pengunduran diri danmenanyakan sekali lagi mengenai pesangon atau hak pekerja lain apabila pekerjadikeluarkan dan dijawab oleh Bapak Daryono bahwa siapapun yang dikeluarkan olehPerusahaan tidak akan mendapatkan apapun ;Bahwa pada tanggal 5 Oktober pukul 07.45 Bapak Daryono mengatakan bahwaBapak Daryono hanya sebagai mediator saja antara Penggugat dengan pemilikperusahaan dan hal ini sudah pernah diusulkan kepada Bapak Hartoko sebagai PemilikPT.Bernofarm mengenai pesangon untuk karyawan yang di PHK

HakimAgung dalam alasannya membenarkan perbuatanTermohon Peninjauan Kembali bukan sebagaikesalahan berat mengacu pada putusan MahkamahAgung Konstitum Republik Indonesia perkaraNo.012/PVV1/2003 yang mengubah ketentuanpasal 158 ayat 1 sehingga setiap kasus PHKtentang Kesalahan Berat dapat dilakukan setelahada putusan Hakim Pidana yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, akan tetapi putusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu tidakbisa secara imperealtif implicit dapat diterapkandalam setiap kasus PHK

kesalahan berat ;27 Bahwa pentapan putusan Mahkamah agungKonstitum Republik Indonesia perkara No.012/PW1/2003 itu sendiri diberlakukan denganpembatasan dalam Surat Edaran Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNo.SE.13/Men/SJHKI/2005 tertanggal 7 Januari2005 tertanda Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Bapak FahmiIdris telah mengatur dalam surat edaran itu denganketentuan :PHK dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim Pidana tetap yang telahmempunyai kekuatan

tidak memungkinkan hubungankerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh adanya peyelesaian melaluilembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;28 Bahwa dalam Surat Edaran Mentri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia No.SE13/MEN/SjHK/1/2005 itu sudah jelas Tidak perlusetiap unsur kesalahan berat yang dilakukan olehkaryawan harus ada laporan Polisi dan PutusanHakim Pidana yang berkekuatan tetap sehinggaHal.17 dari 18 hal.Put.No.107PK/Pdt.Sus/20091818293031baru dapat dilakukan PHK

olehPenggugat, karena selama ini Tergugat merasa dibohongi dengan suratsuratijin dokter yang ternyata tidak benar padahal Penggugat masih melakukankewajibannya membayar gaji kepada Tergugat walau Tergugat tidak melakukankewajibannya untuk masuk kerja;Perundingan BipartitBahwa atas terjadinya mangkir yang dilakukan Tergugat dan bukti suratketerangan Dokter yang tidak benar, maka pada tanggal 13 Februarl 2008 telahdiadakan perundingan Bipartit antara Penggugat dan Tergugat yang intinyamerundingkan PHK

Tergugat karena melanggar Pasal 168 yo No. 13 Tahun2003, dimana perundingan tersebut tidak mencapai hasil kesepakatanPenyelesaian Hubungan Kerja di mana Penggugat berpendapat bahwa denganalasan mangkir, maka Tergugat tidak mendapat pesangon, tetapi dalamperundingan ini Penggugat menawarkan 7 kali upah yang ditolak Tergugat, dimana Tergugat bersedia di PHK asalkan fasilitas pinjaman rumah (HousingLoan) dihapuskan oleh Penggugat, dari perundingan Bipartit tersebut telahdibuat Risalah Bipartit (Bukti

Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat berakhir karenaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat dengan alasan pelanggaranPasal 168 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dengan segala akibat hukumnya;4. Menetapkan hak Tergugat sesuai Pasal 168 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, yaitu uang penggantian hak dan uang pisahsesuai Peraturan Perusahaan Penggugat adalah 1,5 (satu setengah) kali gaji;5.

terhadap para pekerja dan akan memberikan uangkompensasi PHK yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Bahwa Penggugat tentu saja menolak dengan tegas keputusanTergugat, karena tindakan Tergugat telah nyatanyata merugikanPenggugat;Hal 5 dari 24 hal.

sebagai berikut;Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasanPekerja/Buruh melakukan kesalahan berat pada pasal 158 ayat (1).Maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidanayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.16.

ternyata tidak pernah memperlihatkan buktibuktiberkaitan dengan alasan PHK atas kesalahan berat yangHal 8 dari 24 hal.

Bahwa oleh karena alasan PHK oleh Tergugat tidak berdasarkanaturan yang berlaku, maka tindakan PHK yang dilakukan Tergugattersebut haruslah diklasifikasikan pada Tindakan PHKsebagaimana diatur dalam pasal 171 Undangundang No. 13 tahun2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan:Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpapenetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialyang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (1),pasal 160 ayat (3), dan pasal 162, dan

kembali Penggugat dan merubah kebijakan untukmelakukan perubahan status kerja tanpa memberikan kompensasipesangon yang sesuai dengan Undangundang Nomor. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, maka untuk kebaikan kedua belah pihakdengan ini Penggugat menyatakan bersedia menerima keputusanTergugat dalam memPHK Penggugat, dengan syarat bahwa Tergugatwajib melaksanakan prosedur PHK serta memberikan kompensasisesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini sebagaimana yangdiatur dalam Undangundang

CaltexPasific Indonesia, ketentuanketentuan Hukum dalam Undangundangdan Peraturan dimaksud jelas mengenai PHK, berdasarkan putusanbadan / panitia yang berwenang untuk itu atas peristiwa PHK, karenakesalahan atau permintaan salah satu pihak, yaitu pihak pengusahaatau sebaliknya pihak karyawan, sedang yang dimaksud oleh paraHal. 33 dari 49 hal. Put.

PER03/MEN/1996 adalah ketentuan yangmengatur tentang PHK yang memerlukan izin dari panitia daerahdan panitia pusat akan tetapi menurut hemat Majelis bahwaketentuan tersebut dapat dijadikan dasar acuan khususnya Pasal24 ayat (1) b dalam menentukan komponen penghasilan dasarpensiun; (vide paragraf 3 halaman 80 putusan Pengadilan NegeriPekanbaru);Bahwa selanjutnya Judex Factie mempertimbangkan sebagaiberikut: Menimbang, bahwa dari bukti P.I1 sampai dengan buktiP.53 yang diajukan Para Penggugat, ternyata

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan Hukum karenaandaikatapun Ketentuan yang berhubungan dengan PHK dalam hal iniUndangundang No. 12 tahun 1964 jo Permenaker RI No. PER03/MEN/1996 dapat diterapkan, maka seharusnya Judex Factiememperhatikan Pasal 29 Permenaker RI No. PER03/MEN/1996 yangsecara tegas telah menyatakan bahwa yang berlaku adalah aturanperusahaan;3.1.Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (2) huruf CPeraturan Menteri Tenaga Kerja No.

Dengankata lain tidak dapat mempergunakan analogi denganmempergunakan ketentuan ketenagakerjaan (tentang PHK) untukmemeriksa dan memutus perkara tentang pensiun seperti ternyatadalam pertimbangan Hukum Judex Factie;Bahwa mengingat Para Termohon Kasasi memasuki usia pensiunpada periode 1 April 1998 sampai dengan 30 September 1998,maka para Termohon Kasasi berhak atas manfaat pensiun sesuaiPeraturan Dana Pensiun Pemohon Kasasi yang berlaku padasaat itu yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI

Udin Ali Nai (Penggugat); Bahwa saksi tahu Penggugat di PHK pada tanggal 1 Desember 2014;e Bahwa saksi tahu Penggugat mulai masuk kerja di PT. PG. Gorontalo UnitTolangohula sejak tanggal 01 Maret 2009;e Bahwa saksi tahu dari mulai masuk kerja sampai dengan di PHK, Penggugatbekerja di PT. PG. Gorontalo Unit Tolangohula tersebut selama 5 (lima) tahunlebih;Bahwa saksi tahu Pekerjaan Penggugat di PT. PG.

ditarik lagi untuk bekerja;Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat di PHK;Bahwa saksi tidak tahu bunyi kontrak kerja pertama;Bahwa saksi bekerja di PT.

PHK Penggugat tersebut;Bahwa saksi tahu Manager di PT.

dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.

Gorontalo Unit PT.Tolangohula ( bukti T5) ;Menimbang bahwa dengan demikian tentang adanya PHK terhadap Penggugattelah terbukti ;Menimbang bahwa mengenai alasan terjadinya PHK, Tergugat mendalilkandalam jawabannya alasan PHK karena Penggugat sebagai karyawan kontrak yangtelah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak 19 Oktober2009 dengan jenis pekerjaan membantu pelayanan di gudang Material sampaidengan 18 Oktober 2012.

Bahwa Bapak Jayusman,SH.MH selaku pemeriksa (Anggota BPH UNMUHKUPANG dalam hal ini beliau adalah KETUA Pengadilan Tinggi AgamaKupang) mengatakan pada saya diruangan kerjanya sebelum saudara EkoHardipurnomo,SE dan Saudari Siti Syahidah Nurani,SH diperiksa Oleh BapakJayusman,SH.MH maka Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) BATALDEMI HUKUM;.

Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat dalam perkara gugatanperselisihan PHK dan HAK ttertanggal 10 Juli 2013 yang telahdidaftarakan di Kepanitraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang tanggal 11 Juli 2013 dibawah register No.24/G/2013/PHI/PN.KPG adalah tidak jelas karena tidak menyebut siapapimpinan Universitas Muhammadiyah Kupang;2. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat tanpa menyebut namaPimpinan yang jelas adalah kabur;3.

Tentang Syarat Isi Suatu Gugatan danYurisprudensi Mahkamah Agung No.492K/Sip/1970 tanggal 16Desember1970 menyamakan tuntutan yang tidak jelas dengan yang tidaksempurna karena dalam perihal : Gugatan Penggugat ada 2 persoalanyang digugat sekaligus yaitu gugatan Gaji Upah Minimum Pekerja danPemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak; yang menurutYurisprudensi Mahkamah Agung RI tidak dibenarkan;Bahwa gugatan Penggugat menguraikan posita tetapi Penggugat tidakmenyertakan atau menguraikan petitum sehingga

sekalipun Penggugat Konpensi tidak secara tegasmengemukakan sejak kapan ia diPHK oleh Tergugat Konpensi, akan tetapiberdasarkan surat bukti T.5 ternyata yang bersangkutan telah diPHK sejak tanggal01 Desember 2011 melalui Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian UniversitasMuhammadiyah Kupang Nomor : O1/KEP/IL.3.BPH/D/2011 Tertanggal 01Desember 2011 ; Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan perkara ini telah terbuktiPenggugat Konpensi telah diPHK secara sah pada tanggal 01 Desember 2011, danapabila PHK

No. 981 K/Pdt.Sus/2010 Uang PHK sebesar Rp. 9.418.500, (Sembilan juta empat ratus delapanbelas ribu lima ratus rupiah); Uang jaminan Penggugat sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) yang terdiri dari:1. Uang jaminan kernet sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah), bukti kwitansi diminta kembali oleh Tergugat lewat KabagPersonalia (BU RIN);2.

., selakukuasanya, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.13No.23 E Makassar,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pekerja ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pengusaha telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan P4P No.1576/186/61/XXIV/PHK/102005 tanggal 11 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pekerja dengan posita

Pekerja tidak mengakui telah melakukan penyelewengankeuangan Perusahaan sebagaimana surat pemberhentian gaji dan tunjanganyang diterima dari Pengusaha karena justru Pekerja tidak melakukan kesalahansehingga melaporkan kepada pihak yang berwajib atas pencemaran nama baikPekerja ;Bahwa Pekerja menuntut hakhaknya sesuai aturan ketenagakerjaanyang berlaku karena Pekerja diberhentikan oleh Pengusaha ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat No.1576/186/61/XXIV/PHK

/102005 tanggal 11 Oktober2005 adalah sebagai berikut :Mengubah putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahProvinsi Sulawesi Selatan di Makassar No.110/83/01 03/XXIV/PHK/102004tanggal 7 Oktober 2004, sehingga menjadi sebagai berikut:.

No.98 PK/PDT.SUS/2011Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu putusan Panitia Perselisihan Perburuhan PusatNo.1576/186/61/XXIV/PHK/102005 tanggal 11 Oktober 2005 diberitahukankepada Pengusaha pada tanggal 23 Februari 2006 kemudian terhadapnya olehPengusaha dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 13 Mei 2006 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

alinea ketiga yang menyatakan : bahwadidalam pemutusan hubungan kerja seperti tersebut diatas karenapengusaha tidak dapat membuktikan Pekerja telah melakukan kesalahan,maka Pengusaha wajiob untuk membayar kepada Pekerja berupa uangpesangon sebesar dua kali ketentuan pasal 158 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan pasal 156 ayat (8) danpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UndangUndangNo.13 Tahun 2008 ;Bahwa pertimbangan tersebut diatas sangat keliru karena PHK

Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat melanggar pasal 169 ayat (1) dan ayat (2)UU No. 13 tahun 2003 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 70.366.450; (tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah);4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum terhitung pada bulan Maret 2014; ----------------5. Menolak gugatan selain dan selebihnya; --------------------------------6.

UPAH SELAMA PROSES HUKUM BERJALAN;= Upah Februari s/d Oktober 2014 8 xX Rp. 2.611.00= Rp.20.888.000,= Upah Januari s/d upah berjalan 26.Bahwa, oleh karena faktafakta hukum telah membuktikan keinginanTergugat melakukan PHK kepada tergugat dengan mengindari Pesangon,sehingga tergugat melakukan perbuatan segala cara sehingga melanggarsesuai dengan Pasal 169 ayat 1 (c), (d), dan (e) jo Pasal 169 ayat 2 (dua),dan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan pihak Tergugat kepadaPenggugat tidak memenuhi Pasal

Kumala Melur Sejak tahun 2005sampai dengan tahun 2014.e Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang.e Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai Kepala gudang.e Bahwa seingat saksi yang duluan keluar Penggugat tetapi saatPenggugat diberhentikan saksi dikerjakan di Pekanbaru.15Bahwa setahu saksi Penggugat di PHK diisukan menerima transperuang dari PT Metro.Bahwa setahu ada diproses internal menurut Penggugat tidak adaterima uang.Bahwa setahu saksi yang diiusukan uang yang diterima sekitar lebihkurang Rp. 4.000.000

, (empat juta rupiah).Bahwa saksi ada yang dijumpai oleh PT Metro.Bahwa seingat saksi yang menumpai bernama Zakiran mengatakantidak ada mentrasper uang kepada Penggugat.Bahwa setahu saksi Penggugat tidak PHK hanya .disuruh untukmembuat surat pengunduran diri oleh Pak Alek selaku Manager PTKumala.Bahwa setahu saksi Penggugat tidak merima haknya.Bahwa sepengetahuan saksi tanda tangan surat pengunduran dariPenggugat sendiri.Bahwa setahu saksi ada surat Pernyataan bahwa tidak ada transperuang yang di

perundangundangan.Ayat 2) PHK dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerj/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa berdasarkan diatas maka hakhak Penggugat yang harus dibayarkandengan masa kerja 5 tahun 9 bulan dan Upah sesuai bukti P1 dengan upahsebesar Rp. 2.611.000; adalah sbb.a.

Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugatmelanggar pasal 169 ayat (1) dan ayat (2)UU No. 13 tahun 20033. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesarRp. 70.366.450; (tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribuempat ratus lima puluh ribu rupiah);4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putusdemi hukum terhitung pada bulan Maret 2014; 5. Menolak gugatan selain dan selebihnya; 6.

Kuala Pelabuhan Indonesia untuk dapatmemutuskan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat (P5) ;Bahwa Penggugat telah bekerja pada perusahaan PT. FreeportIndonesia dari tahun 1988 dan selanjutnya di privatisasi ke PT.

KualaPelabuhan Indonesia pada tahun 1995 ;Bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaranaturan perusahaan dan belum pernah diberikan peringatan ;Bahwa alasan Tergugat terhadap Penggugat atas tindak penggelapanbarang milik perusahaan sebagai kesalahan berat tidak mempunyai cukup buktiyang menguatkan untuk Tergugat dapat memutuskan hubungan kerja (PHK)terhadap Penggugat ;Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan berat yangdilakukan Penggugat yang tidak tertangkap tangan dan

FreeportIndonesia tidak mempunyai dasar hukum sebagai pihak yang berwenang untukmelakukan penyidikan terhadap Penggugat ;Bahwa Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK) yang dilakukan Tergugatkepada Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat dan perludiputuskan dengan hukum pembuktian dalam keputusan Pengadilan ;Bahwa Penggugat bukanlah pelaku yang merencanakan tindakanmelanggar aturan perusahaan, tetapi hanya sebagai obyek yang dimanfaatkandari kepentingan orang lain ;Bahwa Penggugat memerintahkan

Memerintahkan Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Penggugat ;4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat yangdihitung berjumlah Rp 273.950.677, (dua ratus tujuh puluh tiga jutasembilan ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) danhak lain menurut ketentuan perusahaan pada Tergugat ;Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.775 K/Pdt.Sus/20085.

Lalai atau menolak melaksanakan perintah yang wajar dan layak dariatasan.Bahwa didalam surat PHK sepihak tersebut pula diberitahukan tentang rincianpesangon yang akan diberikan kepada PENGGUGAT sebesar total Rp.117.962.857 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapanratus lima puluh tujuh rupiah), dan uang senilai tersebut belakangan diketahuiTELAH ditransfer oleh TERGUGAT ke rekening milik PENGGUGAT yang biasadipergunakan untuk penerimaan gaji bulanan.7.

Bahwa atas PHK serta pengiriman pesangon secara sepihak tersebut PENGGUGATmerasa tidak terima sehingga telah menyampaikan keberatan secara langsung (lisan)serta menolak pengiriman uang yang dilakukan secara sepihak tersebut secara tertuliskepada TERGUGAT berdasarkan surat nomor 08 mei 2014 yang ditembuskan keDisnaker Kota Batam.8.

Memerintahkan TERGUGAT untuk mempekerjakan PENGGUGAT kembali dalamstatus PKWTT / permanen sesuai dengan jabatannya, atau apabila karena alasanapapun PHK ditetapbkan maka mohon besarnya nilai uang pesangon,penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak bagi PENGGUGAT nilainyaditetapkan sebesar Rp. 245.008.871 (dua ratus empat puluh lima juta delapanribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) berdasarkan perincian sebagai berikutUang Pesangon : 2x ketentuan Pasal 156 ayat (2):2x (9x Rp. 8.040.610

Menghukum TERGUGAT membayar sisa pesangon, penghargaan masa kerjadan penggantian hak kepada PENGGUGAT dalam hal PHK ditetapkan denganalasan apapun sebesar Rp. 127.046.014 (seratus dua puluh tujuh juta empatpuluh enam ribu empat belas rupiah) secara tunai dan seketika.8. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT.SubsiderMohon putusan seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan dari Penggugathadir kuasanya yaitu Sdr.

Bahwa selain ketidakjelasan di atas, Penggugat telah menyampaikanketidakjelasan di dalam petitum kelimanya dengan menyebutkanMemerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat kembali dalamstatus PKWTT/permanen sesuai dengan jabatannya, atau apabila karenaalasan apapun PHK ditetapkan maka mohon besarnya nilai uang pesangon,penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi Penggugat nilainyaditetapkan sebesar Rp 245.008.871, (dua ratus empat puluh lima juta delapanribu delapan ratus tujuh puluh

dengan171819perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan tidak dibayarkannya upah dan hakhakyang biasa diterima oleh Penggugat setiap bulannya sebagaimana uraian pada positaangka 14, maka berdasarkan pasal 86 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan sejalan dengan petunjuk teknisPengadilan Hubungan Industrial dari Mahkamah Agung Tahun 2006 huruf K No.3 yangberbunyi Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan diikuti denganperselisihan PHK

.SK/12/HPI/VIII/2013tentang penetapan gaji dan jabatan Pegawai yang diterima oleh Penggugat denganperincian sebagai berikut :Gaji Pokok Rp. 4.234.000,Tunjangan Daerah Rp. 135.000,Tunjangan Profesi Rp. 2.2 +TOTAL Rp. 6.604.000,Dengan Jabatan Manager Cabang P 6 ;7 Bahwa pada Bulan Maret 2014 Tergugat memberikan Upah Terakhir Penggugatsebesar Rp. 7.004.000, dibuktikan dengan Rekening Koran Bank BNI milikPenggugat pada bulan Maret 2014 P7;8 Bahwa Januari 2014 sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) Penggugatmenerima upah sebesar Rp. 7.004.000/bulan dari Pihak Tergugat P 8;9 Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Tergugat telah mengeluarkan Surat KeputusanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pegawai untuk Penggugat dengan Nomor:Hal 3 dari 33 Hal Put No 71/Pdt.SusPHI/2015/PN Tpg10Il121314IS001.SK/13/HPI/2014 dengan alasan Telah memasuki Usia Pensiun pada tanggal 31Maret 2014 P9;Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 pihak Tergugat telah mentransfer kan uangsebesar Rp. 10.362.000 kepada Penggugat melalui rekening

P15 ;Bahwa Masa kerja Penggugat sangat jelas sejak 01 Juli 2011 dengan JabatanTerakhir sebagai Manager Cabang dan Gaji Terakhir Rp. 7.004.000, melaluipembuktian di atas (P1, P4 dan P11), dan kemudian Penggugat diputushubungan kerjanya (PHK) oleh tergugat dengan alasan memasuki Usia Pensiun(P9) 5Bahwa Tergugat hanya memberikan Uang Pelepasan sebesar Uang Terima kasihatau Uang Pelepasan sebesar Rp. 19.860.500, yaitu sebesar Pesangon Kali Pasal156 ayat 2, Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar (satu) kali

No. 113 K/Pdt.Sus/201 1Bahwa tindakan Tergugat memutus hubungan kerja (PHK) secarasepihak tanpa terlebih dahulu dirundingkan dengan pekerja dan tanpamendapatkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial jelasjelas telah melanggar ketentuan seperti dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) dan(3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yangberbunyi:Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerjatidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja

Bahwa ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan oleh Tergugatsecara sepihak, dimana berdasarkan fakta terhitung sejak tanggal 18 Agustus2010 Penggugat sudah tidak boleh lagi masuk bekerja dan terhitung sejakbulan September 2010 sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak lagimenerima upah sebagaimana biasa diterimanya ;6.

No. 754 K/Pdt.Sus/2011heBahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapaikesepakatan mengenai nilai kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sebagaimana dimaksud, maka perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada kantor Sudinakertrans Kota Adminitrasi Jakarta Barat ;8.

Tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak dan tidak membayar upah Penggugat terhitung sejakbulan September 2011 sampai sekarang telah menimbulkan hubungankeluarga Penggugat menjadi tidak nyaman dan tentram lagi ;d.

BerkatAirhidup Abadi) dengan Penggugat sudah tidak dapat berjalan secaraharmonis dan serasi lagi mengingat tuduhan dan keputusan awal Tergugattentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan ancamansanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, oleh karena ituPenggugat bersedia di putuskan hubungan kerjanya dengan kompensasi 2(dua) kali ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan/atau sebagaimana tersebut dalam formulasi kompensasi PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang

memiliki kesempatanyang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan" dengandemikian alasan Tergugat melakukan PHK kepada Tergugat tidak dapatdibenarkan secara hukum" ;.

Negeritersebut; Setelah membaca surat surat dalam perkaraSetelah mendengar kedua belahpihak; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang,, bahwa Penggugat dengan suratgugatannya tertanggal 24 Pebruari 2011, yang telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28Pebruari 2011 dengan Register nomor 18/G/2011/PHI.SRG,bahwa gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan hal halsebagai berikut; Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara iniadalah tindakan PHK

Tindakan mana menurut Penggugat sangatsewenang wenang dan bertentangan dengan hukum yang berlakukarena PHK tersebut' tidak berdasarkan pada suatu' alasanyang kuat dan landasan hukum yang jelas.PROFIL PENGGUGAT1.

Bahwa sikap Tergugat dalam pertemuan tersebut adalahtetap mengaggap Penggugat dalam status kontrak dan bisadi PHK kapan saja. Dan Tergugat telah membayarkan untuk 3bulan sisa masa kontraknnya ditambah uanga kebijakansebesar 1 bulan upah.

PHK tanpa penetapan Pengadilan MHubunganIndustrial, maka bertdasarkan ketentuan pasal 155 ayat 1UU ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 harus BATAL DEMIHUKUM.Bahwa oleh karena alasan PHK terhadap Penggugat (yangsecara hukum telah berstatus karyawan tetap) tidakdidasarkan pada alasan yang cukup kuat dan berdasar, makasudah seharusnya PHK tersebut haruslah dinyatakan DITOLAKdan Penggugat harus di pekerjakan kembali ditempat semulatanpa syarat.22.

Penggugat mengajukan permohonan pencatatan28.perselisihan PHK untuk dilakukan Mediasi.danb.