Ditemukan 11435 data
82 — 16
dengan jaminan tanah SHM No.558 tersebutsah menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P4, P5 berupa surat perjanjianinvestasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 08Januari 2003, tanggal 04 Desember 2007 dan tanggal 12 Juni 2008 adalah merupakanakta dibawah tangan ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1875 HIR, suatu akta dibawah tangan untukmelekat kekuatan pembuktian harus terpenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuatsecara sepihak atau berbentuk partai
50 — 7
tidak sebagai pihak dan tidak terlibatdalam perjanjian tersebut, sehingga dengan dalil posita gugatanPenggugat yang demikian, maka seandainya pun benar adanyaHalaman 10Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pat.G/2016/PN.Mdnperjanjian tersebut, maka yang dapat ditarik sebagai pihak untuk dapatdimintakan pertanggung jawabannya adalah Turut Tergugatl, bukanTergugat I, Il dan Tergugat IV, karena tindakan Penggugat yang menarikTergugat I, Il dan Tergugat IV dalam perkara adalah bertentangandengan prinsip partai
32 — 27
Tergugatmembantah apabila menurut Penggugat setelah penyerahan logammulia pada tanggal 9 Januari 2014 tersebut masih ada transaksi jualbeli yang belum dilaksanakan oleh Tergugat ;Tergugat jelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili gugatan Penggugat ini, bahwa jual beli logam mulia yangTergugat lakukan bersamasama dengan Penggugat, Zuraidah danLauni (tidak diikut sertakan dalam gugatan ini) adalah dengan carapatungan, karena untuk melakukan sendiri pembelian logam mulia inisecara partai
Syarifuddin
Termohon:
Ketua PPK Gp. Uteuen Gathom,
106 — 93
dipimpin oleh seorangGubernur;Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 mengaturKewenangan dalam pembentukan undangundang oleh Dewan PerwakilanRakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukandengan konsultasi dan pertimbangan DPRA;Pasal 10 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur Kewenangandalam pembentukan badan/lembaga/komisi dengan ketentuan lebih lanjutdiatur dengan Qanun;Pasal 75 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur Kekhususan Acehyang berkaitan dengan adanya partai
63 — 33
Pada intinya Tergugat mengakui bahwa perekonomian keluargamembaik dan berprogres pesat setelah Penggugat bekerja (pascaKejadian troke bulan Desember tahun 2007) mulai dari berdagang,menjadi guru dan asdos, hingga sebagai Pengacara Partai Golkar eraBupati Neneng Hasanah Yasin.4.
HASAN NURODIN ACHMAD SH. MH.
Terdakwa:
HILDAWATI
93 — 36
TELKOM, danseragam untuk partai dan Terdakwa HILDAWATI berusaha meyakinkan saksiuntuk menanam modal dalam usaha tersebut dengan mengatakan danmenjanjikan juga ada imingiming keuntungan 15 % sampai dengan 20 % darijumlah modal yang disetorkan dan karena perkataan dan janji janji dariterdakwa HILDAWATI maka akhirnya saksi korban merasa tertarik danmenerima kerjasama usaha tersebut dan mengirimkan sejumlah uang untukmodal usaha dengan cara bertahap dengan cara ditransfer ke Rekening BankBCA dengan No
TELKOM , danseragam untuk partai dan Terdakwa HILDAWATI berusaha meyakinkan saksiuntuk menanam modal dalam usaha tersebut dengan mengatakan danmenjanjikan juga ada imingiming keuntungan 15 % sampai dengan 20 % darijumlah modal yang disetorkan dan karena perkataan dan janji janji dariterdakwa HILDAWATI maka akhirnya Saksi korban merasa tertarik danmenerima kerjasama usaha tersebut dan mengirimkan sejumlah uang untukmodal usaha dengan cara bertahap dengan cara ditransfer ke Rekening BankBCA dengan
AHIA NOVIE, S.E., M.SA.
Tergugat:
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,
196 — 206
Sipil (PP 11/2017), yang TERGUGAT kutipdibawah ini;# Pasal 87 Ayat (4) UU ASN:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
pidana yangdilakukan dengan berencana;# Pasal 250 PP 11/2017;PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum,Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Tn. KADAR WIYOTO
Tergugat:
KEPALA DESA MEDALI, KECAMATAN PURI, KABUPATEN MOJOKERTO
71 — 45
menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atauK@WAJIDANNYA; 22 ona ono nnn nnn nnn nnn n nnn nen ne nnnd. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatf. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatHalaman 11 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUN.SBYmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya; 7 22a nnng. menjadi pengurus partai
dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUN.SBYMenyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya ; Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu ; ne 2 nnn nn omen nnn nn nn ne ncn cn cnc ncnnnnMelakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa ; Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukan ; 020202Menjadi pengurus partai
52 — 29
Inelika (Bekas Kantor Partai Gerindra), KelurahanLebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat KuasaHalaman 11 dari56, Putusan Nomor : 8/Pat.G/2015/PN.
Terbanding/Penggugat : PT ARTA GADING SEMESTA
77 — 36
Putusan Nomor: 71/PDT/2019/PT.BDG.10.11.12.13.1) Kegiatan menjadi anggota partai politik;2) Kegiatan politik praktis;3) Kegiatan bisnis; dan4) Kegiatan menjadi legislatif dalam pemilinan umum dan jabatanpolitis lainnya;Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat Rekonpensi danTergugat Rekonpensi sebagaimana yang dituangkan dalam AktaPerjanjian Kerjasama tanggal 15 November 2017 No. 14 yang dibuatdihadapan Ilwa, SH., M.Kn Notaris & PPAT Kota Tangerang Selatanadalah perjanjian yang sah menurut ketentuan
JEMALI LINUS, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
133 — 77
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.
106 — 40
Bahwa yang dilarang bagi seorang Pegawai negeri Sipil (PNS) sesuai Pasal 3AYAT (3) Undangundang Nomor; 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor; 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaianadalah menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik, dalam Undangundang Nomor; 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 85 yangmengatur tentang syaratsyarat menjadi anggota Panwaslu tingkat kabupaten/kota menjelaskan jika seorang Pejabat maka yang bersangkutanmengundurkan diri dari Jabatan
71 — 11
makaPENGGUGATI mendirikan bangunan permanen untuk tempat tinggal ukuran7 x 15 meter sejak Desember 2005 dimana bangunan tersebut terdiri darilantai keramik, dinding batu tembok, atap asbes dan nilai bangunannyakurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sertamendirikan tempat bengkel las ukuran 5 x 15 meter disamping bangunanrumah nilainya kurang lebih 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah),kemudian sejak Januari 2007 sebagian bangunan tersebut dipinjamkanPENGGUGATI kepada PARTAI
HANURA (LKTR HANURA) digunakansebagai Kantor Sekretariat LSM LKTR PARTAI HANURA.Bahwa mulai Januari Tahun 2006 PENGGUGATI (NY.
YUNIUS WARUWU
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
147 — 74
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak Pidana dengan Pidana penjarapaling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yangdilakukan dengan berencana ;b. Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadikutip :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila ;a.
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah memilikt kekuatan hukum tetap karena melakukantindak Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan Pidana yang dilakukan denganberencana ;31.
58 — 28
satu dengan yang35lain, sehingga secara formil dan materiil telah terpenuhi syarat sebagai saksi, olehkarenanya keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalildalil bantahannya, tergugatI, I, UI, V, VI, VU dan turut tergugat XXVIII melalui kuasa hukumnya telah mengajukanalat bukti tertulis (T1T8) dan empat orang saksi di depan sidang sebagaimana secaralengkap terurai pada bagian duduk perkara ini.Menimbang, bahwa bukti T1 bersifat partai
sehingga secara formil danmateriil telah terpenuhi syarat sebagai bukti surat, oleh karenanya bukti T1 tersebut dapatditerima dan dipertimbangkan.Menimbang, bahwa bukti T2T6 tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini,karena bukti T2T6 bukan merupakan bukti kepemilikan, melainkan hanya merupakanSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang menunjukkan bahwa obyek 2.1 dikuasai dandibayar pajaknya oleh Kindo Saleh (Ibu dari Saleh/Istri Cenggong/Cinda/tergugat VII).Menimbang, bahwa bukti T7 bersifat partai
Ratna Widia Kurniawati
Tergugat:
1.John Carney
2.Christopher Rhode
3.Doug Ebner
4.PT Bintang Selatan
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
3.Mark Damien Clune
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
297 — 207
Prinsip kontrak partai/contract party yangdigariskan pasal 1340 KUH Perdata, yang menegaskan perjanjian hanya mengikatbagi pihak yang membuatnya, berlaku juga terhadap proses penyelesaian perkara,hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja.
Prinsip kontrak partai(party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskanperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku jugadalam proses penyelesaian perkara, yakni hanya mengikat pihakpihak yangHal 49 dari 51Putusan Nomor : 1200/Pdt.Bth/2019/PN.DPSberperkara saja.
WILLYANTO LIM
Tergugat:
1.FELIX BELANUSA PIETER
2.AAN RUSTIAWAN
3.HARIS BUDIARSO
Turut Tergugat:
1.Intan Permata Sari Binti H. Imansyah
2.Herwinsyah Bin H. Imansyah
3.Aspianur Bin H. Ismansyah
4.Marhaban Yusuf Bin H. Ismansyah
5.Ridwansyah Bin H. Imansyah
6.NOTARIS HARMITA SYAH, S.H., M.Kn
7.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
414 — 320
Imansyah.Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, menyatakanbahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuatnya.Selain itu, didalam hukum perjanjian, dikenal Prinsip kontrak partai (partycontract) yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yangmenegaskan bahwa: perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanyamengikat pihakpihak yang berperkara Saja.Bahwa jelas, kalaupun (QuadNon
;Didalam hukum perjanjian, dikenal Prinsip kontrak partai (party contract)yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan bahwa:peryanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlakujuga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihakyang berperkara saja.Apabila Terlawan telan melakukan wanprestasi terhadap PerjanjianPengikatan Jual Beli Tertanggal 6 Januari 2014, maka pihak yang dapatmengajukan kebaratan adalah Terlawan Il, Terlawan IIl dan Alm.
119 — 20
Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yangdiajukan oleh Para PENGGUGAT tidak sesuai denganprinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal1340 KUHPerdata (sebagaimana tercantum dalambukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiandan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta2004, Halaman 439) sehingga gugatan' ParaPENGGUGAT dapat dikatakan error in persona.1.
68 — 11
RIKNO ANGGOROTempat lahir : Pati.Umur/ Tgl lahir : 28 Tahun/ 29 Desember 1985.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal : Desa Kedungbang RT.4/RW.I Kecamatan Tayu, KabupatenPati/Desa Pundenrejo RT.5/RW.V Kecamatan Tayu,Kabupaten Patt.Agama : Islam.Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pati (Partai PDIP).Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak didampingi Penasehat Hukum,walaupun Ketua Majelis telah menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi
129 — 41
. ; Bahwa saksi tidak tahu alasan pasangan calon lain tidak hadirdan tidak mau masuk ke dalam ruang Rapat Pleno KPU KabupatenKepulauan Yapen; Bahwa menurut saksi verifikasi yang dilakukan oleh KPUKebupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan pada bulan Agustus2012 ; Bahwa menurut saksi Partai Demokrat tetap mendukungpasangan calon atas nama Tony Tesar, S.Sos., dan Frans Sanadi,B.Sc., S.SOS. ; 2.