Ditemukan 3405 data
Andi Hermanto, S.H.
Terdakwa:
MUCHAMAD YUSUF
106 — 46
:Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkaraTerdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim bukansemata mata hanya melihat dari sisi kepastian hukum sajayaitu dengan melihat ancaman dan sangsi pemidanaannyasaja tapi juga untuk menjaga keseimbangan antara semuakepentingan bagi semua pihak ,baik kepentingan hukum,kepentingan umum dan juga kepentingan militer. Menjagakepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknyahukum dan keadilan dalam masyarakat.
Terbanding/Penggugat : Tn. FLORIANUS ALUI
82 — 64
Yang ada hanyalah pemaksaan kehendak;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat adalah ilusi, knayalan karena bagaimanamungkin halhal itu terjadi, karena tanah milik Penggugat yang telah diperjanjikandengan surat perjanjian tertulis yang belum pernah ditambang dan diambilpotensi batu baranya, disepakati kKedua belah pihak, ditandatangani oleh keduaPenggugat, saksi dan mengetahui RT.15 yang mengatur, memuat rentangantara hak dan kewajiban serta sangsi antar Penggugat dan Tergugat;Berdasarkan segala apa yang
111 — 23
Terdakwa tersebut; Bahwa menurut saksi para Terdakwa ini termasuk kategori perbuatanpencarian benda yang diduga benda cagar budaya; Bahwa dalam menetukan apakah benda itu termasuk benda cagar budayaharus ditentukan melalui penetapan dari pemerintah daerah berbentukSurat Keputusan Cagar Budaya dan surat kepemilikan; Bahwa menurut Pasal 15 Undang Undang R.I Tahun 2010 tentang cagarbudaya bahwa jika suatu benda diduga tidak diketahui pemiliknya makamenjadi hak Negara dan dikuasai oleh Negara; Bahwa sangsi
Ir.SOEGIHARTO SANTOSO Alias HOKY
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Bantul
131 — 60
IrFAAZ yang melakukan penghinaan berulang kali kepada sayadihadapan sidang hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 dengankatakata Kutu Kupret, kemudian juga menghina saya diFacebook pada tanggal 24 Maret 2017 dengan katakata KutuKupret lagi, Karena ada sangsi hukumnya dan dapat dilaporkanke Polisi, namun dengan suara yang sangat lantang dan adaupaya melakukan intimidasi karena ukuran badannya juga jauhlebih besar dari saya, Kemudian melakukan umpatan katakataKamu Memang Kutu Kupret yang sangat keras sekalidihadapan
92 — 13
.= Merekomendasikan kepada Fasilitator Kecamatan untuk mengadakanMAD (Musyawarah Antar Desa) Khusus, terkait sangsi fisik atastunggakan SPP di Kelurahan Mariana Ilir.Bahwa benar dalam SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) terdapat bungapinjaman yaitu sebesar 1,5 % perbulan dari pokok pinjaman ataumenyesuaikan suku bunga lembaga keuangan terdekat diwilayah kecamatanmasingmasing ;Bahwa benar jumlah tunggakan dari 18 kelompok yang belum disetorkanoleh saudari NURLELA ke UPK Kecamatan Banyuasin I jumlah
anggaran 2012 di Kelurahan Mariana Ilir KecamatanBanyuasin I yaitu := Melakukan supervisi langsung bersama tim kelembagaan KecamatanBanyuasin I kepada Kelompok Peminjam dana SPP.= Merekomendasikan kepada Fasilitator Kecamatan untuk melaksanakan rapatkelembagaan sehubungan dengan permasalahan tersebut.= Mengeluarkan surat penghentian sementara perguliran simpan pinjam diKecamatan Banyuasin I.= Merekomendasikan kepada Fasilitator Kecamatan untuk mengadakan MAD(Musyawarah Antar Desa) Khusus, terkait sangsi
105 — 25
Jamugha Multima Primacy, yang bertentangan denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha pasal 22 joPerpres Nomor : 54 Tahun 2010 pasal 118 ayat (1) huruf b, sehingga berdasarketentuan pasal 118 ayat (2) maka Penydia Jasa dapat dikenakan sanksi baikberupa sangsi administrasi, perdata maupun pidana. Persekongkolan dimaksudterlinat dari bukti petunjuk sebagai berikut : Adanya persesuaian dokumen penawaran yang dibuat oleh PT. JamughaMultima Primacy, dengan penawaran CV.
110 — 36
secara moril.Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh PARAPENGGUGAT tersebut masih dalam batas kewajaran dalam shalmendisiplinkan para taruna yang telah melanggar disiplin sehinggapenerapan SIDANG atau penggunaan Pembentukan Dewan Pertimbanganuntuk mengadili sebagaimana maksud Pasal 75 ayat (2) dan (4) TatibSTIP tidak relevan dan tidak =memenuhi unsurunsur indisipliner danpelanggaran berat dan haruslah dinyatakan batal demi hukum atau bataldengan sendirinya.Bahwa diberikannya sangsi
30 — 14
Bahwa jelas dari pengertian Pasal 54Undangundang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebutyang bisa dikenakan sangsi penjara dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu pelaku atauTerdakwa yang termasuk sebagai pecandu Narkotika sesuai dengan surat keterangandari dokter yang ditunjuk oleh Hakim ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebutdiatas maka pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa
197 — 124
tinggi atau berdasarkankewenangan jadi ada dua, kalau dua duanya bisa bergabung istilahnya sempurnabanget, tapi kalau cuma perintah maka bisa dikatakan sempurna, atukahdidasarkan kewenangan sempurna, peraturan kapolri ini bahkan dia meriverUndangUndang yang lebih tinggi dalam hal ini dalam 881 untuk subtansinya,sementara dasar kewenangannya disebutkan pasal 15 ayat 1 bahwa Kapolriberwewenang membentuk peraturan perundang undangan dalam lingkupkepolisian.Bahwa pemberlakuan perkara dikaitkan dengan sangsi
IROH ROHAYATI
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
122 — 73
di lakukan oleh KPU Jabar adalah perhitungan suara sah dan tidak sah ;Bahwa, saksi menayatakan dasar dari peresmian gubernur didasarkan dariKPU ; Bahwa, saksi menyatakan PAW dilaksanakan di Mahkamah Partai terlebihdahulu baru di Pengadilan Negari ; Bahwa, saksi menyatakan perselisihan di mahkamah partai karena adanyaperselisinan suara ; Bahwa, saksi menyatakan perhitungan suara KPU dengan kontrol dari saksi sama ;Halaman 78 dari 93 halaman Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUNBDGBahwa, saksi menyatakan sangsi
105 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal itu terbaca darisejarah terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 yang diganti dengan PERMANomor 2 Tahun 2003 dan kemudian disempurnakan lagi dengan PERMANomor 1 Tahun 2008;Hakim Mediator Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak menjalankanMediasi PERMA Nomor 1 tahun 2008 sesuai prosedur maka putusan sudahsepatutnya batal demi hukum karena telah terjadi pelanggaran dandikenakan sangsi.
116 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sapto Wilopo padatanggal 2 Juni 2016 memberikan kesaksian tentang PelaksanaanPanggilan Kedua pada tanggal 31 Desember 2014 untuk hadir bekerjapada tanggal 9 Januari 2015 sebagai berikut:karena Panggilan Pertama tidak mau masuk bekerja malah melakukanUnjuk Rasa menuntut Pekerja yang kena sangsi Pelanggaran PeraturanPerusahaan 24 Orang agar dipekerjakan kembali, maka Penggugatberusaha memanggil Tergugat untuk kedua kalinya karena Order dariCustomer sudah meningkat kembali, maka Tergugat dipanggil yang
108 — 22
Madidir Bitung sebanyak 60 ton dansudah ditangani dan hasil pemeriksaan dari Tiem Pengawasan terjadinyakekurangan beras dan RUSLI MARPAUNG yang bertanggung jawab; Bahwa telah memberi sangsi kepada RUSLI MARPAUNG sekitar 60 tondengan nilai + 250 juta dan selama proses sekitar 5 bulan tunjangankepada RUSLI MARPAUNG yang bertanggung jawab; Bahwa RUSLI belum membayarnya dan setelah itu saksi tidak tahu lagikarena saksi pindah; Bahwa Saksi dimintakan untuk memberikan keterangan dan Penggugatsebagai staf
WILLEM WANDIK, S. SOS
Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT,
2.ETHA BULO
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
182 — 44
Bahwa PENGGUGAT menyatakan sangsi/ragu dengan kebenaran daribuktibukti yang TERGUGAT II ajukan di forum Mahkamah PartaiDemokrat (TERGUGAT 1), namun:a. PENGGUGAT TIDAK MENEGASKAN BAHWA IJAZAHPENGGUGAT ASLI.b.
129 — 50
Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;Hal 53 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.SgtMenimbang, bahwa terhadap unsur Ad.4 tersebut, Penasihat HukumTerdakwa dalam Nota Pembelaannya telah mengemukakan halhal sebagaiberikut: Bahwa untuk bisa menjatuhnkan sanksi pidana terhadap seorangTerdakwa, haruslah terpenuhi semua unsur dari yang didakwakan tanpaterkecuali, demikian pula halnya semua unsur yang terdiri dari 4 (empat)unsur dakwaan kesatu harus terpenuhi untuk seluruhnya baru dapatdijatuhnkan sangsi
1.I Gusti Ngurah Pastika
2.I Gusti Ngurah Bawana, S.SI
3.I Gusti Ngurah Ariawan
4.I Gusti Ngurah Oka, SE
Tergugat:
1.Ni Gusti Ayu Tantriani Alias Gusti Ayu Made Tantri Alias Gusti Made Kader
2.Gusti Ngurah Made Putrayasa
161 — 106
diluar Purusa tidakmelanggar awigawig ; Bahwa di Desa Peliatan juga ada warga lain mengangkat anakdari berbeda Agama, tetapi itu atas dasar suka sama suka (kecocokan)/atas keinginan orang tua angkatnya, dengan terlebih dahulu dibuatkanUpacara Sudi Wadani yaitu Upacara untuk pindah Agama, dari Agamalain masuk menjadi pemeluk Agama Hindu sesuai orang tua angkatnya ; Bahwa di Desa Peliatan ada 10 Banjar Adat dan semua WargaDesa Adat tunduk dan taat terhadap awigawig Desa Adat ; Bahwa yang menjalankan sangsi
Terbanding/Tergugat I : ISMA NUR AFNI
Terbanding/Tergugat II : Amri Nur Ridwan
122 — 78
Yang jelas sangat sulit dibayangkan bagaimana kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apabila sesuka suka orangmelanggar PJB yang dikeluarkan Notaris, memberi keterangan palsu kepadapenyidik, memfitnah orang lain, menyerang nama baik dan kehormatannya,tanpa adanya sangsi hukum baik perdata maupun pidana.Bahwa, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi Yokyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agarmengabulkan gugatan Penggugat.
I NYOMAN PURWA NGURAH ARSANA,ST
Tergugat:
KUK BONG YI
288 — 176
Somasi adalah teguran keras secara tertulisdari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harusberprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukumanyang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasiatau lalai. Bahwa Direktur dan komisaris terdiri dalam Rapat Umum PemegangSaham. Untuk menghindari tumpang tindih peran antara dewan direksi dandewan komisaris, kita perlu membedakan tugas dan tanggung jawabmereka dengan jelas.
110 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis Hakim PTUN Seranghalaman 56 berbunyi; .... surat edaran dapat dikatakan sebagai suatu perintahpejabat tertentu kepada bawahannya atau orang dibawahbinaannya sehingga mempunyai sangsi kedalam secarainternal oleh karenanya dapat digunakan sebagai bahanacuan dan pertimbangan oleh lembaga dibawahnya;Halaman 37 dari 73 halaman.
174 — 58
terbit berdasarkan perjanjian kredit maupun Akta PembebananHak Tanggungan atas Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan sedangkanperjanjian tersebut adalah melanggar hukum maka Surat Kuasa MembebaniHak Tanggungan maupun Akta Pembebanan Hak Tanggungan adalahTIDAK SAH pula sehingga perobuatan hukum yang dilakukan olehTERGUGAT yang berikutnya tidak dapat dilakukan (non eksekutable).Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh TERGUGAT dan tanpa adanya sangsi