Ditemukan 3405 data
54 — 7
Saksi WACHID menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri nomor6 tahun 2013, bahwa setiap warga binaan pemasyarakatan tidakdiperbolehkan menyimpan hand phone, bila hal tersebut dilanggar akanmendapat sangsi kategori pelanggaran berat.Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberi keterangan padapokoknya berisi sebagai berikut; Bahwa terdakwa ARI AJ SOCA BAWONO bin HADI SUCAHYOmengaku sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Klatenkarena
25 — 23
Bayar utang FS le eeeeeeeeeesItulah yang membuat PENGGUGAT tidak bisa memberikan nafkah denganlancar;Bahwa sebenarnya PENGGUGAT sudah sangat faham dan TERGUGATjuga sudah mengetahui kondisi kKeuangan TERGUGAT karena sudahdidiskusikan dan diinformasikan setiao PENGGUGAT menanyakannya danbiasanya PENGGUGAT memakluminya;Tapi untuk halhal yang mendesak atau URGENT biasanya tetapTERGUGAT usahakan walaupujn dengan berhutang kanan kiri danTERGUGAT juga mengetahui dan tidak merasa sangsi karenaPENGGUGAT masih
94 — 24
sayabertindak selaku pelaku utama yang mempunyai gagasan danniatan untuk melakukan suatu perobuatan pidana, padahalkapasitas saya selaku orang yang turut serta melakukanpenganiayaan yang tidak ada niatan untuk melakukanperbuatan tersebut ;Bahwa terhadap putusan tersebut menurut hukum sangat tidakadil karena telah menyalahi prinsif hukum dimana orang turutserta melakukan tindak pidana, bukan pelaku utama atau yangmempunyai niat atau gagasan untuk melakukan tindak pidana,akan tetapi harus menanggung sangsi
104 — 56
Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang19dikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, halini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.
OKKY DESVIAN, SH
Terdakwa:
IFAN FALAH Pgl. IFAN
62 — 4
Susilo (1985:13) kejahatan dalampengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidakatau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya wargamasyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu diikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkanPengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Sucilainnya sendiri ada beberapa pengertian yang
112 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penolakan terhadap mutasi merupakan pelanggaran yang akandikenakan sangsi Surat Peringatan IIl dan Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja apabila Pekerja tetap menolakmelaksanakan mutasi setelah diberikan Surat Peringatan III;Pasal 49 angka 3:Pelanggaran disiplin dan telah diberikan Surat Peringatan Terakhir, hakhaknya akan dibayarkan sesuai dengan undangundang yang berlaku;Yaitu sesuai dengan Pasal 161 Ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003:Pekerja/ouruh yang mengalami pemutusan hubungan
92 — 5
sebagai berikut:SURYANTO, S.Si, Apt Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras dan kegunannya adalahanti parkison; Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus melaluiapotek dan harus dengan resep dokter; Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl tersebut harus diapotek resmi, jadi untuk tokotoko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obatTrihexyphenidyl , atau obat keras akan ditindak secara Administratif oleh dinaskesehatan dengan beberapa sangsi
NG MILI
Tergugat:
YANTI BINTI ABDULLAH
103 — 9
Somasiadalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepadadebitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi ataudenda atau hukuman yang akan dijatunkan atau diterapkan, apabiladebitur wanprestasi atau lalai.Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan bahwa terhadapperjanjian tanggal 4 Februari 2014, Penggugat telah menyerahkan uang kepadaTergugat sebanyak 11 kali (vide bukti P5 s/d P14) berupa kuitansi penyerahanuang dengan total pembayaran sebesar Rp. 305.000.000
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Cq, Wali Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
55 — 34
Kerugian Imateril akibat syok, ketakutan dalam mempertahankan dan syokmemikirkan kehilangan atas tanah aquo sebesar Rp. 1.000.000.000,(Satu Milyar Rupiah).Halaman 3 dari 29 halaman Putusan No.479/Pdt.G/2017/PT.BDG10.11.12.Bahwa sebagai sangsi dengan tidak ditaatinya permohonan sebagaimanapoint tersebut diatas semoga mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa mengadili perkara ini, agar memerintahkan TERGUGAT untukmembayar uang paksa (dwangsoon) kepada PENGGUGAT setiap harinyasebesar Rp. 1.000.000,
EVITA CHRISTIN P. SH
Terdakwa:
WAWAN PRASETYO Bin SABIMIN
44 — 3
;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin dari yang berwajib,untuk membawa, memiliki, menjual atau memakai narkotika danTerdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan dapatdikenakan sangsi pidana;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa:1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warnaputih diduga narkotika jenis Sabu berat 9,52 gram ditimbang besertapembungkusnya;2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk
22 — 18
Pejabat yang berwenang dalam hal ini Walikota Bima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk mengurus ijin tersebut, namun Penggugat belummendapatkan surat ijin tersebut walaupun telah berusaha maksimalmendapatkan surat ijin dimaksud atau belum ada tanggapan dari Pejabat yangberwenang, maka Penggugat memohon agar sidang dapat dilanjutkan dengantanpa ijin tersebut dan Penggugat bersedia membuat surat pernyataan sesuaibukti P3 yang isinya siap menerima segala resiko/sangsi
atasan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk mengurus ijin tersebut, namun Penggugat belummendapatkan surat ijin tersebut walaupun telah berusaha maksimalmendapatkan surat ijin dimaksud atau belum ada tanggapan dari Pejabat yangberwenang, maka Penggugat memohon agar sidang dapat dilanjutkan denganHIm 124 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BMtanpa ijin tersebut dan Penggugat bersedia membuat surat pernyataan yangisinya siap menerima segala resiko/sangsi
berwenang dalam hal iniWalikota Bima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk mengurus ijin tersebut, namun Penggugat dan Tergugatbelum mendapatkan surat ijin tersebut walaupun telah berusaha maksimalmendapatkan surat ijin dimaksud atau belum ada tanggapan dari Pejabat yangberwenang, maka Penggugat memohon agar sidang dapat dilanjutkan dengantanpa ijin tersebut dan Penggugat bersedia membuat surat pernyataan sesuaibukti P3 yang isinya siap menerima segala resiko/sangsi
Deny AF. Sembiring, SH
Terdakwa:
Zulkifli
21 — 4
diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Tentunya hukuman haruslah mencerminkan rasa keadilan, dalam perkaraini sanksi yang dijatunkan berupa pemberhentian dengan tidak hormatsangatlah berlebihan, hal ini terjadi karena sebelum penjatuhan sangsi,prosedural formal berupa pemeriksaan terhadap Para PemohonHalaman 24 dari 29 halaman.
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
ALEK SURYADARMA KESENA.
247 — 336
Bahwa Surat pemberitahuan yang disampaikan/ dilaporkan ke kantorPelayanan Pajak namun isinya tidak benar atau tidak lengkap yangmengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar akan dikenakansangsi sesuai peraturan Perundangundangan perpajakan.Halaman 21 dari 59 Perkara No.17/Pid.SusTPK/2018/PN.BgIP age Bahwa atas perbuatan tersebut yang mengakibatkan pajak yangterutang kurang bayar akan dikenakan sangsi seSuai denganperaturan perundangundangan perpajakan.
1.ARIEF RYADI SH
2.FERY FEBRIANTO,S.H.
Terdakwa:
1.KABUL YUDIANTO Als DOBOL Bin AHMAD SYUKUR
2.SARPAN Als TW Bin KASBANI
148 — 15
yang bersikap kesatria siapmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut perlu diberikan apresiasi olehpara penegak hukum;Bahwa selain itu selama dalam proses pemeriksaan Para Terdakwa mengakuiterus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan perkara inihingga membuat perkara menjadi terang;Bahwa Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas tindakan yang telahdilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggarhukum;Bahwa sistem peradilan pidana kita menganut bahwa sangsi
94 — 24
M ;e Bahwa atas cerita tersebut saksi bertanya kepada adik saksi yangdijawab iya yang dilanjutkan adik menangis ;e Bahwa setelah mendengar jawaban dari adiknya bersama denganibu pergi kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa akantetapi terdakwa tidak mengakui telah berbuat tidak senonoh kepadaadik saksi ;e Bahwa kelakuan terdakwa dalam keseharian sering mengintip orangmandi yang kemudian difoto ;e Bahwa saksi memaafkan kejadian yang telah menimpa adik, akantetapi saksi berharap tetap diberi sangsi
PT. DWI ALFA SEJAHTERA
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
259 — 202
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yang melakukanPelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahanmemiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuaidengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU
94 — 48
saatini sebab terdakwa tidak memiliki Hanophone dan hanya istri terdakwa yangmempunyai hanphone dan selama ini istrinya terdakwa menchargehanphone di sekolah tempat istrinya mengajar.Bahwa terdakwa tidak perna datang kerumah korban untuk menyuruhbapaknya korban membersihkan kebun atau memperbaiki parang milikterdakwa.Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada tahun 2006 terdakwa dituduhmemeluk istri orang hingga masalah itu diselesaikan secara adat ditingkatDusun dan dihadapan ketua adat terdakwa menerima sangsi
121 — 40
anak agar sadar ataskesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepadamasyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebuttidak benar (prevensi umum) ;Menimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3)dan (4) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai PemasyarakatanKelas Il Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatanmenyarankan supaya anak dijatuhi sangsi
CV. Warsita Karya
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
175 — 90
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;8. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwaPejabat Pemerintahan memiliki kKewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;9.