yang nyata didalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada pasal 65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB).1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku, maka seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas IA Bandung didalam menerapkan sangsi

Melakukanmogok kerja tanpa prosedur yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini/ peraturan perundangundangan tanda baca "/ " adalah bersifat alternatifbukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali tidak juga diwajibkan mengikuti pasal 70PKB tetapi mogok kerja dapat dilakukan sesuai dengan peraturanperundangundangan,bahwa selanjutnya kalaupun mogok kerja yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai peraturanperundangundangan maka sangsi

KepalaBadan Narkotika Nasional Sestama u.b Karo Kepegawaian dan Organisasi ;Bahwa terkait dengan surat penolakan tersebut, Pemohon telahmengajukan Surat Pernyataan yang ditandatangai oleh Pemohon tertanggal11 Agustus 2020 yang isinya Pemohon tetap melanjutkan permohonan ceraiterhadap Termohon dan bersedia menerima segala sangsi yang dijatuhkankepada Pemohon ;Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkanrumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihnan danpertengkaran sejak

Kepala Badan Narkotika Nasional Sestama u.b Karo Kepegawaiandan Organisasi;Menimbang, bahwa terkait dengan surat penolakan tersebut,Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan yang ditandatangai olehPemohon tertanggal 11 Agustus 2020 yang isinya Pemohon tetapmelanjutkan permohonan cerai terhadap Termohon dan bersedia menerimasegala sangsi yang dijatunkan kepada Pemohon, dengan demikianketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983dikesampingkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah

Kasasi (dahulu Para Penggugat) telah sesuai denganketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundangan, makamogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi (dahuluPara Penggugat) adalah sah, sehingga sanksi PHK yang dilakukanoleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) kepada Para PemohonKasasi (dahulu Para Penggugat) tidak sah dan batal demi hukum.Kalaupun Mogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi(dahulu Para Penggugat) tidak sah quot non maka hal tersebuttentu saja tidak sampai pada sangsi

batal demi hukum karena bertentangan denganketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentangketenagakerjaan;1 Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat)menolak pertimbangan hukum Judex facti sebagaimanaternyata dalam putusan a quo pada paragraf ke 3 halaman27 yang pada pokoknya menguraikan :Hal 15 dari 23 hal Put No.808 K/PDT.SUS/201016"menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis hakimberkesimpulan Pasal 70 ayat 1 sampai dengan ayat (6) dengan sangsi

Mengajak keluar anakanak saya untuk bermain danmenginap dikediaman rumah saya sewaktu waktu saya menginginkannya.Apabila terjadi Kekerasan atau perbuatan yang melukai serta dapat menjatuhkanmental anakanak saya yang dilakukan oleh ibu kandung anakanak sayaataupun dilakukan oleh orang lain yang telah masuk didalam kehidupanpengugat dan serta keluarga besar dari pengugat, maka hak asuh terhadap anakanak saya diberikan kepada saya secara sah dan sesuai undangundang danhukum yang berlaku, serta memberi sangsi

kepada ibu kandung dari anakanaksaya selaku pengugat, beserta semua keluarga besar dari pengugat untuk tidakdiperbolehkan menemui anakanak saya sampai kapan pun.Apabila suatu saat dengan sengaja atau dengan ketidak sengajaan pengugat,menghalangi atau pun menjauhkan anakanak saya dengan saya selaku Bapakkandung dari anakanak kami, maka hak asuh terhadap anakanak sayadiberikan kepada saya secara sah dan sesuai undangundang dan hukum yangberlaku, serta member sangsi kepada ibu kandung dari anakanak

Bahwa Badan usaha / perorangan yang akan melakukanusaha pertambangan harus dilengkapi dengan IUP (Izin UsahaPertambangan) atau IPR ( Izin Pertambangan rakyat ) dan IUPK( Izin usaha pertambangan khusus) sebagaimana dimaksud dalampasal 35 UU RI No. 4 Tahun 2009 dan apa bila tidak dilengkapidengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR ( IzinPertambangan rakyat ) dan IUPK ( Izin usaha pertambangan khusus)akan dikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Jabungan Kec BanyumanikKota Semarang ada sangsi hukumnya pidananya kalau ada diaturdimana ketentuan hukumnya yaitu sesuai UU No.4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 158 : Keterangan Ahli dibenarkan terdakwaMenimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keteranganterdakwa Rustanto sebagai berikut :Oo Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani rohani Bahwa terdakwa dijemput dirumah oleh petugas Ditreskrimsus PoldaJateng karena terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan

Saya mohon dengan Hormat Bapak/Ibu Hakim Pengadilan AgamaMetro untuk memberikan keadilan yang Seadiladilnya pada kasus perkaraperdata saya ini.Petitum:Hak asuh anak jatuh di tangan saya (Pemohon), jika Termohon mengambilnyapaksa tanpa seizin saya Indria Yulianasari tolong berikan sangsi karenatermasuk tindak penculikan.Menurut Pasal 156 akibat perceraian sesuai dengan UndangUndang kompilasiHukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuan nya, sekurangkurangnya

Jika ayahmelanggarnya tolong berikan sangsi kepadanya (Termohon).Bahwa atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulissebagaimana suratnya tertanggal 03 Oktober 2020 yang isi lengkapnyaberbunyi sebagai berikut:1. Bahwa, Saya (Tergugat) menolak dengan tegas seluruh dalildalil ReplikIstri saya (Penggugat), kecuali mengenai halhal yang secara tegas diakulkebenarannya.2. Bahwa keterangan pada point 4 yang tertera di Replik istri saya tidakbenar.

Somasi adalah tegurankeras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supayadebitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atauhukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasiatau lalai;Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan T1 yang samasama merupakanSurat Perjanjian Kerja Pembayaran renovasi Villa Nomor : 01/2020/SPK/Danoyatanggal 20 Juli 2020, dalam Pasal 2 mengenai penghitungan nilai proyek yangdisepakati dengan perhitungan yaitu:Nilai Proyek

Somasiadalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepadadebitur, Ssupaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi ataudenda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabiladebitur wanprestasi atau lalai;Bahwa Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya mengirimkanbahan/material bangunan kepada Tergugat dalam waktu yang disepakatisekalipun telah diberikan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali, makaPenggugat telah lalai / wanprestasi;Menimbang, bahwa

sebagai Pegawai NegeriSipil (Guru SMA ), sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengetahui jikaakan bercerai terikat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dimana jika seorang PegawaiNegeri Sipil bercerai sebagai Tergugat harus terlebih dahulu mendapatkan SuratKeterangan atasan ;Menimbang, bahwa Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil, mestinyasudah mengetahui akibat bercerai tanpa Surat Izin atasan dan Pembandingmengetahui pula resiko/sangsi

cara menyerahkandiri pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 14.00WIB dan diterima oleh Saksi3, pada saat Terdakwa menyerahkandiri Terdakwa tidak ada yang mengantar dan Terdakwamenyerahkan diri niat Terdakwa sendiri ingin kembali berdinasmenjadi Prajurit TNI AD tidak ada yang mempengaruhi.Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah meninggalkan Kesatuantanpa izin dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya dan ingin berdinas dengan baik serta Terdakwa siapdan sanggup menerima sangsi

Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal karena telahmeninggalkan dinas tanpa seizin dari Komandan kesatuan,Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, inginberdinas dengan baik dan Terdakwa siap serta sanggupmenerima sangsi apapun yang dberikan Kesatuan maupun olehinstitusi TNI AD.16. Bahwa benar Terdakwa masih tetap ingin menjadi Prajurit TNI ADdan akan berdinas dengan baik serta Terdakwa masih inginmengabdikan diri Terdakwa untuk bangsa dan negara melalui TNIAD.17.

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapatselain Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mendapatkanhukuman badan, ternyata Terdakwa juga telah mendapatkan sangsi sosialakibat perbuatannya, berupa kehilangan pekerjaan, sehingga Majelis Hakimberpendapat sangsi ini dapat memberikan efek jera dan penyadaran bagi diriTerdakwa sebagaimana tujuan dari pemidanaan, maka adalah adil, arif danbijaksana apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana terurai dalam amarputusan ini ;Menimbang, bahwa oleh

Bahwa pada bulan Maret 2015, dikarenakan Termohon tertangkap basahselingkuh dengan laki lain, atas persetujuan kedua belah pihak keluargaPemohon dengan Termohon dan Termohon juga dikenakan sangsi adat,maka Termohon dan laki lain pun dinikahkan secara sirri dan sampaisekarang Termohon dan laki lain masih berstatus suami istri;7. Bahwa selama ini pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belumpernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;Hm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 0134/Pdt.G/2017/PA Bko.8.

Surat pernyataan atas nama PENGGUGAT tanggal 09 April 2018 yangmenyatakan bahwa saudara idawati mengajukan gugatan perceraiankepada TERGUGAT dan siap dan bersedia menerima sangsi sesuaidengan aturan yang berlaku, kKemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberitanggal serta diberi tanda (P3)Bahwa bukti surat yang difotokopi telah dicocokkan dengan aslinya,dansemuanya telah bermerai cukup;Bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:1.

Bahwa, Pemohon dan Termohon juga sudah di kenakan sangsi hukum adatsebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);8. Bahwa, Pemohon pernah dinasihati oleh Penghulu Kecamatan Entikongmaupun orang tua Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;9. Bahwa, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumahtangga bersama dengan Termohon, dan memilih perceraian sebagai jalanyang terbaik;10.

Bahwa putusan Mahkamah Agung telah melampauikewenangannya, karena tidak cermat dan telitimendalami dan memeriksa Surat Keputusan Direksi PT.Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar No.1502/KP 304/DP1997 tanggal 4 Juni 1997, padahaldari surat tersebut nampak jelas jenis' perbuatandan sangsi yang dibebankan kepada PemohonPeninjauan Kembali yaitu) perbuatan nikah dibawahtangan secara mut'ah yang ditafsir oleh TermohonPeninjauan Kembali sebagai pelanggaran PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1993 jo.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah danmeyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;Menimbang bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsurkesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakpidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya;Menimbang bahwa pidana yang setimpal adalah berupa sangsi

Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaansopir, bertempat tinggal di RT.4 RW 4 Desa Bukit Berlian, KecamatanUlok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sangsi menerangkan bahwa iaiadalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan tentangkeadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah kakak kandung Penggugat ; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri,yang telah melasungkan

CiptomangunKusumo sebesar RP. 50.723.268 (Copy dari copy / tidak ada aslinya);Surat berupa buku tentang Tanggung jawab Hukum dan Sangsi bagi dokterkarangan dr. Hj. Anny Isfandyarie Sp.An, SH halaman 7 (Copy daribuku)(Copy dari buku);Surat berupa buku tentang Tanggung jawab Hukum dan Sangsi bagi dokterkarangan dr. Hj.

dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2021/PN KpnMenimbang, bahwa Anak Pelaku juga telah diberi kKesempatan untukmenyampaikan pendapatnya, dan Anak Pelaku pada pokoknya menyesaliperbuatannya dan mohon diberi hukuman yang seringanringannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan161/BKA/POLPN/XII/2020/ tanggal 4 Desember 2020 oleh PembimbingKemasyarakatan yang bernama MAYA NOVIA PRAMESTHI yang dalamrekomendasinya antara lain agar Anak Pelaku ERWAN SYAH BINJOHANSYAH dapat diberi sangsi

berupa pidana penjara dan berdasarkanLaporan Penelitian Kemasyarakatan 161/BKA/POLPN/XII/2020/ tanggal 4Desember 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama MAYANOVIA PRAMESTHI yang dalam rekomendasinya antara lain agar Anak PelakuERWAN SYAH BIN JOHANSYAH dapat diberi sangsi berupa Pidana Penjaradalam lembaga di LPKA Blitar, pelatihan kerja dilaksanakan diluar LPKA sepertiLPKS, LKSA, POKMAS, BLK ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telahdikenakan penangkapan dan penahanan

AgamaKabupaten Madiun dengan regester nomor: 1150/AD/0209/P/19 tanggal 17Desember 2019 dan telah menunjukan asli dan foto kopi KTPA (Kartu TandaPengenal Advokat) dari PERADIN ( perkumpulan Advokad Indonesia ) yangmasih berlaku hingga 31 Desember 2020 serta menunjukkan dan melampirkanfoto kopi Berita Acara Pengambilan Sumpah di Pengadilan TinggiSurabaya,sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah seorang Advokatmasih bisa melaksanakan prakteknya, sepanjang tidak ada pencabutan kuasahukum dari kliennya atau sangsi

sebagaiberikut:Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkatpertama dalam putusannya menjatuhkan pidana dibawah pidana minimaldengan alasan ternyata terdakwa mengakui perobuatannya dan antaraterdakwa, keluarga terdakwa serta keluarga korban telah memaafkanperbuatan yang dilakukan terdakwa yang diselesaikan secara hukum adatKei dimana apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dilanggartidak sesuai dengan normanorma hukum yang berlaku dan hidup di dalammasyarakat, maka ia akan dikenakan sangsi