Keputusan Komisi Pemilinan Umum baik di Pusat maupun Daerahmengenai hasil Pemilihan Umum;Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 435/MenhutII/2009, tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan HutanProvinsi Kalimantan Selatan tidak memenuhi syarat sebagaiKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat beschikkingkarena Keputusan tersebut berlaku secara umum untuk seluruhmasyarakat yang berada pada Provinsi Kalimantan Selatan;1.8 Bahwa atas dasar itu, Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal

Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah,mengenai hasil pemilihan umum.Bahwa M.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilinan umum.Tergugat uraikan mengenai ketentuan dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telahdiubah terakhir kali dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, dimana:a.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilinan umum.3. Bahwa SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) NOMOR00112, TANGGAL 14 MARET 2018 ATAS NAMA PT SALIM MAJULESTARI yang terletak di Jalan. Ir. PHM Noor.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat mMaupun didaerah mengenat hasil pemilihan umum.Bahwa keberadaan Pasal 2 UU 9/2004 adalah terkait denganpersoalan kewenangan mengadili yang menyangkut objek yangdapat dipersengketakan di dalam PTUN.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenaihasil pemilihan umum.Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf e UU9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa: Keputusan Tata UsahaNegara yang dimaksud pada huruf ini unpamanya:1.

dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan halhal yang dapatmeringankan dan memberatkan pidananya yaitu :Halhal yang meringankan :1 Terdakwa belum pernah dihukum.2 Terdakwa menyesali atas perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.Halhal yangmemberatkan : 1 Terdakwa tidak berterus terang sehingga mempersulit jalannya persidangan.2 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat, terutama pada saat terjadinyaperkara ini sedang berlangsungnya rangkaian pesta demokrasi pemilihan

umum calonanggota legislatif.3 Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilainilai Sapta Marga poin 5 dan 7,Sumpah Prajurit poin 2 dan 4 dan delapan wajib TNI poin 6 dan 7.4 Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika di dalam masyarakat.5 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasantindak pidana narkotika sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.6 Terdakwa mengabaikan penekanan komandan kesatuannya yang sudah sering memberikanpenekanan

Bahwa pada tanggal 04 Januari 2012 dilaksanakanPengumuman Pemilihan Umum dengan Paska Kualifikasi denganpaket pekerjaan Pembangunan BBI Talamau, Nomor : 02/ULPPK.III//2012 yang diadakan oleh Unit Layanan pengadaan (ULP)Kabupaten Pasaman Barat.

Usaha Negara yang = masih memerlukanpersetujuan;4 Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundanganlain yang bersifat hukum pidana;465 Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;6 Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha TentaraNasional Indonesia;7 Keputusan Komisi Pemilihan

Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum.Sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat bahwa dasarsebagian besar Penggugat menempati lahan tersebut adalah karenaadanya Surat Penunjukan Rumah (SPR) maupun Surat Izin MenempatiRumah.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenaihasil pemilihan umum.Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf e UU9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa: Keputusan Tata UsahaNegara yang dimaksud pada huruf ini unpamanya:1.

negara yang masih memerlukanpesetujuan ;d. keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundangundangan lain yang bersifat hukum pidana ;e. keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku ;f. keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha TentaraNasional Indonesia ;g. keputusan Komisi Pemilihan

Umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilinan umum ;Bahwa karena jenis keputusan tata usaha negara terurai diatastidak termasuk dalam, atau dengan demikian dikecualikan daripengertian keputusan tata usaha negara menurut ketentuan Pasal2 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, makasetiap keputusan tata usaha negara yang termasuk ke dalamgolongan keputusan tata usaha negara tersebut menjadiobjek keputusan tata

Karangasem melalui saksi Ni Nyoman Sri Suastini

185. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Keputusan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 29 September 2020.

186. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 12 Juni 2020.

187. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 185/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/IX/ 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 575/PL.02/Kpt/5107/KPU- Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 tanggal 19 September 2020.

Nama Kegiatan Kegiatan Perintah Tugas (SPT)1 Seminar Emotional Spriritual Quotient (ESQ) 27 s.d. 31 090/07/DPRD/2013dengan tema "Membangun Spirit Januari 2013 tanggal 25 Januari 2013Kepemimpinan dalam PenyelenggaraanOtonomi Daerah" di Hotel Purnama Puncak,Bogor2 Bimtek Pemilihan Umum DPR RI, DPD dan 02 s.d. 05 090/09/DPRD/2013DPRD serta pengawasan DPRD terhadap Februari 2013 tanggal 01 Februari 2013Siklus Anggaran Daerah di Hotel OrchardzJakarta3 Mengikuti Bimbingan Teknis Nasional 05 s.d. 08 090

Umum Nomor 12 Thun2013 tentang Perubahan atas peraturan Hal 179Putusan Pengadilan TipikorNo. 118/Pid.Sus.

TPK/2016/PN.Mdn Pendamping Kegiatan Konsultasi tentang hakdan kedudukan anggota DPRD terkait denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12Thun 2013 tentang Perubahan atas peraturanKomisi Pemilinan Umum Nomor 07 tahun 2013tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRDProvinsi dan DPRD Kab/Kota ke KPU Pusat diJakarta17 s.d. 19 April 2013 10Pendamping Kegiatan Kunjungan kerja keDPRD Kab.

Umum November 2013 tanggal 19 November 2013Anggotan DPR.

TPK/2016/PN.Mdn 46 Pendamping Kegiatan Konsultasi tentang 20 s.d. 23 094/160/Sekr.DPRD/2013,pelaksanaan Kempanye Pemilihan Umum November 2013 tanggal 19 November 2013Anggotan DPR.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat mMaupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum.Penjelasan Pasal 2:Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertianKeputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruanglingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata UsahaNegara.

Januari 2019 (Fotokopisesuai asli);Berita Acara Musyawarah Penetapan CalonKepala Desa Terpilih Nomor02/BPD.Ds.Tut/BPD/I/2019 tanggal 12 Januari2019 yang dibuat oleh Badan PermusyawaratanDesa (BPD) Desa Tutuwoto (Fotokopi Ssesuai asli);Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai TerpidanaNomor : 332/SK/HK/072018/PN.Lbo tanggal 4 Juli2018 atas nama Anton Hulinggato yangdikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Limboto(Fotokopi dari fotokopi);Surat dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limbotokepada Ketua Komisi Pemilihan

Umum KabupatenGorontalo Utara Nomor : W20U2/1431/HK.O1/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018perihal Pembatalan Surat Keterangan (Fotokopidari fotokopi);Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Limbotokepada Panitia Pemilihan Kepala Desa TutuwotoNomor : W20U2/2621/HK.01/XII/2018 tanggalHalaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor : 35/G/2019/PTUN.GTO.12.

Berita Acara Serah Terima Masker Nomor : 460/400/ Pemkessos yang di Tandatangani I Nengah Citrangga;

Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 29 September 2020;

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 12 Juni 2020;

meresahkan sekelompok masyarakat Desa.Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya.Menjadi pengurus partai politik.Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang.Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, DPR RI,DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kab/Kota, dan jabatan lain yangditentukan dalam peraturan perundangundangan.Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan

Umum dan ataupemilinan Kepala Daerah.Melanggar sumpah/janji jabatan.Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut turut tanpa alasanyang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.Berdasarkan dalam Pasal 29 UndangUndang Nomor 6 tahun 2014tentang Desa.Bahwa benar ahli menerangkan dukungan anggaran dalam pelaksanaanpemerintahan Desa, berasal dari APBDesa, APBN, APBD Prop dan APBDKab.

Menyelahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya.> Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golonganmasyarakat tertentuMelakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.> Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, danatau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya.> Menjadi pengurus partai politik.Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang> Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan

Umum dan ataupemilinan Kepala Daerah.> Melanggar sumpah/janji jabatan.> Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut turut tanpa alasanyang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selaku Kepala Desa Purorejo Kec.Tempursari Kab.

Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten MeranginNomor : 76/SekeULP/2018 Tentang Penugasan dan Penempatan KelompokKerja LXXVI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten MeranginKegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kelancaran Pemilu Pada Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018);Bahwa benar pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenMerangin mendapatkan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Meranginuntuk kegiatan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas dalam rangkapengamanan Pemilihan

Umum Kepala Daerah Kabupaten Merangin denganpagu anggaran perstell sebesar Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluhenam ribu rupiah) dengan nilai total anggaran yaitu. sebesarRp1.031.080.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta delapan puluh riburupiah) dan itemitem pengadaan pakaian linmas tersebut yaitu:Baju Linmas sebanyak 1.730 pcs;Sepatu Linmas sebanyak 1.730 pcs;Kopel sebanyak 1.730 pcs;Topi Linmas sebanyak 1.730 pcs;mS oN PpPentungan sebanyak 1.730 pcs;Bahwa benar Akmal Zen Bin Zainal (Selaku

hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut di atas,dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap didepan persidangan ini, danberdasarkan keterangan saksisaksi, bukti Surat, barang bukti, keterangan ahliserta keterangan Terdakwa, maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Menimbang bahwa pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Merangin mendapatkan anggaran dari Pemerintah KabupatenMerangin untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas dalamrangka pengamanan Pemilihan

Umum Kepala Daerah Kabupaten Merangindengan pagu anggaran perstell sebesar Rp596.000,00 (lima ratus sembilanpuluh enam ribu rupiah) dengan nilai total anggaran yaitu. sebesarRp1.031.080.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah)dan itemitem pengadaan pakaian linmas tersebut yaitu: Baju Linmas sebanyak 1.730 pcs; Sepatu Linmas sebanyak 1.730 pcs; Kopel sebanyak 1.730 pcs; Topi Linmas sebanyak 1.730 pcs; Pentungan sebanyak 1.730 pcs;Menimbang bahwa Akmal Zen Bin Zainal (Selaku

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum,...6. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Obyek Sengketa haruslahlayak dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang patutdijadikan obyek sengketa dalam perkara ini dan tidak termasuk dalamketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara.

konsep nasional yang harusdilaksanakan oleh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia secara luberdan jurdil termasuk warga masyarakat Kecamatan Mukomuko Selatan;Bahwa kebulatan tekad masyarakat Kecamatan Mukomuko Selatan untukkeluar dari Kabupaten Mukomuko dilaksanakan segera setelah terbentuknyaDPRD Kabupaten Mukomuko hasil Pemilu tahun 2004 dan merupakanamanat rakyat kepada Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko terpilin darimasingmasing daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko;Bahwa Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko dan PanitiaPengawas Pemilu (PANWASLU) serta PPK utusan dari KecamatanMukomuko Selatan yang sekarang tidak mencerminkan aspirasi masyarakatsekabupaten Mukomuko, hanya didominasi oleh sekelompok saja, untuk itukami mendesak kepada ketua KPU Propinsi Bengkulu, Bupati Mukomuko danpihakpihak yang berkompeten lainnya agar dapat merubah personil KPUKabupaten Mukomuko dan Panwaslu serta PPK dari utusan KecamatanMukomuko Selatan tersebut agar lebih aspiratif (apabila point ini