onvankelijk Verklaart/NO, yaitu putusan pengadilan yangdiajukan oleh Penggugat karena ada alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum.Adapun alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat ada beberapakemungkinan sebagai berikut : (1) gugatan tidak beralasan hukum; (2) gugatantidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diriPenggugat; (3) gugatan kabur (obscuur libel); (4) gugatan masih premature; (5)gugatan nebis in idem; (6) gugatan error in persona; (7) gugatan telah lampauwaktu (daluwarsa

Putusan Nomor 1163/Padt.G/2020/PA.Kagpersona; (4) gugatan di luar kompetensi; (5) gugatan obscuur libel; (6) gugatanpremature dan (7) gugatan daluwarsa;Menimbang bahwa, Majelis Hakim menilai dan mencermati surat gugatanPenggugat ini cacat hukum karena terjadi kontradiksi antara posita dan petitum,halmana dalam posita Penggugat menguraikan dalildalil terjadinya perselisihandan pertengkaran hingga pada akhirnya Penggugat ingin menuntut hakhaknyaberupa nafkah lampau, nafkah anak dan nafkah iddah, namun

Gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa)Bahwa jika dikaji gugatan Penggugat adalah menyangkut"Sengketa Hak Milik" maka secara hukum harus tunduk padaprasyarat daluwarsa atau lampau waktunya hak menuntutwalaupun perkara ini atau objek sengketa ini terdapat didaerah Bolaang Mongondow namun Hukum Acara Perdata tidakada yang mengkhususkan perkara "Sengketa Hak Mili " diBolaang Mongondow tidak tunduk pada daluwarsa dan olehkarena Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa putusanPengadilan yang menjadi

Daluwarsa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 835 jo. Pasal 1963 KUHPerdata. Bahwa secaraHukum Eksepsi Kadaluwarsa adalah tergolong Eksepsi yangTergugat sampaikan ini bersifat Peremptoir makaadalah beralasan Pengadilan Negeri/Majelis Hakim dalamperkara ini untuk mengabulkannya dan menyatakan gugatanPenggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima ;4.

Gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa).Bahwa jika dikaji gugatan Penggugat adalah menyangkut"Sengketa Hak Milik" maka secara hukum harus tunduk padaprasyarat daluwarsa atau lampau waktunya hak menuntutwalaupun perkara ini atau objek sengketa ini terdapat didaerah Bolaang Mongondow namun Hukum Acara Perdata tidakada yang mengkhususkan perkara "Sengketa Hak Milik" diBolaang Mongondow tidak tunduk pada daluwarsa dan olehkarena Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa putusanPengadilan yang menjadi

alas haknya atas tanah objeksengketa yaitu) putusan No.98 Tahun 1961 dan terhitungsejak tahun 1961 tersebut sampai tahun 2006 sudahberlangsung 45 tahun Penggugat tidak pernah menguasaiatau) menuntut haknya tersebut sebaik nya sejak tahun1961 tersebut Para Tergugat atau pihak yang mengalihkankepada Para Tergugat menguasai dengan aman tanpa adagangguan dari pihak manapun secara terus menerus' makadengan tenggang waktu' selama 45 tahun tersebut sudahmemenuhi syarat maksimal Daluwarsa sebagai mana dimaksuddalam

XVII akan tetapi diduduki dan dikuasaisecara waris oleh anak anak Tergugat IX almarhumKulong Makalalag dan oleh karena seluruh = ahliwaris dari almarhum Kulong Makalalag tidakdigugat semua dalam perkara ini padahal merekasedang menduduki Tanah Bidang X maka gugatanPenggugat kurang pihaknya dan harus dinyatakantidak dapat diterima ;Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Daluarsa)Bahwa jika dikaji gugatan Penggugat adalah menyangkut"Sengketa Hak Milik" maka secara hukum harus tundukpada prasyarat daluwarsa

No. 2403 K/Pid.Sus/2016Desember 2006 dan periode itu dianggap sebagai satu kesatuantempus delictus perbuatan berlanjut;Bahwa berdasarkan pasal 40 UU Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubahdengan UU No. 9 tahun 1994 dan UU No. 16 Tahun 2000, makaterdapat daluwarsa penuntutan yaitu untuk: periode Januari September 2015 karena telah lampau waktu 10 tahun dari sejak saatterhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak berakhirnya BagianTahun Pajak, atau berakhirnya

Tahun Pajak yang bersangkutan;Tabel Perhitungan Daluwarsa berdasarkan Pasal 22 UndangUndangNo. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: A BSTATUSMASA SELISIH B & A PENUNTUTANPAJAK MASA PAJAK PENUNTUTAN MAKSIMAL 10 TAHUNTERUTANGSone.

SEPTEMBER 2015 10 TAHUN 8 BULAN DALUARSAeee SEPTEMBER 2015 10 TAHUN 7 BULAN DALUARSAMARET 2005 SEPTEMBER 2015 10 TAHUN 6 BULAN DALUARSAAPRIL 2005 SEPTEMBER 2015 10 TAHUN 5 BULAN DALUARSAMEI 2005 SEPTEMBER 2015 10 TAHUN 4 BULAN DALUARSAJUNI 2005 SEPTEMBER 2015 10 TAHUN 3 BULAN DALUARSAJULI 2005 SEPTEMBER 2015 10 TAHUN 2 BULAN DALUARSAne SEPTEMBER 2015 10 TAHUN 1 BULAN DALUARSAseen SEPTEMBER 2015 10 TAHUN DALUARSA Bahwa ternyata sebagian waktu penuntutan telah daluwarsa, yaituperiode masa pajak Januari

No. 2403 K/Pid.Sus/2016tersebut jelasjelas sangat keliru, karena Majelis HakimJudex Facti TELAH MELANGGAR UndangundangKUP perihal DALUWARSA masa pajak yang sudahmelampaui 10 tahun sudah tidak bisa dituntut lagi,yang mana perihal daluwarsa ini telah berulangulangdibahas dalam persidangan, bahkan tertulis dalambuku berkas perkara yang dibuat oleh Penyidikmaupun oleh 2 orang staf ahli dari Ditjen Pajak yaituahli perpajakan dan ahli perhitungan kerugian negaratelah jelasjelas menyatakan hal itu, dan

Oleh karena itu di lain pihak kelalaian penjual PKPyang tidak memungut PPN dikenakan sanksi sesuai pasal14 ayat (4) yaitu denda 2% dari dasar pengenaan pajak,yaitu total penjualan yang masih belum daluwarsa, yaituterhitung dari Oktober 2005 sampai dengan Desember2006 sebesar Rp395.614.000,00 atau dendanya sebesar2% dari Rp395.614.000,00 yakni Rp7.912.280,00; Bahwa berdasarkan perhitungan PPN masukan tersebutseharusnya tidak ada lagi kerugian Negara yangdisebabkan oleh kesalahan Terdakwa; Bahwa menurut

Bahwa terkait dengan bagian masingmasing persero dalammodal perseroan yang menurut Para penggugat di haruskansebagaimana terurai dalam huruf a s/d d adalah tidak benar, haltersebut hanya merupakan prediksi Para penggugat, lagi pulalegal standing para pihak tidak jelas sedangkan, peristiwanyaterjadi pada tahun 1967, Menurut Pasal 1967 KUH Perdata,segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupunHalaman 22 dari 42 Putusan NOMOR 385PDT/2018/PT SBYyang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa

denganlewatnya waktu30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkanakan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatuatas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatutangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk5, Bahwa menanggapi Dalildalil gugatan penggugat padaposita poin no. 3,adalah : SHGB No. 341/Mangunharjo berakhirsejak tanggal 24091980, selanjutnya sejak berakhirnya hak gunabangunan pada tanggal 24091980, maka hak atas tanah tersebuttelah berstatus menjadi tanah

Bahwa Perseroan dibubarkan pada tahun 1975, dengandemikian hak Para penggugat menuntut Perseroan baik yangbersifat kebendaan maupun perorangan talah hapusberdasarkan kadaluarsa, Menurut Pasal 1967 KUH Perdata,segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupunyang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa denganlewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkanakan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatuatas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatutangkisan

Sumber Alam dibubarkan pada tanggal 11 April1975, dengan demikian hak Para penggugat menuntut CV.Sumber Alam baik bersifat kebendaan maupun perorangantalah hapus berdasarkan kadaluarsa, Menurut Pasal 1967 KUHPerdata, segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan,maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsadengan lewatnyawaktu 30 tahun, sedangkan siapa yangmenunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usahmempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlahdimajukan terhadapnya

Sumber Alam dibubarkan pada tanggal 11 April1975, dengan demikian hak Para penggugat menuntut CV.Sumber Alam baik bersifat kebendaan maupun perorangantalah hapus berdasarkan kadaluarsa, Menurut Pasal 1967KUH Perdata, segala tuntutan hukum, baik yang bersifatkebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karenadaluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapayang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usahmempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlahdimajukan terhadapnya

Gugatan Penggugat telah Lampau waktu (Verjaring)Bahwa Gugatan Penggugat Daluwarsa (telah lampau waktu), olehkarena sejak tahun 1966 tidak pernah ada yang keberatan (Sekitar kurang lebihHalaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Psb52 (lima pulunh dua) tahun) dan pada tahun 2018 baru mengajukankeberatan/Gugatan.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum gugatan PenggugatKadaluwarsa sebagaimana ketentuan hukum Pasal 1967 BW yangmenyebutkan bahwa Segala tuntutan hukumbaik yang bersifat perbendaanmaupun yang bersifat perorangan, hapus karena Daluwarsa dengan lewatwaktunya 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanyadaluwarsa tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tidak dapatlahdimajukan terhadap suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikad yangburuk.

Gugatan Penggugat telah lampau waktu :Bahwa gugatan penggugat daluwarsa ( telah lampau waktu ), oleh karenasejak tahun 1966 tidak pernah ada yang keberatan ( sekitar kurang lebih 52Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Psb( lima puluh dua ) tahun ) dan pada tahun 2018 baru mengajukankeberatan/gugatan ;B.

Gugatan Penggugat telah lampau waktu ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat yang mendalilkangugatan penggugat daluwarsa ( telah lampau waktu ), oleh karena sejak tahun1966 tidak pernah ada yang keberatan ( sekitar kurang lebih 52 ( lima puluh dua )tahun ) dan pada tahun 2018 baru mengajukan keberatan/gugatan, menurutMajelis eksepsi tergugat dalam hal ini sudah masuk kedalam materi pokokperkara, karena untuk membuktikan berapa lama tergugat menguasai objekperkara harus didukung oleh alat alat

Dengan demikiansepatutnya sesuai hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 96 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut,dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHP) juga diaturmengenai daluwarsa atas pembayaran upah serta kenaikan upah.Tuntutan upah serta kenaikannya akan menjadi daluwarsa setelah lewatwaktu 2 (dua) tahun.

Gugatan Penggugat Daluwarsa Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 20 Februari2018, yang terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja, sementara dalilPenggugat nomor 2 menyatakan bahwa Penggugat mulai bekerja padatanggal 1 April 2009 s.d. 25 Juni 2016, berdasarkan dalil tersebut jelasterbukti gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 20 Februari 2018telah Kedaluwarsa, karena sesuai ketentuan Pasal 171 UU No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, jo.

Indonesia Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan tersebutsepatutnya Penggugat menggugat Tergugat selambatlambatnya sebelumbulan April tahun 2011, sedangkan nyatanya Penggugat menggugat padatahun 2018, sehingga sesuai fakta yang tidak terbantahkan gugatanPengugat ini sudah kedaluwarsa sejak pertengahan tahun 2011, sejalanHalaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.SusPHI /2018/PN Ptkdengan ketentuan tersebut, dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHP) juga diatur mengenai daluwarsa

atas pembayaran upah sertakenaikan upah akan menjadi daluwarsa setelah lewat waktu 2 (dua) tahunsebagaimana tercantum dalam pasal 1969 KUHP;2.

Pertimbangan bahwa dugaan tindak pidana yang dilaporkantelah mengalami daluwarsa pada tahun 2008.Hal 9 dari 45 halaman Put. Nomor 19/Pid.Prap/201616.

Pasal 78 ayat (1) ke3KUHP daluwarsa terhadap pemalsuan dihitung sehari setelahdokumen/surat palsu' tersebut digunakan, sehingga daluwarsapenuntutan atas Laporan Polisi 1292 adalah tahun 2008, padahalLaporan Polisi 1292 tersebut baru dibuat pada tahun 2011.

Penyidikan terdahulu tersebutpada dasarnya telah diperintahkan untuk dihentikan oleh PutusanPraperadilan58 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan alasantelah daluwarsa.

Mengingat penyidikan terdahulu harus dihentikankarena daluwarsa, maka proses atau tindakan atau penetapan lebihlanjut dari penyidikan atau penetapan tersangka, termasuk dinyatakanlengkapnya berkas perkara yang tidak ditindaklanjuti denganpenyerahan tersangka dan barang bukti, menjadi tidak mempunyaidasar hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat.25.

Menyatakan dugaan peristiwa tindak pidana menyuruh menempatkanketerangan palsu ke dalam akta authentik dan menggunakan surat palsusebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan Pasal 263 KUHP yangdilakukan penyidikannya oleh Termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/1292/IV/2011/PMJ/ Dit Reskrimum tanggal 10 April 2011 yang berkasperkaranya dinyatakan lengkap, adalah telah daluwarsa;.

Gugatan Pertamamengakibatkan daluwarsa tercegah, oleh karenanya tenggang waktudaluwarsa dihitung sejak gugatan pertama berkekuatan hukum tetap.B.

Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa (Lewat waktu).Bahwa segala dalil dalam eksepsi pada angka 1 di atas dianggap diulangidan telah dimasukkan dalam eksepsi angka 2 ini; Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari2017 dan terdaftar dengan Reg.

dari 25 halaman No.9/Pdt.SusPHI/2017/PN.MdnTahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial bataswaktu yang diberikan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah1 (satu) tahun atau sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015, tetapi ternyataPenggugat setelah lewat waktu 1 (satu) tahun atau lebih tepatnya tanggal 12Januari 2017 baru mengajukan dan mendaftarkan gugatannya di PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dengan demikiangugatan penggugat telah lewat waktu (daluwarsa

);Bahwa karena gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) maka demihukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini utuk memutuskan :"Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya."3.

rekonpensi pada tanggal12 Januai 2017 dengan posita dan petitum tentang PHK (perselisihanhubungan industrial) untuk ke4 (keempat) kalinya padahal Tergugatrekonpensi mengetahui dengan jelas bahwa berdasarkan Pasal 171Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 82Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (PHI) tenggang waktu Tergugat rekonpensi/Penggugatkonpensi untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugatrekonpensi/T ergugat Konpensi telah daluwarsa

(tiga puluh enam ribudua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama Joswa SarendaPranginangin dan mencoret dari Buku Tanah;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara Tata Usaha Negara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:Mengenai kompetensi absolut (absolute competentie);Gugatan Penggugat daluwarsa;Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel):Penggugat tidak berkualitas

mengajukan gugatan;Eksepsi koneksitas/litispendentie;Eksepsi Tergugat II Intervensi:Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat yangsah mengajukan gugatan;Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara a quo;Halaman 2 dari 8 halaman.

Ptk.e Dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakniPenjelasan tentang Pasal 171, yang berbunyi : Tenggang waktu 1tahun dianggap merupakan waktu) yang cukup layak untukmengayjukan gugatan.Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT telah Daluwarsa/Lewat Waktusebagaimana ditentukandalam Pasal 82 UU No.2 Th 2004 tentang PPHIJo.

Gugatan para Penggugat Daluwarsa/lewat waktu ( Exception Temporis);2. Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Cacat Formil karena TidakMempunyai Kapasitas/Kedudukan Hukum Untuk Menggugat;Menimbang, bahwa eksepsiTergugat tersebut telah dibantah oleh paraPenggugatdidalam Repliknya tertanggal 6 Juli 2020;1.

Gugatan para Penggugat Daluwarsa/lewat waktu ( Exception Temporis)Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menyatakan gugatan paraPenggugat Daluwarsa/lewat waktu karena waktu pengakhiran / pemutusanhubungan kerja para Penggugat yaitu pada tanggal 29 Agustus 2018sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Maret 2020 sehingga menurutTergugat telah melebihi batas waktu 1 tahun atau tepatnya 1 tahun 6 bulan 17hari;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat

PHK ke PHI paling lama 1 (satu) tahun sejak pemutusankerja dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat artinya ketentuanmengenai daluwarsa tersebut telah dianulir, sehingga tidak berlaku lagi sesuaidengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU1/2003;Menimbang, bahwa terkait pasal 171 UU.

Dengan demikian gugatan perselisihan PHK yang boleh dikualifikasi daluwarsa hanya PHK karena alasan mengundurkan diri ataumenjalani proses pidana sebagimana dimaksud dalam Pasal 162 dan pasal 160ayat (3) UU.

telah mengajukan eksepsiyang menyangkut kewenangan mengadili (poin 1 dan 5 dalam eksepsi) sudahdiputus dengan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi Terbanding danmemerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ;Menimbang bahwa Majlis Hakim Tingkat Banding sependapat denganapa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebutkarena sudah tepat dan benar ;Menimbang, bahwa selain eksepsi yang menyangkut kewenangan,Terbanding juga mengajukan eksepsi perihal gugatan daluwarsa

Eksepsi gugatan daluwarsaMenimbang, bahwa Terbanding dalam jawaban dan dupliknyamendalilkan gugatan Pembanding sudah daluwarsa karena yang jadi pokokpermasalahan adalah perkawinan yang terjadi tahun 2004, sudah lebih 15tahun lalu, dan yang melakukan perkawinan yalitu XxxxxXXxXXXXXXXXXXXxXx SUdahmeninggal dunia;Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA Smd.Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk ranah perdata makaMajelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan Pasal 1967 KUH Perdatayang

menyatakan Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaanMmaupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnyawaktu tiga puluh tahun... sedangkan kejadian peristiwa perkawinan yangdijadikan objek perkara ini adalah tahun 2003 (perkawinan antara Terbandingdengan XxXxXxXXXXXXXXXXXXXxXXx adalah tanggal 21 April 2003) atau sekitar 15tahun lalu, maka eksepsi perihal lewat waktu atau daluwarsa karena peristiwaperkawinan yang akan dibatalkan baru berlangsung sekitar 15 tahun harusdinyatakan

Dengan faktasaling menguatkan satu dengan yang lainnya tersebut diatas ;Menimbang, bahwa sedangkan alasan telah daluwarsa harusdikesampingkan karena permohonan pembatalan nikah yang di maksud dalamperkara a quo adalah pernikahan yang dilaksanakan XxxXxXXxXXXXXXXXXXXXX,.masih hidup, yakni pada tanggal 21 April 2004, perkawinan mana dilaksanakandengan XxxxxxXxxXxxXxxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai KabupatenBalangan;Menimbang, bahwa dengan ditariknya Duplikat Kutipan Akta Nikah olehKepala Kantor

Daluarsa/Verjaring;Memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 1951 KHUPerdata,membolehkan pengajuan Eksepsi daluwarsa pada setiap tingkatpemeriksaan, berdasarkan ketentuan ini Eksepsi daluwarsa sama denganEksepsi Kompetensi Absolut yang dapat diajukan pada setiap tingkatpemeriksaan perkara;Bahwa Klasifikasi daluwarsa tenggang waktu yang menggugurkan hakmenuntut atau menyingkirkan hak untuk menuntut mengenai penerbitansertifikat atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah

Desa Rancaudik,Kecamatan Binong, Kabupaten Subang dengan perolehan berdasarkanPemberian Hak dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Baratberdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.97/DA.PHT/HP/1984, apabilabenar (quad non) Penggugat / Indah Sugianto merasa memiliki objek aquo, gugatannya telah daluwarsa;Bahwa adalah fakta penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensiadalah sah dan sesuai dengan hukum atas objek a quo karena telah terbitSertifikat Hak Pakai Nomor 3 Desa Kertajaya atas nama Badan

Perlawanan Pelawan telah daluwarsa (verjaard);3. Perlawanan Pelawan error in persona;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam perlawanannyaHalaman 2 dari 10 hal.Put.

PengakuanPelawan dalam ad.8 Posita, "Pelawan sebagaiPenyewa di lokasi Jalan Tamansari Raya Nomor 44A, JakartaBarat, padahal Pelawan adalah penyewa, Fiktif atau penyewatanpahak, karena keberadaannya tidak ada di rumah JalanTamansari Raya Nomor 44A, Jakarta Barat dan Tidak MemilikiPerjanjianSewa dengan Pemilik/Terlawanl: Suherman Djugo;Perlawanan Pelawan tanggal 31 Maret 2017, telah Daluwarsa,karena menurut Pasal 12 (6) Undang Undang Nomor 4 tahun1992 Perjanjian Sewa tanpa batas waktu, berakhir tanggal