Sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjutbahwa KTP maupun Sertifikat yang kedua pastilah yangpalsu dan akan digunakan untuk tujuan tidak baik.Demikian juga berlaku penafsiran analogis tentang maknayang terungkap dalam persidangan bahwa bukti P5 iniakan digunakan untuk tujuan yang tidak baik, dan olehkarenanya tidak layak dan wajib ditolak untuk dijadikansebagai bukti dalam persidangan;Bahwa dalam menimbang tentang daluwarsa dalamgugatan ini Majelis Hakim mendasarkan pendapatnyapada Putusan Mahkamah

Kepastian hukum ini sendiri dapat kita lihattelah lama ada pada Kitab Undangundang Hukum PerdataIndonesia sebagai lex generalisnya yang telah berumur166 tahun, khususnya pada Pasal 1603 yang mengaturbahwa daluwarsa gugatan sehubungan dengan pemutusanhubungan kerja adalah 1 (satu) tahun. Ketentuan hukummengenai daluwarsa ini mutlak dan wajib untukditentukan dan dijunjung tinggi pelaksanaannya demitercapainya supremasi dan kepastian hukum.

dibatasi daluwarsagugatannya untuk melakukan penagihan sesuai ketentuanPasal 1968 KUHPerdata, demikian juga seorang dokterdan pemilik sekolah berasrama memiliki daluwarsagugatannya untuk melakukan tagihannya kepada pasiendan muridnya sesuai ketentuan Pasal 1969 KUHPerdata,bahkan lebih ironis lagi seorang advokatpun dibatasidaluwarsa dalam gugatannya untuk melakukan penagihanatas jasa yang telah diberikan kepada clientnya sesuaidengan ketentuan Pasal 1970 KUH Perdata, demikianseterusnya ketentuan daluwarsa

Dengan tidakdiberikannya batasan daluwarsa kepada para buruh untukmenagih hakhak yang timbul sebagai akibat pemutusanhubungan kerja, hal itu) dengan sendirinya akanmenimbulkan ketidakadilan yang sangat diskriminatif dantentunya akan mengacaukan, serta menghancurkan tatanandan sendisendi kehidupan berbangsa dan bernegara yangharmonis di Republik ini.

Sebagai Negara yang berdasaratas hukum atau rechtsstaat, hukum itu sendiri harusmemiliki kepastian sehingga terasalah asas manfaat dankeadilan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri, dan olehkarenanya kita wajib untuk melakukan penundukan diridan mengikatkan diri pada ketentuan peraturanperundangan yang berlaku, dan mengakui sertamenyatakan sah bahwa daluwarsa untuk mengajukanHal. 11 dari 16 hal.Put.Nomor 646 K/Pdt.SusPHI/2013gugatan akibat pemutusan hubungan kerja adalah mutlak 1(satu) tahun;Dalam

ALASANALASAN HUKUM PENINJAUAN KEMBALI:DITEMUKANNYA BUKTI BARU YANG BERSIFAT MENENTUKANBAHWA GUGATAN PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALITELAH DALUWARSA;Bahwa dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan buktibaru. yang kesemuanya ditemukan oleh Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 15 Januari 2014, sebagai berikut:PPK 1 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan NomorPol: LP/257/K/V/2007/Res.Tangerang, tanggal 8 Mei2007 atas nama Pelapor Kistranggono pada PoldaMetro Jaya;PPK2 : Surat Ir.

PPK5 tersebut memberikan fakta hukum yangmenentukan bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali danTermohon Peninjauan Kembali Il daluwarsa, karena telah melewati90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang NomorHalaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor 44 PK/TUN/20149 Tahun 2004 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

Apabila berpatokan pada bukti PPK4dan PPK5, jelas gugatan a quo juga telah daluwarsa, karenagugatan baru diajukan sekitar 1,5 tahun setelah PPK4 dan PPK9;Dengan demikian maka terbukti bahwa gugatan a quo daluwarsa,karena telah melewati 90 (sembilan puluh) hari;KESIMPULAN:Bahwa berdasarkan novum tersebut di atas, maka terbukti bahwaHalaman 21 dari 24 halaman.

Putusan Nomor 44 PK/TUN/2014gugatan a quo telah daluwarsa, karena Para Termohon PeninjauanKembali telah mengetahui objek sengketa dan mengetahuikepentingannya yang dirugikan sejak Termohon Peninjauan Kembali melakukan laporan pidana terkait objek sengketa di tahun 2000(vide TIl Int22.1 dan TIl Int22.2) serta tanggal 8 Mei 2007 (videbukti PPK1) atau setidaktidaknya sejak Termohon PeninjauanKembali mengajukan pemblokiran atas sertifikat objek sengketapada tahun 2000 (vide bukti PPK2 dan PPK3 serta

bukti TIl Int21.1dan Tll Int21.2) atau setidaktidaknya pula sejak Para TermohonPeninjauan Kembali diperiksa terkait laporan polisi yang dilaporkanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (vide bukti PPK4 dan PPK5);Dengan demikian maka pertimbangan Judex Facti maupun JudexJuris tentang eksepsi daluwarsa yang pada pokoknya menyatakanbahwa gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak daluwarsakarena pada tahun 2000 Termohon Peninjauan Kembali hanyasalah memilih forum, adalah pertimbangan yang sangat tidakberdasar

Pada Perkara Nomor : 176 / Pid.B / 2010 / PN.TL yang diputus tanggal 22 Februari2011: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek tidak pernah mempertimbangkanadanya daluwarsa penuntutan, pertimbangan mana dipertahankan dalam tingkatbanding dalam Putusan Nomor : 36 / Pid.Sus / 2011 / PT.Sby tanggal 12 Mei2011, dan dipertahankan dalam putusan kasasi Nomor : 1499 K / Pid.Sus / 2011SEDANGKAN:B.

serta pidana uang pengganti, hal mana karenaterhadap perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebelum tahun 1998 tidakdipertimbangkan adanya daluwarsa penuntutan ;Bagi Terdakwa H.

Di mana apabila dalam pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang dikuatkan oleh Pengadilan TinggiSurabaya, tidak pernah dipertimbangkan adanya daluwarsa penuntutan tersebut,maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Muntholib Bin Isman, pastilahlebih tinggi dari pada hukuman kepada Terdakwa Mujanab Bin Mujani;Berkaitan dengan hal hal tersebut di atas, maka dengan ini kami uraikan kembaliMemori Peninjauan Kembali sebagaimana berikut ini:Hal. 39 dari 46 hal. Put.

bulan Juni2010 ;Bahwa dengan demikian hitungan mundur tersebut akan memperoleh waktudaluwarsa penuntutan sebagai berikut : Bulan Juni 2010 12 tahun Juni 1998 ;Bahwa dengan hitungan mundur untuk memperoleh waktu daluwarsa penuntutantersebut, yang menghasilkan waktu tidak daluwarsa penuntutan ialah perbuatan perbuatan Terdakwa pada saat dan setelah bulan Juni 1998, maka seharusnyaPenuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum hanyalah pada perbuatan Terdakwayang dilakukan setelah bulan Juni tahun 1998

;Bahwa dengan demikian, dalam perkara Terdakwa / Pemohon Kasasi ini denganmelihat adanya perhitungan keadaan daluwarsa Penuntutan yang terjadi untuk setiapperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum bulan Juni 1998 (yang sudahterkena daluwarsa penuntutan) seyogyanya tidak dilakukan penuntutan dan jugatidak perlu ada perhitungan kerugian Negara atas perbuatan Terdakwa yangTerdakwa lakukan sebelum bulan Juni 1998 ;Hal. 41 dari 46 hal.

DALAM EKSEPSI : GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA/TELAH LAMPAU WAKTU(VERJARING) :1. Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke PengadilanNegeri Kotamobagu, di bawah Register perkara Nomor134/PDT.G/2016/PN.KTG yang pada prinsipnya mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat ;2. Bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara seksama diketahuibahwa Gugatan Penggugat telah DALUWARSA/Telah lampau waktudikarenakan Penggugat tidak menguasai Objek Sengketa lagi sejakTahun 1962 ;3.

Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa/lampau waktu ;2. Bahwa gugatan Penggugat telah error in persona dan kurang pihak ;3. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, menggabungkan perbuatan melawanhukum dan ganti rugi ;4.

, yaitu daluwarsa untuk memperoleh hak milik (Pasal 1963KUHPerdata) dan daluwarsa untuk dibebaskan dari Suatu kewajiban (Pasal 1967KUHPerdata) ;Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN.KtgMenimbang, bahwa oleh karena yang dituntut oleh Penggugat adalahbenda tidak bergerak, yaitu tanah (vide Pasal 507 KUHPerdata), maka penerapanasas daluwarsa dikaitkan dengan cara memperoleh hak milik atas benda tidakbergerak (Pasal 584 KUHPerdata) ;Menimbang, bahwa daluwarsa untuk memperoleh

Terhadap bendatidak bergerak berupa tanah tidak tepat diterapkan daluwarsa untuk dibebaskandari suatu kewajiban (Pasal 1967 KUHPerdata) karena diterapkan terhadap utangpiutang dan pengurusan warisan, artinya dengan memasang dalil daluwarsaterhadap objek sengketa (tanah) adalah kekeliruan menginterpretasi Pasal 1967KUHPerdata ;Menimbang, bahwa semenjak berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang PokokPokok Agraria, maka ketentuan tentang pasalpasal bendatidak bergerak yang melulu berhubungan

Selanjutnya dalam Pasal 34 huruf E UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria terhadap tanah yangtidak dipergunakan dalam waktu tertentu dapat diterapkan lembaga daluwarsa(rechtverwerking) ;Menimbang, bahwa lembaga rechtverwerking dikembangkan melaluipraktek peradilan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/Sip/1955yang kaidah hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karenapenggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggapmelepaskan haknya ;Menimbang

Para Penggugat dan ParaPenggugat melakukan penuntutan tahun 2010, maka berdasarkan Pasal1963 ayat (2) BW Para Penggugat telah kehilangan hak menuntut karenadaluwarsa, adalah tidak beralasan hukum, karena :(1) Putusan perkara a quo bertentangan dengan putusan perkarasebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewisjde) yaitu Perkara Nomor: 10/Pdt.G/2009/PN.Pin yangmenyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena antara petitumtidak sejalan dengan dalil gugatan, bukan karena daluwarsa

;(2) Pasal 1963 BW yang eksistensinya berkaitan dengan Pasal 610 BWtidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan Para Penggugat telahkehilangan hak untuk menuntut karena daluwarsa, mengingat Buku IIBW yang memuat Pasal 610 telah dicabut dan dinyatakan tidakberlaku lagi oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA);Disamping itu, hak milik seseorang atas tanah berakhir karena lewatwaktu (daluwarsa), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 UUPAyang menyatakan Hak Milik

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157 K/Sip/1975, tertanggal 18 September 1976, yang berbunyi hakPenggugat untuk menggugat tanah yang telah lama dikuasai olehTergugat tidak terkena daluwarsa;. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 457 K/Sip/1974, tertanggal 9 September 1976, yang berbunyi Lampauwaktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak;.

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan gugatan ParaPenggugat/Para Pembanding daluwarsa semakin jelas kekeliruannya,manakala bunyi amar putusan Judex Facti menyatakan mengabulkangugatan Para Penggugat untuk sebagian, pertimbangan hukum manatidak sejalan dengan amar putusan;Bahwa putusan Judex Facti pada tingkat banding telah melanggar ketentuanPasal 30 ayat 1 UndangUndang 5 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yangberbunyi, Mahkamah Agung

Bahwa walaupun dalam beberapa Yurisprudensi dalam Hukum Adat tidakdikenal daluwarsa, namun penguasaan secara de facto oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi (lebih 30 tahun) dan Para Penggugat/Para PemohonKasasi baru mengajukan gugatan tahun 2010 (setelah 40 tahun) makamenurut Pasal 1963 ayat (2) BW, maka hak menuntut tersebut telahdaluwarsa;.

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalildalil gugatanPenggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas ;Gugatan Penggugat Daluwarsa (lewat waktu).Gugatan Penggugat telan Daluwarsa yaitu tidak memenuhi syaratformil karena Penggugat telah mengundurkan diri secara tertulis ataskemauannya sendiri pada tanggal 12 Juni 2018 (bukti T1).Prosedur pengunduran diri Penggugat tersebut telah memenuhi syaratsebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 pasal162 ayat (3).a. yaitu mengajukan

Gugatan Penggugat Daluwarsa (lewat waktu).Gugatan Penggugat telah Daluwarsa yaitu tidak memenuhi syarat formilkarena Penggugat telah mengundurkan diri secara tertulis ataskemauannya sendiri pada tanggal 12 Juni 2018 (bukti T1).Prosedur pengunduran diri Penggugat tersebut telah memenuhi syaratsebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 pasal162 ayat (3).a. yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri secaratertulis selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggalpengunduran diri,

SUSPHI/2020/PN.Smr tanggal 07 September 2020 telah daluwarsa (lewatwaktu) karena pengajuannya telah melebihi tenggang waktu 1 (satu)tahun sebagaimana ketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan yangHalaman 18 dari 28 Putusan Nomor 57/Padt.SusPHI/2020/PN Smrberlaku, dan dengan demikian gugatan Penggugat bertentangan denganhukum dan dinyatakan gugur karena lewatnya waktu.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat mohon kiranyaMajelis Hakim yang Mulia menjatunkan putusan dengan amar sebagaiberikut

pada TERGUGAT;Bahwa terhadap seluruh Eksepsi TERGUGAT tersebut telah terbantahkan,maka harus ditolak dan dikesampingkan.Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat menolak danmenyangkal Replik Para Penggugat diatas dengan alasan sebagaiberikut:Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 57/Padt.SusPHI/2020/PN Smr1.Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh Replik Penggugatkecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas;Bahwa pada angka 1 (satu) tanggapan Penggugat dalam Eksepsiterkait gugatan Penggugat telah daluwarsa

telah mengundurkan dirisecara tertulis dari perusahaan Tergugat yang menurut ketentuan pasal 1angka 4 UU.No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial gugatan Penggugat masuk kategori jenisperselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, maka berdasarkan ketentuanpasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 jo pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 jo Putusan Mahkamah Konstitusi RINomor : 012/ PUU1/2003 tanggal 28 Oktober 2004, maka gugatanPenggugat tertanggal 7 September 2020 telah daluwarsa

Daluwarsa terbagimenjadi 2 jenis yaitu:1. Daluwarsa untuk memperoleh hak menurut Pasal 1962 KUHPer, dan;2.

Daluwarsa untuk melepaskan hak (rechtsverwerking) menurut Pasal1967 KUHPerdata;Berkenaan dengan perkara ini Pasal 1967 KUHPerdata dengan tegasmenyatakan;Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yangbersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktutiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanyadaluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alashak, lagi pula takdapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkankepada iktikadnya buruk

;Oleh karena itu, dihitung dari masa penguasaan tanah perkara a quo olehTergugat sejak tahun 1978 sampai dengan saat ini (2014) atau hinggamasuknya gugatan Penggugat pada tanggal 31 Mei 2014, maka telahmelebihi tenggang waktu daluwarsa 30 tahun yaitu 36 tahun tanpagugatan. sehingga daluwarsa yang berlaku adalah daluwarsa untukmelepaskan hak menurut Pasal 1967 KUHPer, hak yang dimaksud adalahhak yang diklaim yang dimiliki Penggugat;Kemudian, berkenaan dengan hukum agraria yang berlaku di NegaraKesatuan

;Berdasarkan asas hukum /ex specialis derogate legi generali (ketentuan)hukum yang khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang umum,maka daluwarsa melepaskan hak dalam hukum agraria yang berlakuadalah ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997;Dan apabila dihitung tenggang waktu daluwarsa sejak diterbitkannyaSertifikat Hak Pengelolaan atas nama Tergugat pada Tahun 1996,maka tenggang waktu daluwarsa Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun1997 telah terpenuhi, karena telah lebih dari 5 (lima) tahun

Untuk itu kami berpendapat gugatan yang diajukanpenggugat tidak dapat diterima karena telah daluwarsa pengajuannya;3. Bahwa di atas lahan/lokasi yang menjadi objek sengketa berada dalamkepemilikan pihak lain dalam hal ini adalah Perusahaan Umum (Perum)Perikanan Samudera Tarakan, yang dikuatkan dengan adanya SertifikatHak Pengelolaan Nomor 5 Tahun 1996.

(daluwarsa/verjaard).Sehingga Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak mempunyaikewenangan mutlak lagi untuk mengadili perkara ini.Posita gugatan Para Penggugat angka 12, menyatakan bahwaPenggugat XI menerima surat pemberitahuan terkait masa akhirkontrak kerja dari Tergugat selaku pihak pengusaha pada tanggal 19Desember 2018, nomor : 362/02/NK.00.04/AJG.11/2018.

(daluwarsa/verjaard).Sehingga Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak mempunyaikewenangan mutlak lagi untuk mengadili perkara ini.Posita gugatan Para Penggugat angka 16, menyatakan bahwaPenggugat XV menerima surat pemberitahuan terkait masa akhirkontrak kerja dari Tergugat selaku pihak pengusaha pada tanggal 22Februari 2019, nomor : 362/02/NK.00.04/AJG.11/2018.

(daluwarsa/verjaard).Sehingga Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak mempunyaikewenangan mutlak lagi untuk mengadili perkara ini.Posita gugatan Para Penggugat, sebagaimana diuraikan di atasmerupakan pengakuan Para Penggugat secara tegas di depanpersidangan.

Oleh karena itu, menurut ketentuan pasal 174 HIR/RIBdan pasal 1925 KUHPerdata, pengakuan tersebut merupakan buktiyang paling sempurna dan tidak dapat dicabut kembali, bahwa benarberdasarkan fakta hukum yang diakui secara tegas oleh ParaHalaman 24 dari 55 Putusan Perdata Nomor 22/Pat.SusPHI/2020/PN GskPenggugat, ternyata gugatan dalam perkara ini sudah daluwarsa(verjaard).B.19.

Berdasarkan pengakuan Para Penggugat tersebut, dengan demikiantelah terbukti dengan sempurna, bahwa gugatan Para Penggugattelah lewat waktu (daluwarsa/verjaard).Sehingga PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidakmempunyai kewenangan mutlak lagi untuk mengadili perkara ini.C.

Menyatakan pemeriksaan atas perkara ini daluwarsa/lewat waktu.3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer III-16 Makassar.4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.5.

Begitu tenggang waktumenurut undangundang yang berlaku maka kedaluwarsamenggugurkan wewenang untuk bertindak terhadap pelaku baiktenggang waktu itu berlaku selesai pidana dimulai atau selamaberlangsungnya tenggang wakiu daluwarsa berada dalam stadiummaka alat penuntut tidak dapat melakukan penuntutannya.Bahwa tenggang wakiu daluwarsa sebagaimana ditentukan dalampasal 78 ayat (1) angka 3 e KUHP menyatakan kewenanganmenuntut pidana hapus daluwarsa, mengenai kejahatan yangdiancam dengan pidana penjara

sesuai ketentuanpasal 80 ayat (1) KUHP terhenti.Bahwa dengan berpedoman pada pasal 79 KUHP dan pasal 80 ayat(1) KUHP, maka perhitungan daluwarsa mulai dihitung sejak tanggal23 September 2000 sampai dengan berkas perkara ke PengadilanMiliter I16 Makassar tanggal 25 Juni 2013 telah 12 tahun dan 4bulan (dua belas tahun dan empat bulan) atau melebihi ketentuandaluwarsa sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 ayat (1) ke 3KUHP adalah 12 (dua belas) tahun.Bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas Majelis

Hakimberpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telahmelampaui tenggang waktu daluwarsa sehingga tindakanpenuntutan harus dihentikan.Bahwa walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan namun karena perkara ini telahdaluwarsa maka penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.Mengingat perkara ini dinyatakan telah daluwarsa, maka tidak adakewajiban dari Terdakwa untuk membayar biaya perkara.Terhadap barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan

statusnyauntuk ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Bahwa oleh karena perkara Terdakwa daluwarsa, maka biayaperkara dibebankan kepada Negara.Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mepertimbangkan halhaltersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa putusansebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil danseimbang dengan kesalahan Terdakwa.Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa suratsurat : 1 (satu) lembar foto copy Buku Akta Nikah atas nama JamalSuparman (Terdakwa) dengan

Menyatakan pemeriksaan atas perkara ini daluwarsa/lewat waktu.3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim Salinan Putusan ini kepadaOditur Militer Il16 Makassar.4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.5.

Eksepsi Daluwarsa/Lewat Waktua.

Bahwa Gugatan Penggugat telah daluwarsa atau telah melewatitenggang waktu 90 hari yang diperkenankan perUndangUndangandalam pengajuan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangmenyebutkan:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluhhari terhitung

tentang PeradilanTata Usaha Negara;Bahwa oleh karena telah terbukti Gugatan Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakanGugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.

Putusan Nomor 366 K/TUN/2015Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraManado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor41/G/2014/PTUN.Mdo., Tanggal 18 Desember 2014 yang amarnya sebagaiberikut:DALAM EKSEPSI Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 13 mengenaigugatan Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu;DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet OnvankelijkeVerklaarad);2.

Demikian pula pada waktu pendaftaranGugatan dan pada waktu pemeriksaan persiapan kenapa gugatan ini tidakdinyatakan DALUWARSA.

No. 653K/Pdt .Sus/2009mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) padapokoknya atas dalil dalil sebagai berikutDALAM EKSEPSI :Exception Temporis / Eksepsi DaluwarsaBahwa gugatan a quo diajukan oleh Penggugat terbukti telahmelewati / melampaui tenggang waktu daluwarsa sebagaimanaditentukan dalam ketentuan Pasal 171 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan jo.

No. 653K/Pdt .Sus/2009Penggugat telah melampaui/melewati tenggang waktu 1 tahunyaitu diajukan pada tanggal 09 Oktober 2008 (telahdaluwarsa).Bahwa akibat hukum atas pelanggaran ketentuan tersebutdi atas mengakibatkan gugurnya hak peker j a/buruh(ic.Panggugat) untuk mengajukan gugatan/tuntutan a quo.Bahwa tenggang waktu daluwarsa tersebut diatur dalamketentuan Pasal 171 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dinyatakan bahwa :Pekerjaan/buruh yang mengalami pemutusan hubungankerja tanpa

BAHWA JUDEX FACTIE PENGADILAN HUBUNGAN NDUSTRIAL PADAPENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TELAH SALAH KELIRU DANTIDAK SERMAT DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM ATASEKSEPSI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT, SEHINGGA PUTUSAN AQUO HARUS DIBATALKAN ;Bahwa Judex Factie perkara a quo telah salah dan kelirudalam memberikan putusan atas eksepsi Daluwarsa yangdiajukan oleh Tergugat / kini Pemohon Kasasi yaitudengan menolak eksepsi tersebut sebagaimana diuraikandalam pertimbangan hukum pada halman 18 s/d 20 putusan

No. 653K/Pdt .Sus/2009diajukan oleh Penggugat telah melampaui/melewatitenggang waktu 1 tahun yaitu) dlajukan pada tanggal 09Oktober 2008 (telah daluwarsa).Bahwa akibat hukum atas pelanggaran ketentuan tersebutdi atas mengakibatkan gugurnya hak pekerja/buruh (lc.Penggugat) untuk mengajukan gugatan / tuntutan a quo.Bahwa tenggang waktu daluwarsa tersebut diatur dalamketentuan Pasal 171 UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan di dalam Penjelasan Pasal171 atas Undangundang tersebut

;Bahwa hal tersebut didukung berdasarkan ketentuanPasal 1968 KUH Perdata ;Bahwa Judex Factie telah memberikan putusan dengantidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende' gemotiveerd)mengenai tenggang waktu daluwarsa yang telah ditentukansecara limitatif berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut di atas yaitu) pengajuan gugatan dalamwaktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukanpemutusan hubungan kerianya.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

• Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8 tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (Legal Standing) dan tentang Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa)

  Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);4. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (Legal Standing);Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 dalam jawabannya telahmengajukan eksepsi sebagai berikut :1. Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut);2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);3. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (Legal Standing);4.

  mempertimbangkan mengenaieksepsi tentang Kepentingan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas,Halaman 82 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.MdoMajelis Hakim memandang perlu juga untuk mempertimbangkan eksepsi yangdiajukan pihak Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat Il Intervensi 2, TergugatIl Intervensi 3, Tergugat Il Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat IlIntervensi 6, Tergugat Il Intervensi 7 dan Tergugat Il Intervensi 8 tentangGugatan Para Pengggugat telah lewat waktu (Daluwarsa

  Tentang Administrasi Pemerintahan dan pengajuan gugatan jugamelebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, maka Eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1, Para TergugatIl Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat IlIntervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat IIIntervensi 8 tentang Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa

  ) adalah beralasan hukum dan patut untukditerima.Halaman 86 dari 89 Halaman Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.MdoMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1,Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat Il Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4,Tergugat Il Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 danTergugat Il Intervensi 8 tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan(Legal Standing)dan eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat telah lewatwaktu (Daluwarsa) dinyatakan

  diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundangundangan lainnyayang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI :DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2,Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5,Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi8 tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (LegalStanding) dan tentang Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu(Daluwarsa