Pasal 7 Undangundang No. 02 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, menyatakan bahwa:1 Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat PerjanjianBersama yang ditandatangani oleh para pihak;Hal. 59 dari 79 hal.Put.Nomor 429 K/Pdt.SusPHI/20132 Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh parapihak;3 Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat

Putusan Nomor 407 PK/Pdt/20132. Dalam hal ini Ahli Elly Erawati dan Herlian Budiono, dalam bukunya;"Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian", halaman 28 dan 29,menyebutkan:"Pada keadaan seperti itu, hukum menilai bahwa kondisi dikembalikanmundur ke kondisi semua seperti pada saat perikatan itu timbul ataupada saat perjanjian tersebut ditutup.

Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20137 956/B/PK/PJK/2014 01 Desember 2014 PUT.46884/PP/M.VI/16/20138 957/B/PK/PJK/2014 01 Desember 2014 PUT.46885/PP/M.VI

khususnya bertentangandengan kewajiban hukum TERMOHON KASASI untuk melaksanakan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam proses penerbitan Obyek Sengketa,termasuk semangat dari UU Penanaman Modal yaitu untuk melindungi investasiyang dilakukan oleh investor di bidang perkebunan.Bahwa amar Putusan PTUN Samarinda adalah sebagai berikut:MENGADILIDALAM EKESEPSIe Menolak Eksepsi TergugatDALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/20132

Bertentangan dengan pasal 26 undangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusihak tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri (bukanperaturan menteri kKeuangan RI No. 93/PMK/2010 yo PMKnomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU haktanggungan UU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agar adakesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuantersebut.

Nomor 2410 K/Pdt/20132.

Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.V1I/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20137 956/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 PUT.46884/PP/M.VI/16/20138 957/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 PUT.46885/PP/M.VI/16/20139

Bahwa sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwamohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untukmempertimbangkan halhal yang meringankan dari diriTerdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukanberat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:1) Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi antaralain :a) Pengamanan konflik horizontal di Maluku Utaratahun 2001.b) penugasan pengamanan wilayah Maluku padatahun 20132) Terdakwa telah mendapatkan tanda kehormatan :a) Satya Lencana kesetiaan

No. 83 K/Pdt/20132. HASAN WIJAYA LAUW, beralamat di Jalan Taman Surya II Bok E4/3,Rt.001/Rw. 018, Pengadungan, Kecamatan Kalideres, KotamadyaJakarta;3.

No. 1655 K/Pid.Sus/20132. Tidak melakukan pembayaran sepenuhnya/sebagian terhadapPegawai yang berhak menerima dengan cara dipotong 10% sampaidengan 20% padahal Kegiatan telah dilaksanakan, antara lainseperti : Kegiatan Biaya Operasional Pengukuran Bidang Tanahsebanyak 75 bidang yang telah dilaksanakan oleh saksi MUHAMMADHELMY FAUZIE S.SIT bin FIRDAUS BARAK, dan Biaya SidangPanitia A yang dilaksanakan oleh saksi JUSUF JAYADI ;.

No. 1655 K/Pid.Sus/20132. Terdapat Blanko SPP dan Blanko Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTB) dalam keadaan terisi dengan KegiatanKegiatanPRONA namun tidak dilampirkan buktibukti pengeluaran/kuitansi ;e Setelah semua Blanko SPP beserta SPTB ditandatangani olehsaksi H. KASTALANI S.Sos, kemudian Terdakwa membuat/menyiapkan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) danmengajukannya kepada saksi H.

No. 1655 K/Pid.Sus/20132. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara padaPasal 12 yaitu :a. Ayat(1) :Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atasprinsipprinsip sebagai berikut :(a) Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengankebutuhan teknis yang disyaratkan ;(6) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,program/kegiatan, serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah ;b.

SP.Han / 36/ II / 2013 / ReskrimSejak tanggal 6 Maret 2013 s/d 25 Maret 20132. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2013Sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d 4 Mei 20133. Penuntut Umum tanggal 4 April 2013 , No. Print 467/0.3.31 /Ft.1/04/2013Sejak tanggal 4 April 2013 s/d 23 April 20134. Hakim PN. Tipikor. Smg :tanggal 16 April 2013 , No. 46 / Pen. Pid/Sus/ 2013/PN. Tipikor Smg ,Sejak tanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;5. KPN Tipikor Smg tanggal 2 Mei 2013, No. 46 /V/Pen.K/2013/jo.

SP.Han/ 36/ II / 2013 / ReskrimSejak tanggal 6 Maret 2013 s/d 25 Maret 20132. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2013Sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d 4 Mei 20133. Penuntut Umum tanggal 4 April 2013 , No. Print 467/0.3.31 /Ft.1/04/2013Sejak tanggal 4 April 2013 s/d 23 April 20134. Hakim PN. Tipikor. Smg :tanggal 16 April 2013 , No. 46 / Pen. Pid/Sus/ 2013/PN. Tipikor Smg ,Sejak tanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;5. KPN Tipikor Smg tanggal 2 Mei 2013, No. 46 /V/Pen.K/2013/jo.

Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena

Bertentangan dengan pasal 26 undangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskaneksekusi hak tanggungan menggunakan pasal 224HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur ketuapengadilan negeri (bukan peraturan menteri keuangan RlNo. 938/PMK/2010 yo PMK nomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU haktanggungan UU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agarada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaanketentuan tersebut.

Tali Asin Tahap Porprov XII tahun 20132.

Asuransi Videi tanggal 10 Januari 20132)Foto Copy Surat Pencairan klaim jaminan pelaksanaan tanggal 10Januari 20133)Foto Surat Pemberitahuan Pencairan Jaminan dan kekuranganperlengkapan pencairan jaminan tanggal 19 Juni 2013Dikembalikan kepada saksi ERNIYANTI6.

SKM.2 (dua) lembar lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor:04.A/POKJA V/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor:04.B/POKJAV/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor:04.C/POKJAV/PAKET 9/2013Putusan Perkara No. 06/Pid.SusTPK/2015/PN.Pgp Hal. 5 dari hal 1762/.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasl Harga Nomor:04.D/POKJAV/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor:04.E/POKJAV/PAKET 9/20132

JAKSONDAMANIK,SKM.2 (dua) lembar lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor:04.A/POKJA V/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor:04.B/POKJAV/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor:04.C/POKJAV/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasl Harga Nomor:04.D/POKJAV/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor:04.E/POKJAV/PAKET 9/20132 (dua) lembar Berita Acara Hasil Anwijzing Unit Layanan Pengadaan(ULP) Pokja Pengadaan

JAKSONDAMANIK,SKM.2(dua) lembar lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor:04.A/POKJA V/PAKET 9/20131(satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor:04.B/POKJAV/PAKET 9/20131(satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor:04.C/POKJAV/PAKET 9/20131(satu) lembar Berita Acara Evaluasl Harga Nomor:04.D/POKJAV/PAKET 9/20131(satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor:04.E/POKJAV/PAKET 9/20132 (dua) lembar Berita Acara Hasil Anwijzing Unit Layanan Pengadaan(ULP) Pokja Pengadaan, Konsultasi

No. 23 PK/Pid.Sus/20132 (dua) buah tiket Pesawat atas nama H. Hasan Batek dan 1 (satu)lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 6 Desember 2003,atas nama H. Hasan Batek;Tanda Bukti Kas No. 2006/R/2003, senilai Rp2.750.000,00 (dua jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti DiklatPerpajakan Nasional di Makassar, yang menerima H. M. Gajang, 2(dua) buah tiket Pesawat atas nama H. M.

No. 23 PK/Pid.Sus/20132. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telahmelanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkanpidana sebagaimana telah diancamkan;3.

No. 23 PK/Pid.Sus/20132. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). PermintaanPeninjauan kembali dilakukan atas dasar:a.

Bertentangan dengan pasal 26 undangundang hak tanggunganno 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggunganmenggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikutcampur ketua pengadilan negeri (bukan peraturan menterikeuangan RI No. 93/PMK/2010 yo PMK nomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU haktanggungan UU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agar adakesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuantersebut.

Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.V1/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20137 508/B/PK/PJK/2015 23 September 2015 PUT.50645/PP/M.VIA/16/2014v.

Penyidik , sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 s/dtanggal 29 Juli 2013 ;3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbarusejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 15 Agustus 2013 ;4. Penuntut Umum ,sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 4September 2013 ;5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tangga! 28 Agustus 2013s/d 26 September 20136.

Penyidik , sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 4 Juni 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2013 s/dtanggal 24 Juni 2013 ;3. Penuntut Umum , sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli2013 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tanggal 5 Juli 2013 s/d 3Agustus 2013 ;5.