Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalildalil gugatanPenggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas ;Gugatan Penggugat Daluwarsa (lewat waktu).Gugatan Penggugat telan Daluwarsa yaitu tidak memenuhi syaratformil karena Penggugat telah mengundurkan diri secara tertulis ataskemauannya sendiri pada tanggal 12 Juni 2018 (bukti T1).Prosedur pengunduran diri Penggugat tersebut telah memenuhi syaratsebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 pasal162 ayat (3).a. yaitu mengajukan

Gugatan Penggugat Daluwarsa (lewat waktu).Gugatan Penggugat telah Daluwarsa yaitu tidak memenuhi syarat formilkarena Penggugat telah mengundurkan diri secara tertulis ataskemauannya sendiri pada tanggal 12 Juni 2018 (bukti T1).Prosedur pengunduran diri Penggugat tersebut telah memenuhi syaratsebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 pasal162 ayat (3).a. yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri secaratertulis selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggalpengunduran diri,

SUSPHI/2020/PN.Smr tanggal 07 September 2020 telah daluwarsa (lewatwaktu) karena pengajuannya telah melebihi tenggang waktu 1 (satu)tahun sebagaimana ketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan yangHalaman 18 dari 28 Putusan Nomor 57/Padt.SusPHI/2020/PN Smrberlaku, dan dengan demikian gugatan Penggugat bertentangan denganhukum dan dinyatakan gugur karena lewatnya waktu.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat mohon kiranyaMajelis Hakim yang Mulia menjatunkan putusan dengan amar sebagaiberikut

pada TERGUGAT;Bahwa terhadap seluruh Eksepsi TERGUGAT tersebut telah terbantahkan,maka harus ditolak dan dikesampingkan.Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat menolak danmenyangkal Replik Para Penggugat diatas dengan alasan sebagaiberikut:Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 57/Padt.SusPHI/2020/PN Smr1.Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh Replik Penggugatkecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas;Bahwa pada angka 1 (satu) tanggapan Penggugat dalam Eksepsiterkait gugatan Penggugat telah daluwarsa

telah mengundurkan dirisecara tertulis dari perusahaan Tergugat yang menurut ketentuan pasal 1angka 4 UU.No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial gugatan Penggugat masuk kategori jenisperselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, maka berdasarkan ketentuanpasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 jo pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 jo Putusan Mahkamah Konstitusi RINomor : 012/ PUU1/2003 tanggal 28 Oktober 2004, maka gugatanPenggugat tertanggal 7 September 2020 telah daluwarsa

dalam jawaban ini ;Bahwa obyek perkara yang ditujukan kepada Tergugat adalah penerbitanSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189/Kelurahan Ampel, Surat UkurNo.205/Ampel/2001 tanggal 05 Desember 2001, luas 702 M2, atas namaNyonya Hajjah Elok Arlina, yang kemudian beralin dan tercatat sebagaipemegang hak terakhir Rubayak ;Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 189/Kelurahan Ampel atas nama Nyonya HajjahElok Arlina, maka gugatan Penggugat adalah telah daluwarsa

UndangUndangNomor 9 Tahun 2004, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakantidak diterima (vide bukti T1) ;Dan apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya pendaftaranperalihan Hak Guna Bangunan Nomor 189/Kelurahan dari atas namaNyonya Hajjah Elok Arlina menjadi atas nama Rubayak, gugatanPenggugat juga telah daluwarsa, karena Penggugat telah mengetahuibahwa Hak Guna Bangunan Nomor : 189/Kelurahan Ampel telah tercatatmenjadi atas nama Rubayak sejak tanggal 13 Oktober 2008 pada waktuTergugat

Ill kepada Tergugat adalah tidak sah dan tidak berlaku ataubatal demi hukum, karena mengandung cacat hukum", maka dapat disimpulkanPenggugat telah mengetahui telah terjadi peralinan Hak Guna Bangunan Nomor189/Kelurahan Ampel menjadi atas nama Rubayak sejak tanggal 14 April2008 ;Dan apabila Penggugat baru merasa dirugikan setelah terjadinyapendaftaran peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 189/KelurahanAmpel menjadi atas nama Rubayak, hal itu adalah tidak benar danhanya untuk menghindari gugatan telah daluwarsa

UndangUndangNomor 9 Tahun 2004, maka gugatan telah daluwarsa , sehingga gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak diterima ;Bahwa mengenai hak keperdataan atas tanah sengketa masih diuji/diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar dalam registerperkara Nomor 215/Pdt.G/2008/PN.Sby dan sampai saat ini belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakansiapa yang paling berhak atas tanah a quo, sehingga gugatan ParaPenggugat prematur dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyaikualitas

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Takalar telah salah dan kelirudalam menerapkan hukum, karena telah menerapkan ketentuan lembagadaluwarsa atau lewat waktu dalam perkara ini, sebagaimana maksud Pasal1946 KUHPerdata;Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Takalar yang dikuatkan olehPengadilan Tinggi Makassar, pada halaman 35 alinea ke4 dan 5, yangberbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut di atas maka syaratterjadinya daluwarsa yakni ada itikad baik dari pihak yang

Sehingga sikap atau tindakan dan atauperbuatan Termohon Kasasi yang meninggalkan objek sengketa adalahmerupakan pengakuan dengan perbuatan, sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 1982 KUHPerdata, yaitu:Pengakuan, akan haknya orang terhadap siapa daluwarsa berjalan, yangdilakukan dengan katakata atau dengan perbuatanperbuatan oleh si berkuasa atau si berutang, mencegah pula daluwarsa;Bahwa kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini adalah PemerintahKabupaten Takalar, in casu Bupati Takalar selaku

yang nyata dalam pertimbangan tersebut, karena dalam perkara iniyang mengajukan tuntutan atau gugatan selaku pihak yang merasa memiliki hakatas objek sengketa adalah Pemerintan Kabupaten Takalar sebagaiPenggugat, sedangkan pihak yang menguasai objek sengketa adalah Para AhliWeris dari Yahadang Bin Majju selaku Para Tergugat, sehingga penerapanketentuan hukum lembaga daluwarsa tersebut oleh Judex Facti harusdibatalkan.

Hal ini sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1978KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :Daluwarsa tercegah apabila kenikmatan atas bendanya selama lebih darisatu tahun, direbut dari tangan si berkuasa, baik yang merebut itu pihaklama, maupun yang merebut itu orang pihak ketiga:Sehingga jika ketentuan Pasal 1978 KUHPerdata tersebut dihubungkan denganpenguasaan almarhum Yahadang Bin Majju melalui anaknya Dg.

ditempatiPasar TalaTala dan penguasaan Pemohon Kasasi atas objek sengketa sejaktahun 2011 hingga saat ini, maka ketentuan lembaga daluwarsa sebagaimanaHalaman 22 dari 25 hal. Put.

Bahwa Pemohon Banding dahulu Penggugat sama sekali tidaksependapat dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Kepanjen halaman 4345 mengenai dalam jawaban TERMOHONBANDING dahulu TERGUGAT dan TURUT TERMOHON BANDING dahulu TURUT TERGUGAT serta TURUT TERMOHON BANDING IVdahulu TURUT TERGUGAT IV telah mengajukan salah satu eksepsimengenai Gugatan Penggugat telah daluwarsa (ekceptio temporis) olehkarena penggugat sudah tidak dapat lagi mengajukan mengenai sengketapemilinan kepala desa

Bahwa ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor :177/Pdt.G/2019/2020/PN Kpn, Majelis Hakim sama sekali tidakmempertimbangkan dalil bantahan Pemohon Banding dahuluPENGGUGAT tentang eksepsi daluwarsa Termohon Banding dahuluTERGUGAT yang pada pointnya telah menegaskan bahwa keberatanHalaman 9 Putusan Nomor 540/PDT/2020/PT SBY.kepada Bupati Kabutapen Malang dengan Gugatan terhadap TermohonBanding adalah hal yang sangat berbeda objek dan dasar hukumnya;6.

Bahwa sebagaimana dalam kaidah hukum diatur terkait bataskadaluwarsanya batas menuntut hak yaitu Pasal 1967 Kitab Undangundang Hukum Perdata bahwa segala tuntutan hukum, baik yangbersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karenadaluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapayang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usahmempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukanterhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yangburuk.Demikianlah

Surabaya memutuskan menguatkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERIKEPANJEN TANGGAL 23 MARET 2020 NOMOR:177/Pdt.G/2019/PN.KPN yang dimohonkan banding dimaksud.Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telan mempertimbangkandan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwagugatan Penggugat telah daluwarsa (exceptio temporis), dengan dasarpertimbangan antara lain:1) Pasal 37 ayat (6) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa, berbunyi: Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepaladesa, Bupati

dikuatkan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan menolakpermohonan pemeriksaan di tingkat banding dalam Memori BandingPembanding untuk seluruhnya.Berdasarkan seluruh uraian di atas, Putusan Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama telah tepat, benar dan sah sesuai hukum sertatelah pula mempertimbangkan dalildalil dalam jawabjinawab, buktibuktiHalaman 17 Putusan Nomor 540/PDT/2020/PT SBY.tertulis dan saksisaksi, dan memutuskan mengabulkan eksepsi Tergugat danPara Turut Tergugat, bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa

bawah Register Nomor 117/PDT/K.Kh/2017/PHI/PN SMG tanggal 24Januari 2017;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantarapara pihak ;Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isigugatannya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugatmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :DALAM EKSEPSIGUGATAN PENGGUGAT SUDAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA

)e Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa)dimana waktu kejadian yang dipermasalahkan dan dijadikan dalil olehPenggugat adalah kontrak mulai tahun 2009.e Bahwa terhadap perkara a quo dikarenakan pada saat terjadinya PHK belumada Putusan MK No. 100/PUUX/2012 maka penyelesaiannya haruslahmendasarkan pada hukum yang positif / yang berlaku sebelum lahirnyaputusan MK No. 100/PUUX/2012 tersebut yaitu ketentuan Pasal 96 UU.

No.13 tahun 2003 yangmengatur daluwarsa hak pekerja/ouruh namun Mahkamah Konstitusi tidakmengatakan putusan itu berlaku surut (retroaktif).

Karena hukum ketenagakerjaan termasuk dalam ruang lingkuphukum perdata / hukum privat maka Pasal 1603t KUHPerdata dapat dipakai sebagaidasar hukum untuk menyatakan semua gugatan PHK terdapat daluwarsa, Majelisberpendapat bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan : Pengadilan HubunganIndustrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilanumum dan Pasal 57 menyatakan Hukum acara yang berlaku pada PengadilanHubungan

Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilandalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undangundang ini, oleh karena itu daluwarsa menurut Pasal 1603t KUHPerdata tidak berlakukarena daluwarsa dalam perselisinan industrial telah diatur dalam UU No. 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial sebagaimana putusanMK No. 100/PUUX/2012 ;Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat

GUGATAN PARA PENGGUGAT LEWAT WAKTU/DALUWARSA(Verjaring)1. Bahwa gugatan Penggugat adalah lewat waktu / daluwarsa,karena selama 24 (dua puluh empat) tahun Tergugat telah menguasaiobjek sengketa, dan barn sekarang ini Penggugat mengajukan gugatan.Menurut M. YAHYA HARAHAP.

Maka gugatan Penggugat adalah merupakan gugatanyang lewat waktu / daluwarsa (Verjariang).2. Bahwa gugatan Penggugat adalah lewat waktu / daluwarsa,karena sudah lebih 20 (dua puluh) tahun, Para Tergugat mendudukitanah yang disengketakan tanpa ada gangguan dan selama iniPenggugat membiarkannya, seperti yang dimaksud pada "Putusan RvJJakarta 13 Januari 1939 T. 241.

Makakarenanya gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang lewatwaktu / daluwarsa (Verjariang).4.

Bahwa gugatan Penggugat adalah lewat waktu / daluwarsa,karena sejak tahun 1994 sampai sekarang Para Tergugat mendudukitanah yang disengketakan bertindak sebagai pemilik yang jujur tanpa adagangguan, Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan,sedangkan yang menduduki tanah berindak sebagai pemilik yangjujur mendapatkan perlindungan hukum, (putusan RvJ Jakarta 12Januari 1940 T.154, maka olen karenanya gugatan Penggugatmerupakan gugatan yang lewat waktu / daluwarsa (verjaring)5.

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, sebagaimanayang telah kami kemukakan, gugatan Penggugat lewat waktu / daluwarsa(Verjaring), karena Penggugat baru saja mengajukan Gugatannya padatanggal 2 April 2020, maka sangat beralasan apabila gugatanHalaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2020/PN AmtPenggugat untuk dinyatakan ditolak dan / atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (Neit ontvanklijka verklaard)DALAM POKOK PERKARA1.

Sehingga gugatantersebut telah daluwarsa ( rechtsverwerking) ;Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 913 / Sinduadi Gambar Situasi Nomor 1608 /1991tanggal 31 03 1989 Luas 2406 atas nama Konggregasi Hati Kudus yesus DanMaria berkedudukan di Bandung berasal dari peralihan hak jualbeli dengan TiktoiPrakamta Adiwijaya dan Peralihan Tiktoi Prakamta Adiwijaya berasal dari Nyonya SriWahyuni , SH , berdasarkan JualBeli .

menurut hemat Majelis Hakim tidaklah beralasan sebab untukmempertahankan atau menuntut hak kebendaan seseorang tidak mengenal daluwarsa .

Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu / daluwarsa ;4.

Putusan No. :193/Pdt.G/2012/PN.SLMNwonnn Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V poin 3 tentang gugatan Penggugatlewat waktu/ daluwarsa menurut hemat Majelis Hakim tidaklah beralasan sebab untukmempertahankan atau menuntut hak kebendaan seseorang tidak mengenal daluwarsa . Soalapakah tuntutan hak tersebut beralasan hukum ataukah tidak seluruhnya tergantung padapembuktian pada pokok perkara .

PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA BERDASARKAN PASAL372 KUHP YANG SUDAH DALUWARSA j;2. PENETAPAN TERSANGKAATAS PEMOHON TIDAK CUKUP BUKTI;3.

belum masuk ke pokok perkara, karenahanya melihat suatu perkara secara administrasi;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demikian oleh karena salah satualasan yang mungkin diajukan dalam praperadilan dengan alasan tidak sahnyaSP3 adalah bahwa SP 3 tidak didasarkan pada penghentian demi hukum karenahalaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Pra/2021/PN Skthapusnya kewenangan menuntut yang belum daluwarsa, sehingga bisa diartikanbahwa salah satu alasan yang diajukan dalam praperadilan dengan alasan

tidaksahnya penetapan tersangka adalah terdapatnya alasan hapusnya kewenanganmenuntut karena daluwarsa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakimberpendapat bahwa penggunaan daluwarsa secara yuridis dapat dijadikan dandiajukan sebagai dasar permohonan praperadilan untuk membuktikan adanyadaluwarsa dalam alasan tidak sahnya penetapan tersangka;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah waktu untukmenetapkan Pemohon sebagai tersangka telah melampaui waktu/daluwarsa

;Menimbang, bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangkaberdasarkan dugaan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP yang menurutPemohon telah daluwarsa;Menimbang, bahwa pemohon mendasarkan waktu daluwarsa tersebutberdasarkan pada Pasal 74 KUHP, namun demikian oleh karena Hakimmemandang bahwa yang dimaksud oleh pemohon mengenai waktu daluwarsatersebut berkaitan dengan kapan waktu dilakukannya perbuatan yangdisangkakan dan kapan pemohon dilaporkan kepada Termohon dan ditetapkansebagai tersangka, sehingga

bisa dijadikan tolokukur jika dalam suatu delik pidana secara administratif untuk dapat dilanjutkan ketingkat penuntutan, apabila penyidik menemukan bahwa tindak pidana yangdilakukan seseorang telah daluwarsa, maka penyidik dapat menghentikanpenyidikan;halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Pra/2021/PN SktMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaHakim berpendapat bahwa penetapan pemohon praperadilan Anastasia SriWijayanti sebagai tersangka berdasarkan Laporan Polisi

Eksepsi Daluwarsa.1.1.1.2.1.3.Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya telah menyatakan menerimasurat pemberhentian dari TERGUGAT No :006/PPSPHK/IX/2016tertanggal 05 September 2016 kemudian juga telah menerima anjurandari DISNAKER Kota Pontianak tertanggal 29 September 2016 dan barumelakukan gugatan terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut padatanggal 30 Oktober 2018.Bahwa gugatan telah melampau jangka waktu penyampaian gugatansebagaimana dimaksud pasal 96 UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan

dan eksepsiobscuur libel, pada eksepsi daluwarsa, Tergugat menyatakan gugatan Penggugat telahmelampaui jangka waktu penyampaian gugatan sebagaimana dimaksud pasal 96Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 31/Pdt.SusPHI/2018/PN.PtkUndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82 Undangundang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial;Menimbang, keberatan tersebut dengan alasan bahwa didalam gugatanPenggugat menyatakan telah menerima surat pemberhentian dari

Tergugat No.006/PPSPHK/IX/2016 tertanggal 05 September 2016 dan telah menerima anjuran dariDisnaker Kota Pontianak tertanggal 29 September 2016 tetapi baru melakukan gugatanterhadap Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 30 Oktober 2018, sehingga telahmelampaui waktu atau daluwarsa;Menimbang, penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan, dimanamenurut Penggugat, eksepsi tersebut tidak beralasan hukum karena Pasal 96 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah dibatalkan oleh

putusanMahkamah Konstitusi No. 100/PUUX/2012 sehingga gugatan dalam perselisihanhubungan kerja dalam hal menuntut hak pembayaran upah dan hak lainnya tidakdibatasi oleh masa waktu;Menimbang, demikian juga terhadap pasal 82 UndangUndang No. 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, menurut Penggugat adapengecualiannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU1/2003 yangpada intinya penerapan daluwarsa hanya terhadap 2 (dua) alasan PemutusanHubungan Kerja yaitu Pemutusan

Sehingga pekerja dapat menuntut kekurangan upahnya tanpa dibatasi waktu;Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatanPenggugat daluwarsa sebagaimana pasal 82 UU No. 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubunga Kerja dan tidak memiliki hak untuk menuntut upahsebagamana pasal 96 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat terkait gugatan Penggugat tidak jelasmengenai dasar fakta (feiteljke

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untukmembayar biaya perkara secara tanggung renteng sesuai denganketentuan yang berlaku;Atau:Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain dalam memberikan putusandalam perkara ini, maka Penggugat mohonkan putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah diajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:Eksepsi Tergugat I: Gugatan salah dalam kewenangan mengadili (absolut); Gugatan femporis atau telah lewat waktu/daluwarsa

(verjaring): Gugatan kurang pihak (p/urium litis consortium), Gugatan salah pihak (error in persona); Gugatan obscuur libel:Eksepsi Tergugat II: Gugatan telah lewat waktu/daluwarsa (verjaring): Gugatan kurang pihak (p/urium litis consortium), Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);Halaman 3 dari 10 hal.

Nomor 3115K/Pdt/2018tanah yang tidak mengenal daluwarsa;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka judex facti dalamhal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Palembang untuk mengabulkan gugatan, pertinbangannya sudahtepat dan benar:Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi