Ditemukan 11447 data
257 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itupun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yangmengandung sengketa secara partai yang harus diputus secarakontentiosa,Bahwa pendapat yang sama, dikemukakan kembali oleh Mahkamah AgungRI dalam Putusan Nomor 1210 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987 yangmenyatakan PN yang telah memeriksa dan memutus permohonan secaravolunteer padahal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasarhukumnya;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, apabilapermohonan in casu tetap dilanjutkan
128 — 82
., menerangkan : Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi mengertidihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampaidengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi Ill DPRD Kota Bontang dariFraksi Partai Golkar; Bahwa pengusulan aspirasi dari masyarakat kami melakukan reses danreses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui KetuaDPRD; Bahwasaksi dikomisi C Ketua Komisi saat itu. Sdr.
173 — 18
kemudian saya lihat tangan Penggugat birubiru karenadipukul pakai linggis ;e Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NIA sudahmenikah dan tinggal dengan Tergugat di Tapus, MONIC masih kuliah dan tinggal diPadang, ENJELI masih sekolah SMA, NANDES masih sekolah SMA dan BELAmasih sekolah SD yang ketiganya tinggal dengan Tergugat di Tapus ;e Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugatsering cek cok karena Tergugat tidak setuju Penggugat ikut partai
85 — 17
Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroanterbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasitidak berbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagangatau perkumpulan lainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik, organisasasimassa, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, (DARWAN PRINST, PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hal17) 3 Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan
83 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat RekonvensiI/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah karena PenggugatRekonvensi /Tergugat Konvensi tidak dapat melakukan tindakan hukumapapun atas 2 (dua) bidang tanah tersebut;Bahwa ternyata, tanopa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi selaku pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi pernah beberapa kali menyewakandan/atau mengontrakkan beberapa bagian atas tanah dan bangunantersebut kepada pihak ketiga lainnya seperti pada Partai
172 — 80
.; Bantuan sosial kepada Partai Politik sebesar Rp. 400.000.000.2. Dana untuk Tunjangan bendahara sekabupaten halmahera Timur sebesar Rp.232.200.000,3. Uang Persedian yang merupakan saldo awal kas tahun 2010 sebesar Rp. 843.000.000;Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran selalin mengelola danadana yangbersumber dari APBD juga mengelola danadana yang bersumber dari penerimaan daerahantara lain berupa pajakpajak atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.
65 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnyadua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang ;b. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya ;C. Isi dan tanda tangan diakui ;Apabila syarat di atas telah dipenuhi maka sesuai ketentuan Pasal 1875KUH Perdata dan Pasal 288 RBG maka surat bukti P7, P8, P8A, P9,P9A, P10, P11 dan P12 telan memenuhi syarat formil dan materiilsehingga :a. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan kata otentik ;b.
102 — 47
yangpemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan denganposisi para pihak ;Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut danbertindak sebagai penggugat;Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalampenyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagaiTergugat;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata;Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilanmengandung sengketa;Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurangdiantara dua pihak;Berarti gugatan perdata bersifat partai
BALADHIKA SURENGPATI. SE.,SH.,MH
Terdakwa:
SUGITO Bin PAIMIN
452 — 65
pidana jugadiharuskan dijatuhi pidana denda, oleh sebab itu selain pidana penjara yang akandijatunkan, maka terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidanadenda yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam putusan ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika dalam perkara ini motif utamaterdakwa hanyalah mencari keuntungan dengan cara menjual kembali BahanBakar Minya Oplosan dengan sedikit keuntungnan dan dalam melakukanperniagaan tersebut dilakukan terdakwa secara eceran (tidak dalam partai
JOHNI MULYONO SASTRAH, dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang
Intervensi:
Tahman Rauf Bin Abd. Rauf
89 — 69
yang dapat digunakan dalam pengajuangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai penggarisanPasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 JunctoUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara, tetapi dalildalil/posita gugatan Penggugattersebut adalah masuk Materiale Sphere kewenanganPeradilan Umum In Casu Pengadilan Negeri untukmemeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa penuntutanhak/ perselisihanSurat Gugatan Penggugat salah alat (tidak memenuhi syaratformil karena partai
TIKA LESTARI
Tergugat:
1.KEPALA DESA AEK LOBA AFD I KECAMATAN AEK KUASAN ASAHAN
2.CAMAT KECAMATAN AEK KUASAN KABUPATEN ASAHAN
264 — 114
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badanpermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakila RakyatRepublik Indonesia, Dewan perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan Jabatan lain yangditentukan dalam peraturan perundang undangan;j. Ikut serta dan/atau terlihat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan kepala daerah;k.
50 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wee Mumi Pratama/PenggugatRekonvensi serta tercorengnya reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi llterlebih Penggugat Rekonvensi Il yang saat ini adalan Ketua Umum PariPengusaha dan Pekerja indonesia yaitu Partai yang terpilih sebagai peserta PemiluNomor 3 konsentrasinya terpecah akibat perouatan Tergugat Rekonvensi yangsemuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantiannya dalam bentuk uangtunai, jumlahnya sebesar Ro 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) ;Bahwa untuk menjamin agar putusan
13 — 13
., Pemohonwajib membuktikan dalildalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon danTermohon pun wajiod membuktikan dalildalil bantahannya sebagaimana telahterungkap di persidangan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai,dibuat oleh atau
54 — 31
Kegiatan menjadi anggota partai politik9.2. Kegiatan politik praktis9.3. Kegiatan bisnis9.4.
384 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muladi, SH. selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperinal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi dan Nomor B110/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Kembali dengantujuan Jaksa Agung RI yang diterima oleh Risty;1
Hasan Basri Selian
Tergugat:
Purnama
Turut Tergugat:
1.Siti Ruhana
2.Harianto Alas Putra
3.Marlina
4.Taufik Akbar
5.Taran
129 — 26
dibeli Alm Zakaria dari Saudara Ceces;Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2021/PN Ktn Bahwa untuk suratsurat atau perubahan tanah milik warga biasanyadicatatkan dalam arsip Desa dan ditandatangani oleh pengulu/Kepala Desa; Bahwa ada pertinggal arsip di Desa dengan diberi nomor; Bahwa tanah milik Alm Zakaria tersebut sudah bersertifikat dan tidakpernah mengalami perubahan pemilik selama Saksi menjadi Kepala Desa; Bahwa Saksi pernah menjadi anggota DPRK pada tahun 2004 melaluiPAW partai
92 — 58
Terdakwa, barang barangbukti dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidanganPengadilan Negeri dapat disimpulkan adanya fakta fakta hukum sebagaiberikut :e Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 di Kabupaten Balangan diadakan PemiluKepala Daerah Sewilayah Kabupaten Balangan yang diikuti oleh 3 (tiga)pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu diantaranya diikuti olehTerdakwa yang berpasangan dengan Wakil Bupati Fahruraji atau disingkatSYAFA dari jalur independent (bukan dari partai
86 — 51
Surat Pernyataan dengan isi :Bersedia ditempatkan dimana saja, tidak terlibat dalam partai politik, tidakberkedudukan sebagai Calon Pegawai Neggeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, 5.Surat Keterangan Catatan Kepolisian,6. Surat Keterangan Sehat Jasmani danRohani,7. Surat Keterangan Bebas Narkoba,8.Surat Asli Kartu Pencari Kerjadari Dines Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor, 9.
144 — 101
menentukan:Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNJKT.Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
162 — 51
Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikatkepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugatdan tergugat.