No. 2104 K/Pid.Sus/2014mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yangditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pastimemberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan.Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benarbenarmemberikan keterangan secara bebas, netral, objektif, dan jujursebagaimana penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP.

Oleh karena itumelalui memori kasasi ini kami mohon agar Ketua Mahkamah Agungmemberikan putusan yang lebih adil terhadap Terdakwa Endri FernandoPgl Nando sesuai dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 Ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Pertimbangan Majelis Hakim terhadap saksi Polisi / Penangkap yangtidak netral dan memiliki Kepentingan adalah tidak tepat karena saksi didalam KUHAP Pasal 1 butir 26 adalah orang yang dapat memberikanketerangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan

persneling netral, sehingga ketika sampai di jalan Simpang PanjiSuroso saat di perempatan plaosan kendaraan yang terdakwakemudikan oleng / menyerong ke kanan dan terdakwa juga tidakmenyadari dari arah berlawanan ada sebuah Daihatsu Pick Up No.Pol W 9908 NN yang sedang posisi berhenti disebelah kanan dansebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No Pol N 3398 AACyang dikemudikan oleh korban RUBIYANTONO, dan terdakwa barumenyadari bahwa kendaraan yang dikemudikannya sudah berjalanmenyerong ke kanan dan

untuk menarik kendaraan tersebut menujuke Surabaya, sekitar jam 13.30 Wib., teman terdakwa yang bernamaAGUS mendatangi terdakwa dengan membawa kendaraan trukMitsubishi L 8372 UV untuk menarik kendaraan truk terdakwa dengancara menggunakan bambu panjangnya sekitar 3 meter dan diikatdengan tali dan berjalan pelanpelan dengan kecepatan kurang lebih2030 km / jam, dan saat itu terdakwa tetap berada didalamkendaraannya dan kondisi terdakwa yang dalam keadaan mengantukberat, dan posisi gigi persneling netral

., M.H (dikutip dari Varia Peradilan tahun XXX Nomor 347Oktober 2014, Halaman 31) , yang berbunyi:Makna penerapan hukum secara umum dapat diartikan sebagai "suatu sistempemecahan konflik sosial yang tidak berpihak, netral dan objektif. Sedangkankeadilan diartikan sebagai "pertimbangan dan resolusi intelektual bagi konfliktersebut, yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan secara dingin, lugas, tidakberat sebelah, dan tanpa prejudice".

Untuk itu nalar dan prosedur hukumnyapun harus rasional, universal, formal dan mengesampingkan personal bias.Dalam hal ini, hakim harus berperan sebagai wasit yang netral dalam prosespenemuan fakta hukum sekaligus menerapkan hukumnya serta harusterbebas dari kepentingan diluar hukum dan keadilan.

Nomor 153 PK/Pdt/2016Dari kedua tulisan tersebut dan kaidah hukum diatas, maka sepatutnyalahJudex Facti peradilan tingkat pertama dan Judex Facti tingkat keduaseharusnya melakukan halhal termaksud diatas, faktanya kedua JudexFacti tersebut tidak melakukan penerapan hukum secara netral dan objektif,maka sangat beralasan untuk dijadikan alasan pembatalan putusan kasasiperdata Mahkamah Agung yang dimohonkan PK ini dan untuk menolaktuntutan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan

di luar Daerah Pabean Indonesia;Bahwa sebagai pajak atas konsumsi sebenarnya tujuan akhir PajakPertambahan Nilai adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untukkonsumsi (a tax on consumption expenditure), karena konsumen tidaksematamata mengkonsumsi barang tetapi juga mengkonsumsi jasa, maka agarbeban pajak yang dipikul oleh konsumen dapat dihitung dengan baik, makaPajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang maupun juga ataskonsumsi jasa;Bahwa dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai netral

konsumsi sebenarnya tujuan akhir PajakPertambahan Nilai adalah mengenakan pajak atas pengeluaran konsumsi,dengan legal karakter Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak atas konsumsi,sasaran akhir pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumen BarangKena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) selaku pemikul beban pajaksebenarnya, sedangkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKPdan atau JKP hanya sebagai sasaran antara sebelum Pajak Pertambahan Nilaisampai ke sasaran akhir;4 PPN Bersifat Netral

tujuan barang, yaitu negara tempatkomoditi ekspor tersebut akan dikonsumsi, meskipun demikian, supaya dayasaing komoditi ekspor Indonesia dengan produk domestik negara pengimportidak dipengaruhi oleh Pajak Pertarnbahan Nilai Indonesia, masih diperlukansarana lain berupa pengenaan Pajak Pertarnbahan Nilai atas komoditi ekspordengan tarif 0%;Bahwa oleh karena itu, dengan dianut prinsip tempat tujuan (destinationprinciple) yang dimodifikasi dengan perlakuan khusus terhadap komoditiekspor, maka PPN netral

., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum danTerdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Deddi Alparesi, S.H. Rahmat Hidayat, S.H,S.T.M.H.Sev Netral H.

Dan menurut kami Jaksa Penuntut Umum,Majelis Hakim juga telah melakukan Sugestif Pragen yang dilarang dalamundangundang (vide Pasal 166 KUHAP) di mana tindakan Majelis Hakimtelah menguntungkan Terdakwa yang seharusnya dalam penangananatau pemeriksaan Majelis Hakim bersifat Netral atau tidak memihak danjuga tindakan Majelis Hakim tersebut telah mengaburkan pokok masalahterhadap pengujian unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepadaTerdakwa.Hal. 13 dari 16 hal. Put.

MajelisHakim dengan berani menyimpulkan alat bukti lain tanpa menerapkanAzas Netral dan tidak memihak dengan membaca pikiran Terdakwasemata sehingga Majelis Hakim berani menyimpulkan bahwa Terdakwasengaja meletakkan kantong plastik titipban Sdr. DERI tersebut di lemariplastik bukan di dalam lemari kayu dikarenakan Terdakwa menganggapkantong plastik tersebut hanya merupakan barang yang tidak berhargayang Terdakwa kira saat itu adalah kotak Handphone biasa.

Bahwa Penggugat selalu bersikap adil, netral terhadap kelangsunganperkembangan, pertumbuhan anakanak dan Penggugat tidak pernahmelarang anakanak untuk datang, menginap di tempat Tergugat,dengan kreteria :a. Tidak memberikan kebebasan terhadap suami yang baru,Bapak tiri untuk menginap di rumah Tergugat dikarenakan Penggugatkhawatir terhadap anak perempuan Penggugat yang sudah besar(gadis);b.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.1.000, (seribu rupiah ) ;Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yangpada akhir uraiannya mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutuan hukumdengan dasar :il,Bahwa oleh karena tidak di temukan fakta offset/ sengaja melakukanpenganiayaan dalam kasus imi, maka tidak ditemukan fakta terpenuhinyaunsur pelanggaran Pasal 351 (1) KUHP.Bahwa apabila kebenaran kasus int akan diungkap, seharusnya dihadirkansaksi yang netral

Ridwan yang duduk dalam mobil bersebelahankorban, tidak melhat adanya pemukulan, di samping itu pembuktian H.Ridwan patut diuji kebenarannya, karena dia merupakan anak kandung darikorban dimana tentunya tidak dapat berlaku netral, karena menurut Majelisfakta menunjukkan keterangan korban dan H Ridwan bersesuaian enganketerangan korban, sedangkan mengenai kualifikasi saksi Ridwan, KUHAPtidak melarang seorang anak untuk memberikan keterangan atas tindak pidanayang mengena pada ibunya, terkecuali ibunya

masingmasing Banjar adalah Daftar Pemilin Sementara(DPS) serta pengumuman yang berbunyi sebagai berikut : bagi pendudukdesa yang namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilin Sementara (DPS)tersebut, dipersilahkan mendaftar kepada Panitia mulai tanggal 3 sampaidengan 17 Juni 2007 ;Bahwa yang menjadi persoalan hukum selanjutnya adalah apakah pendudukDesa Melinggih mengetahui dan memahami isi dan tata cara yang diaturdalam Pengumuman Daftar Pemilin Sementara (DPS) tersebut ;Bahwa saksi Made Beneng (saksi netral

sebagaimana ditemui pada saksi Made Beneng, ataupun fakta bahwaada penduduk yang pada hari H pemilihan tidak mendapat kartu suara entahapa sebabnya, sehingga menimbulkan pertanyaan hukum lebih lanjut yaitu"apakah Panitia telah melakukan sosialisasi pemilinan perbekelsebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e Tata Tertib ;Bahwa dalam sengketa pemilihan umum, jumlah penduduk yang tidak hadir,baik karena tidak terdaftar maupun terdaftar tetapi tidak mendapat kartupanggilan, haruslah dianggap sebagai suara netral

mengudurkan diri dari panitia pemilihan;34.Bahwa, selain dari pada itu berdasarkan pada Pasal 14 ayat (3)Peraturan Bupati Bangkalan Nomor: 89 Tahun 2020 Tentang PetunjukTeknis Pemilihnan Kepala Desa Penggugat (Panitia Pemilihan dalammelaksanakan tugasnya dan kewajibanya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan (2) bertanggung jawab kepada BadanPermusyawaratan Desa bukan kepada Tergugat, sehinggaseharusnya berdasarkan pada aturan yang ada apabila Tergugatberasumsi atau menilai dikawatirkan panitia tidak netral

, oleh karenaPenggugat bertanggung jawab kepada Badan PermusyawaratanDesa seharusnya terlebin dahulu) Tergugat memanggil BadanPermusyawaratan Desa(BPD) terkait dengan dikawatirkan Penggugattidak netral yang selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa(BPD)akan memanggil Penggugat atau Badan PermusyawaratanDesa(BPD) dapat mengganti Panitia Pemilihan sesuai dengan aturandan prosedur hukum yang berlaku, bukan dengan serta mertamengeluarkan objek sengketa tanpa aturan dan mekanisme yangbenar;35.Bahwa, berdasarkan

Adanya penolakan darimasyarakat, laporan baik dari TFKD dan laporan dari bakal calon yangmerasa P2KD tidak netral. Fakta tersebut akan menimbulkan konflik dimasyarakat karena curiga pelaksanaan pilkades di Desa Tanah MerahLaok tidak akan independen. Karena salah satu calon kepala Desamerupakan Kepala incumbent yang notabenenya adalah atasan dari KetuaP2KD dan anggotanya.

P17); Bahwa berdasarkan Surat Tim Fasilitasi pemilinan Kepala DesaKabupaten Bangkalan (TFPKD) Nomor : 11/TFPKD/IV/2021 tertanggal 9April 2021 Perihal : Laporan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaTanah Merah Laok, jelas disebutkan dalam surat tersebut yang padapokoknya melaporkan secara umum pelaksanaan tahapan Pilkades DesaTanah Merah Laok berjalan lancar sesuai perundangundangan yangberlaku, namun ada beberapa laporan catatan yaitu pembentukan panitiatidak terbuka dan cenderung tidak netral

, bendahara tidak dijabat KaurKeuangan, Verifikasi berkas tidak netral, pengumuman hasil verifikasi berkastidak terbuka (vide bukti T3);Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas,dikaitkan dengan substansi hukum penerbitan Keputusan objek sengketa,Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terkait alasan Tergugat yang pada pokoknyamenduga adanya ketidaknetralan panitia dan juga adanya eskalasi konflik dimasyarakat, dengan adanya

(seratus juta rupiah) kepada saksi GIA SUBAGIA, yang lalumereka sepakat memproses transaksi atas tanah tersebut oleh terdakwa sebagaiPPAT, selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan akan bertindak sebagaipenengah atau akan bertindak netral dalam transaksi tersebut dengan meyakinkankepada para ahli waris bahwa ia tidak akan memproses jual beli atas tanah tersebutsebelum pembayarannya selesai atau lunas dan atas tanah tersebut telahditentukan luas maupun batasbatasannya yang menjadi bagian keenam ahli

(seratus juta rupiah) kepada saksi GIA SUBAGIA, yang laluhalaman10 dari 49 Putusan Nomor 1174/Pid.B/2015/PN.Bdgmereka sepakat memproses transaksi atas tanah tersebut oleh terdakwa sebagaiPPAT, selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan akan bertindak sebagaipenengah atau akan bertindak netral dalam transaksi tersebut dengan meyakinkankepada para ahli waris bahwa ia tidak akan memproses jual beli atas tanah tersebutsebelum pembayarannya selesai atau lunas dan atas tanah tersebut telahditentukan luas

Asep meminta sertifikat karena uangnya ada dibank dan saksi mengatakan tidak bisa lalu akhirnya sertifikat tersebutdititipkan di terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sebagaipihak yang netral sehingga akan aman sertifikat berada di terdakwa laluakhirnya dibuatkan tanda terima penitipan sertifikat dan saksi memintafotocopy legalisir sertifikat tersebut kepada terdakwa.

(seratusjuta rupiah) kepada saksi GIA SUBAGIA, yang lalu mereka sepakatmemproses transaksi atas tanah tersebut oleh terdakwa sebagai PPAT,selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan akan bertindak sebagaipenengah atau akan bertindak netral dalam transaksi tersebut denganmeyakinkan kepada para ahli waris bahwa ia tidak akan memproses jual beliatas tanah tersebut sebelum pembayarannya selesai atau lunas dan atastanah tersebut telah ditentukan luas maupun batasbatasannya yang menjadibagian keenam ahli waris

Padahal yang dibutunkan sebagai saksi adalahorang yang benarbenar diberikan secara bebas, netral, objektifdan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP. BahwaSaksi Untung Riswaji, Saksi Abu Tani dan Saksi Rizkie selakupetugas penegak hukum yang berhubungan langsung dalampenanganan perkara ini, tidak diperbolehkan sebagai saksidalam perkara ini.

Sangat jelas terlinat bahwa pihak Kepolisian di dalamperkara ini memiliki kepentingan untuk melindungi kinerja dannama baik para penyidik tersebut, sehingga tidak mungkin parapenyidik yang dihadirkan di persidangan memberikanketerangan secara bebas, netral, objektif dan jujur.

Putusan Nomor 529 K/PID/2016dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benarbenardiberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (videPenjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP).2.

,M.H , Sev Netral H. Halawa S.H. masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, SH,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri olehYuliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi PenasihatHukumnya secara elektronik.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H Risca Fajarwati S.H.

,M.HSev Netral H. Halawa, S.H.Panitera Pengganti,Reski Hakiki, S.H.Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Plw

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai PanitiaPemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni tidak netral yangmana hal ini dilakukan dengan memihak calon yang berhakdipilih nomor urut : 2 dengan cara mencari massa untukmemilih calon nomor urut : 2 dengan berbincangbincang/mempengaruhi warga calon pemilih, salah satudiantaranya Saudara HARYANTO yang beralamat di KalikepekRt 33 Rw 15 Desa Giripeni, Wates, Kulon Progo, kalau mausebetulnya lumayan mendapat Rp. 600.000 (enam ratus ribu)untuk seluruh

Dari dalil yang dikemukakanPenggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatanyang kabur, sedangkan alasan dan dasar gugatan nomor 4 yangmenyatakan tergugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai PanitiaPemilihan Dukuh tidak netral dengan mencari masa untuk memilihnomor urut 2 salah satu di antaranya saudara Haryanto yangberalamat di Kalikepek Rt.33/Rw.15.

ARJUNATOBING meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa kemudian berjalan masuk kedalamKompleks Gereja GKPI tersebut dan duduk menunggu pacar Terdakwa yang beradadidalam Gereja tersebut;Bahwa setelah % (setengah) Jam menunggu kemudian Terdakwa melihat sebuahsepeda motor bernomor polisi warna merah BB2384B yang tidak terkunci stang(kemudinya) dan Terdakwa kemudian membuka kabel pembungkus kontak danmenyambungkannya satu dengan yang lainnya sehingga lampu netral padaspeedometer menjadi menyala dan kemudian

ARJUNA TOBING meninggalkanTerdakwa dan Terdakwa kemudian berjalan masuk kedalam Kompleks Gereja GKPI tersebut danduduk menunggu pacar Terdakwa yang berada didalam Gereja tersebut dan setelah 1% (setengah)Jam menunggu kemudian Terdakwa melihat sebuah sepeda motor bernomor polisi warna merahBB2384B yang tidak terkunci stang (kemudinya) dan Terdakwa kemudian membuka kabelpembungkus kontak dan menyambungkannya satu dengan yang lainnya sehingga lampu netral padaspeedometer menjadi menyala dan kemudian

Penggugatmenganggap Panitia Desa tidak netral, sehingga rekap suara cenderungmenguntungkan Calon Kepala Desa No. 1 (Prasino Ilman, SE), adapunperselisihan perhitungan suara adalah hanya 1 (satu) suara, yaitu: NO. NAMA CALON JUMLAH DENGAN HURUF1. PRASINO ILMAN, SE. 1064 Satu kosong enam empat2. SAHDAN, S.PD 649 Enam empat sembilanai HAJI MAZNI HAMID 1063 Satu kosong enam tiga . Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat untuk menyaksikanrekap perhitungan suara, yaitu Sdr.

Frase gugatan yang menadalilkan bahwa panitiatidak netral sangat tidak jelas, apbakah KPPS atau Panitia Pemilihan Desa.Bila yang dimaksudkan adalah KPPS maka akan bertolak belakangdengan frase dalil Penggugat yang menyatakan: "dalam rekap suarapanitia pemilihan desa.." dst.

Dalam dalilnya, berulangulangPenggugat disebut kepentingan hukumnya dirugikan oleh PanitiaPemilihan Desa sebagai berikut:a.Panitia Desa tidak netral karena pada saat rekap suara terjadiperselisihan hasil penghitungan surat antara surat suara pemilih yangmencoblos Penggugat dengan surat pemilih yang mencoblos kepaladesa nomor 1, sehingga dalam rekap suara panitia desa cenderungmenguntungkan calon kepala desa nomor urut (1);. kKeberadaan 2 (dua) surat suara dianggap batal/tidak sah oleh PanitiaPemilinaan

,perselisihan tersebut Penggugat beranggapan Panitia Desa tidak netral,sehingga rekap suara Panitia Desa menguntungkan calon Kepala Desa No.1 (satu), adapun perselisihan perhitungan suara adalah hanya 1suara) yaitu:(satu NO. NAMA CALON JUMLAH DENGAN HURUF1. PRASINO ILMAN, SE. 1064 Satu kosong enam empat2.

VII VT xX SuaraPrasino 186 132 141 209 368 0 2 10 16 1064Ilman SE.Sahdan 38 3 34 19 18 247 257 20 13 649SPDH.Mazni 66 65 148 59 11 21 69 298 326 1063Suara 3 1 5 8 5 3 6 1 2 34BatalPutusan Nomor 11/G/2017/PTUN.MTR Halaman 32 Dari fakta hukum tersebut jelas Panitia Desa dalam menghitung perolehansuara masingmasing Calon, sesuai dengan aturan Hukum yang berlakuyaitu menjumlahkan peroleh suara masingmasing calon dari TPS sampaiTPS IX, sehingga Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Panitia DesaTidak Netral

Pol AA1911 UP, No ka : MHMU5TU2EFK171411, Nosin : 4G15L87171 sedangdiparkir di dalam garasi rumah yang tidak ada pintunya selanjutnya terdakwamendekati mobil tersebut dan membuka pintu mobil sebelah kiri yang dalamkeadaan tidak terkunci lalu terdakwa mencabut soket kontak mobil tersebutsetelah itu. dengan menggunakan 1 buah kunci palsu yang sudahdimodifikasi berbentuk soket untuk dimasukkan ke dalam soket kontak mobilyang sudah terdakwa cabut lalu terdakwa memutar kunci sampai dalamkeadaan netral

memakai kuncipalsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;Halaman 13 dari 16 halaman, Nomor 105/Pid.B/2018/PN Wsb.Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan,untuk mencapai barang yang diambilnya tersebut dilakukan Terdakwadengan cara mencabut soket kontak mobil tersebut setelah itu denganmenggunakan 1 buah kunci palsu yang sudah dimodifikasi berbentuk soketuntuk dimasukkan ke dalam soket kontak mobil yang sudah terdakwa cabutlalu terdakwa memutar kunci sampai dalam keadaan netral

No. 108 K/Pid.Sus/2015bukti lainnya, namun dari keterangan saksisaksi yang telah diuraikan diatas, bahwa para saksi dari Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara, diantaranya saksi AFRIANTO, AGUS SUTRISNO dan EKO LISTIYANTO,walaupun sudah disumpah di depan persidangan, telah dianggap berdirisendiri, karena tidak didukung oleh saksi netral, yakni saksi IDERIS selakuKetua RT serta Terdakwa sendiri terhadap barang bukti berupa 1 (satu)paket plastik kecil berisikan shabushabu yang disangkal sebagai milikTerdakwa

Saksi AGUS SUTRISNO harus dipandang sebagai pihak netral,karena tidak mengambil keuntungan bila Terdakwa ditetapkan bersalah; Bahwa terhadap keterangan Ketua RT yang menyatakan tidak melihat padasaat shabushabu a quo ditemukan tidak dapat dibenarkan, karena KetuaRT hanya menyaksikan saat diadakan penggeledahan oleh Anggota Polisi.Ketua RT tidak memiliki kKewajiban untuk mengetahui keseluruhan hasilpenggeledahan, sudah cukup jika Ketua RT sekedar mengetahui telah adapenggeledahan; Bahwa menurut keterangan

., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H.Halawa, S.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Reski Hakiki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriPelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum danTerdakwa secara elektronik.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Sev Netral H. Halawa, S.H.

,M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad IlhamMirza, S.H. dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Gina Olivia, S.H..

Bambang Setyawan, S.H., M.H.Sev Netral H. Halawa, S.H.Panitera Pengganti,Ramadhani Puji Lestari, S.H.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Plw