tidak rukun dan harmonis lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalahTermohon berselingkuh dengan lakilaki lain dan telah pisah rumahselama 10 bulan lamanya;Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon tersebut,Majelis berpendapat yang menjadi pokok masalah dalam perkara initerjadinya perselisihan dan pertengkaran terusmenerus antara Pemohondengan Termohon disebabkan masalah ekonomi dan juga Termohonmelawan suka kepada Pemohon karena itu Majelis berkesimpulanPemohon telah mendasari

berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiridari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1982/Pid.Sus/2014/PN.Lbp.Ld, tanggal2 April 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 12 Mei2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamayang mendasari

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5bulan akan tetapi didalam repliknya ternyata Penggugat mengakui jawaban Tergugatbahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 2 bulanbahkan 2 hari yang lalu Penggugat juga masih pulang, sehingga mengakibatkangugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena posita gugatan Penggugattidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militerl02 Medan Nomor : Dak/164

Bahwa Judex Facti tingkat banding yang berpendapat bahwa surat bukti P1dan P2 dari Penggugat/Terbanding tidak dapat dijadikan bukti telah terjadijual beli yang mendasari putusan PT tersebut, ternyata sama sekali tidakmemuat alasanalasan dan dasar hukum yang mendasari putusan tersebut;3.

No. 713 K/Pdt/2011Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat kepada lkut TermohonKasasi Vdahulu Ikut Terbanding Vdahulu lkut Tergugat dan Ikut TermohonKasasi IV/dahulu lkut Terbanding I/dahulu lkut Tergugat Il tidak ada buktiyang mendasari adalah keliru dan kurang tepat, sebab sebelumnya telahada kesepakatan antara Termohon Kasasi, kut Termohon Kasasi dan IkutTermohon Kasasi Il melalui perantaraan kuasanya dan diperolehkesepakatan bahwa Termohon Kasasi sanggup memberikan uangkompensasi sebesar Rp

(lihatBukti BP1) dengan harapan terhadap obyek sengketa dapat segeradilakukan proses balik nama di Kantor Pertanahan Kota Surabaya, dengandemikian jelas ada bukti yang mendasari kalau uang kompensasi yangsudah diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada Ikut Termohon Kasasi danIkut Termohon kasasi Il harus dibebankan kepada Termohon Kasasi sesuaikesepakatan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFacti

No. 1702/Pdt.G/2018/PA.Pas.24 Maret 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 24 Maret2017 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan

No. 1702/Pdt.G/2018/PA.Pas.lebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

Pdt.P/2019/PN Skg.Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perubahan peristiwa kelahiranPara Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya tidak mengharuskan adanya penetapandari pengadilan negeri untuk pencatatan perubahannya, maka dengan sendirinyasepanjang mengenai permohonan perubahan peristiwa kelahiran Para Pemohondalam Kutipan Akta Nikahnya serta pembuktian yang berhubungan dengan haltersebut (vide bukti Surat tertanda P3 dan P6) tidak perlu dipertimbangkan lebihlanjut karena tidak ada aturan hukum yang mendasari

harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum permohonan ParaPemohon pada angka 5 yang meminta agar diperintahkan kepada Para Pemohonuntuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama dan tempat tanggal lahirtersebut kepada Kantor Urusan Agama untuk dicatat dan didaftar sesuai denganketentuan undangundang yang berlaku, Hakim mempertimbangkan bahwa padadasarnya permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk kepentinganPara Pemohon sendiri dan tidak ada aturan yang mendasari

Halini dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP jika suatuperbuatan masuk dalam lebih dari 1 (satu) aturan pidana,maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturanaturan itu, jika berbedabeda yang dikenakan yang memuatancaman pidana pokok yang paling berat.Bahwa mendasari hal tersebut, Terdakwa terlebih dahulutelah didakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari,jam, tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa.

Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi untukmenghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuanTerdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acarapemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :Saksi2:Nama lengkap : Jalinus.Pekerjaan : Marbot (pengurus/penjaga Masjid).Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang (Lampung)/26Mei 1983.

Hal ini dijelaskan dalamPasal 63 ayat (1) KUHP jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari1 (satu) aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satudiantara aturanaturan itu, jika berbedabeda yang dikenakan yangmemuat ancaman pidana pokok yang paling berat.Bahwa mendasari hal tersebut, Terdakwa terlebih dahulu telahdidakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari, jam, tempatterjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

: 100K/PM 104/AD/X/2019Menimbang :Menimbang :Menimbang :Menimbang :perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer,berdasarkan fakta di persidangan tidak bersangkut paut dan tidak adahubungannya dengan adanya dugaan tindak pidana lain, selain itu. waktudan tempat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini (sebagaimanadalam dakwaan Oditur Militer) dengan dugaan adanya tindak pidana lain(dalam hal ini tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika) berbeda dantidak berhubungan.Dengan demikian mendasari

Dalam hal iniberdasarkan faktafakta di persidangan, Majelis Hakim memilin untukmembuktikan dakwaan alternatif ke2 yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP.Bahwa mengenai unsur ke1 dalam dakwaan alternatif ke2 yaitu Barangsiapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RIyang tunduk kepada undangundang dan hukum negara RI dan dapatbertanggung jawab.Bahwa dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap

tanpa kesepakatan dan persetujuanterlebin dahulu dari PELAWANI/TERMOHON EKSEKUSII dan PELAWANI/TERMOHON EKSEKUSIII untuk mengikat tanah milik PARA PELAWAN/PARATERMOHON EKSEKUSI sebagai jaminan hutang dalam APHT jo Sertipikat HTyang mengakibatkan kerugian bagi PARA PELAWAN/PARA TERMOHONEKSEKUSI".Bahwa terkejutnya PARA PELAWAN/TERMOHON EKSEKUSI sangatberasalasan karena PARA PELAWAN/PARA TERMOHON EKSEKUSI tidakpernah sama sekali melihat, membaca dan/atau dibacakan isi akta akta olehTERLAWANII yang mendasari

No. 737/ Pdt/2019/PT.DKImengerti artinya, sehingga diperlukan pembuktian sah secara hukum danmeyakinkan oleh TERLAWANTH~ untuk membuktikan bahwa PARAPENGGUGAT telah menerima salinan/kutipannya bahkan menyimpannya".Bahwa karena tidak pernah sama sekali melihat, membaca dan/ataudibacakan isi akta akta oleh TERLAWANII yang mendasari terbitnya AKTAPEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No.07/2015, tanggal 26 Juni 2015 yangdibuat di hadapan TERLAWANII (D. Sukardi, S.H., MM.

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diungkapkan dandiuraikan pada point 110 (Satu Sampai dengan sepuluh) perlawanan ini,maka secara terang dan jelas hal hal yang mendasari terbitnyaPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan pada tanggal25 Oktober 2017, No.32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim jo APHT No.07/15,mengandung cacat hukum.16.

Bahwa tidak benar posita butir 7 perlawanan Para Pelawan atauPara Termohon Eksekusi yang menyatakan bahwa Para Pelawan atauPara Termohon Eksekusi tidak sama sekali melihat, membaca dan/ataudibacakan isi aktaakta oleh Terlawan Il yang mendasari terbitnya AktaPemberian Hak Tanggungan No.07/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang diuatdihadapan Terlawan II (D. Sukardi, SH., M.Kn selaku Pejabat PembuatAkta Tanah / PPAT wilayah kerja Kodya Jakarta Timur jo.

Bahwa tidak benar halhal yang mendasari terbitnya PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.APHT No.07/15 tanggal 25 Oktober 2017 mengandung cacathukum..........5> Bahwa terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.

dan orangorang yangmendapat hak dari padanya (pasal 165 HIR) ;Bahwa sebelum sertifikat Hak Milik Nomor : 161 Desa Alasbuluh tersebut diterbitkanoleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi maka selalu dilakukanmelalui prosedur Pengumuman terlebih dahulu, sehingga kejadian peralihan hak atastanah sengketa tersebut adalah juga tidak terjadi secara diamdiam ;Bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya buktibukti cukup yangmenunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang mendasari

YATEMAN tertanggal 21 Oktober 1993 Nomor :18/03/157/HB/1993;37Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan tidakterdapat alas hak yang melawan hukum yang mendasari perjanjian Hibah antara SAEHA BokMINA kepada Tergugat I (JUHAND), atas tanah sengketa tersebut posita 7 huruf b gugatan ParaPenggugat, yang telah dituangkan dalam suatu Akta Hibah PPAT Camat Wongsorejo Drs.YATEMAN tertanggal 21 Oktober 1993 Nomor : 18/03/HB/1993, sampai dengan terbitnyaSertifikat Hak Nomor : 161 Desa

MINADIN (Selaku penjual) denganSUHADIN (Tergugat IV/ selaku Pembeli), pada tanggal 21 agustus 1987 (vide : BuktiT.ULIV1) ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan tidakterdapat alas hak yang melawan hukum yang yang mendasari perjanjian Jual Beli atas sebagiantanah sengketa (Posita 7 huruf a gugatan Para Penggugat) persil 34 Blok D.1 Kohir 1201 seluas+ 6.440 m2, antara SAEHA BOK MINA (Selaku Penjual) dengan SUHADIN (Tergugat IV /Selaku Pembeli), yang kemudian dituangkan dalam

Bahwa kepemilikan hak atas tanah pekarangan sengketa (posita 7 huruf a gugatan ParaPenggugat) oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut masingmasingdidasarkan pada suatu Akta Autentik, dimana alat bukti autentik adalah mempunyaikekuatan pembuktian sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang orangyang mendapat hak dari padanya (pasal 165HIR) ;e Bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya buktibukti cukup yangmenunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang mendasari

pembuatan PerjanjianJual Beli maupun pembuatan Akta Autentik yang telah diajukan oleh masingmasingTergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan tidakterdapat alas hak yang melawan hukum yang yang mendasari perjanjian jual beli atas sebagiantanah sengketa (posita 7 huruf a gugatan Para Penggugat) Persil 34 Blok D.I Kohir 1201, antaraSAEHA BOK MINA (selaku Penjual) dengan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII(masingmasing selaku

kKeduanya saling bertengkar via handphonedan keduanya sudah saling melalaikan kewajiban masingmasing baiklahir maupun batin yang hingga saat ini sudah berlangsung selama124 tahun;Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah seringkali mendamaikan danmerukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidakberhasil;Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini yang tidakharmonis lagi maka Pemohon ingin bercerai dengan Termohon denganmengajukan permohonan cerai talak ;Bahwa alasan Pemohon yang mendasari

berdasarkan hal tersebut kemudian oleh Termohon menetapkantersangka kepada Pemohon dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan13Surat dengan Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP , Sedangkan Pemohontidak Pernah diperiksa sebagai saksi dengan Perkara DugaanPemalsuan Surat pada Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP, MelainkanPasal 263 Ayat (1) KUHP;18.Bahwa Yang Menjadi Pertanyaan Mendasar Kami Tim Kuasa HukumPemohon Atas Tindakan Termohon dari Gambaran Fakta tersebut diatasadalah sebagai berikut :a) Alat Bukti Apa yang mendasari

Bahwa adapun yang mendasari proses penyelidikan dan penyidikan yangdilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidana yang dipersangkakankepada Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:18LP/150/X/2018/SULTRA/RES BAUBAU, tanggal 10 Oktober 2018 yangdilaporkan oleh saudara RUDIANTO CHANDRA yang secara hukum sebagaiwarga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapor atas dugaan terjadinyasuatu tindak pidana yang diketahuinya sebagaimana diatur dalam ketentuanpasal 108 ayat (1) KUHAP, terlebih lagi Pelapor merupakan

Bahwa terhadap alasanalasan atau Posita (FundamentumPetendi) Permohonan Praperadilan yang dikemukakan oleh PemohonPraperadilan pada Bagian tersebut menurut hemat Termohon tidak perluditanggapi secara lebih detil oleh Termohon, oleh karena pada bagian inihanya dipaparkan berupa dasar hukum yang mendasari PermohonanPraperadilan Pemohon, yakni pada pokoknya Pemohon Praperadilan hanyamenguraikan tentang dasar hukum Penetapan Tersangka sebagai salah satu23objek pengajuan Permohonan Praperadilan yang menurut

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan Pemohonpada Poin (1), oleh karena yang mendasari prosese Penyelidikan danPenyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidanayang dilakukan oleh Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:LP/150/X/2018/SULTERA/RES BAUBAU tertanggal 10 Oktober 2018yang dilaporkan oleh saudara RUDIANTO CHANDRA yang secarahukum sebagai warga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapordari sebuah tindak pidana yang terjadi atau diketahuinya, sebagaimanadiatur

Apakah pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon tanpadipenuhinya bukti permulaan yang cukup;Menimbang, bahwa pada perkara permohonan praperadilan a quo,pemohon telah mendalilkan sebagai berikut :3225.Bahwa Yang Menjadi Pertanyaan Mendasar Kami Tim Kuasa HukumPemohon Atas Tindakan Termohon dari Gambaran Fakta tersebut diatasadalah sebagai berikut :a) Alat Bukti Apa yang mendasari Termohon menetapkan Tersangkakepada Pemohon sampai kemudian berkesimpulan menerapkanPasal 266 Ayat (1) dan (2

JakartaNomor : 25K/BDG/PMTIVAU/IV/2015 tanggal 23 April 2015 dan mempelajarinya,Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan Militer ll Jakartadalam putusannya "Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan", oleh karena itumohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangandengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yangmencerminkan hukum dan rasa keadilan.Sebelum mengutarakan halhal dasar keberatan Pemohon Kasasiterhadap putusan tersebut, perlu disampaikan yang mendasari

sah dan meyakinkan, makamenurut hemat Pemohon Kasasi adalah merupakan pertimbangan yang "salahdan keliru" karena Majelis Tingkat Banding telah "salah menafsirkan normakesatuan" yang berlaku di lingkungan TNI, juga "salah menerapkan peraturan".Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis HakimTinggi pada Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta yang memeriksa dan mengadiliperkara Terdakwa ini dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalahmerupakan putusan yang tidak tepat karena mendasari

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/151/AD/K/I02

Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh MenteriAgraria; sedangkan dalam hal ini Tergugat tidak dapat menunjukkan surat /akte jual beli yang mendasari terjadinya pencoretan letter C persil 36a dan 36b yang telah dimutasi ke letter C No 342 sehingga Tergugat telah melakukantindakan yang cacat secara procedural dan substansi ; bahwa berdasarkeseluruhan pertimbangannya menurut majelis hakim tingkat pertama16tindakan Tergugat yang telah melakukan Pembukuan / Pencatatan SuratLetter C Nomor: petok nomor

Akte tersebut bentuknya17ditetapbkan oleh Menteri Agraria; sedangkan dalam hal ini Tergugat tidakdapat menunjukkan surat / akte jual beli yang mendasari terjadinyapencoretan letter C persil 36a dan 36 b yang telah dimutasi ke letter C No342 sehingga Tergugat telah melakukan tindakan yang cacat secaraprosedural dan substansi ; menurut majelis hakim tingkat pertama tindakanTergugat yang telah melakukan Pembukuan / Pencatatan Surat Letter CNomor: petok nomor 175 Nomor persil 36 a luas 1.215 Ha dan persil

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam wakiu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/113/AD/K/02

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/112/AD/K/Il02

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulanberturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutsecara sah tetapi tidak hadir disidang tanoa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/26

Gorontalo Nomor:29/KEP/DPRD/1X/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal22 September 2017 yang mendasari terbitnya objek sengketa;Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo8.3.Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidaktunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yangdiatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD KabupatenGorontalo itu Sendii.Q, Bahwa Tergugat, dalam menerbitkan Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo

Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan PanitiaAngket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalotertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kab.

Gorontalo Nomor.29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapattertanggal 22 September 2017 yang mendasari terbitnya objekSengketa; 2222 nnn n nnn nnn nnn nenBahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidaktunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yangHalaman 31 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdodiatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD KabupatenGorontalo itu Sendiri.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan PewakilanRakyat Daerah Kabupaten

Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/ KEP/DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia AngketDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kab Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017 TentangPernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 hingga terbitnyaOBJEK SENGKETA tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan