Ditemukan 5663 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-07-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA BANDUNG Nomor 3003/Pdt.G/2018/PA.Badg
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
114
  • ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, ternyata mediasiantara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil dengandemikian ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuh ;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraianterhadap Termohon berdasarkan alasan bahwa antara Pemohon danTermohon sejak tanggal 15 Juni 2018 sering terjadi perselisihnan danpertengkaran yang teruSs menerus dan antara Pemohon dan Termohontelah pisah rumah sejak tanggal 18 Juni 2018 yang lalu, hingga
Register : 07-10-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2977/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 28 Oktober 2015 — Penggugat melawan Tergugat
126
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 27-05-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 08-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1562/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 30 Juli 2015 — Penggugat melawan Tergugat
63
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 29-04-2016 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 01-07-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 2309/Pdt.G/2015/PA.Clp
Tanggal 23 Juni 2015 — penggugat tergugat
60
  • Menetapkan syarat talik talak telah terpenuh ;4. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat Tergugat terhadap PenggugatPenggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);5.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
879502
  • Tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria
  • pembuktianyang kuat.(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara danmasyarakat, keperluan lalulintas sosial ekonomi serta kemungkinanpenyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biayabiaya yang bersangkutan denganpendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyatyang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biayabiaya tersebut.Bagian IIIHak milik,Pasal 20.(1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh
    Maka ditentukan dalamayat 2 tersebut selanjutnya, bahwa dijamin perlindungan terhadapkepentingan golongan yang ekonomis lemah.(3) Dengan hapusnya perbedaan antara hukumadat dan hukumbarat dalambidang hukum agraria, maka maksud untuk mencapai, kesederhanaan hukumpada hakekatnya akan terselenggarakan pula.Sebagai yang telah diterangkan diatas, selain hak milik sebagai hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, hukumagraria yang baru pada pokoknya mengenal hakhak atas
    Hak milik adalah hk yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyaiorang atastanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yangmutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggugugat" sebagai hak eigendom menurutpengertiannya yang asli dulu. Gfat yang demikian akan terang bertentangan dengansifat hukumadat dan fungsi sosial dari tiaptiap hak.
    Katakata "terkuat dan terpenuh"itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak gunausha, hak gunabangunan, hakpakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak hak atas tanahyang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya : paling)kuat dan terpenuh.Pasal 21.Ayat 1 dan 2 sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (ll angka 5).Dalam ayat 3 hanya disebut 2 cara memperoleh hak milik karena lainlain caradilarang oleh pasal 26 ayat 2.
Register : 27-05-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 08-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1561/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 10 September 2015 — Penggugat melawan Tergugat
84
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 10-03-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 10-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0734/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 6 Juli 2015 — Penggugat melawan Tergugat
158
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 04-04-2011 — Putus : 14-09-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan PA SAMPANG Nomor 214/Pdt.G/2011/PA Spg
Tanggal 14 September 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
110
  • Halaman 10 dari 14 halamanMenimbg mendengarketerangan yang dekatdengan Pe Saksi dalamperkara ini kn ya enya diah tidak sangguplagi berupa RTE ree Ja Adapun daripihak Tergul ; g dekatnyakarena tida gga maksudPasal 22 Tahun 1975telah terpenuh Menimbang, age an pertimbangantersebut di muka, telah sesuai danmemenuhi maksud Pasal "Sig gf undang Nomor Tahun1974 = tentang Perkawinan ternyata di dalampenjelasan pasal tersebut pada huruf b dan f jo.
Register : 15-06-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 18-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1747/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 29 Juli 2015 — Penggugat melawan Tergugat
76
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 23-11-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3581/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 11 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
84
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 26-05-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 05-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1531/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 28 Oktober 2015 — Penggugat melawan Tergugat
53
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 22-06-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2356/Pdt.G/2017/PA.Tgrs
Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
144
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 13-07-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2600/Pdt.G/2017/PA.Tgrs
Tanggal 16 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
115
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 05-07-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2427/Pdt.G/2017/PA.Tgrs
Tanggal 14 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
86
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 24-11-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 4047/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 28 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
85
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 25-07-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2271/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 30 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
53
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 07-11-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3778/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 14 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
63
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 11-10-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 18-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3405/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 22 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
75
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 26-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 18-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3608/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 8 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
76
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 22-11-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 4016/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 5 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
106
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh