MUNIR bersalahmelakukan tindak pidana melakukan pengangkutan bahan bakar minyaktanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 53 huruf b UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001 TentangMinyak Dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan Kedua atas diri terdakwa;2. Menjatunkan hukuman kepada Terdakwa AMIN MARUF Als AMIN Bin (Alm)KH.

Yani Desa Pandahan Kecamatan BatiBati, KabupatenTanah Laut atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang melakukan pengangkutan bahanbakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan berupa 630 (enam ratus tiga puluh)liter bahan bakar jenis minyak tanah, perobuatan tersebut Terdakwa lakukan dengancara sebagai berikut :e Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul04.00 Wita saksi SYARWANI PASHA bersama dengan saksi

Bahwa terdakwa dalam halmengangkut minyak tanah sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) liter tidak memilikisurat ijin usaha pengangkutan minyak tanah ke daerah Banjarmasin.

dan / atau Niaga yangdikeluarkan Pemerintah dan apabila dalam kegiatan usaha Pengangkutan dan / atauniaga BBM tidak dilengkapi dokumen Izin Usaha Pengangkutan dan / atau Niaga makakegiatan tersebut termasuk dalam tindak pidana ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang melakukanpengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan telahterpenuhii ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 53 huruf bUndangUndang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telahterpenuhi

Menyatakan terdakwa AMIN MARUF Als.AMIN bin KH.MUNIR(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan pengangkutan bahanbakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) ;3. Menetapkan bila denda tersebut tidak dibayar, maka digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;4.

membawa BBMbersubsidi jenis bensin dan solar.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 55 UndangUndang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas BumiATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkanpada dakwaan kesatu, melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yangdisubsidi pemerintah tanpa izin usaha pengangkutan, Perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 04.00

bahan bakar minyak untuksetiap badan usaha yang bergerak dalam pengangkutan bahan bakarminyak harus memiliki izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan olehmenteri ESDM.Bahwa prosedur atau mekanisme Niaga bahan bakar minyak untuk setiapbadan usaha yang bergerak dalam pengangkutan bahan bakar minyakharus memiliki izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh menteriESDM.Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi Ahli, terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh

Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak ;3. Yang Disubsidi Pemerintah ;Ad. 1.

Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga BahanBakar Minyak ;utusan Nomor 80/Pid/B/2012/PN.SrIn Halaman 16 dari 22 halaman.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatanpemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerjaatau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan GasBumi melalui pipa transmisi dan distribus!

, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga BahanBakar Minyak telah terpenuhi ;Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum.Ad. 3.

berikut:DAKWAAN:KESATUBahwa ia Terdakwa SUGIARTO Als SUGENG Bin DUL AHMAD pada hari Jumattanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Februari 2012 atau setidaktidaknya masih termasuk dalam tahun 2012bertempat di jalan Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun atausetidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,menyalahgunakan Pengangkutan

Bahan Bakar Minyak (BBM) yangharus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yakni setiapbadan usaha yang bergerak dalam pengangkutan bahan bakar minyak harusmemiliki ijin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi SumberDaya Mineral dan prosedur atau mekanisme niaga Bahan Bakar Minyak (BBM)yang dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yaknisetiaap badan usaha yang bergerak dalam bidang niaga bahan bakar minyakharus memiliki ijin usaha niaga bahan bakar

Menyatakan terdakwa SUGIARTO Als SUGENG Bin DUL AHMAD terbukti bersalahmelakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahanbakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana didakwakan dalam suratdakwaan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denganperintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.Halman 16 dari 16 halamanPts No:71/Pid B/2012.PN.Srin3.

Unsur Yang Menyalahgqunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan BakarMinyak yang di subsidi oleh pemerintah; Halman 16 dari 16 halamanPts No:71/Pid B/2012.PN.SrinMenimbang Bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatanyang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengancara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara,Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan dalam UndangUndangNomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatan

Menyatakan Terdakwa SUGIARTO Als SUGENG Bin DUL AHMAD J terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak YangDisubsidi Pemerintah,2.

, penyimpanandan niaga bahan bakar minyak (BBM) adalah setiap orang yang melakukankegiatan, penggangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak (BBM)tanpa ijin usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak(BBM) ;Bahwa berdasarkan pasal 09 Undangundang RI Nomor 22 tahun 2001,tentang Migas yang dapat melakukan pengangkutan bahan bakar minyak(BBM) adalah badan Usaha Milk Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasiatau usaha Kecil dan Badan Usaha Swasia ;Bahwa setiap badan usaha yang

bergerak dalam pengangkutan bahan bakarminyak harus memiliki izin usaha pengangkutan yang di keluarkan olehmenteri Energi Sumber Daya Mineral Cq Direktur Jendral Minyak ;Bahwa rekomendasi bisa dikeluarkan oleh pemerintahan desa, kepalapemerinatahan kecamatan dan kepala pemerintahan kabupaten/kota untukmelakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakarminyak (BBM) dari SPBU dengan dilengkapi verifikasi dari pertamina, danyang berhak menunjuk badan usaha perorangan atau koperasi tersebut

Tanpa izin usaha pengangkutan ;Ad. 1.

Bahwa dalam hal ini menurut ketentuan Undang UndangNomor 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yangdiberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan,Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperolehkeuntungan dan/atau laba yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber DayaMineral ;2.

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atauhasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan danPengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dandistribusi sedangkan yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatanpembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya,termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangandiketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekitar

Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan Usaha pengangkutan minyak tanpa izin usaha.

dansebahagiannya akan jual kepada warga setempat.Bahwa terdakwa tidak memiliki Badan Usaha di bidang pengangkutan Minyaktanah dan dalam melakukan pengangkutan minyak tanah tersebut terdakwa tidak memilikiizin pengangkutan dari pejabat yang berwenang.w Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55UndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi.KEDUA :Bahwa ia terdakwa SAIRAH YUHERMAN Pgl.

dengan volume 35 liter atau lebih kurang 200 (dua ratus) liter tanpa izinusaha pengangkutan.

terdakwa gunakan sendiri dansebahagiannya akan jual kepada warga setempat.Bahwa terdakwa tidak memiliki Badan Usaha di bidang pengangkutan Minyaktanah dan dalam melakukan pengangkutan minyak tanah tersebut terdakwa tidak memilikiizin pengangkutan dari pejabat yang berwenang.w Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 hurufb UndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan

SAIRAH BINZAINAL ABIDIN pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekirapukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Padang PanjangSolok JorongPasir Jaya Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datarmelakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak berupa minyak tanahsebanyak 6 jerigen dengan volume 35 liter atau lebih kurang 200 (dua ratus)liter tanpa izin usaha pengangkutan;Bahwa benar terdakwa datang ke Padang dari Taluk Kuantan Riau dengantujuan untuk membeli minyak tanah kepada adik terdakwa

Izin Usaha Pengangkutan;(c). Izin Usaha Penyimpanan;(d).

Sarolangun atau setidaktidaknyadi suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSarolangun, menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyakyang disubsidi pemerintah, dengan caracara sebagai berikut:e Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 07.00Wib. terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up MitsubishiL 300 warna hitam Nomor Polisi BG 9940 G berangkat dari Desa BumiMakmur Kec. Nibung menuju Pasar Singkut Kec.

, penyimpanandan niaga BBM adalah:e Pengolahan adalah kegiatan memurmikan, memperoleh bagianbagian,mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi danatau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;e Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungandan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipatransmisi dan distribusi;e Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan,penampungan

, dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi;e Niaga Bahan Bakar Minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan,ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gasbumi melalui pipa;e Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan = pengangkutan,penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi adalahsetiap orang yang melakukan kegiatan, pengangkutan, penyimpanan danniaga BBM tanpa ijin usaha pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM;e Bahwa berdasarkan pasal 09 Undangundang

Nomor: 22 Tahun 2009tentang MIGAS yang dapat melakukan pengangkutan BBM adalah BadanUsaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau usaha kecildan Badan Usaha Swasta;e Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor: 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak, syaratsyaratyang harus dipenuhi adalah:a.

Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatanpemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerjaatau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan GasBumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;Putusan Nomor : 94/Pid/B/2012/PN.SrIn.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL ANWAR Bin UZIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Sarolangun atau setidaktidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpaizin usaha pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut:e Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekira pukul 18.30Wib. terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Solar di SPBU DesaBukit Kec.

adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, GasBumi, dan /atau hasil olahan dari wilayah kerja atau dari tempatpenampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumimelalui pipa transmisi dan distribusi; e Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan,Ppenampungan dan pengeluaran minyak bumi atau gas bumi; penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya,termasuk niaga gas bumi melalui pipa; Bahwa, yang dimadsud penyalahgunaan pengangkutan, penyimpanandan niaga bahan bakar minyak

(BBM) adalah setiap orang yangmelakukan kegiatan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahanbakar minyak (BBM) tanpa ijin usaha pengangkutan, penyimpanan danniaga bahan bakar minyak (BBM); Bahwa, tugas dan wewenang BPH MIGAS sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 46 Undangundang RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang MigasAdalah Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaandistribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRD; volume tertentu, jenis tertentu.

PERTAMINA melalui kontrak kerjasama, hal ini diatur dalam Pasal 48 PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Migas. yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yakni setiap badan usaha yang bergerak dalam pengangkutan bahan bakar minyak harus memilki izin uasaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral.

Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga BahanBakar Minyak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatanpemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayahkerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutanGas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ; Putusan Nomor: 75/Pid.B/2012/PN.Srin Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga dalam UndangUndang Nomor

oleh Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2008 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karenadidakwa :Kesatu :Bahwa ia Terdakwa HIDAYAT bin MA'INAN pada hari Minggu tanggal 27April 2008 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2008bertempat di Pulau Pari Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan SeribuSelatan, Kabupaten Kepulauan Seribu atau setidaktidaknya pada tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,menyalahgunakan Pengangkutan

Menyatakan Terdakwa MUHTAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupaih) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa MUHTAR telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan,sebagaimana dalam dakwaan Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 ayat (2) huruf bUndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumidalam dakwaan Penuntut Umum;2.

Dan setiap kegiatan pengangkutan BBM Subsidi dan NonSubsidi harus memiliki ijin Usaha pengangkutan dari pemerintahsebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UndangUndang RI Nomor 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumidijelaskan bahwa bila seseorangmelakukan pengangkutan BBM Subsidi dan Non Subsidi tanpa dilengkapidengan ijin usaha pengangkutan BBM tanpa memiliki ijin usahapengangkutan dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53huruf b UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi

Yang melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsuryang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalahkegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dariwilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan, termasukpengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;Menimbang, bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada BadanUsaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atauniaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dalammelakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis gasoline atau bensintersebut;Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 48Pid.Sus/2016/PN JapMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengangkut Bahan BakarMinyak jenis Bensin tidak mempunyai izin untuk mengangkut Bahan BakarMinyak dari instansi yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim Terdakwatelah melakukan pengangkutan tanpa izin usaha, sehingga unsur kedua ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa

Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana: Melakukan pengangkutan bahan bakar migastanpa dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan tanpa dilengkapi denganizin usaha pengangkutan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanaberdasarkan Pasal 53 huruf b UndangUndang Republik Indonesia No 22tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.b.

MajidIbrahim Desa Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atausetidaktidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum PengadilanMiliter I01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Setiap orangyang melakukan pengangkutan bahan bakar migas tanpa dilengkapi dengan izinusaha pengangkutan, dengan caracara sebagai berikut :a.

dan kemudianSaksi5dijawab oleh Terdakwa Minyak Solar dari Lhokseumawe, kemudianSaksi bertanya Ada surat pengangkutan minyak ?

minyak bumiBahwa yang dimaksud Pengangkutan menurut Pasal 1 ke12 UURIno.22/2001 adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasilolahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan,termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.Bahwa yang dimaksud minyak bumi menurut Pasal 1 ke1 UURINo.22/2001 adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisitekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilinmineral

IM/12 Langsa untuk pengusutan lebih lanjut.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke2 Yangmelakukan pengangkutan minyak bumi, telah terpenuhi.Unsur ke3 : Tanpa dilengkapi dengan izin usaha pengangkutanBahwa nyang dimaksud dengan izin usaha pengangkutan menurutPenjelasan Pasal 23 UURI No.22/2001 adalah Izin pengangkutan Minyak dan gasbumi yang diberikan oleh pemerintah kepada Badan Usaha.Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksidibawah sumpah serta barang

-M E N G A D I L I :Menyatakan Terdakwa IKRAM ABBAS Alias IKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan Bakar Minyak bersubsidi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IKRAM ABBAS Alias IKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gasbumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempatpenampungan atau dari tempat penampungan dan pengolahantermasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dandistribusi;Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan,penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi;Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, eksport, importminyak bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumimelalui pipa ;e Bahwa berdasarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangansebagai berikut :Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungandengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium dan solaroleh Terdakwa tanpa izin usaha pengangkutan ;Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus2016, sekitar pukul 23.15 Wit bertempat di depan Mako Polres HalmaheraTengah, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar dengan membeli daripengecer

Unsur melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyaktanpa IzinUsaha Pengangkutan ; Menimbang, bahwa pengertian Penyimpanan berdasarkan Pasal 1Angka 13 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalahkegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyakbumi dan atau gas bumi ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 UU RI Nomor 22 tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan bahwa kegiatan usaha minyak dangas bumi terdiri atas :1.Kegiatan usaha hulu yang mencakup :a.

Pengangkutan, c. Penyimpanan, d. Niaga.wonnn anne Menimbang, bahwa izin usaha untuk kegiatan usaha minyak bumiditentukan didalam pasal 23 ayat (2) yaitu :a. Izin Usaha Pengolahan ;b. Izin Usaha Pengangkutan ;c. Izin Usaha Penyimpanan ;d. Izin Usaha Niaga .

Menimbang, bahwa pengertian Pengangkutan berdasarkan Pasal 1Angka 12 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalahHalaman 13 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Soskegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dariWilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasukpengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi dan yang dapatmelakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalahBadan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik

AHMAD Alias UTAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

AHMAD sebagai sopir pelaku pengangkutan Bahan Bakar Minyaktersebut apa yang diangkutnya dan saat itu terdakwa RUSTAM Hi.AHMAD mengatakan bahwa yang terdakwa angkut adalah Bahan BakarMinyak jenis premium dan solar, dan kemudian saksi MHD DARWISBAENURU menanyakan jijin angkut dari pengangkutan Bahan BakarMinyak tersebut, dan oleh terdakwa ternyata tidak memiliki jinpengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut, dan saat itu juga saksilangsung mengamankan saudara RUSTAM Hi.

Sedangkan pengangkutan BBMsebagai kegiatan Usaha yang mengangkut BBM milik orang lain danmenetapkan serta memperoleh fee (jasa) terhadap pengangkutan BBMtersebut wajib disertai Ijin Usaha Pengangkutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 UndangUndang Nomor 22 tahun 2001,berdasarkan kronologi kasus diatas, tidak diperbolehkan pengangkutanBBM dengan menggunakan mobil open cup L 300 yang mengangkutBahan Bakar Minyak tersebut dari 1000 L (seribu liter) Bahan BakarMinyak jenis Solar dan 450 L (empat ratus

Sedangkan pengangkutan BBMsebagai kegiatan Usaha yang mengangkut BBM milik orang lain danmenetapkan serta memperoleh fee (jasa) terhadap pengangkutan BBMtersebut wajib disertai Ijin Usaha Pengangkutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 UndangUndang Nomor 22 tahun 2001;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa

Unsur Yang Melakukan Usaha Pengangkutan BahanBakar Minyak.3. Unsur Tanpa Ijin Usah Pengangkutan.Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Sedangkan pengangkutan BBM sebagai kegiatan Usaha yangmengangkut BBM milik orang lain dan menetapkan serta memperoleh fee (jasa)terhadap pengangkutan BBM tersebut wajib disertai Ijin Usaha Pengangkutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UndangUndang Nomor 22 tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas makaoleh Majelis Unsur Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyaki telahterbukti Secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;Ad 3 : Unsur Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menyatakan Terdakwa TAUFIK Bin NORMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TAUFIK Bin NORMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

DAMBHA HERVIYANTO TADJUDIN Bin HERU TADJUDIN, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa jika ada pelaku usaha yang melakukan pengangkutan dan atau niaga BBMtanpa memiliki izin usaha pengangkutan atau izin usaha niaga, maka terhadappelaku usaha tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidangMinyak Dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dan dUndangundang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi, adapun

Apabila pelaku yang tidak adamemiliki izin usaha pengangkutan, penyimpanan ataupun izin usaha niaga adalahmerupakan tindak pidana yang melanggar undangundang tersebut;e Bahwa dalam kegiatan usaha minyak bidang pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga BBM secara resmi harus memiliki izin dari Pertamina dan Pemda/Pemkot setempat dengan harus dilengkapi: Perjanjian kontrak dengan Pertamina,Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), AktaNotaris, Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

tanpa izin usaha pengangkutan;Ad.1.

Unsur melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2001menyatakan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atauhasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan,termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah dalam melakukanperbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari

bahan bakarminyak jenis premium (bensin tidak disubsidi lagi oleh pemerintah) dengan menggunakankendaraan sepeda motor Suzuki Thunder warna biru Nopol: DA 4475 DP yang rencananyaakan dijual lagi oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak memiliki izinusaha pengangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaanKEDUA

lain ditahun 2008 bertempat di SPBU Legok Kampung Babakan TengahKelurahan Babakan Kecamatan Legok Tangerang atau setidaktidaknyadi suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tangerang, sebagai yang melakukan, menyuruhlakukan, turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, 1.075 litersolar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain sebagaiberikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di

AHMAD YANI bin MARHIAN dan Terdakwa Il.KANTA bin YUNANI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana "membantu melakukan pengangkutan dan atauniaga bahan bakar minyak yang disubsidi" ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . AHMAD YANI Bin MARHIAN danTerdakwa Il. KANTA Bin YUNANI berupa pidana penjara masingmasingselama 4 bulan potong tahanan sementara, denda masingmasing sebesarRp. 500.000.

No. 507 K/Pid/2009Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Mengenai alasan ke 1 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum, pertimbangan sudah tepat dan benar Terdakwaterbukti melakukan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi pemerintah,UndangUndang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55, ;Mengenai alasan ke 2 :Bahwa alasan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasantersebut mengenai penilaian hasil

Menyatakan Terdakwa RAFEL SURLIALY dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) ;2.

dan ditandatanganinya di Polres Alor adalah benar ;Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa RAFEL SURLIALY,ABARAHAM LATUSUAY (berkas terpisah) dan LAMBERTUS RUPIDAKA (berkasterpisah) yang telah melakukan pengangkutan BBM keluar dari Kabupaten Alor ; Bahwa saksi adalah PNS yang bertugas di Pertambangan dan energi di Kab.

Pertamina;bahwa tujuan pemerintah kaitannya dengan BBM bersubsidi adalah agar harga BBMbersubsidi dilokasi manapun tetap dijual dengan harga sesuai keputusan pemerintah dititiklembaga penyalur resmi ;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan melakukan pengangkutan BBM bersubsidikarena tidak dilengkapi dengan izin usaha niaga dan izin usaha pengangkutan dan mediapengangkutan yang dipergunakan harus bersesuaian dengan izin usaha dan rekomendasidari pemerintah pusat;Menimbang, bahwa atas keterangan

Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga;3: Unsur Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsurpasal tersebut dihubungkan dengan faktafakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan;Ad.1.

BahanBakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri ;Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian difinisi menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga diatas, dan dihubungkan dengan uraian fakta hukum atas perbuatan yang dilakukan13Terdakwa apakah terdapat persesuaiannya untuk terbuktinya perbuatan yang dilakukan Terdakwasebagaimana unsur ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABRAHAM LATUSUAY dan saksi LAMBERTUSRUPIDAKA yang ikut

Alor yangtidak diperbolehkan untuk dibawa keluar wilayah Kabupaten lain dan hal tersebut merupakanbentuk dari penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menilai unsurmenyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa ;Ad.3.

percobaanpenyimpangan alokasi bahan bakar minyak tanah akan merugikankepentingan masyarakat di Desa Pancur Pengalihan Kecamatan Keritang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 53 ayat (1)KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTembilahan tanggal 30 Maret 2009 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MAKMUR BIN NANDRANG bersalah melakukantindak pidana penyalahgunaan pengangkutan

No. 1495 K/Pid.Sus/2009Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Factitelah salah dalam menerapkan hukum karena: sesuai dengan Penjelasan Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 bentukpenyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bukan hanya tindakanpengiriman ke pasar luar negeri akan tetapi juga termasuk tindakan laintermasuk penyimpangan alokasi; dalam memori kasasi Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa JudexFacti tidak mempertimbangkan keterangan beberapa saksi yang secarajelas menunjukkan

Apabila terdapatpenyimpangan mengenai tujuan pengangkutan karena alasan cuaca burukmaka seharusnya minta izin atau paling kurang melaporkan kepada instansiyang berwenang bahwa sejumlah drum BBM akan disimpan untuksementara di tempat tertentu dan segera akan diambil kembali untukpasarkan ke daerah Pengalihan Kecamatan Keritang sesuai dengan izinyang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (DissentingOpinion) dari Majelis Hakim dan telah

Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als ANTO Bin SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan subsidair yaitu MELAKUKAN PENGANGKUTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 TANPA IJIN PENGANGKUTAN SERTA MELAKUKAN NIAGA TANPA IJIN NIAGA ;-------------------------------4.

sertapembelian Bahan Bakar Minyak jenis bensin tidak mempunyai ijinusaha pengangkutan serta ijin usaha niaga dari pejabat yangberwenang / tidak bisa menunjukkan ijin usaha pengangkutan sertaijin usaha niaga dari pejabat yang berwenang;.

Paser Kaltim; Bahwa benar terdakwa telah melakukan pembelian /pengangkutan BBM jenis bensin tersebut dari SPBU denganharga Rp.4.600, (empat ribu enam ratus rupiah) perliternya,yang mana BBM jenis bensin tersebut sebanyak kurang lebih250 (dua ratus lima puluh) liter tersebut dari hasil antrian diSPBU KM.04 Tanah Grogot sebanyak 10 (sepuluh) kali;e Bahwa benar BBM jenis bensin tersebut terdakwa tampungdalam tangki modifikasi yang berada didalam mobil;e Bahwa benar sarana pengangkutan BBM jenis bensin

dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil DaihatsuXenia warna gold No.Pol.KT1061EB;Bahwa benar maksud terdakwa membeli BBM jenis bensintersebut akan dijual kembali secara eceran dengan hargaRp.5.500, (lima ribu lima ratus rupiah) didepan rumah terdakwa;Bahwa benar terdakwa dalam melakukan pembelian /pengangkutan BBM jenis bensin tersebut tidak ada memiliki ijinusaha pengangkutan serta ijin usaha niaga dari pejabat yangberwenang / tidak bisa menunjukkan ijin usaha pengangkutanserta ijin usaha niaga

Unsur Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niagaBahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dalam penjelasan pasal 55 UU RI No.22 tahun 2011, yang dimaksudmenyalahgunakan adalah : kegiatan yang bertujuan untuk memperolehkeuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikankepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lainkegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM,pengangkutan dan penjualan BBM keluar negeri.Pasal 1 ayat (16) UU No. 22 tahun 2011 :pengangkutan adalah

Izin usaha pengangkutan ;c. Izin usaha penyimpanan ;d. Izin usaha niaga.Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2001.Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan ataukegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dibedakan atas :a. Izin usaha Pengolahan;b. Izin usaha pengangkutan;c. Izin usaha penyimpanan;d. Izin usaha niaga;Pasal 5 angka (2) :Kegiatan usaha hilir mencakup :a. Pengolahan ;b. Pengangkutan ;c. Penyimpanan ;d.