pria dan keluarganya mendapat biaya pengobatan yang ditanggungseluruhnya oleh Tergugat ;bahwa hakhak tersebut diataslah yang para Penggugat tidakmendapatkannya dari Tergugat, padahal suami para Penggugat ada yang tidakmempunyai pekerjaan dan selebihnya lagi bekerja akan tetapi suami paraPenggugat tersebut tidak mendapatkan tunjangan keluarga ditempatnyabekerja;bahwa dengan adanya diskriminasi

No. 1604 K/Pdt/2004disamping itu dewasa ini selalu didengungkan adanya persamaan hak danemansipasi antara pekerja wanita dan pria ;bahwa dengan peraturan dan kebijakan Tergugat yang telahmenciptakan diskriminasi tersebut, menunjukkan dan sekaligus membuktikanbahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatanmana telah bertentangan dengan konvensi ILO No. 100 tahun 1951 yang telahdiberlakukan di Indonesia dan diratifikasi dengan UU No. 80 tahun 1957 ;Disamping bertentangan dengan

konvensi ILO, perbuatan Tergugat jugabertentangan dengan Pasal 2 UU No. 14 tahun 1969 jo Pasal 3 PP No. 8 tahun1981 dan UU No. 7 tahun 1984 ;bahwa atas perlakuan diskriminasi dan perbuatan melawan hukum yangdilakukan Tergugat, pada bulan Mei tahun 2001 para Penggugat melakukandemonstrasi damai untuk menuntut hak dan persamaan gender kepadaTergugat ;Hasil dari tuntutan para Penggugat tersebut, pada tanggal 28 Juni 2001Presiden Direktur YKPP di Jakarta mengirim surat kepada Tergugat denganNomor Surat

Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menciptakan diskriminasi hakhakpekerja para Penggugat dengan pekerja pria merupakan perbuatan melawanhukum ;4. Menyatakan peraturan perusahaan Tergugat yang mengatur diskriminasihakhak pekerja wanita dan pria adalah tidak sah, tidak mempunyaikekuatan hukum serta tidak mengikat para Penggugat dikemudian hari ;5.

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

MenimbangUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 2008TENTANGPENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNISDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. bahwa umat manusia berkedudukan sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusiadilahirkan dengan martabat dan hakhak yang samatanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis;. bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnisbertentangan dengan nilainilai Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, dan Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia;. bahwa segala warga negara bersamaankedudukannya di dalam hukum dan berhak atasperlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi rasdan etnis;. bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalamkehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagihubungan kekeluargaan, persaudaraan,persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan,dan kehidupan bermata pencaharian di antara warganegara yang pada dasarnya selalu hidupberdampingan;. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, danhuruf d perlu membentuk UndangUndang tentangPenghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;Mengingat...MengingatMenetapkan2Q.

Ciri budaya gotong royong yang telahdimiliki masyarakat Indonesia dan adanya perilakumusyawarah/mufakat, bukanlah jaminan untuk tidak terjadinyakonflik, terutama dengan adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis.Kerusuhan rasial yang pernah terjadi menunjukkan bahwa diIndonesia sebagian warga negara masih terdapat adanya diskriminasiatas dasar ras dan etnis, misalnya, diskriminasi dalam dunia kerjaatau dalam kehidupan sosial ekonomi.

penghapusan diskriminasi ras dan etnis;tindakan yang memenuhi unsur diskriminatif;pemberian perlindungan kepada warga negara yang mengalamitindakan diskriminasi ras dan etnis;penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara dari segalabentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis yang diselenggarakanoleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta seluruhwarga negara;. pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusandiskriminasi ras dan etnis oleh Komnas HAM;. hak warga negara untuk memperoleh

Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pedoman adalah dokumen Pedoman Praktek DIskriminasi SesuaiKetentuan Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) UndangundangNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat.2.

Praktek diskriminasi yang palingumum dilakukan adalah diskriminasi harga, yang dilakukan pelaku usaha untukmengambil keuntungan secara maksimal dari surplus konsumen. Praktek diskriminasiharga dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhandibandingkan dengan pemberlakuan satu harga (non diskriminasi).

Praktek diskriminasi lain dapat terjadikarena alasan untuk mengeluarkan perusahaan pesaing dari pasar atau menghambatpesaing potensial untuk masuk pasar. Praktek diskriminasi jenis ini tentunya akanmelanggar prinsip persaingan usaha yang sehat.Mengingat karakterisitik dan dampak dari praktek diskriminasi ini luas dan beragam,maka analisis yang mendalam terhadap maksud dan tujuan serta akibat yangditimbulkannya mutlak diperlukan.

Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :a.

Misalnya, tidaksemua bentuk praktek diskriminasi melanggar prinsipprinsip persaingan usaha yangsehat. Terdapat alasan/motif ekonomi di balik kegiatan tersebut, misalnya demi efisiensibiaya, terjaminnya pasokan bahan baku, kelancaran distribusi. Demikian halnya denganpraktek diskriminasi harga.

Penggugat:
Tim Advokasi Anti Diskriminasi Ras Dan Etnis TAKTIS
Tergugat:
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara DKI Jakarta,

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah adalah Warga Negara Indonesia yangpunya kewajiban moril dan hukum untuk menjaga keutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia dari ancaman Diskriminasi Rasial dan Etnis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 40 tahun 2008 tentangPenghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis;7.

Diskriminasi Ras Dan Etnis yang mana menyebutkan bahwasetiap warga negara wajib membantu mencegah terjadinya diskriminasi rasdan etnis;Bahwa perbuatan TERGUGAT itersebut tidaklan mencerminkan semangatpersatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini di usung dan di junjung tingg!

RAS DAN ETNISSEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN2008 TENTANG DISKRIMINASI RAS DAN ETNISHal 16 dari 37 hal Putusan No.588/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.6.

Untuk lebih jelasnya pasal tersebut adalahsebagai berikut :Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melaluipengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yangmerugikan dirinya..Bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam Eksepsi huruf B di atas, pidatoTergugat bukan tindakan diskriminasi ras dan etnis.

1. Menyatakan TerdakwaArko Rahnanda Sagala tersebut diatas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa ARKO RAHNANDA SAGALA terbukti Secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengajamenunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkandiskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf bangka 2 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu) melanggar Pasal 16 Jo.Pasal 4 huruf b angka (2) UU RI Nomor 40 tahun 2008 tentangPenghapusan Diskriminasi

Pasal 4 huruf b angka (2) UU RI Nomor40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.ATAU :KEDUA :Bahwa ia TerdakwaARKO RAHNANDA SAGALA, pada waktu dantempat sebagaimana dakwaan alternatif kesatu diatas, Dimuka umummenyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatuatau beberapa golongan rakyat Indonesia, perbuatan mana dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi koroban Ong Tjin Khengalias Hasan yang merupakan

Berdasarkan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagaimana dimaksuddalampasal 4 huruf b angka 23.

Ras danEtis dan apakah mengandung muatan rasa permusuhan, kebencianatau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat indonesia, padakalimat Hai Cina mengandung muatan diskriminasi terhadap ras danetnis.

Pasal 4 huruf b angka (2) UU RI Nomor 40 tahun 2008 tentangPenghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juncto Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan PersidanganPerkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan bahwa semua perbuatan diskriminasi dan tidak memberi kepastian hukum, memperlakuan tidak adil di hadapan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;5.

UUD 1945 Pasal 28 ayat 2 yaitu: Setiap orang berhak bebasdariperlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun danberhakmendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yangbersifatdiskriminatif itu.e. UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yaitu: Setiap warga Negara berhakmendapatkanpendidikan.f.

Pasal 2 yaitu: Tanggung jawab Menteri alas penyelenggaraanPendidikan Tinggisebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup pengaturan, perencanaan,pengawasan, pemantauan,dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.Bahwa berdasarkan faktafakta di atas perbuatan diskriminasi dantidak memberikepastian hukum, memperlakuan tidak adil di hadapanhukum yangdilakukan oleh TERGUGAT I, Il, Ill, IV sangat merugikanPENGGUGAT dan agar perbuatan melawan hukum tidak terulangkembali terhadap yang lain, maka PENGGUGAT

IV telahmelakukan diskriminasi dan tidak memberi kepastian hukum,memperlakukan tidak adil dihadapan hukum merugikan Penggugatdan Tergugat s.d. IV menolak segala tuntutan Pen ggugat mengenaiganti rugi moril maupun maiteriil tersebut. Berdasarkan halhaltersebut maka Tergugat s.d. lV mohon kehadapan Majelis Hakimpemeriksa perkara aquo menolak petitum nomor 3 gugatanPenggugat.Bahwa terhadap dalildalil posita Penggugat pada lembar 9 nomor 14dan nomor 15 TERGUGAT sd.

studi pada Fakultas Keguruan danIImu Pendidikan apakah tetap atau dipindahkan;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa Para Tergugat telah tidak memberikan kepastian hukum terkait denganstatus kemahasiswaan kepada Penggugat tersebut, yang mengakibatkanPenggugattidak dapat melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana yangdilakukan oleh Miftachudin, Yudha Firmansyah maupun Desky Danu Ajisehingga Penggugat mengalami perbedaan perlakuan dari Para Tergugat yangmerupakan bentuk diskriminasi

Menyatakan bahwa semua perbuatan diskriminasi dan tidak memberikepastian hukum, memperlakuan tidak adil di hadapan hukum yang telahdilakukan oleh Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IVterhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yangsangat merugikan Penggugat;3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;5.

Bahwa adanya putusan Mahkamah Agung yang saling bertentanganterhadap perkara yang sama dan terkait sebagai satu kesatuan perkarasebagaimana diuraikan di atas terutama pertentangan dalam halmenentukan adanya kerugian keuangan negara, maka konsekuensinyaselain menimbulkan diskriminasi hukum dalam memperoleh keadilan, jugapertentangan dan perbedaan tersebut menimbulkan ketidak adilan bagiPemohon Peninjauan Kembali ;5.

1. Menyatakan Terdakwa Sindi Fatika Sari alias Mama Ima alias Mama Aldi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Menyatakan Terdakwa SINDI FATIKA SARI Als MAMA IMA Als MAMAALDIt telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana Dengan sengaja menunjukkan rasa kebencian atau bencikepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis yangberupa perbuatan melontarkan katakata tertentu di tempat umumatau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain ,melanggarPasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka ke 2 UU RI Nomor 40 Tahun 2008Tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagaimana dakwaanpenuntut

sebagai berikut:Pertama :Bahwa ia terdakwa SINDI FATIKA SARI Alias MAMA IMA Alias MAMAALDI pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT atausetidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2021,bertempat di rumah kost Gang Flora Jalan Hasanudin, Distrik Mimika Baru, Kab.Mimika atau setidak tidaknya padaa suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan sengaja menunjukanrasa kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi

bilang saya anjingbabi, baru ko tidak terima, saya juga tidak terima dasar monyet saja moyang membuat saksi ADOLFINA GWIJANGGE dan saksi LORIWANDIKBO tersinggung serta kalimat yang dikatakan oleh terdakwakemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa untuk diproses secarahukumHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN TimPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 Undang undang Republik Indonesia Nomor40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi

Setiap orang2. dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa bencikepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis;3. berupa perbuatan berpidato, mengungkapkan, ataumelontarkan kata kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnyayang dapat didengar orang lain;Ad.1.

Setiap orangMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UndangUndang RINomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis telahditentukan yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi,baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa unsur ini menunjukan terhadap suatu perbuatanuntuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukaaknoleh orang yang sehat akal pikirannya;Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada pelaku

Diskriminasi Tentang Status PenggugatBahwa sesuai dengan RUPS pada tahun 2011 telah ditetapkanPenggugat selaku Direksi (ic.

Tentang FasilitasBahwa Tergugat juga menerapkan diskriminasi yang berkaitan denganfasilitas lainnya terhadap Penggugat.

NITORI FURNITURE INDONESIA MEMOHON MAAF ATASTINDAKAN DISKRIMINASI TERHADAP PEKERJA BANGSAINDONESIA (MRS. DAHLIANI) SELAMA MENJABAT SEBAGAIDIREKTUR ADMINISTRASI PT. NITORI FURNITURE INDONESIA.Hormat kami :PT.

Objek gugatantersebut adalah gugatan diskriminasi.

Dalam hal ini berbedadengan personil direktur yang berkewarganegaraan Jepang yang tetapdisebut sebagai Direktur.@ DISKRIMINASI TENTANG GAuJl (SALARY)Bahwa dalil Pembanding tentang diskriminasi gaji tidak dapat dibantaholeh Terbanding, oleh karena Terbanding menyadari pajak atas gajitersebut telah dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia sesuai denganbesaran gaji yang diterima oleh Direksi dan staff yang berkebangsaanJepang.@ DISKRIMINASI TENTANG HAK PENGGUGAT UNTUK MEMPEROLEHCUTIBahwa sesuai dengan

Pasal 2 ayat (1) huruf (c) Konvensi Internasional tentang PenghapusanSegala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965:Setiap negara Pihak harus melakukan tindakantindakan yang efektifuntuk meninjau kebijakankebijakan Pemerintah, baik di tingkatnasional maupun daerah, dan mengubah, mencabut ataumenghapuskan undangundang atau peraturan yang berdampakmenciptakan atau melestarikan diskriminasi ras di manapun;Letak Pertentangan:Halaman 6 dari 29 halaman.

tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial1965 :Untuk memenuhi kewajibankewajiban dasar yang dicantumkan dalampasal 2 Konvensi ini, Negaranegara Pihak melarang danmenghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin haksetiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dansuku bangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, terutamauntuk menikmati hak di bawah ini:(d) Hak sipil lainnya, knususnya :(v) Hak untuk memiliki kKekayaan baik atas nama sendiri ataupunbersama dengan

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUPAberbunyi :Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyaibangunanbangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, denganjangka waktu paling lama 30 tahun;Selain diskriminasi mengenai tidak bisanya WNI non pribumi memilikitanah, maka juga ada diskriminasi lanjutan, karena WNI non pribumiharus habis biaya, tenaga, dan waktu untuk perpanjangan HGB (videPasal 35 UUPA), sedangkan WNI pribumi sudah dapat menikmatihaknya selaku WNI secara penuh, karena dengan

Pasal 7 huruf (d) Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis :Untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah dan pemerintahdaerah wajib :d. melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah,mencabut, atau membatalkan peraturan perundangundanganyang mengandung diskriminasi ras dan etnis;Letak Pertentangannya :Bahwa sebagaimana telah dijelaskan saat membahas letakpertentangan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975dengan Pasal

2 ayat (1) huruf (c) Konvensi Internasional tentangPenghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (poin 13 huruf adalam Permohonan Keberatan ini), maka penjelasan tersebut berlakumutatis mutandis dalam menjelaskan letak pertentangan dengan pasalyang dibahas ini;c.

Bahwa ketentuan dalam PP No. 99 Tahun 2012 adalah bertentangandengan prinsip non diskriminasi? yang dianut oleh The StandardMinimum Rules for The Treatment of Prioner.

Putusan Nomor 72 P/HUM/201610.Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatifatas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadapperlakuan yang bersifat diskriminatif itu ;Bahwa definisi diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28layat (2) tentang penolakan perlakuan diskriminasi dijabarkan lebih lanjutdalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia, menyatakan bahwa, Diskriminasi adalah setiappembatasan, pelecehan, atau pengucilan

Dengan demikian, diskriminasi adalahmemperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknyabukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap halyang memang berbeda. Dengan demikian adalah sebuah perlakuandiskriminasi yang terdapat dalam pasal 34 A ayat (1) huruf a dan b PPNo. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata CaraHalaman 12 dari 21 halaman.

Bahwa berdasarkanPasal Aquo, PARA PEMOHON diperlakukan secara diskriminasi dalammemenuhi syarat pemberian remisi.

Perobedaan perlakuan hukum antara paranarapidana non kasus korupsi dan para narapidana kasus korupsiberdasarkan ketentuan tersebut diatas tidak memiliki justifikasi objektifdan masuk akal (reasonable and objective justification ) dan karenanyamelanggar prinsip non diskriminasi;Bahwa Discrimination is a desease diskriminasi itu adalah suatupenyakit. Diskrimasi itu Suatu penyakit dalam Negara demokrasi danNegara hukum (rule of law).

Katalis,halaman 70, mengeni Kriteria Diskriminasi disebutkan sebagai berikut: Kriteria Diskriminasi adalah perlakuan tidak sama terhadap pembeli atauoleh pelaku usaha yang mengurangi barang atau jasa yang sama daripermintaan ini.

alinea 3);Diskriminasi harga dapat terjadi apabila pelaku usaha tanpa alasan khususmenuntut pemasok atau pembeli mebayar harga yang berbedabeda untukbarang atau jasa yang sama; Diskriminasi kondisi, sebagaimana halnya diskriminasi kondisi harusdiperlakukan sama;Hal. 71 dari 113 hal Put.

buku tersebut diterangkan sebagaiberikut : Bahwa larangan untuk melakukan praktek diskriminasi hanya berlaku untukpelaku usaha dimana kegiatan mereka secara langsung maupun tidaklangsung berkaitan dengan pasar bersangkutan dimana mereka memegangpenguasaan pasar; Untuk menentukan perbuatan diskriminasi tertentu beralasan atau tidakmaka diperlukan analisis seksama serta pengimbangan teliti mengenaikepentingan pelaku usaha yang melakukan kegiatan diskriminasi dan pelakuusaha yang terkena kegiatan diskriminasi

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I juga tidak termasuk dalamPengertian/definisi tentang diskriminasi kondisi karena diskriminasi kondisibiasanya menyertai perjanjian Ekslusif supaya Pasal 15 UndangUndangNomor 5/1999 dapat diterapkan;3.e.

Diskriminasi kondisi, sebagaimana halnya diskriminasi kondisi harusdiperlakukan sama.

Bahwa yang disebut penyalahgunaan diskriminasi meliputi diskriminasiharga atau persyaratan diskriminasi (harga yang berbedabeda tanpaalasan yang dapat dibenarkan), pemasokan atau penjualan barang ataujasa;Karenanya memberikan rekomendasi kepada pabrikan (PT. PhilipsIndonesia) bukan termasuk dalam praktek diskriminasi;8. Bahwa tidak ada ketentuan hukum yang melarang Pemohon Keberatanmemberikan rekomendasi kepada pabrikan (PT.

Katalis,halaman 70, mengeni Kriteria Diskriminasi disebutkan sebagai berikut: Kriteria Diskriminasi adalah perlakuan tidak sama terhadap pembeli atauoleh pelaku usaha yang mengurangi barang atau jasa yang sama daripermintaan ini.

alinea 3);Diskriminasi harga dapat terjadi apabila pelaku usaha tanpa alasan khususmenuntut pemasok atau pembeli mebayar harga yang berbedabeda untukbarang atau jasa yang sama; Diskriminasi kondisi, sebagaimana halnya diskriminasi kondisi harusdiperlakukan sama;Hal. 71 dari 113 hal Put.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I juga tidak termasuk dalamPengertian/definisi tentang diskriminasi kondisi karena diskriminasi kondisibiasanya menyertai perjanjian Ekslusif supaya Pasal 15 UndangUndangNomor 5/1999 dapat diterapkan;3.e.

Diskriminasi kondisi, sebagaimana halnya diskriminasi kondisi harusdiperlakukan sama.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN FAHRUDIN Als UNYIL Bin H SAWIRAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menunjukkan kebencian kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7

Menyatakan terdakwa IRFAN FAHRUDIN Als UNYIL Bin H SAWIRAN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanadengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lainberdasarkan diskriminasi ras dan etnis dengan berpidato, mengungkapkan,atau melontarkan katakata tertentu di tempat umum atau tempat lainnyayang dapat didengar orang lain sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 16 jo Pasal 4 huruf b angka 2 Undangundang No 40 tahun2008 tentang Penghapusan Diskriminasi

ras dan etnis dalam perkara ini tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohonkepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa IRFAN FACHRUDIN alias UNYIL bin H.SAWIRAN tidak terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa bencikepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis kepada oranglain dengan berpidato, mengungkapkan atau melontarkan

IRFANFAHRUDIN als UNYIL menunjukkan ciri sebagai tindakan yang termasukke dalam perbuatan dengan sengaja menunjukan kebencian atau rasabenci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dan/ataumenyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaanterhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia.Hal tersebut dapat dilihat dari adanya cemooh kasar (umpatan) yangdisampaikan oleh sdr.

IRFANFAHRUDIN als UNYIL menunjukkan ciri sebagai tindakan yangtermasuk ke dalam perbuatan dengan sengaja menunjukan kebencianatau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras danetnis dan/atau menyatakan perasaan permusuhan, kebencian ataupenghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan pendudukNegara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya cemoohkasar (umpatan) yang disampaikan oleh sdr.

Menyatakan Terdakwa IRFAN FAHRUDIN Als UNYIL Bin H SAWIRANtersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja menunjukkan kebencian kepadaorang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dalamdakwaan alternatif pertama;2.