Ditemukan 3403 data
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
Agus Salim
24 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
50 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPNS/2009 tanggal 25 Mei2009 atas tindakan Polisi Hutan tersebut yang mengamankan Truk dengan suratpenyitaan tersebut, juga dapat dikatakan telah merampas kendaraan bermotor jenistruk yang sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan kayukayu yangdiduga hasil pembalakan liar (Illegal logging); Bahwa Tergugat II kelirumelakukan penyitaan Truk milik Penggugat, dimana truk tersebut bukan dimilikioleh pemilik kayu, hal tersebut terbukti dari sopir yang menjalankan kendaraan tersebuttidak dikenai sangsi
14 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
padahal tanah milik Penggugat sudahditerbitkan sertifikat dan mestinya kalau ada perubahan hak, maka tertulispenyebab terjadi pemindahan hak melalui Akta ;Bahwa dengan adanya foto copy sertifikat tersebut para Penggugatmenjadi sangsi, karena coretcoretan yang ada di foto copy tersebut, sehinggapara Penggugat menanyakan aslinya sertifikat tersebut dan dijawab oleh BPNKabupaten Sampang, foto copy tersebut mendapat dari Sudarto mantan Sek.Desa Banyuates ;Bahwa foto copy sertifikat yang diberikan kepada
IKHSAN NASRULLOH, SH
Terdakwa:
ALDI FEBRIAN Bin LUCKY SETIAWAN
42 — 5
Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan saksi mengambil barang milikorang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya tersebut adalahHalaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 272//Pid.B/2019/PN Bdgperbuatan yang salah dan dapat dikenakan sangsi hukum.Bahwa saksi melakukannya karena ingin mendapatkan barang dan uang.Bahwa peran saksi dalam pencurian tersebut yaitu saksi merencanakanpencurian tersebut bersama Sdr. SENDY kemudian menunggu danmengawasi di halaman parkir hotel. Peran Sdr.
Harold Marnangkok M.M. Manurung, SH,MH
Terdakwa:
Agustono Als Panjul
22 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
Rahmat Hidayat Munthe Alias Elo
19 — 9
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
TETTY HUSNIARTI
Tergugat:
DWI HADIAH
107 — 29
Dan pihak ke Il sanggup dikenakan sangsi hukum yangberlaku jika poin 1, 2 dan 3 diatas tidak dipenuhi dan juga dituntutdengan hukum acara sebagaimana yang berlaku oleh undangundang.Menimbang, bahwa saksi Penggugat AMDA RISMAN yang keterangannyadibenarkan oleh Penggugat dan juga Tergugat yang pada pokoknya mengetahuiHutang Piutang berawal pada tahun 2018, pada saat itu saksi sebagai kepalaDinas Kesehatan dan Penggugat dan Tergugat adalah staf saksi, dan pada saatitu Saksi pernah memanggil penggugat
22 — 3
Hal ini perlu diberi sangsi yang tegas dantindakan nyata dari Kepolisian.11.Bahwa Adapun maksud dan tujuan utama dari laporan ini sekaliguspermohonan Perlindungan Hukum ke Komisi Perlindungan AnakIndonesia ( K PAI), Komnas Perempuan , Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Anak Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:Mohon Bantuan dan Perlindungan Hukum, Tuntutan Hak ,Kewajiban, Pengawasan dan menindak lanjuti proses permohonancerai sdr .Robian Romer sebagai anggota Polri dengan suratpermohonan
126 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 190 K/Pdt/2015juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh limarupiah);Bahwa berdasar Pasal 8 ayat (3) SPPP, Tergugat wajib membayardenda keterlambatan sebagai akibat tidak dapat menyelesaikanpekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.Pasal 8(3)Jika terjadi keterlambatan Pelaksanaan yakni melampaui WaktuPelaksanaan yang telah ditetapkan pada Pasal 6 SPPP ini makaatas keterlambatan ini Pihak kedua dapat dikenai sangsi berupaDenda keterlambatan sebesar 1%o (satu per
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika dikemudian harimelakukan pelanggaran maka sanggup diberikan sangsi sesuaidengan pelanggaran yang dibuat ;Bahwa padastanggal 06 Mei 2002, perusahaan masihmemberikan kebijaksanaan untuk menerima pendaftaran bagi karyawanyang belum mendaftar dan pada saat itu juga telah dikemukakan jamkerjanya masingmasing bagi yang masuk pagi, karyawan langsungbekerja, dan bagi yang masuk kerja sesuai dengan shifnya masingmasing ;Bahwa pada tanggal 03 Mei 2002 dan 06 Mei 2002 saatkaryawan mendaftar dan telah menandatangani
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Muhammad Diris Alias Aris
17 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
82 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat tidak memperhatikan aspek kemanusian dankeadilan, dengan mengesampingkan Surat Keterangan Dokter yangmenyatakan bahwa Penggugat adalah penderita diabetes dan tekanandarah tinggi, sehingga hanya bisa melakukan tugas secara optimum dalamlingkungan dan jarak yang mendukung;Bahwa dengan adanya Surat Tugas Tergugat dimaksud maka Penggugatsangat dirugikan secara moril karena menimbulkan anggapan di lingkunganguru dan masyarakat tentang Penggugat bahwa surat tugas mutasi tersebutmerupakan suatu sangsi
58 — 60
dengan panjang185 M dan lebar 110 M, batasbatas sebagai berikut :Utara berbatasan dengan : SUADISelatan berbatasan dengan :LEGIMANTimur berbatasan dengan : WAKIDIBarat berbatasan dengan : LEGIMANAdalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;3 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatanmelawan hukum;hlm 21 dari 26 Pts.No.109/PDT/2013/PT.PLG4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa sangsi untukmengganti biayabiaya transportasi dan fee Pengacara/Advokat
112 — 41
Bahwa diduga akibat kelalaian Penggugat, Penggugat harusmendapatkan sangsi di karenakan Tergugat II menjadi korbanPenggugat dan Tergugat I, karena perbuatan dan kelalaianPenggugat maka Tergugat II bisa menimbulkan tuduhan melakukanperbuatan melanggar hukum yaitu kawin halangan ;d.
Tarmizi, S.H.
Terdakwa:
Jaka Putra Ginting
49 — 24
Langsa akan tetapi Terdakwatidak ditemukan dan belum kembali sampai dengansekarang.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuantanpa=jjin dari Dansatnya tidak pemahmemberitahukan keberadaannya baik melalui suratmaupun telepon.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuantanpa jjin dari Dansatnya tidak membawa barangbarang Inventaris milik Kesatuan.Bahwa di satuan para Saksi dan Terdakwa adaprosedur perizinan apabila anggota inginmeninggalkan dinas harus ijin terlebin dahulu,apabila dilanggar maka ada sangsi
I Dewa Narapati, SH.
Terdakwa:
Paidi Bin Yono
40 — 22
Paidi bin Yono melanggar dan dapatdikenakan sangsi sebagaimana terdapat dalam 100 Undang UndangNo. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31tahun 2004 tentang Perikanan yaitu : setiap orang yang melanggarketentuan yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat(2) di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000.00(Dua ratus lima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa semua keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah
20 — 2
Dari kejadian tersebut diatas selainmereka berdua diberi sangsi untuk segera meninggalkankost oleh aparat RW setempat, mereka juga diberisanksi dari pihak Bank. Dimana posisi Termohon yangsebelumnya sebagai Relation Manager diturunkansebagai Sales Officer, sedangkan PIL sebagai Relation10Officer dikeluarkan dengan tidak hormat dari Bank.3. Pemohon keberatan kalau anak bernama ANAK diasuh olehTermohon.
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam surat pembebastugasan ini tidak menjelaskansecara kongrit dan jelas kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat,sehingga tindakan Tergugat telah bertentangan dengan PKB Pasal 86 tentangMekanisme Pemberian Sangsi, Pasal 93 tentang Bantuan Hukum dan Pasal94 tentang Pengaduan Keluh Kesah (bukti P6);Bahwa upah Penggugat yang hanya diberikan 75% (tujuh puluh lima persen)dan hakhak Penggugat yang seharusnya diberikan dihentikan oleh Tergugatadalah tindakan yang bertentangan dengan Undang Undang
49 — 16
pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yangdemikian menurut hemat kami Penuntut Umum adalah keliru.Sehubunganhal tersebut diatas perlu adanya antisipasi/pencegahan dariaparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpaldengan perbuatan terdakwa untuk membuat jera(bukan hanya bagiresidivis) dengan tidak mengurangi keadilan, kepastian hukum, dankemanfaatan hukum bagi masyarakat lain sehingga hal ini merupakanShock Therapy bagi terdakwa maupun masyarakat lain bahwa perbuatantersebut ada sangsi
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Rizki Zulfahmi Als Sangkot
53 — 5
menuruthemat Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telahmengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi