Perlu Pemohon Banding informasikan bahwa PT.lvo Mas Tunggal bergerak dalam bidang industri minyak kelapa sawit di manaproduk yang dijual oleh PT. lwo Mas Tunggal adalah Crude Palm Oil (CPO),Palm Kernel (PK) dan turunannya. Adapun CPO, PK, dan turunannya tersebutmerupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dikenakan PPN.Sebaliknya Pemohon Banding sama sekali tidak melakukan penyerahan BarangHalaman 4 dari 30 halaman.

Adapun TBS hasil perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding ini tidakdijual, melainkan seluruhnya akan diolah lebih lanjut menjadi produk minyakkelapa sawit CPO, PK, dan turunannya.

sebagai barang atau jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN,sehingga atas penyerahan CPO, PK dan turunannya yang dilakukan olehPemohon Banding harus dikenakan PPN;Bahwa kemudian di Pasal 9 ayat (5) UndangUndang PPN No 18/2000mengatur bahwa:"Apabila dalam suatu masa pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukanpenyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidakterutang pajak, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalahPajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang

terutang pajak";Bahwa lebih lanjut, di Pasal 16B ayat (8) UndangUndang PPN No 18/2000 jugamenyebutkan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atauperolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPNtidak dapat dikreditkan";Bahwa karena Pemohon Banding pada Masa Pajak Agustus 2007 tidakmelakukan penyerahan/penjualan TBS (yang dibebaskan dari PPN) akan tetapihanya melakukan penyerahan/penjualan Barang Kena Pajak berupa CPO, PKdan turunannya yang mana

Bahwa KMK 575/KMK.04/2000 mengatur mengenai PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PengusahaKena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajakdan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, sedangkankegiatan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah industri minyak kelapa sawit yangmemproduksi CPO, PK dan turunannya yang merupakan BKPyang atas penyerahannya terutang PPN dan tidak ada kegiatanHalaman 16 dari 30 halaman.

Perjanjian ISDA ini selanjutnya diikuti pula denganpenandatanganan perjanjianperjanjian atau dokumendokumen turunanlainnya oleh Terlawan dan Turut Terlawan Perjanjian ISDA berikut segalaperjanjian atau dokumen turunannya lainnya tersebut pada dasarnyaadalah merupakan suatu perjanjian transaksi derivatif.;6.

Bahwahaltersebut sengaja dilakukan oleh Terlawan karenasejak semula Terlawan mengetahui dan menyadarisepenuhnya bahwa transaksi derivatif sebagaimana yangdiaturdalam ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumendokumen turunannya adalah bertentangan dengan hukumIndonesia;12.4.6.

BahwaJika Terlawan mempunyai cabang di Jakarta, lalumengapa penandatanganan ISDA Master Agreement 2002berikut dokumendokumen turunannya tersebut menggunakankantor cabang London dan personil dari cabang Singapura?Mengapa Terlawan tidak menggunakan cabang Jakarta danpersonil cabang Jakarta saja?;12.4.9.

Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa sejak semula Terlawantelah beritikat buruk dan berusaha menyelundupi hukumIndonesia dalam menandatangani ISDA Master Agreement 2002berikut dokumendokumen turunannya tersebut agar tidakterjangkau oleh hukum Indonesia;13.

Jkt.PstPUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL SINGAPORE INTERNATIONALARBITRATION CENTRE (SIAC) NO.: 005 TAHUN 2011 TANGGAL 28SEPTEMBER 2012 DIDASARKAN PADA PERJANUJIAN ISDA 2002 MASTERAGREEMENT BERIKUT DENGAN SEGALA PERJANJIAN ATAUDOKUMEN DOKUMEN TURUNANNYA YANG BERTENTANGAN DENGANHUKUM (KETERTIBAN UMUM) DI INDONESIA;18.19.20.21.22.23.Bahwa atas dasar perjanjian transaksi derivatif berupa Perjanjian ISDA2002 MASTER AGREEMENT berikut dengan segala perjanjian ataudokumen dokumen turunannya yang ditandatangani

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum suami Pemohon yang bernama Simson Takain (Alm) ,Lahir di Oeltua pada tanggal 07 Maret 1943 dan telah meninggal pada tanggal 03 Februari 2003 di Desa Seki karena sakit;
3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan

Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepadaPegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kabupaten Kupang,agarsetelah di tunjukan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapatmendaftarkan kematian suami Pemohon tersebut yang bernama SimsonTakain (Alm) , Lahir di Oeltua pada tanggal 07 Maret 1943 dan telahmeninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2003 dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;4.

Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepadaPegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmipenetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian suami pemohontersebut yang bernama Simson Takain (Alm) ,Lahir di Oeltua padatanggal 07 Maret 1943 dan telah meninggal dunia pada tanggal 03Februari 2003 di Desa Seki, dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;4.

Perusahaan kelapasawit terpadu adalah perusahaan yang mempunyai kebun yangmenghasilkan TBS dan pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dan/atau PKdan/atau turunannya.

Hasil akhir dari perusahaan kelapasawit terpadu adalah CPO dan turunannya. Kemudian, perusahaan kelapasawit terpadu ada yang mengolah CPO dan turunannya menjadi barang yangsiap dikonsumsi seperti minyak goreng dan sejenisnya. Barangbarang inilahyang dijual ke pedagang besar kemudian didistribusikan ke pedagang kecilHalaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 608/B/PK/PJK/2017sampai pada akhirnya ke konsumen akhir. Akibat dari penyatuan ini adalahrantai pengenaan PPN menjadi terputus dan tidak ada.

Oleh karena itu, berdasarkan konseppenyerahan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam perusahaankelapa sawit terpadu tidak terdapat penyerahan TBS karena hasil akhiryang dihasilkan adalah CPO dan turunannya bukan TBS.

Pada Gambar c.1 tersebut jelas bahwaterdapat penyerahan TBS oleh petani atau kelompok tani kepada perusahaanpengolah TBS menjadi CPO dan turunannya. Penyerahan TBS inimerupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yangdibebaskan PPN;Bahwa berbeda halnya dengan Gambar c.2, produk akhir yang dihasilkanoleh pengusaha kelapa sawit terpadu adalah CPO dan turunannya, bukanTBS. CPO dan turunannya adalah jenis BKP yang dikenakan PPN dengantarif 10%.

Sementara pengusaha kelapa sawit terpadumelakukan penyerahan CPO dan turunannya, artinya produk akhirnya adalahCPO dan turunannya. Produk akhir yang dihasilkan berbeda, sehingga tidakdapat diterapkan equal treatment.

Terbanding Il semula Tergugat II,Terbanding III/Kuasanya semulaTergugat IIl/Kuasanya, Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan RelaasPemberitahuan Permohonan Banding masingmasing tanggal 26 November2021, oleh Basmawardi Jurusita Pengganti pada Pengadilan NegeriPayakumbuh ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Pembanding semulaPenggugat/Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Desember2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 13Desember 2021 yang turunannya

denganrelaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding masingmasing tanggal16 desember 2021 oleh Basmawardi, Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriPayakumbuh;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Pembandingsemula Penggugat/Kuasanya tersebut, Terbanding semula Tergugat ,Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III mengajukanKontra Memori Banding tanggal 29 Desember 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 30 Desember2021, yang turunannya

Redaksi : Rp. 5.000, Jumlah : Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan ataspermintaan dari Pemohon sendiri pada hari : Senin, tanggal 16September 2013 olehsaya :PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,DOMINIKUS MAMOH, SHsereee Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan ataspermintaan dari Pemohon sendiri pada hari: Kamis, tanggal 26 Mei2011, oleh saya :PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,H. MUNAWIR KOSSAH, SH.MM. 10

Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;8. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 46 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;Halaman 53 Putusan Nomor 143/PDT/2016/PT.DKI.549. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia (Barang Bergerak) Nomor 47 tanggal 11Juli 2008 dan seluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;10.

Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 42 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;6. Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 43 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;7. Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 44 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;8. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 11 Juli2008 dan seluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah danbenar;9.

Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 46 tanggal 11 Juli2008 dan seluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah danbenar;10.Menyatakan Akta Jaminan Fidusia ( Barang Bergerak) Nomor 47tanggal 11 Juli 2008 dan seluruh turunannya adalah akta yangberlaku sah dan benar;.11.Menghukum Tergugat mengganti dan membayar kerugian kepadaPenggugat, sebagai berikut :Kerugian Materiil :a.

Sastriany Josoprawiro,S.H., Notaris/PPAT adalah akta yang berlaku sah dan benar;Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 42 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalak akta yang berlaku sah dan benar;Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 43 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 44 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 11 Juli 2008dan

seluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 46 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;Menyatakan Akta Jaminan Fiducia (Barang bergerak) Nomor 47 tanggal11 Juli 2008 dan seluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah danbenar;Menghukum Tergugat mengganti dan membayar kerugian kepadaPenggugat sebagai berikut :Uang sewa rumah selama 5 (lima) tahun semenjak yang belum dibayarkansejumlah Rp20.000.000,00 per

Para Penggugat yang tidak dapatmenyatakan kehendaknya secara bebas, tidak punya pilihanselain menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 63danseluruh Perjanjian Turunannya. Penyalahgunaan keadaan yangtelah dilakukan Tergugat mengakibatkan kesepakatan dalamAkta Pengakuan Hutang Nomor: 63 dan Perjanjian Turunannya,cacat hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sahnya perjanjiansebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata.

Para Penggugat yang tidak dapat menyatakanHalaman 21 dari 39 hal Putusan Nomor 303/PDT/2019/PT DKIkehendaknya secara bebas, tidak punya pilihan selainmenandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor: 63 danseluruh perjanjian turunannya.

Dalam perkara a quo, unsurkesalahan ini terbukti dari niat dan kesengajaan Tergugatuntuk menyalahgunakan keunggulan ekonominya sebagaipemegang saham tidak langsung Turut Tergugat Ill, yangmendikte Para Penggugat untuk menandatangani AktaPengakuan Hutang Nomor: 63 dan Perjanjian Turunannya,sebagai syarat dapat dilaksanakannya transaksi pelunasanhutang GSEI dan pembayaran 15 (lima belas) bidang tanaholeh Turut Tergugat Ill pada tanggal 27 September 2017.Padahal Tergugat sudah mengetahui dan memahami

Hubungankausal ini sangat terang dan jelas, karena jika Tergugattidak menyalahgunakan keadaan (misbruik vanomstagdigheden/undue influence), maka tidak mungkinPara Penggugat mau menandatangani Akta PengakuanHutang Nomor 63 dan Perjanjian Turunannya yang isinyamerugikan Para Penggugat;D. AKTA PENGAKUAN HUTANG NO. 63 TERTANGGAL 27SEPTEMBER 2013 DAN SEMUA PERJANJIAN BERKAITANDENGANNYA ADALAH TIDAK SAH KERENA LAHIR DARIPERBUATAN MELAWAN HUKUM:15.

Bahwa dengan terbuktinya perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat dengan menyalahgunakan keadaan(misbruik van omstagdigheden/undue influence) dalampenandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor 63 danPerjanjian Turunannya, maka sudah sepatutnya AktaPengakuan Hutang Nomor 63 dan Perjanjian TurunannyaHalaman 23 dari 39 hal Putusan Nomor 303/PDT/2019/PT DKItersebut untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya dibatalkan oleh hakim;I.

tertanggal 26 Juli 2013, telah diberi materai cukup dan telahHalaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Pdgdisesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tandaP14:15.Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 604 K/PDT/2014tertanggal 12 Nopember 2014, telah diberi materai cukupdan telah disesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebutdiberi tanda P15;16.

Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 12/PDT.G /2012/PN.PDG, tertanggal 1 Nopember 2012, telah diberi materai cukup dantelah disesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T2;3.

Fotokopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 44/PDT /2013 /PT.PDG tertanggal 26 Juli 2013, telah diberi materai cukup dan telahHalaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Pdgdisesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T3;4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 604 K/PDT/2014tertanggal 12 Nopember 2014, telah diberi materai cukup dan telahdisesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T4;5.

Fotokopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 427PK/PDT/2016 tertanggal 20 september 2016, telah diberi materai cukup dantelah disesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T5;6.

Fotocopy Petikan Putusan Kasasi Pidana Mahkamah Agung R.INomor : 165 K/Pid/2018/ tertanggal 05 Juni 2018, telah diberi materaicukup dan telah sesuai dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebutdiberi tanda P15;16.

berdasarkanjangka waktu yaitu sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal16 Januari 2012 bukti P1 dan sebagaimana diuraikan dalampertimbangan terdahulu bahwa terjadinya pemutusan hubungan kerjaadalah karena kesalahan Penggugat dimana Penggugat tidak bersediamelaksanakan perintah kerja dari Tergugat walaupun telah dilaksanakansecara resmi bukti P7 dan P2 maka berdasarkan Pasal 62 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Penggugattidak berhak untuk memperoleh pesangon beserta turunannya

pelanggaran karena P1Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor /PKWT/PT.CSI/I/2009 tanggal 17 Januari 2009 bukan tanggal 17 Januari 2011 sampaidengan tanggal 16 Januari 2012 seperti apa yang telah terketik dan terbaca dalampertimbangan Majelis Hakim ini sangat fatal karena sesuatu yang tidak ada menjadiada dan lebih fatal lagi bukti P7 dan P2 maka berdasarkan Pasal 62 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Penggugat tidakberhak memperoleh pesangon beserta turunannya

Berkenaan dengan Penggugat menolakperintah tugas dan Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat secara 3 bulanberturutturut maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangonbeserta turunannya sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c, d, dan e UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;6 Bahwa Judex Facti keliru dalam menerapkan dan menafsirkan hukum danJudex Facti telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan undangundag, sehingga mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak

Sehingga dengan demikianTergugat melanggar Pasal 161 ayat (1), (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan Tergugat juga tidak memberikan surat peringatan kepadaPenggugat dimana Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat selama 3 bulanberturutturut, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangonbeserta turunannya sesuai Pasal 169 ayat (1) huruf c, d dan e UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

., M.BAtertanggal 28 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan RapatPembina Yayasan Dharma Bakti Indonesia berikut turunannya;5.

., MBAtertanggal 28 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan RapatPembina Yayasan Dharma Bakti Indonesia berikut turunannya;6. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan seluruhdokumendokumen dan laporanlaporan yang berkaitan dengan YayasanDharma Bakti Indonesia (YDBI) baik administrasi maupun keuangan,hasil usaha dan bantuanbantuan dari pihak ketiga, baik yang telahterlaksana maupun yang sedang dalam proses, tanpa terkecuali kepadaPenggugat;7.

Tertanggal 28 Januari2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan DharmaBakti Indonesia berikut turunannya tidak berkekuatan hukum;6. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan seluruhdokumendokumen dan laporanlaporan yang berkaitan dengan YayasanDharma Bakti Indonesia (YDBI) baik administrasi maupun keuangan,hasil usaha dan bantuanbantuan dari pihak ketiga, baik yang telahterlaksana maupun yang sedang dalam proses, tanpa terkecuali kepadaPenggugat;7.

Purna Bhakti Jaya Beserta Turunannya Yaitu 22 (Dua PuluhDua) Sertipikat Hak Milik dan 11 (Sebelas) Sertipikat Hak GunaBangunan yang Telah Diperpanjang Haknya, Serta 25 (Dua Puluh Lima)Sertipikat Hak Guna Bangunan yang (Telah Berakhir Haknya) yangBerada Di atas Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Cimone Atas NamaPemerintah Kabupaten Tingkat Il Tangerang, Terletak di KelurahanCimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi BantenBeserta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional

Purna Bhakti JayaBeserta Turunannya yaitu 22 (Dua Puluh Dua) Sertipikat Hak Milikdan 11 (Sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang TelahDiperpanjang Haknya, serta 25 (Dua Puluh Lima) Sertipikat Hak GunaBangunan yang (telah berakhir haknya) yang berada di atas SertipikatHak Pengelolaan Nomor 1/Cimone Atas Nama Pemerintah KabupatenTingkat Il Tangerang, terletak di Kelurahan Cimone Jaya, KecamatanKarawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten beserta LampiranKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Purna Bhakti JayaBeserta Turunannya yaitu 22 (Dua Puluh Dua) Sertipikat Hak Milik, 11(Sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang Telah DiperpanjangHaknya, Serta 25 (Dua Puluh Lima) Sertipikat Hak Guna Bangunanyang (telah berakhir haknya) yang berada di atas Sertipikat HakPengelolaan Nomor 1/Cimone Atas Nama Pemerintah KabupatenTingkat Il Tangerang Terletak Di Kelurahan Cimone Jaya, KecamatanKarawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten beserta LampiranKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Barang bukti urine milik ROYDI ILHAM Bin DEDI RIFAI tersebut diatas TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA; Keterangan :Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :Dosis........Scanned with CamScannerDosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata; Dosis lebih besar menimbulkan peningkayan sistolik dan diastolik;Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunanyang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian; Perbuatan Terdakwa tersebut

RIFAI tersebut diatas TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA; Keterangan :Amfetamina) dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut : Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata; Dosis lebih besar menimbulkan peningkayan sistolik dan diastolik; Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunanyang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancampidana dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang No.

Barang bukti urine milik ROYDI ILHAM Bin DEDI RIFAI tersebutdiatas.......Scanned with CamScanner11diatas TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA; Keterangan :Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetaminamempunyai efek sebagai berikut : Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;Dosis lebih besar menimbulkan peningkayan sistolik dan diastolik;Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;Perbuatan Terdakwa sebagaimana

Menyatakan batal demi hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh ParaTergugat atau pihak lain berikut turunannya yang berasal dari tanahseluas 1.200 m2 (seribu dua ratus meter persegi);8.

Abas,Timur dengan jalan,Barat dengan gang,adalah batal demi hukum:Menyatakan batal demi hukum Akta Jual BellNomor 347/2016, tanggal 3 Mei 2016;Menyatakan batal demi hukum suratsurat tanahyang dimiliki oleh Para Tergugat atau pihak lain berikut turunannya yangberasal dari tanah seluas 1.200 m?

Menyatakan batal demi hukum suratsurat tanah yang dimiliki olen ParaTergugat atau pihak lain berikut turunannya yang berasal dari tanahseluas 1.200 m? (seribu dua ratus meter persegi);8.

Abas, Timur dengan jalan, Barat dengan gang,adalah batal demi hukum:Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 347/2016, tanggal 3Mei 2016;Menyatakan batal demi hukum suratsurat tanah yang dimiliki oleh ParaTergugat atau pihak lain berikut turunannya yang berasal dari tanahseluas 1.200 m?

Pemohon Banding adalah perusahaan yang telah memperolahpersetujuan KITE berdasarkan Terbanding Nomor: Kep205/BC/2003 tanggal 31Desember 2003, yang mana keseluruhan hasil produksi Pemohon Bandingadalah dengan tujuan ekspor ke negara Eropa dan Amerika Serikat denganfasilitas Bea Masuk dibebaskan, PPN ditangguhkan, PPh Pasal 22 dibayar;Bahwa selama ini (8 tahun) atas anjuran Terbanding Pemohon Bandingdianjurkan untuk menggunakan HS 5209.19.000 untuk impor bahan bakuPemohon Banding yaitu 100% cotton atau turunannya

Dalam penjelasan Pemohon Banding kepada merekabahwa untuk penerapan tarif anti dumping tersebut Pemohon Banding tidakpernah merasa diberitahukan/disosialisasikan oleh Terbanding serta mengenaimasalah penggunaan HS, Pemohon Banding menggunakan HS Nomor:5209.19.000 adalah atas anjuran Terbanding untuk impor bahan baku PemohonBanding yaitu 100% cotton atau turunannya, Pemohon Banding beritahukanbahwa antara HS 5209.19.000 dengan HS 5208.19.0000 pungutan tarifnyauntuk Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22

Bahwa impor bahan baku, berupa 100% cotton atau turunannya telahlama ditekuni atau digeluti oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALIdengan tujuan untuk diekspor kembali. Oleh karena itu, PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI memperoleh fasilitas KITE tersebut. FasilitasHalaman 7 dari 16 halaman.

Dalam LaporanHasil Audit 6 (enam) tahun terakhir ini tampak bahwa penggunaan HS5209.19.00.00 untuk jenis 100% Cotton dan turunannya tidak pernahdipermasalahkan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI,sebagaimana yang tertuang dalam LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007 danLHA No. 36/WBC.07/BD.05/KITE/2010 yang menunjukan penggunaanHS 5209.19.00.00 telah tepat dan telah sesuai dengan prosedur danperaturan yang berlaku. (Lampiran1 (LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007);.

Pdt.G/2020/PN Lbb tanggal 23Pebruari 2021, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sahkepada Kuasa Terbanding dan Terbanding II semula Tergugat dan Tergugat IIoleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 10 Maret 2021 ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telahmengajukan memori banding tertanggal 5 Maret 2021, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 5 Maret 2021 dan satuHalaman 2 dari 7 halaman Putusan nomor 60/PDT/2021PT PDGrangkap turunannya

telah diserahkan kepada kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal10 Maret 2021 ;Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah pulamengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 18 Maret 2021dan satu rangkap turunannya telah diserahkan kepada Pembanding semulaPenggugat, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung, tanggal 19 Maret2021;Menimbang, bahwa

(satu banding seratus ribu) ;Demikian bunyi Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.44/MenhutII/2012 tentang PENGUKUHAN KAWASANHUTAN ;Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum untuk membuktikandakwaanya, telah melampirkan dalam berkas perkara Berita AcaraPemancangan Pal Batas Hutan No. 06/BA/PPH/1992, dan turunannya BeritaAcara Pelaksanaan Pemancangan Batas Hutan berdasarkan Surat TugasHalaman 9 dari 18 halaman putusan Nomor 61/PID.SUSLH/2020/PT MKSKepala Balai Inventarisasi

menyampaikan keterangan di depan persidangan atas perintahHakim Ketua Majelis melalui Penuntut Umum, berjanji akan mengajukan danmemperlihatkan di ruang sidang Peta Tata Batas Kelompok Hutan BarruRegister 3 dan menunjukkan Pal Tata Batas saat dilaksanakan SidangLapangan pada tanggal 27 Desember 2019 akan tetapi Saksi BAP Ridwan danAhli BAP ANDRY YUDHA RIYANTO tidak dapat menunjukkan Peta tata Batasdan Pal Batas dimaksud Berita Acara Tata Batas Hutan Nomor 06/BA/PPH/1992 tanggal 4 Maret 1992 beserta turunannya

Juni 2014 ini merupakan pengukuhan kawasan hutanatas surat penunjukan kawasan hutan Pemerintah berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pertanian Nomor : 760/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12Oktober 1982 ;Bahwa, menurut isi Suratnya, penunjukan dalam surat keputusan MenteriPertanian ini adalah penunjukan Kawasan Hutan Lindung sebagaimanadisebutkan dalam Angka Romawi IV Kabupaten Barru, sementara itu Tata BatasLuar yang dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas Hutan Nomor 06/BA/PPH/1992tanggal 4 Maret 1992 beserta turunannya

didasarkan atas perintah dari SuratKeputusan Menteri Pertanian Nomor : 760/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12Oktober 1982 itu ;Bahwa, berdasarkan uraian ini menunjukkan bahwa pembuktian yangdisampaikan oleh Penuntut Umum melalui Berita Acara Tata Batas Nomor06/BA/PPH/1992 tanggal 4 Maret 1992 beserta turunannya, dan KeteranganSaksi BAP atas nama Saksi BENYAMIN R, Saksi ISHAK, SH., SaksiJAMANUNG dan Saksi RIDWAN, serta Keterangan Ahli atas nama ANDYYUDHA RIANTO yang mengacu kepada Tata Batas di atas dan

29 putusan) ;Bahwa, dalam hukum acara pidana Pasal 183 Kitab Undang UndangHukum Acara Pidana mensyaratkan bahwa, hakim dalam menjatuhkan pidanasekurangkurangnya berdasar pada 2 (dua) alat bukti yang sah danmemperoleh keyakinan untuk itu akan adanya kesalahan terdakwa ;Bahwa, di dalam persidangan Majelis Hakim meminta kepada Penuntutumum agar membawa peta tata batas dan menunjukkan pal batas sebagaimanatersebut dalam Berita Acara Tata Batas Hutan Nomor 06/BA/PPH/1992 tanggal4 Maret 1992 beserta turunannya

Pemohon Banding adalah perusahaan yang telah memperolahpersetujuan KITE berdasarkan Terbanding Nomor: Kep205/BC/2003 tanggal 31Desember 2003, yang mana keseluruhan hasil produksi Pemohon Banding adalahdengan tujuan ekspor ke negara Eropa dan Amerika Serikat dengan fasilitas BeaMasuk dibebaskan, PPN ditangguhkan, PPh Pasal 22 dibayar;Bahwa selama ini (8 tahun) atas anjuran Terbanding Pemohon Bandingdianjurkan untuk menggunakan HS 5209.19.000 untuk impor bahan bakuPemohon Banding yaitu 100% cotton atau turunannya

Dalam penjelasan Pemohon Banding keapda merekaBahwa untuk penerapan tarif anti dumping tersebut Pemohon Banding tidakpernah merasa diberitahukan/disosialisasikan oleh Terbanding serta mengenaimasalah penggunaan HS, Pemohon Banding menggunakan HS Nomor:5209.19.000 adalah atas anjuran Terbanding untuk impor bahan baku PemohonBanding yaitu 100% cotton atau turunannya, Pemohon Banding beritahukanbahwa antara HS 5209.19.000 dengan HS 5208.11.0000 pungutan tarifnya untukBea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22

Bahwa impor bahan baku, berupa 100% cotton atau turunannya telah lamaditekuni atau digeluti oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengantujuan untuk diekspor kembali. Oleh karena itu, PEMOHON PENINJAUANHalaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2014KEMBALI memperoleh fasilitas KITE tersebut.

Dalam Laporan Hasil Audit 6(enam) tahun terakhir ini tampak bahwa penggunaan HS 5209.19.00.00untuk jenis 100% Cotton dan turunannya tidak pernah dipermasalahkanoleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, sebagaimana yang tertuangdalam LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007 dan LHA No. 36/WBC.07/ BD.05/KITE/2010 yang menunjukan penggunaan HS 5209.19.00.00 telah tepatdan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.(Lampiran1 (LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007)).

Menyatakan sah dan berharga SURAT AKTA HIBAH tanggal 16 Desember 1965 No. 22 Notaris BEBASA DAENG LALO di Jakarta, hibah hak atas rumah tinggal / dengan turunannya yang terletak di jalan Tanah Abang I No. 6 Jakarta Pusat, dari pemberi hibah Ibu Aminah kepada penerima hibah PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;4.

SARI MINANG sebesar Rp.250.000,000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang, dibayar secara cicilanselama 1,5 tahun atau 18 (delapan belas) bulan, sebagaimana disebutkan dalamSURAT PEMINDAHAN HAK USAHA dan telah dilegalisasi oleh NotarisCHUFRAN HAMAL, SH. di Jakarta (Bukti P1);Bahwa hak penguasaan atas tanah dan bangunan denganSebas turunannya ai tempat berlangsungnya usaha RM.

Bahwa hak penguasaan atas tanah dan bangunan dengan turunannya yangdiperoleh melaiui hibah tersebut diatas, keadaan dan bentuk bangunansemulanya berupa rumah tinggal, dengan kondisi yang belum tertata dan belumrapi, sehubungan akan dijadikan sebagai tempat usaha rumah makan, makabangunan tersebut dipugar layaknya seperti bangunan untuk usaha, yangperkembanganya menjadi bangunan usaha RM. SARI MINANG;4. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai pemilik RM.

Bahwa Hak penguasaan atas tanah dan bangunan denganCE turunannya agai tempat berlansungnya usaha RM. Sari Minang tersebutpls telah dimiliki > Para Pengguga; Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensipki berdasarkan Hibah No. 22 tanggal 16 Desember 1965 di hadapana: Bebasa Daeng Notaris di Jakarta dari pemberi Hibah lbu Aminah.3. Bahwa dalam menjalankan usaha RM Sari Minang oleh Para PenggugatRekonpensi sebagai pimpinannya dan yang beitanggung jawab mengelolakeuangan dipercayakan kepada Tegugat.

Masalah sah dan berharga SURAT AKTA HIBAH tanggal 16 Desember 1965No. 22 Notaris BEBASA DAENG LALO di Jakarta, hibah hak atas rumahtinggal / dengan turunannya yang terletak di jalan Tanah Abang Halaman 41 dari 54 Putusan No. 354/Pdt.G/2009/PN.Jkt.PstNo. 6 Jakarta Pusat, dart pemberi hibah Ibu Aminah kepada penerima hibahPENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;3. Masalah PARA TERGUGAT bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,telah menguasai secara sepihak usaha RM.

yang terletak di jalan Tanah Abang No. 6Jakarta Pusat;Bahwa Tergugat I, Il, Ill, IV membenarkan dalil gugatan angka 2 yangmenyatakan sah dan berharga SURAT AKTA HIBAH tanggal 16 Desember 1965 No.22 Notaris BEBASA DAENG LALO di Jakarta, hibah rumahpar atas tinggal dengan turunannya yang terletak di jalan Tanah No. 6Abang pehrimaJakarta Pusat, dari pemberi hibah lbu Aminah kepada hibahPENGGUGAT dan PARA TERGUGAT ;~ Bahwa b erdasarkan pengakuan Tergugat ,II,III,1V dikuatkan Bukti P 2maka cukup beralasan

Ampang Limo Tuo dan Jamilus Mandaro Kayo tidak jelaskelinatan turunannya anak dari Siapa ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti suratP1 tersebut tidak dapat menyatakan Adiak Tareh Membangun sebagai mamakHal. 6 dari 9 hal. Put. No.88/PDT/2014/PT.

PDG.kepala waris karena bukti ranji tersebut terputus tidak terlihat turunannya dariSiapa, dengan demikian bukti P1 tersebut tidak dapat membuktikan AdiakTareh Membangun sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, maka buktiP1 tersebut harus dinyatakan kabur karena tidak sempurna dan tidak dapatdipakai sebagai bukti dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalahharta pusaka tinggi kaum dalam hal ini yang berhak mengajukan gugatanadalah mamak kepala waris dalam kaumnya