Pemohon dan Pemohon II membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakan tidakmengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohondijatunkan penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganatas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAo Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut diatas ;nanan Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Namun demikian, pertimbangan hukumPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mendasari putusan tersebut tidaktepat, sehingga harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa setiap perkara harus ada akhirnya (litis finir oportet), sehinggaberlaku asas hukum bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukumtetap harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur).

tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbarumembaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukanbanding yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan sidang beserta semua suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Rokan Hilir tanggal 09 April 2013 Nomor : 484/Pid.Sus/2012/PN.RHL,Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Namun ternyata Judex Factitidak mempertimbangkan Eksepsi dari Pemohon Kasasi tersebut;Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendasari pada hubungan PKWTdengan Tergugat, yang menurut Para Penggugat melanggar Pasal 59 UUNomor 13 Tahun 2003 dan dihubungkan dengan Anjuran dariDisnaker Nomor 696/1.835 yang menganjurkan agar Para Penggugatmempekerjakan dengan status pekerja tetap yang dituangkan dalam PKWTT;Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada hal. 44, menyebutkan:Halaman 22 dari 33 hal. Put.

Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawasketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundangundangan;Bahwa mendasari pada bukti T3, T4 dan T5 tersebut di atas dengandemikian pertimbangan Judex Facti tersebut yang menyebutkan impilkasihukumnya mengacu kepada ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13Tahun 2003 mengenai hubungan kerja antara Para TermohonKasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat PKWT demi hukumberubah menjadi PKWTT, tidak lagi menjadi kewenangan PengadilanHubungan Industrial

namun menjadi kKewenangan dari Pengadilan Negeriuntuk mengadili sengketa mengenai peningkatan status PKWT menjadiPKWTT, yang tunduk pada ketentuan Pasal 118 HIR;Bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv tersebutdan ketentuan Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 2004, Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksadan mengadili, oleh karenanya Putusan Pengadilan Hubungan IndustrialNomor 163/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt.

Padt.SusPHI/2016tanpa kesalahan pekerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal163 ayat (2), Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 167 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003, oleh karenanya Tergugat berkewajiban membayar uangkompensasi PHK kepada masingmasing Penggugat berupa uangpesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa mendasari

Dalil gugatan tidak jelas baik dasar hukumnya (rechts grond) maupun dasarfaktanya (fetelijke grond).Bahwa posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) maupun kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (dasar fakta /fetelijke grond) dengan sebenarbenarnya dan sejelasjelasnya.Melalui judulnya jelas bahwa jenis gugatan ini adalah gugatan PMH, namun disinitimbul pertanyaan : apakah benar obyek tanah yang dituntut oleh penggugat saatini adalah didalam kekuasaan penggugat

Selanjutnya ketentuanmana yang mendasari gugatan ini dan mengena dengan perbuatan tergugat,sehingga mengakibatkan sanksi yang harus dikenakan terhadap tergugat atastanah obyek tersengketa tersebut?.

Dalil gugatan tidak jelas baik dasar hukumnya (rechts grond) maupun dasarfaktanya (fetelijke grond).Bahwa posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) maupun kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (dasar fakta /feteliike grond) dengan sebenarbenarnya dan sejelasjelasnya.Melalui judulnya jelas bahwa jenis gugatan ini adalah gugatan PMH, namun disinitimbul pertanyaan : apakah benar obyek tanah yang dituntut oleh penggugat saatini adalah didalam kekuasaan penggugat

surat panggilan ke3 dari Kaotmil lL08 Jakarta Nomor : B/1023/V/2016 tanggal 2 Mei2016 dan 4 (empat) kali dari 4 empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihakKesatuan Terdakwa Dan Group 3 Kopassus telah memberikan jawaban yaitu surat DanjenKopassus Nomor : B/160/II/2016 tanggal 10 Maret 2016, yang menyatakan bahwa TerdakwaSerda Ahmad Gusairi NRP 31970367950178 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer lIO8 Jakarta karena belum kembali ke Kesatuan.Menimbang, bahwa dengan mendasari

Republik Indonesia tidak dalam keadaanperang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugastugasoperasi militer maupun perang.Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patutsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebuttidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisaditinggalkan, maka dengan mendasari

ini tidak pernah diterima oleh Pelawan sehingga besardugaan Pelawan bahwa ini semua adalah inprosedural dan rekayasa Terlawan I;2 Dalil angka 12: bahwa permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan IIl........... pada dasarnyainprosedural karena Pelawan menduga adanya rekayasa dari pihak Terlawan I3 Dalil angka 15:bahwa Pelawan menduga adanya kerjasama antara Terlawan I dan Terlawan IIIBahwa di dalam posita perlawanannya Para Pelawan juga tidak menguraikanmengenai dasar hukum maupun dasar fakta yang mendasari

petitum perlawanan ParaPelawan buti 6 yang meminta Majelis Hakim menyatakan tindakan Terlawan I yangmenjual lelang objek sengketa dengan nilai Rp100.100.000,00 sebagai perbuatanmelawan hukum;Bahwa perlawanan yang hanya didasari oleh dugaandugaan Para Pelawan dan tidakmemuat dasar hukum maupun fakta yang mendasari petitum perlawanannya yangdemikian sesuai hukum acara yang berlaku jelas mengakibatkan perlawanan ParaPelawan menjadi kabur dan tidak jelas;Bahwa dalam perlawanannya a quo Para Pelawan

melakukanpersetujuanpersetujuan, yang memiliki kekayaan yang sama sekaliterlepas dari kekayaan anggotaanggotanya/pengurusnya;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkanhukum dengan mendalilkan bahwa Surat Perjanjian PenambanganBatubara tanggal 19 November 2014 dan Perjanjian KerjasamaOperasi (KSO) tanggal 24 November 2014 adalah perjanjiankerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan satukesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena Perjanjian tanggal 19November 2014 (bukti P2) adalan yang mendasari

Nomor 1109 K/Pdt/2017Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Penambangan Batubara tanggal 19November 2014 dan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 24November 2014 adalah perjanjian kerjasama antara Penggugat denganTergugat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karenaperjanjian P2 adalah yang mendasari kerjasama tersebut yang memuatkesepakatankesepakatan diantara mereka, sedangkan perjanjian P3adalah kerjasama operasional penambangan batubaranya yang memuatkesepakatankesepakatan

waktu 7 X 24 jam, SPN keIl tenggang waktu 3 X 24 jam, kemudian SPB keIlll diberi waktu 1 X 24 jam danwaktu terakhir tanggal 18 Desember 2007 memerintahkan PARA PENGGUGATmembongkar bangunan tempat tinggal PARA PENGGUGAT di atas tanah miliksendiri sehingga tindakan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1)dan ayat (2) huruf a dan huruf b UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yang sudahdiubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 ;Bahwa penerbitan SPB kel, SPB kell, SPB kelIl dikeluarkanTERGUGAT hanya mendasari

No. 194 K /TUN/2009PERINTAH BONGKAR TERSEBUT, BAHWA SEBENARNYA TERGUGATHARUS SUDAH MEMPEROLEH GAMBARAN YANG JELAS MENGENAIFAKTA YANG RELEVAN maupun semua kepentingan yang tersangkuttermasuk kepentingan PARA PENGGUGAT yaitu PEMILIK BANGUNAN yangberdiri di atas tanah milik sendiri PARA PENGGUGAT akan tetapi TERGUGAThanya mempedomani atau mendasari Sertifikat HPL No.10 tersebut sehinggaTERGUGAT mengeluarkan Surat Perintah Bongkar kel, Kell, Kelll terhadaprumah atau bangunanbangunan rumah PARA PENGGUGAT

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secarasah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/250

angka 13, maka sudah sepatutnya dalil Gugatan PARA PENGGUGATpada Posita angka 1 dan angka 28 beralasan hukum untuk DITOLAK untukseluruhnya;Bahwa oleh karena peralihan hak atas persil tanah a quo dari TERGUGAT kepada TERGUGAT Il tidak dapat dikualifikasikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum sehingga senyatanya PARA PENGGUGAT tidakmengalami kerugian baik materil maupun imateril dan karena itu terhadapdalil PARA PENGGUGAT pada Posita Gugatan angka 32 s/d Posita angka34 beralasan hukum untuk DITOLAK;Bahwa mendasari

Bahwa oleh karena bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan BUKANLAH bukti kepemilikan, lagi pulaberdasarkan fakta persidangan sebagaimana buktibukti surat yakni P12,P13, P14, P16, P17, P18, P19 dan Bukti P20, TIDAK TERCATATBAHWA PEMILIK OBJEK PAJAK adalah SARLIN LOMI in cassuPENGGUGAT I, sekarang PEMBANDING I, sehingga mendasari dalilsebagaimana pada angka 1 s/d angka 6, terhadap dalil keberatan PARAHalaman 38 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG10.PEMBANDING

Bahwa dengan mendasari fakta sebagaimana didalilkan dalam uraiankeberatan Pertama angka 1 s/d angka 12, maka senyatanya dalam perkaraa quo, PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT tidak dapatmembuktikan dalildalil Gugatannya, malah sebaliknya PARATERBANDING dahulu PARA TERGUGATlah yang mampu membuktikandalildalil bantahannya;.

Bahwa mendasari dalildalil sebagaimana pada angka 1 s/d angka 6, makatelah sangat nyata bahwa pertimbangan hukum Judex Factie sangatcermat dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan,sehingga terhadap keberatan Kedua dari PARA PEMBANDING dahuluPARA TERGUGAT dengan seluruh dalildalilnya halaman 10 s/d halaman14, yang mana menguraikan kembali keterangan saksi dari PARAPEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT dan keterangan saksi dariPARA TERBANDING dahulu PARA TERGUGAT adalah mengadaada,sehingga

beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya;Bahwa mendasari keseluruhan dalildalil bantahan sebagaimana telah diuraikanmaka dapat disimpulkan :1.Seluruh dalildalil keberatan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGATdalam Memori Banding halaman 3 s/d halaman 10, bukanlah dalil yang barutetapi dalil yang senyatanya SUDAH dipertimbangkan Judex Factiesebagaimana dalam Putusan a quo halaman 43 s/d halaman 55;.

Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamnomor : 1743/Pid.B/2014/PN.LP tanggal 8 April 2014, memori banding yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 April 2014, kontra memoribanding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 29 Agustus 2014, dan buktibuktisurat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang mendasari

Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

2018PA.Blu dan tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu. disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal149 dan 150 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpakehadiran Termohon (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dengan memperhatikan pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan padapemeriksaan pokok perkara:Menimbang, bahwa yang mendasari

denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum danTerdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut surat yang timbulHalaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2017/PT MDNdipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Stabat Nomor: 620/Pid.Sus/2017/PN Stb, tanggal 30Oktober 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari

dapat diterima.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan bandingyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPersidangan Perkara ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta surat yangberhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Lubuk Pakam tanggal 27 April 2017 Nomor.290/Pid.B/2017/PN.Lbp,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama yang mendasari

Nomor 1Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan juga telahberusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukunkembali, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhiketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 deanperubahan kedua deen gan Undangundang Nomor.50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya rumah tangga Pemohon

Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugatagar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta diperkuat oleh bukti P.2 makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari Gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Penggugatdan Tergugat yang sulit didamaikan lagi sehingga

mohondijatuhkan Penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas, yakni permohonan perubahan namaPemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh KUA.Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Nomor : XXXX tertanggal 27 Agustus1969 (P.3);Menimbang, bahwa alasan yang mendasari