Ditemukan 3405 data
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukumketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia mogok yang tidak sahharus dijatuhnkan sangsi PHK;4. Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukumketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70 danPasal 65 ayat 14 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang bertentangandengan peraturan perundangundang dapat digunakan menjadi dasarPHk;Bahwa sebelumya, ijinkanlah saya untuk mengutip ajaran hukum Prof.
Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya Yang MuliaMajelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KlasIA Bandung di dalam menerapkan sangsi atas mogok kerjatersebut harus berdasarkan kepada ketentuan yang telahdiatur di dalam Pasal 142 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
99 — 16
serta obat Tramadol Hci, bisamenyebabkan ketergantungan atau ketagihan;Resiko atau epek samping yang dapat dialami oleh pengkonsumsi tersebutadalah : Dapat mengakibatkan kerusakan otak, aritmia jantung atau iramadetak jantung tidak normal atau tidak teratur;Bahwa penjual atau pengedar obat tersebut yang dilakukan tidak memilikikeahlian dan kewenangan dibidang obat sediaan farmasi atau dibidang obatkesehatan atau yang dilakukan oleh perorangan;Bahwa terhadap sipenjual atau pengedar dapat dikenakan sangsi
hukumsesuai UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;Bahwa sipenjual atau pengedar tersebut telah melanggar UndangUndangKesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Bahwa benar terhadap apotek maupun terhadap perorangan dapatdikenakan sangsi hukum sesuai UndangUndang Kesehatan Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan;Bahwa apotek maupun perorangan tersebut telah melanggar UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahkanterhadap apotek dapat dikenakan hukuman
18 — 10
Pat.G/2020/PA Bbanakanak karena tergugat sering berkata kasar dan memukul penggugatatau melakukan KDRT di depan anak anak penggugat:Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah bercerai, di KantorPengadilan Agama Kota baubau pada tanggal 18 Juni 2015 sesuai dnganAkta cerai Nomor : YYY;Bahwa penggugat dan tergugat kemudian rujuk menikah kembali padatanggal 15 Juni 2016 dengan pertimbangan karena tergugat masihhubungan keluarga dengan penggugat, penggugat membuat suratpernyataan bersedia untuk dikena sangsi
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
NegaraNegara dalam hal ini sektor pajak karena pihak yang melakukan tindakpidana ini tidak membayar pajak, baik pajak pertambahan nilai (PPN)maupun pajakpajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan Indonesia,peredaran dan/atau penjualan produk hasil pelanggaran Hak Cipta jugamerugikan Negara dari aspek sosial, budaya dan politik karena tindakan inimerusak reputasi dan nama baik Negara, menghambat potensi investasi,terjadinya persaingan tidak sehat didalam negeri Indonesia bahkan dapatmengakibatkan sangsi
11 — 0
sebagai Pegawai Negeri Sipil dansesuai pasal 3 PP. nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan PP nomor 45tahun 1990 setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraianharus mendapatkan surat ijin perceraian dari atasan yang berwenang, danternyata Pemohon meskipun telah diberikan kKesempatan untuk mengurus suratdimaksud, Pemohon menyatakan tidak akan mengurus surat ijin tersebut dantelah membuat surat pernyataan di atas materai/segel yang isinya Pemohonbersedia menanggung segala resiko atau sangsi
49 — 15
pertimobangan Hukum Putusan renePekanbaru Nomor : 462/Pid.Sus/2016/PN Pbr, tanggal 17 On oRENGS) , sertaRp eineriksaanintakan banding,berkas Perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Ac Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama yangMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ependapat terhadapKeberatan Penasihat Hukum Terdakwa KY diatas, karena menurutMajelis Hakim Pengadilan Tingkat ba hwa Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama telah tepat dan b fer heriperinbangken sesuai dengan faktapersidangan dan sangsi
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 270 K/TUN/2016Bahwa selama Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menjalankantugas tidak pernah melakukan halhal yang bertentangan dengan hukumdan mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seharusnya sangsi atau hukuman disiplinyang diterima sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2003 Pasal 9 yaitu teguran tertulis, penundaan mengikutipendidikan paling lama 1 Tahun, penundaan kenaikan gaji berkala,penundaan kenaikan pangkat
24 — 2
telah terbukti bersalah ;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terhadap diri Terdakwaharuslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil adilnya ;Menimbang,bahwa berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalamKUHP , yang nilai benda atau uang tidak lebih dari Rp.2.500.000, masuk dalamkatagori pemeriksaan cepat yang sangsi
109 — 66
tanggal yang lupa sekitar bulan februari 2012 konsumen AS ARI telahmelakukan perbuatan hukum dengan menandatangani akad Peranjian Kredit dibawahtangan dengan TERGUGAT 1 (dalam bentuk klausula baku) yaitu suatu perjanjianyang dipersiapkan sebelum adanya suatu perjanjian itu terjadi dan dibuat secarasepihak oleh TERGUGAT 1 sehingga konsumen AS ARI tidak bisa merubah danmempelajari Isi Perjanjian Kredit tersebut yang dalam Isi Perjanjian Kredit tersebutlebih mementingkan tentang kewajiban konsumen dan sangsi
Liang Anggang,Kota Banjarbaru ,Pelaku Usaha adalah PT.Bank Mega Tbk,KCP Banjarbaruyang berkantor pusat di jakarta adalah perusahaan Nasional yang bergerak dalambidang jasa keuangan perbankan , di bawah pengawasan dan pembinaan BankIndonesia (BI) akan memberikan sangsi apabila PT.Bank Mega Tbk,KCPBanjarbaru dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan peraturan BankIndonesia (BI), dan Klasula Baku adalah Perjanjian Kredit yang dipersiapkanoleh TERGUGAT I sebelum adanya perjanjian itu terjadi yang
38 — 24
diduga telah melanggar SANGSI. Pasal 18, &19;2). Bahwa bila Ketua Pengadilan Tinggi membaca Berita acara yang dibuatoleh Majelis Hakim pada : Halaman 5.BA Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Kbj.
menangani suratsurat keluar di PN Kabanjahe tersebut, surat tertanggal : 18September 2017, menerangkan Surat tersebut adalah Asli danBenar, maka Pemohon/Tergugatll mendesak Anggota HakimMajelis tersebut agar dapat menyerahkan Salinan dari hasilPengukuran tersebut diatas, dimana hal ini tidak dikomentari olehKetua Majelis bersama Anggota yang menangani perkara tersebut,maka jelas dapat dibuktikan Majelis Hakim yang membuat PutusanNomor 3/Pdt.G/2017/PN Kbj, tanggal 30112017, tersebut jelastelan melanggar SANGSI
mengelabui Pemikiran Majelis Hakim yang memeriksaPerkara ini, sehingga MAJELIS HAKIM tersebut dapatdibuktikan telah melanggar : Pasal 2.; Pasal 3 (7),(8),(9),(10),Pasal 4.; Pasal 5 (3) a, e.; Pasal 6, dan seterusnya yangterdapat pada PERATURAN BERSAMA :MA.RI & KY.RI,Nomor 2/PB/MA/IX/2012, & Nomor : 2/PB/P.KY/09/2012,TENTANG : Panduan Penegakan Kode ETIK dan PANDUANPERILAKU HAKIM. maka jelas kerebilitas para Majelis Hakimtersebut perlu. di Sidangkan karena telah jelas dapatdibuktikan telah Melanggar SANGSI
14 — 1
Tergugat rukun dan harmonisselama 4 tahun, namun awal Nopember 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan :4.1 Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, Penggugat mengetahuinya darikeluarga perempuan tersebut yang datang ke rumah Penggugat dan menyatakanbahwa Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan tersebut dan seringmembawa perempuan tersebut keluar rumah untuk jalanjalan sehingga Tergugatdikenakan sangsi
32 — 17
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadapperbuatan yang demikian oleh karena itu Majelis berpendapatapabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan~ militer setelahmenjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militerbaik dilingkungan Ma Korem 062/TN dan atau militer umumnya.5.
22 — 11
hubungan gelap denganwanita warung remangremang hanya sekedar alasan, walaupundemikian Terdakwa mengetahui satuan mencari keberadaannya dansempat menelpon piket dan diperintahkan segera kembali namunTerdakwa tidak segera kembali ke kesatuan, pada hakekatnyamerupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagaiprajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit.2.Bahwa perbuatan seperti int dapat mempengaruhi' disiplinprajurit dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi
86 — 15
maka buktibukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan.Menimbang, bahwa begitu juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukanoleh Tergugat, dimana keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan adanyasurat peringatan yang seharusnya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugatsebagaimana yang telah dipertimbangkan seperti tersebut diatas,Meimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa tidak tepat apabila atas pelanggaran tersebutdiberikan sangsi
12 — 4
memberikan kesempatan kepada Penggugatuntuk mengurus surat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yangberwenang dan Majelis Hakim telah mengingatkan akan sanksi bagi PNS yangbersangkutan yang melakukan perceraian tanpa memperoleh surat izin dariPejabat yang berwenang, namun sampai perkara ini diputus Penggugat belummendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang tersebut dan Penggugatdidepan sidang pada tanggal 23 Pebruari 2016, menyerahkan surat pernyataanyang isinya Sanggup menerima sangsi
13 — 2
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, keduaanak tersebut ikut Penggugat;Bahwa Tergugat sebagai anggota INI telah pergi meninggalkanPenggugat sejak kirakira 10 tahun yang lalu ke Binjai sampai sekarangtidak kembali;Bahwa karena Penggugatdan Tergugat sering bertengkar;Bahwa Saksi pemah tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dengansaling memukul;Bahwa penyebab perselisihan karena faktor ekonomi yang paspasan;Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan kedinasan, bahkan sudahdua kali kena sangsi
26 — 16
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek cegah terhadap prajuritlainnya.3.
7 — 0
hinggasekarang telah melewati batas maksimal karena telah 6 bulan lebih Tergugatbelum mendapatkan ijin dari atasannya dimaksud;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan kepadaPengguygat tentang resiko yang akan ditanggung Penggugat maupun Tergugatapabila tidak mendapat surat ijin untuk bercerai, namun meskipun Tergugatbelum mendapatkan ijin atau Surat Keterangan Untuk bercerai dari atasannyaPenggugat tetap meneruskan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat danPenggugat sanggup menanggung sangsi
36 — 31
setelahmempelajari pertim aan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor :4/Pid.Sus/2017/R tanggal 2 Maret 2017, serta berkas Perkara yangbersangkutan dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan padaPengadi Cer Pertama yang dimintakan banding, Majelis HakimPen Tingkat Banding tidak sependapat terhadap Keberatan Penuntutrsebut diatas, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkatbanding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat danbenar mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan dan sangsi
47 — 12
Penggugat melakukan pencemaran nama baik dan fitnah, yang manatergugat mengetahuinya atau mendengar dari saksi yang lain kalau tanah danrumah tergugat telah diblokir oleh pihak BPN.Atas dasar serta kebenaran yang tergugat urai diatas, tergugat mohon YangMulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan sangsi atas kebohongan dan pemutar balikkanfakta yang dilakukan oleh penggugatMENGHUKUM :a Menolak gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh penggugat danmenghukum balik penggugat yang telah melakukan kebohonganb