057/Pdt.P/2016/PA.Crp

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2016/PA Crp.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Nama Pemohon yang benar adalah : BURI tanggal lahir 23 Januari 1996 sesuai dengan Kartu Keluarga No.3513231911053405 tertanggal 01 April 2014, dalan Kartu Tanda Penduduk NIK.351323230 1960002 dalam surat keterangan beda nama dan tanggal lahir No.471/057/426.423.12/2019 tanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkan oleh kepala desa Tongaskulon, dalam surat pelanggan BPJS Kesehatan No.513/VII.06/0314;
3. Memberi ijin kepada

Tanda PendudukNIK.3513232301960002 dalam surat keterangan beda nama dan tanggallahir No.471/057/426.423.12/2019 tanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkanoleh kepala desa Tongaskulon, dalam surat pelanggan BPJS KesehatanNo.513/VII.06/0314, nama pemohon tertulis BURI tanggal lahir 23 Januari1996;4. Bahwa nama pemohon yang semula ACH.

Tanda Penduduk NIK.3513232301960002 dalam suratketerangan beda nama dan tanggal lahir No.471/057/426.423.12/2019Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Krstanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkan oleh kepala desa Tongaskulon,dalam surat pelanggan BPJS Kesehatan No.513/VII.06/0314 ;Bahwa Pemohon sangat berkepentingan baik dimasa sekarang maupun yangakan datang tentang perbedaan nama Pemohon, untuk merubah dan untukpembetulan nama tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeriyang berwenang

Tanda PendudukNIK.3513232301960002 dalam surat keterangan beda nama dan tanggallahir No.471/057/426.423.12/2019 tanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkanoleh kepala desa Tongaskulon, dalam surat pelanggan BPJS KesehatanNo.513/VII.06/0314;Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohonyang semula ACH.

dalamkutipan akta nikah;Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada PemohonMenimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telahhadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohananPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti Surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yaitu berupa :1.Foto copy bermeterai cukup Surat Keterangan Beda Nama dan tanggallahir Nomor 471/057

Tanda PendudukNIK.3513232301960002 dalam surat keterangan beda nama dan tanggallahir No.471/057/426.423.12/2019 tanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkanoleh kepala desa Tongaskulon, dalam surat pelanggan BPJS KesehatanNo.513/VII.06/0314;3. Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan namaPemohon yang semula ACH. FAUZI tanggal lahir 28 Mei 1985 menjadiBURI tanggal lahir 23 Januari 1996;4.

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01377/NKEB/WPuJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksiadministrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00600/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018, menjadi Nihil karena bertentangan denganprinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006156.99/2019

/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01377/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 31 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00600/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Mei2016 karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT Gold Coin Indonesia

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01377/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00600/207/16/057

/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Mei2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01 .000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00600/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu. dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) dan membatalkan KeputusanPemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP01377/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00600/207/16/057/18tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Mei 2016 karena PermohonanWajib Pajak oleh Majelis

OBJEK SENGKETA:Tindakan Bupati Morowali yang tidak memasukkan Perusahaan PT GriaMartua Tomorindah Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) EksplorasiNomor: 540.2/SK.057/DESMI/II/2010, tertanggal 25 Februari 2010,Luasan 1.094 Hektar yang telah diciutkan menjadi Luasan 723 Hektar,berlokasi di Desa Bohomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupatenhalaman 3 Putusan Nomor: 6/G/TF/2020/PTUN.PLMorowali dalam Berita Acara Nomor: 540/08/D75ESDM/2016 PenyerahanDokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan

Kongkrit, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaituberupa Tindakan Bupati Morowali yang tidak memasukkan Perusahaanhalaman 4 Putusan Nomor: 6/G/TF/2020/PTUN.PLb).PT Gria Martua Tomorindah Pemegang Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksplorasi Nomor: 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25Februari 2010, luasan 1.094 Hektar yang telah diciutkan menjadiLuasan 723 Hektar, berlokasi di Desa Bohomoahi, Kecamatan BungkuTengah, Kabupaten Morowali dalam Berita Acara Nomor:540/08/D75ESDM/2016

Bahwa Penggugat memiliki IzZin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasidi wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan SK Bupati Morowali(Tergugat ) Nomor : 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25 Februari2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepadaPT Gria Martua Tomorindah; Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat sebagaimana objek sengketatersebut Penggugat telah kehilangan haknya, karena Penggugat tidakdapat melakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) darisemula memiliki Izin

Gria Martua Tomorindah, memperoleh izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi yang dituangkan dalam Surat KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25Februari 2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada PT Gria Martua Tomorindah.

Memerintahkan Kepada Tergugat untuk melakukan tindakan menerbitkanBerita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang PertambanganMineral Dan Batubara atas nama Perusahaan PT Gria Martua TomorindahPemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25 Februari 2010, luasan 1.094Hektar yang telah diciutkan menjadi Luasan 723 Hektar, berlokasi di DesaBohomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali KepadaPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;4.

B.Surip(Hambali) ; Sebelah Selatan: tanah Sukarno (Bu Subasti), B.Subekti ; Sebelah Barat : tanah Gombol, Rochyat, Gandi ;Selanjutnya disbeut sebagai tanah sengketa, pada saat sekarang inidikuasai oleh Tergugat s/d VI, terutama dikuasai oleh Tergugat ;Bahwa para Tergugat s/d VI mendaku dan menguasai tanah sengketadengan alasan sebagai harta peninggalan orang tuanya yaitu alm.KartoSudjono Sumjar dan berdasarkan buku C Desa Krandegan No.2 atas namaKarto Sudjono Sumjar, persil No.77 kelas D.I, luas 057

da, terletak di DesaKrandegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, tanggal 27353 BKSdari No.83 (B.Dulkamid Kamsinah) ;Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada Kepala Desa Krandegandan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Purworejo, apakah yang dimaksuddengan BKS dalam buku C Desa No.2 atas nama Karto Sudjono Sumjartersebut, dijawab : yang dimaksud BKS tersebut adalah buku salah masuk ;Dengan demikian tanah sengketa didalam buku C Desa No.2 atas namaKarto Sudjono Sumjar persil No.77 kelas D.I, luas 057

atas nama B.Dulkamid Kamsinahdalam Buku C Desa No.83, dan sudah sepatutnya Kepala Desa Krandegandijadikan Tergugat VII dalam perkara ini ;Bahwa Kepala Desa Krandegan pernah akan mengembalikan status tanahsengketa dari atas nama Karto Sudjono Sumjar dikembalikan menjadi atasnama B.Dulkamid Kamsinah akan tetapi hanya seluas 057 da atau hanyaseluas + 40 ubin saja, Penggugat dan para Tergugat Turut Berkepentingantidak mau menerimanya karena yang sebenarnya yang didaku dan dikuasaioleh para Tergugat

sebenarnya seluas 150 ubin milik B.Dulkamid Kamsinah;Didalam Buku C Desa seluas 057 da hanya sebagai alasan agar dengandasar Buku C Desa dapat menguasai seluas 150 ubin milik B.DulkamidKamsinah oleh alm.

da ; Tanah seluas 057 da menurutmetric stelsel adalah identik dengan + 40,7 ubin ;Bahwa dengan demikian bilamana putusan tersebut dilaksanakan akanterdapat kericuhan : apakah tanah seluas 0.057 Ha (57 da) sebagaimanayang tercantum di dalam C No.83 atas nama B.Kamsinah Dulkamid atautanah seluas 150 ubin (0.210 Ha) yang harus dieksekusi;Hal. 14 dari 166 hal.

PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2015/PA ArsotsBSS NASDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaraCerai Gugat antara:Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempattinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Penggugat.menggugatTergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggaldi Kabupaten Keerom, sebagai Tergugat.Pengadilan

Agama tersebut.telah membaca dan mempelajari berkas perkara.telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15September 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 057/Pdt.G/2015/PA Ars tanggal15 September 2015 mengemukakan halhal sebagai berikut:1.

No. 057/Pdt.G/2015/PA Ars.. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anakbernama :1. Anak 1 umur 23 tahun2. Anak 2, umur 21 tahun, keduanya berada dalam pemeliharaanPenggugat..

No. 057/Pdt.G/2015/PA Ars.Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentangMediasi, setiap perkara perdata wajib di Mediasi, oleh karena Tergugat tidakpernah datang di muka sidang, maka Majelis Hakim menganggap bahwaperkara ini tidak layak dimediasi.Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka Ketua Majelismembacakan surat gugatan Penggugat dengan keterangan tambahan sebagaiberikut:e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun2009 dan sejak awal tahun 2012 telah berpisah

No. 057/Pdt.G/2015/PA Ars. Hakim Anggota Ketua MajelisTtdTtdKhairil, S. Ag. Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. Hakim AnggotaTtdAdam, S. Ag. Panitera Pengganti Ttd Hasmawati, S.H. Perincian Biaya:1. Pendaftaran : Rp 30.000,002. Proses : Rp 50.000,003. Panggilan : Rp 375.000,004. Redaksi :Rp 5.000,005. Meterai : Ro 6.000.00Jumlah Rp 466.000,00Terbilang: empat ratus enam puluh enam ribu RUPIAH

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XIV2008Tentang Pemberian lin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2X1V/2008Tentang Pemberian lin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XIV2008 Tentang Pemberian jin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 500/057/Eko.2X1/2008 Tentang Pemberian jin Usaha Perkebunan(IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluanPerkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di KecamatanSandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16 Desember 2008 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor : 500/057/Eko.2XIV2008 Tentang Pemberian jin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor500/057/Eko.2X1/2008 Tentang Pemberian jin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan PerkebunanKelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan SandaranKabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2X1IV2008 Tentang Pemberian jin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah menikah secara Islam di DesaTanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan padatanggal 5 Juni 2010 di hadapan seorang Penghulu bernama PENGHULUHalaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA. Tse.dengan wali WALI NIKAH (Ayah kandung Pemohon Il), dan pernikahantersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH danSAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 55.000,00 (limapuluh lima ribu rupiah);2.

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untukpersidangan perkara ini, Pemohon dan Pemohon II telah hadir di persidangandan Pemohon dan Pemohon Il menyatakan tetap akan melanjutkanHalaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA.

SAKSI Il, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT. 05, Desa Binai,Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan:Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA.

Oleh sebab itu,pengakuan Pemohon dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah secaraIslam pada tanggal 5 Juni 2010 di Desa Tanah Kuning, Kecamatan TanjungPalas Timur, Kabupaten Bulungan, dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Pemohon II telahdapat membuktikan dalildalil permohonannya, sehingga permohonannyaHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA.

H.TUBAGUS MASRUR, S.H.Panitera PenggantitidMOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.Perincian biaya perkara:1.oF PfBiaya PendaftaranBiaya PanggilanBiaya ProsesBiaya RedaksiBiaya MateraiIWAN ARIYANTO, S.H.Rp 30.000,00Rp 200.000,00Rp 50.000,00Rp 5.000,00Rp 6.000,00 JumlahRp 291.000,00Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA. Tse.

Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT092293.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut: Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding; Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP377/WPJ.07/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Keberatan Atas SKPKBPPN Nomor 00041/207/12/057

uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT092293.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019,tanggal, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Menolak banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP377/WPJ.07/2015 tanggal10 Februari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakMaret 2012 Nomor 00041/207/12/057

Dengan mengadili sendiri:a.Mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding;Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP377/WPJ.07/2015 tanggal 10 Februari 2015 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00041/207/12/057/13 tanggal 18November 2013 Masa Pajak Maret 2012, atas nama: PT IndonesiaTri Sembilan, NPWP 02.192.861.9057.000, beralamat di NgoroIndustri Persada Blok S1, Lolawang,

/13 tanggal 18 November 2013 atas nama PemohonBanding, NPWP: 02.192.861.9057.000; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan(Kredit Pajak Atas PPN Jasa Luar Negeri) Sebesar Rp412.380.000,00Terkait Dengan Koreksi PPN JLN Yang Telah Diterbitkan SKPN PPNJLN Nomor 00045/577/12/057/13 Tanggal 18 November 2013 yang tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Putusan Nomor 241/B/PK/Pjk/2021Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan (Kredit Pajak Atas PPN JasaLuar Negeri) Sebesar Rp412.380.000,00 Terkait Dengan Koreksi PPNJLN Yang Telah Diterbikan SKPN PPN JLN Nomor00045/577/12/057/13 Tanggal 18 November 2013 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.

Mengurangkan jumlah sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.006155.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat

dan membatalkan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01376/NKEB/WPuJ.07/2019 tanggal 31Mei 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober 2016karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 28,Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01376/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober2016 karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00604/207/16/057/18tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober 2016 karenaHalaman 3 dari 7 halaman.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01376/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00604/207/16/057

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005611.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal

28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019,tanggal 6 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00596/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Januari2016 karena Permohonan Wajib Pajak atas nama, PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00596/207/16/057

/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Januari2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057

Mengurangkan jumlah sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00602/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.005612.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan

membatalkan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01077/NKEB/WPUJ.07/2019 tanggal 7Mei 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00602/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Agustus 2016karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT Gold Coin Indonesia, NPWP01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 28, MedanSatria, Bekasi, Jawa Barat, 17132;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00602/207/16/057/18tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Agustus 2016, karenaHalaman 3 dari 7 halaman.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01077/NKEB/WPuJ.07/2019 tanggal 7 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00602/207/16/057

Putusan Nomor 1128/B/PK/Pjk/2021Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00602/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Agustus2016 karena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim PengadilanPajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Konira Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibuktiyang

057/AG/2014

No. 057/Pdt.P/2017/PA Blk.Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya, para Pemohon telahmengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:A.

No. 057/Pdt.P/2017/PA Bik. Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il adalah suami isteri yang menikah pada27 Juni 1997 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, KabupatenBulukumba.

No. 057/Pdt.P/2017/PA Blk.Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukankeberatan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut. Oleh karena itu, MajelisHakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tidak melanggarlarangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8s.d. 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

No. 057/Pdt.P/2017/PA Blk.3. Memerintahkan Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkanperkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;4.

No. 057/Pdt.P/2017/PA Bik.

Membatalkan dan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01325/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Nomor 00001/306/10/057/16 tanggal 11Mei 2016 Tahun Pajak 2010 serta seluruh surat taginan pajak ataupunsuratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP01325/KEB/ WP4J.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan

Pajak Penghasilan Nomor 00001/306/10/057/16 tanggal 11Mei 2016 Tahun Pajak 2010; dan3.

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117685.15/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01325/KEB/WPJ.07/2017tanggal 1 Agustus 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Tahun Pajak2010 Nomor 00001/306/10/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01325/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010Nomor 00001/306/10/057/16 Tanggal 11 Mei 2016, atas nama PTCargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, alamat: WismaHalaman 3 dari 7 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor00001/306/10/057/16 tanggal 11 Mei 2016, atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, alamat: Wisma BNI 46Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kavling1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Desember2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor6452/Pdt.P/2018/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut:1.Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan para tanggal 21November 2018 yang dicatatkan pada kantor Urusan Agama (KUA) diKecamatan Puger Kabupaten Jember dengan aktanikahNo.0947/057

Nomor 6452/Pdt.P/2018/PA.Jr0947/057/X1/2018 dtertanggal 21 November 2018 dab stekag dibacaterynyata terdapat kesalahan identitas pada :Nama Pemohon tertulis Hairullah bin Ridwan tempat tanggal lahirJember 21 April 1981;Nama Oemohon II tertulis Christin Dewi Yana binti Edi Prayetno tempattanggal lahir Jember, 02 Agustus 1991.Bahwa berdasarkan surat Keterangna Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamtan Puher Kabupaten Jember No: 458/Kua.13.32.21/12/2018tertanggal 07 Desenver 2018 identitas para Pemohon yang

FotokopiSurat Akta Nikah Nomor: 0947/057/X1I/2018, tertanggal 21Novemebr 2018, (P.4)Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mujilah yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 26November 2018 (P.5)Fotokopi Paspor atas nama Titin Dewi Yana yang berlaku sampaitanggal 27 November 2018, (P.6)Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukansaksisaksi masingmasing sebagai berikut:1.

Nama : Agus Setiawan bin Misdi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaanwiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sumberejo Kecamatan AmbuluKabupaten Jember;Bahwa saksi didepan sidang serta dibawah sumpahnya telahmemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi teman Pemohon;Bahwa Para Pemohon telah menikah pada pada tanggal 21 November2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten JemberKutipan Akta Nikah Nomor : 0947/057/X1/2018 tanggal 21

Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :0947/057/X1/2018, tanggal 21 November 2018 tersebut Hairullah binRidwan, tempat tanggal lahir Jember, 21 April 1981 sebenarnya adalahHairullah bin Ridwan tempat tanggal lahir Bogor 21 April 1981;c.

Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah padasaat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dan yangmengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni :SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alatsholat (roko dan sajadah) dibayar tunai, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon IIHalaman 1 dari 7 halaman Penetapan No 057/Pdt.P/2018/PA.Pmk8.tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama

PENGHULU dengan mas kawin berupaseperangkat alat sholat (roko dan sajadah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikahadalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya; Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 28 tahun danjanda cerai dalam usia 33 tahun (bukti surat cerai no.0385/AC/2008/PA.Pmk,terlampir), dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, dan selama menikahtidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No 057

tersebut di atas ;Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, dan keterangan saksisaksi, sertabukti surat yang diajukan, telah ditemukan faktafakta kejadian sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2013 di KABUPATEN PAMEKASAN,telah terjadi akad nikah/ perkawinan antara Pemohon I ( PEMOHON 1) denganPemohon II ( PEMOHON 2), yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon IIsendiri bernama WALI NIKAH dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernamaHalaman 4 dari 7 halaman Penetapan No 057

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka salinan Penetapan ini harus dikirim kepada KantorUrusan Agama setempat untuk diadakan pencatatan dalam buku Register;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UndangUndang No. 7 Tahun 1989 Jo.UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 para Pemohon dibebani biaya perkara ;Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No 057/Pdt.P/2018/PA.PmkMengingat, Penjelasan pasal 49 a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPeradilan Agama jo.pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan

Materai Rp. 6.000,Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No 057/Pdt.P/2018/PA.PmkJUMLAH Rp. 241.000,( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )Untuk salinan yang sama bunyinyaOleh Panitera PA. PamekasanTTDMOH. ALI SYAMSI, S.H.Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No 057/Pdt.P/2018/PA.Pmk

Putusan Nomor 4382/B/PK/Pjk/2019Bahwa Penggugat mohon agar Majelis menghapuskan Sanksi KenaikanPasal 13 ayat (3) UU KUP yang tercantum dalam SKPKB PPN Nomor00106/207/10/057/12 tanggal 25 April 201 2;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Oktober 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52889/PP/M.VIA/99/2014, tanggal 3 Juni 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap

Surat Keputusan KEP1731/WPJ.07/2013 tanggal 28 Agustus 2013, tentang Gugatan atas PermohonanPenghapusan Sanksi Administasi atas SKPKB PPN Nomor 00106/207/10/057/12 Masa Pajak Desember 2010, atas nama : PT Lumbung NasionalFlour Mill, NPWP 02.193.193.6.057.000, beralamat di Jalan Ir.

permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan TergugatNomor KEP1731/WPJ.07/2013 tanggal 28 Agustus 2013, tentang Gugatanatas Permohonan Penghapusan Sanksi Administasi atas SKPKB PPNNomor 00106/207/10/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP1731/WPJ.07/2013tanggal 28 Agustus 2013, tentang Gugatan atas PermohonanPenghapusan Sanksi Administasi atas SKPKB PPN Nomor00106/207/10/057/12 Masa Pajak Desember 2010 oleh Majelis HakimHalaman 3 dari 7 halaman.

tercantum dalam SKPKB PPN Nomor00106/207/10/057/12 tanggal 25 April 2012 nyatanyata telah sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku dan oleh karenanya koreksiTergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 14 ayat (4) Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga Pasal 36 ayat (1) huruf a UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan

Bumi Sentosa DwiRU mmBahwa dengan dasar Akad Pembiayaan Perjanjian Mudharabah Mogoyyadah OffBalance Sheet No. 002/ MDAMQYD/VIII/2008 tersebut kemudian Penggugat Imengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 057/MSA/VII/2008 denganPara Tergugat dari CV. Prospek Abadi yang dilegalisasi oleh Notaris Sofin Hadi,SH dengan Nomor N0O.724/Leg/VII/2008.

Bumi Sentosa Dwi Agung;Bahwa untuk meyakinkan Para Penggugat dalam Akad Pembiayaan MusyarakahNo. 057/MSA/VII/2008 tersebut Tergugat I dan Tergugat III serta Para Penjaminmenjaminkan harta miliknya berupa:5.1 Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, dikenal terletak di Kelurahan TegalReja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Jl MT Haryono atasnama TERGUGAT I dengan luas 380 M?

BumiSentosa Dwi Agung;Bahwa tindakan tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai salah urus (mismanagemen) atau pelanggaran atau wanprestasi terhadap Akad yang menjaditanggungjawab pribadi dari Para Tergugat sebagaimana telah ditentukan dalamPasal 13 jo Pasal 5 huruf 5 jo Pasal 7 Akad Pembiayaan Musyarakah No.057/MSA/VII/2008.

Oleh karenanya Akad Pembiayaan Musyarakah No.057/MSA/VII/2008 yang sedianya berakhir pada tanggal 29 Januari 2009dengan sendirinya sejak tanggal 29 November 2008 ketika Para Tergugatmelakukan wanprestasi menjadi putus. Sesuai Pasal 12 jo Pasal 13 AkadPembiayaan Musyarakah No. 057/MSA/VII/2008 Penggugat I berhak menagihmodal usaha dan uang bagi hasilnya secara sekaligus ;Setelah mendapat klarifikasi dari PT. Bumi Sentosa Dwi Agung, Penggugat Imenanyakan hal tersebut kepada Para Tergugat.

Bahwa dalil Para Penggugat posita I 3, adalah tidak benar, yang benar ParaTergugat hanya mengetahui dan menandatangantn AKAD PEMBIAYAANMUSYARAKAH No. 057/MSA/VII/2008 dengan Penggugat I tanpa diberitahuapalagi mengetahui adanya peristiwa hukum yang dijadikan dasar akad tersebut, yaituadanya penandatanganan Akad Pembiayaan Perjanjian Mudharabah Off BalanceSheet No. 002/MDAMQYD/VIII/2008 antara Penggugat I dengan Penggugat II;4.

M E N E T A P K A N :- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; - Memberi izin kepada Pemohon untuk mencoret sebagian nama Pemohon dari : HERTI RUBINTI RUMAHORBO menjadi HERTI RUMAHORBO ;- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencoret marga Pemohon dari : HERTI RUBINTI RUMAHORBO kemudian menggantinya dengan HERTI RUMAHORBO pada pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 057/DKC/I/2010, tanggal 22 Januari 2010 dengan jalan memperlihatkan

September 2015,yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 320/PDT.P/2015/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut :e Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia, berdasarkan KartuTanda Penduduk R.1 No. 21711247028090006, tanggal 18 September 2013 yangdikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam.e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah Catatan Sipildengan seorang lakilaki bernama : ANTONIUS NABABAN, berdasarkan Kutipanakta Perkawinan Nomor : 057

/DKC/I/2010, tanggal 22 Januari 2010 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dolok Sanggul ;e Bahwa di dalam Akta Perkawinan Peohon tersebut nama Pemohon terdapatkesalahan sehingga Pemohon ingin mencoret sebagian nama Pemohon dari namaHERTI RUBINT RUMAHORBO menjadi HERTI RUMAHORBO ( sesuai denganakta Kelahiran Pemohon ) ;e Bahwa didalam Kutipak Akta Perkawinan Pemohon No. 057/DKC/I/2010, tanggal22 Januari 2010 tertulis HERT RUBINTI RUMAHORBO seharusnya HERTIRUMAHORBO, sesuai

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBatam untuk mencoret marga Pemohon dari : HERTI RUBINT RUMAHORBOmenjadi HERI RUMAHORBO kemudian menggantinya dengan HERTI RUMAHORBOpada pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 057/DKC/I/2010, tanggal 22 Januari2010 dengan jalan memperlinatkan salinan resmi dari Penetapan ini ;4.

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 057/DKC/I/2010 tanggal 22 Januari 2010yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenHumbang Hasundutan, diberi tanda bukti P4 ;5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NO. 2171121008769009 tanggal 18092013 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam,diberi tanda P5 ;6.

;Mengingat dan memperhatikan Undangundang dan ketentuanketentuan lain yangberkenaan dengan ini ;MENETAPKAN:e Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;e Memberi izin kepada Pemohon untuk mencoret sebagian nama Pemohondari : HERTI RUBINTI RUMAHORBO menjadi HERTI RUMAHORBO ;e Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Batam untuk mencoret marga Pemohon dari : HERTI RUBINTIRUMAHORBO kemudian menggantinya dengan HERT RUMAHORBOpada pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 057