Ditemukan 11437 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Register : 05-03-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trt
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
1.Indera Nababan
2.Setiawaty Oetama
Tergugat:
1.Yayasan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat berdasarkan Anggaran Dasar
2.Nelson Siregar selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat
3.Saur Tumiur Situmorang
4.Perhimpunan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat dan PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT
8814
  • UsulanHalaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trttersebut ditentang oleh Penggugat I, kemudian menjelekjelekkanYayasan ;Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sebagai salah seoranganggota Badan Pendiri YKSPPM pernah mengajukan upaya hukumatas pemecatan tersebut sebelum perkara gugatan ini ;Bahwa tujuan YKSPPM atau KSPPM didirikan untuk memberikanadvokasi kepada para petani agar terbangun prakarsa masyarakat dibidang pertanian ;Bahwa YKSPPM atau KSPPM tidak berafiliasi dengan partai
Register : 13-02-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PA SALATIGA Nomor 0193/Pdt.G/2013/PA.Sal
Tanggal 3 Juli 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
210
  • Bahwa replik Penggugat point 4 tidak benar karena perludipertegas bahwa tahun 2013 Tergugat sebagai bakal calonlegislatif salah satu partai, dimana untuk mengikutipencalegkan tahun 2014, saat ini Tergugat sudah terdaftarsebagai daftar calon sementara dan bulan Agustus sebagaiDaftar Calon Tetap. Jadi apabila Penggugat mengatakan kalauTergugat tidak mengikuti kegiatankegiatan warga dan kurangbersosialisasi iti tidak nalar.
Register : 14-09-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1414/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : Saidi Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Tumuji Als Untung Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Imelda Panjaitan, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhammad Kenan Lubis SH
8933
  • Amal Tani dengan cara membabat tanamanmasyarakat berupa pohon karet, tanaman nilam dan padi sertamembakar rumah dan gubuk masyarakat yang bercocok tanam di arealtersebut, kemudian menakutnakuti masyarakat menggunakankekuatan oknumoknum ABRI pada masa lalu dan kekejaman parapreman bayaran dengan tuduhan membantu PKI yaitu Partai KomunisIndonesia (keterangan saksi a de Charge Mahyuddin Barus);Kemudian setelah reformasi masyarkat bergabung kembali danmembentuk Kelompok Kelompok Tani termasuk kelompok
Register : 07-05-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN TARUTUNG Nomor 129/Pid.B/2013/PN-Trt
Tanggal 6 Nopember 2013 — UNTOR PAKPAHAN Alias AMANI MARLINA
7716
  • (ima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa dalam setiap penerimaan uang tersebut, Terdakwa ada membuat tandaterima uang dalam bentuk kuitansi penerimaan uang; Menimbang, bahwa seluruh saksisaksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan bisniskemenyan dalam partai besar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WILSON SIREGAR Alias OP.
Register : 07-02-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 121/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 9 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : NENENG AAN ANSORIAH Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Pembanding/Penggugat II : RAHMAT HIDAYATULLOH Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Pembanding/Penggugat III : INAYAH FITRIANTI, S.Pd Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Pembanding/Penggugat IV : AHMAD MUHAMAD ISLAMUDDIN Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Terbanding/Tergugat I : IYA dan NASRUL AHLI WARISdari almarhum BARMAWI
Terbanding/Tergugat II : MARDJUKI
Terbanding/Tergugat III : NONA LANNY
Terbanding/Tergugat IV : NOTARIS PPAT MILWANI IBRAHIM, SH
Terbanding/Tergugat V : PT. BANK MESTIKA DHARMA CabangJakarta Muara Karang
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta III
Terbanding/Tergugat VII : SUSANTO MAS LIM
Terbanding/Tergugat VIII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
5028
  • karenanya menghukum pula agar Tergugat VII tetap tundukdan taat atas Putusan dalam Perkara ini guna untuk memulihkan danmengembalikan kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut kepada ParaPenggugat secara utuh tanpa cacat hukum dan tanpa beban apapun diatasnya.Bahwa Tergugat VII mengajukan Permohonan eksekusi/pengosongan atasobyek rumah yang dalam kondisi sedang dihuni, dan dikuasai ParaPenggugat selaku pihak ketiga yang tidak termasuk sebagai Pihak TermohonEksekusi, karena sesuai dengan prinsip partai
Putus : 06-03-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 6 Maret 2012 — IBRAHIM WANTOGIA alias TANI, DK
6740 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sungai Liat Bangka Belitung KetuaDPP Partai PPP yang dirilis diberitakan oleh media harian Bangka (lihatlampiran Il) kiranya menjadi bahan pertimbangan hukum kepada kami selakuTerdakwa guna mendapatkan keringanan hukum dalam usia kami yangsudah lanjut/uzur ini (Insyah Allah) karena selaku Terdakwa kami masihyakin dan percaya bahwa bapakbapak Majelis Hakim Agung yang muliamasih sepakat menggunakan kalbu lebih baik membebaskan seribu tahananyang bersalah, dari pada memvonis/menghukum seorang yang tidakbersalah
Register : 17-12-2020 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 233/G/KI/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
269168
  • Sedangkan dalamPasal 1 angka 9 disebutkan Badan Publik selain Badan Publik Negara adalahBUMN, BUMND, organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagian atauselurun dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negeri dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbagan masyarakat, dan/atauluar negeri;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentangTata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan disebutkansebagai berikut:halaman 22 dari 30 halaman
Register : 17-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 189/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 1 Juli 2021 — Pembanding/Tergugat I : IRMA FEBRIANTI
Terbanding/Penggugat : Hj. LISA ROMAITO SIREGAR, SH.
Turut Terbanding/Tergugat II : ANTON
4928
  • Keliru pihak yang ditarik sebagai TergugatBahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telahkeliru dalam menarik Tergugat Il sebagai pihak di dalam perkara a quo,karena hubungan hukum Perjanjian (PPJB) tersebut dilakukan oleh danantara Tergugat dengan Penggugat, sehingga hal tersebut tidak ada relasihukum dengan Tergugat II, oleh karena itu Tergugat II tidak dapat dijadikanpihak di dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan prinsip partai kontrakyang digariskan pada Pasal 1340 KUHPerdata
Register : 04-06-2013 — Putus : 15-08-2013 — Upload : 17-04-2015
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 65/Pid.Sus/2013/PN Pbg.
Tanggal 15 Agustus 2013 — ENDAH PRIOADI MARTYANTO alias ADI bin KRISTIAN SRI NUGROHO ;
553
  • saat itu terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah sejak awal bulan Juli2012 dan kondisi rumah tanga saksi dengan terdakwa sudah pisah rumah karenasaksi sudah pulang ke rumah orangtua saksi ;Bahwa Bu Sugini datang ke rumah saksi mencari terdakwa untuk memintapertanggungjawaban terdakwa atas janji dan uang yang telah diserahkan kepadaterdakwa ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Rusdiyanto namun saksi sering mendengarnama tersebut, karena terdakwa ikut dengan Pak Rusdiyanto sebagai simpatisandalam Partai
Register : 16-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 18/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
MARDANSYAH, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
173118
  • Manajemen ASN, mengatursebagai berikut:Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    berencana;Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 17-07-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN BANTUL Nomor 131/Pid.B/2014/PN.BTL
Tanggal 3 September 2014 — KRISTIANTO ALIAS KELINCI BIN SUKARDIYANTO
7332
  • dari temanteman terdakwa tidak melakukanpengrusakan tetapi sampai saat ini juga tidak ada informasi pelakupengrusakan yang sebenarnya;Bahwa saksi DEWA BAGUS NUNGSANG pernah mendengar adaperselisihan dengan organisasi lain yaitu kejadian di Jogjatronik kuranglebih dua setengah bulan yang lalu yang pada waktu itu ada kader PDI Pdianiaya oleh segerombolan orang kemudian permasalahan di Jogjatroniktersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Polsek Gondomnanmengenai penganiayaan tersebut;dari Partai
Putus : 13-03-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 PK/Pdt/2013
Tanggal 13 Maret 2014 — Tuan ANDANG TARUNA alias ANG U SHIO, dkk ; Tuan KASIM alias ONG CHING LIONG,
11741 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan hukum yang dilakukanoleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasanmemperoleh status badan hukum menjadi tanggungjawabpengurus secara tanggung renteng;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Anggaran Rumah TanggaYayasan Perguruan Wahidin yang mengatur tentang Fungsidan Tugas Pembina, yang dapat dijadikan sebagai alasanyang sah bagi Pembina untuk memberhentikan organyayasan diatur pada Pasal 6 ayat (4) dan (5) yang berbunyi:Ayat (4) : Memberhentikan para organ yayasan yang turutterlibat dalam Partai
Register : 12-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 283/Pdt.Bth/2017/PN Sgr
Tanggal 15 Februari 2018 — Penggugat:
Gede Wenten
Tergugat:
1.PT.Bank Mandiri Persero Tbk.Kantor Cabang Singaraja
2.Kantor Lelang (KPKNL) Singaraja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Singaraja
3728
  • Bahwa tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihaktereksekusi/ PELAWAN, pada hakekatnya untuk menunda ataumembatalkan eksekusi dengan jalan memohon putusan penundaan ataupembatalan esksekusi yang telah dilaksanakan;Bahwa penerapan penundaan eksekusi berdasarkan perlawanan pihaktereksekusi/ partai verzet vide pasal 207 HIR atau pasal 225 RBG harusdisesuaikan dengan "asas kasuistik" dan "asas eksepsional".
Putus : 08-08-2011 — Upload : 19-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1714 K/Pdt/2010
Tanggal 8 Agustus 2011 — HARRY SUSANTO Vs. PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk.,
8165 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bentuk kompensasi Tergugat atas kasuskasustermaksud adalah (bukti P4); Tidak memprovokasi melalui mass media atau organisasi partai politik; Turut membantu menyelesaikan pembuatan suratsurat ijin/sejenisnya; Tidak dibenarkan dikerjasamakan LSM atau organisasi sejenisnya;Bahwa permintaanpermintaan dari Tergugat termaksud tentu saja tidakdapat diterima dan tidak disetujui oleh pihak Penggugat.
Register : 25-01-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 10/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 19 Maret 2018 — -. TJAM EDY SANTOSO,dk vs -. Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Pimpinan Cabang Larantuka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Pimpinan Cabang Pembantu Lewoleba PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jl Trans Lembata, Lewoleba, NTT
18677
  • SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada tergugat untukmewakili penggugat dalam menghadap PPAT (pejabat pembuat akta tanah)yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas atas tanah, yangditandatangani penggugat adalah perjanjian kredit (PK) dan akta pemberianhak tanggungan (APHT), karena tidak ada SKMHT, olehnya tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadapobyek aquo dalam mengalihkan hak;Bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)bersifat partai
Register : 21-02-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 19/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 22 Maret 2018 — Pembanding/Tergugat : AMSAL ANWAR Diwakili Oleh : AMSAL ANWAR
Terbanding/Penggugat : FAISAL
5029
  • Bahwa sangat jelas Gugatan Penggugat telah bertentangan denganprinsip partai kontrak sebagai diatur dalam Pasal 1340KUHPerdata(BW )Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antarapihak yang membuatnya , dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugattelah keliru,dan perjanjian tersebut adalah dibawah tangan dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu GugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak diterima. (Niet OntvankelijkeVerklaard);B.
Register : 25-01-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Pdg
Tanggal 27 April 2016 — H. SUARDI, SR
23229
  • hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dariDistributor yang menunjuknya sesuai masingmasing jenis pupukbersubsidi.Bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalah Perusahaan yangmemperoduksi pupuk .Bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalah Perusahaanperseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukumatau bukan badan hukum yg ditunjuk oleh Produsen berdasarkan suratperjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
Register : 08-08-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN LAMONGAN Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Lmg
Tanggal 27 Desember 2016 — 1. M. Majeri, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Palirangan RT 001/RW 005, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat I; 2. Marliyah, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Palirangan RT 001/RW 013, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat II; 3. Mulin, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Ringin RT 001/RW 007, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat III; 4. Patikah, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Palirangan RT 002/ RW014, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat IV; 5. Asmani, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Asem RT 006/RW 010, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat V; 6. Ma’isah, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Palirangan RT 001/RW013, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat VI; dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI memberikan kuasa kepada Agus Siswanto, S.H., Advokat dan Penasihat hukum beralamat kantor di Jalan. H. Akhwan No. 313, Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 1 Agustus 2016 dibawah Reg. No. 99/2016/PN.Lmg, untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT; Lawan: 1. H. ALI THOHIR Alias H. TOMPO, Umur 60 tahun, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Ringin, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Irfan Choirie, S.H., M.H. dan H. Umar Wijaya, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jalan Kusuma Bangsa No. 14 Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 16 Agustus 2016 dibawah Reg. No. 104/2016/PN.Lmg, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. HERI SANTO Alias TOHARI, Umur 39 tahun, Pekerjaan dagang Dahulu bertempat tinggal di Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sekarang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; 3. AMROZIYAH, Umur 42 tahun, Pekerjaan Dagang, Dahulu bertempat tinggal di Desa Palirangan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamogan, sekarang tidak diketahui alamat/tempat tingganya, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai TURUT TERGUGAT;
815
  • Sementaraitu, surat sendiri sebagai alat bukti, menurut hukum dibagi 3 (tiga) macam, yaituakta otentik, akta dibawah tangan dan suratsurat lainnya;Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati buktiT.1 dan T.'2 tersebut, maka majelis berpendapat bahwa kedua bukti tersebutadalah akta bawah tangan yang pada dasarnya akta bawah tangankeabsahannya bertumpu pada dipenuhinya atau tidak syarat formil dan materiilyaitu secara formil berbentuk tertulis atau tulisan, dibuat secara partai tanpabantuan
Register : 27-05-2015 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 07-10-2016
Putusan MS TAKENGON Nomor 242/Pdt.G/2015/MS-Tkn
Tanggal 3 Agustus 2016 — Penggugat vs Tergugat
9216
  • Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ; Sebeleh Timur berbatas dengan jalan lorong; Sebelah Barat berbatas dengan jalan lorong; Bahwa sejak tahun 2009 saksi lihat Penggugat dan Tergugatsudah menempati rumah tersebut; Bahwaasal usul tanah tersebut di beli bersama oleh Penggugatdan Tergugat tapi saksi tidak tahu darimana dibeli tanahtersebut; Bahwa sejak perkara cerai Penggugat dan Tergugat rumahtersebut disewakan oleh Tergugat kepada Kantor Partai PKBsewanya saksi tidak tahu;3.
Register : 30-05-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 19/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
Rusdi Arsyat, S.Hut
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
9747
  • Undangundang Nomor 5 tahun2014 tentang aparatur sipil negara, disebutkan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai