Ditemukan 11604 data
44 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat (1) KUHAPyang berbunyi :Alat bukti yang sah ialah :a).b).Cc).d).e).Keterangan saksi ;Keterangan ahli ;Surat ;Petunjuk ;Keterangan Terdakwa ;Yaitu tidak mempertimbangkan :1).Keterangan saksi verbalisan yaitu saksi BAMBANG NURDIANSYAH(Putusan Hlm.22 Poin 4) saksi SURYANTO LAWASA (PutusanHlm.23 Poin 4) dan saksi ROMAN ARIEF (Putusan Hlm.24 Poin 4)yang diajukan di depan persidangan yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa hasil Pemeriksaan BeritaAcara diberikan tanpa ada penekanan
, pemaksaan, maupunkekerasan, dan keterangan tersebut sama dengan laporanhasilPenelilian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat oleh BalaiKemasyarakatan Klas Il Luwuk yang juga keterangannya tidakdiberikan dalam keadaan tertekan, paksaan maupun kekerasan.Begitu pula dengan keterangan saksi tambahan yang diberikan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu saksi OKTAFIANUS, saksiYOMAN KALONGGI dan saksi RIDHO yang menyatakan bahwaterhadap Para Terdakwa tidak pernah dilakukan penekanan,pemaksaan maupun
37 — 20
Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim LuhkumKumdam maupun penekanan Komandan Satuan.14.
Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim LuhkumKumdam maupun penekanan Komandan Satuan.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Setiappenyalahguna telah terpenuhi.Unsur ke2 : Narkotika Golongan .Bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal (I) ke1 undangundang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yangberasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapatmeyebabkan penurunan atau perubahan
71 — 62
Bahwa sebelum terjadi pelelangan oleh Turut Tergugat didahuluidengan perbuatan yang tidak terpuji yang melanggar citacitaperbankan, yaitu Turut Tergugat telah melakukan penekanan mentalkepada Tergugat dengan cara mendesak Tergugat untuk segeramengosongkan obyek sengketa dengan menggunakan orangorangtertentu yang tidak jelas serta mengerahkan aparat kepolisian denganmembawa senjata laras panjang.Bahwa bahkan lebih tidak terpuji lagi yaitu Tergugat setiap akanmembayar angsuran pinjamannya telah dihalanghalangi
masalah sehinggaangsuran tersendat.Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dengan itikad baik setiapakan membayar angsuran pinjamannya telah dihalanghalangiTurut Tergugat asal dengan alasan rekening telah mati atauhangus, yang akhirnya diketahui bahwa agar status pinjamanPenggugat dalam Rekonpensi menjadi macet dan menjadi peluanguntuk dilelang dengan sangat rendah.Bahwa saat dilakukan lelang obyek sengketa, pinjaman Penggugatdalam Rekonpensi belum jatuh tempo.Bahwa Turut Tergugat asal telah melakukan penekanan
43 — 3
dasar untuk melakukan penuntutan perkara kePengadilan serta dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutanpidana (requisitoir) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.b Bagi Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan buktibuktikebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.c Bagi Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan disidang pengadilan danputusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahanterdakwa.Menimbang, bahwa dari pemahaman dan penekanan
sebagaimanadigambarkan diatas maka menjadi jelas adanya bahwa surat dakwaan tersebutmenempati posisi yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana, selainmenjadi salah satu instrument yang menyelaraskan keseimbangan hak normatif bagisetiap subsistem (komponen) yang berinteraksi didalamnya, juga yang sangat pentinglagi adalah ternyata adanya penekanan dan penegasan yang bersifat imperatif dimanadari kedua segi akan eksistensi surat dakwaan (segi positif dan segi negatif) makakerangka pembuktian
90 — 26
Meski demikian TERGUGATtidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, danpengancaman lelang secara lisan.
;22.Bahwa TERGUGAT tanpa memberikan sebagaimana ketiga butir / positadiatas merupakan suatu penyimpangan atas suatu lembaga yang dibawahBI dimana hukumnya wajid untuk memberikan suatu penyelamat kreditterhadap PENGGUGAT tanpa menjalankan suatu penyelamatan dandengan tindakantindakan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT dimanatindakan tersebut hanya membuat takut keluarga PENGGUGAT dimanasetiap kali pihak TERGUGAT mendatangi kerumah PENGGUGAT yangtanpa memberikan solusi malah justru yang ada hanya penekanan
157 — 61
Sebagai upaya pencegahan ke dalam institusi TNIdikeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/33/2016tanggal 28 Januari 2016 merupakan suatu penekanan Pimpinankepada setiap Prajurit TNI untuk dipedomani guna mencegahperedaran dan penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI.
SuratTelegram ini juga memuat tentang penekanan bagi prajurit yangterlibat Narkotika akan dijatuhi sanksi yang tegas dalam hal inipemecatan dari dinas keprajuritan (dinas Militer).Bahwa kewenangan pemecatan dari dinas keprajuritan memangbukanlah sematamata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, akantetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan TNI tidak mentolerirkeberadaan Narkotika dalam kehidupan prajurit, dimana sikap sejalandengan program Pemerintah RI dalam memerangi Narkotika,selayaknya MajelisPengadilan
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gusti Gede Dharma, A.berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidak wajar denganpenyebab kematian akibat penekanan pada saluran napas bagian atas(batang tenggorokan) sehingga koroban kekurangan oksigen (asfiksia) yangmengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke2 KUHP ;ATAUKEDUA :Hal. 14 dari 74 Hal. Put.
Gusti Gede Dharma, A.berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidak wajar denganpenyebab kematian akibat penekanan pada saluran napas bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia) yangmengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 338 KUHP Jo.
GustiGede Dharma, A. berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidakwajar dengan penyebab kematian akibat penekanan pada saluran napasbagian atas (batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen(asfiksia) yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 353 ayat (3) KUHP Jo.
Gusti Gede Dharma, A.berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidak wajar denganpenyebab kematian akibat penekanan pada saluran napas bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia) yangmengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 353 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke2 KUHP ;LEBIH LEBIH SUBSIDAIRKESATU :Hal. 27 dari 74 Hal. Put.
Gusti Gede Dharma, A.berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidak wajar denganpenyebab kematian akibat penekanan pada saluran napas bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia) yangmengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo.
22 — 7
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
21 — 12
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
26 — 11
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinan2020sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
DESI MARJANTI, SH
Terdakwa:
STEVAN RONALDO Als STEVAN Ad. HERSON WURAGA
116 — 14
Luka berwarna kemerahan dantidak ada perdarahan yang aktif serta dirasakan nyeri pada saatHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2314/Pid.B/2018/PN Tng t penekanan;Kesimpulan:Pada pemeriksaan korban seorang lakilaki berumur dua puluh tujuhtahun terdapat luka lecet pada daerah leher kanan. Luka tersebut akibatkekerasan tumpul.
15 — 12
Pemohondengan wanita bernama ...... tidak ada halangan perkawinan baik karenanasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnyamenurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
65 — 28
BAP Penyidik Terdakwa mengakui bahwa dirinya bersama denganDARSON telah mengambil mesin tempel milik saksi MUSA ISMAIL;Menimbang bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa keterangan yangdiberikan oleh Terdakwa dalam BAP penyidik adalah hasil dari pemaksaan danpenyiksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada Terdakwa, akan tetapi ketikahal tersebut dikonfirmasikan kepada saksi BURAERAH sebagai penyidik dalamperkara terdakwa yang dihadirkan selaku saksi Verbalisan, tidak terbukti adanyapenyiksaan dan penekanan
17 — 4
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yangbernama ANAK, lahir tanggal 18 Maret 2020, yang saat ini tinggal bersamaTermohon.4.
18 — 2
Sedangkan telah ternyata bahwa perkawinan antaraPemohon dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 10 Desember2010 adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
22 — 4
unsurunsur tersebut sebagai berikut :Tentang unsur Setiap orang Menimbang bahwa, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalampasal ini biasa disebut juga dengan barang siapa adalah orang atau manusiasebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dandiadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwaoleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam suratdakwaan, oleh sebab itu penekanan
24 — 5
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
17 — 4
berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
34 — 3
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak yang bernama ANAK, LakiLaki, Umur 1 Tahun;5.
13 — 17
anakPemohon dengan lelaki bernama XXX tidak ada halangan perkawinan baikkarena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinanlainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan