Ditemukan 17962 data
17 — 3
XX Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f.zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Isbath(pengesahan) Nikah yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkanketentuan
65 — 11
Agamatersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkanPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangHalaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2323/Pdt.G/2020/PA.Mdnberagama Islam dibidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibahyang dilakukan hukum Islam; (c) wakaf
19 — 1
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figin tentang kedudukan keterangan saksi 2 yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
25 — 2
Wakaf. F. Zakat, G. Infaq, h.Shodaqoh, dan i. Ekonomi Syariaah ;Menimbang bahwa dari bunyi pasal 49 sama sekali tidak ada mengatur mengenai Pengangkatan Anak ;Menimbang, bahwa namun dalam penjelasan tentang" Perkawinan" salah satu yangmasuk dalam bidang perkawinan selain izin beristri lebih satu dan lain sebagainya, juga diaturdalam angka 20 penjelasan pasa!
Tergugat
18 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
44 — 23
Wakaf, f Zakat, g. Infag, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi syariah. Dalampenjelasan Pasal 49 huruf b dinyatakan, Yang dimaksud dengan waris adalah penetuansiapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagianmasingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, sertapenetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadiahli waris, dan penentuan bagian masingmasing ahli waris.
85 — 43
Korban, selanjutnya SaksiKorban berkata kepada terdakwa Zulfahmi Bin Annasalim jangan kau belahjalan itu, karena jalan itu saya yang buat dan untung saya apa kalau jalan itudibelah untuk buat salurn air (parit) dan kenapa harus didepan rumah saya,saya tidak bisa keluarin mobil dan jalan itu saya yang buat dengan uang pribadisaya dan dijawab oleh terdakwa Kau memang perampok dan dijawabkembali oleh saksi korban apa maksud kamu mengatakan saya perampokdan dijawab lagi oleh terdakwa kau perampok tanah wakaf
SUTARI
44 — 9
Keislaman menurut YahyaHarahap adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaanlingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengacu menganut danmemeluk agama Islam;Menimbang, bahwa ruang lingkup Peradilan Agama dalam Pasal 49UndangUndang No.3 Tahun 2007 atas perubahan UndangUndang No.7Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
8 — 7
pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:Rina Lisdawati binti Syamsul Bahri, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman JalanSultan Syarif Qasim ( Aspol ) Nomor 28 RT.003 RW.008 ( rumahibu Rostina ) Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh, KotaPekanbaru, sebagai Penggugat;melawanSyafarudin bin Sutan Uwak, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Security Rumah Sakit Santa Maria, tempat kediamanJalan Wakaf
16 — 1
kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, didalam pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwaperwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun danatau belum pernah melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, makauntuk mendapatkan kepastian hukum perwaliananak berdasarkan hukumIslam diperlukan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Peradilan bagiorangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
98 — 73
pada tanggal 16 September 2001karena sakit di Gampong Tambon Baroh Kecamatan Dewantara KabupatenAceh Utara, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan, bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaradiantara orang beragama Islam di bidang : Perkawinan, waris, hibah, wakaf
11 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon/Pemohon Kasasi pada posita butir 1sampai dengan posita butir 8 tidak menguraikan tentang adanya harta yangditinggalkan si pewaris (almarhum Sriaji) hal ini sesuai dengan Pasal 49huruf b UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangmenyatakan : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang :perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf
51 — 48
Penetapan Nomor 1328/Pat.P/2020/PA.Wip1. bahwa kompetensi Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama adalah menerima, memeriksa, dan menyelesaikan ditingkat pertama antara orangorang yang bergama Islam di bidang:a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infak,h. shadaqah, dan . ekonomi
75 — 5
Sebagaimana telah diakui oleh Terlawan Tersita , ll, Ill dan SuratYayasan Pendidikan Islam Al Hidayah Nomor : 161/YPIA/1998 tanggal 21September 1998 Perihal Pencabutan plank PBI serta Masalah RencanaMendirikan Kantor PBI yaitu. bukti T37 dalam perkara Perdata No.18/Pdt.G/2008/PN.Lp. dan berdasarkan bukti T45 yaitu Akta Pengganti aktaIkrar Wakaf No.
Bahwa sesuai dengan Akta lkrar Wakaf Mesjid Jamik tanggal 1891989,bahwa sebelah utara tanah Mesjid Jamik dengan tanah Madrasah PBI.. Bahwa DPP PBI telah menyurati keluarga alm. Bpok.M.Jaffar SiddikSimbolon pada tanggal 17 Mei 1994, Nomor : 12/DPPPB/1994, Hal : statustanah pertapakan/sekolah.
Fotocopy Akta lkrar Wakaf Nomor : KK.02.01.11/KP.07/313/2008,selanjutnya diberi tanda bukti : TP7;Fotocopy Penetapan Nomor : 07/Eks/2014/18/Pdt.G/2008/PN.LP tanggal 26Juni 2014, selanjutnya diberitanda bukti : TP8;.
MDNtertanggal 1 April 2004, selanjutnya diberi tanda bukti : TP11;12.Fotocopy Akta krar Wakaf Nomor : KK.02.01.11/KP.07/313/2008 tanggal20051429 H atau tanggal 26 Mei 2008 dari Abdullah / Terlawan Tersita kepada Payaman Samosir, selanjutnya diberi tanda bukti : TP12;13.Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Batak Islam(DPP PBI) No. 07/SK/DPP PBVVV2008 tentang Pengangkatan DewanPimpinan Cabang Persatuan Batak Islam (DPC PBI) Kabupaten DeliSerdang Sumatera Utara, Priode 2008 2012,
Sebagaimana telah diakui oleh Terlawan Tersita , ll, Ill dan SuratYayasan Pendidikan Islam Al Hidayah Nomor : 161/YPIA/1998 tanggal 21September 1998 Perihal Pencabutan plang PBI serta masalah RencanaMendirikan Kantor PBI yaitu. bukti T37 dalam perkara Perdata No.18/Pdt.G/2008/PN.Lp. dan berdasarkan bukti T45 yaitu Akta Pengganti aktaIkrar Wakaf No.
HONIPA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP
116 — 70
., halaman 20 dari halaman 65bahwa adapun pengangkatan dan pemberhentian penjaga Asta Tinggi sertapenentuan tanah pecatonnya di tuangkan dalam bentuk SK Bupati atas usulnadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep.. bahwa berdasarkan surat kuasa hadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep(RB. H. Abd. Gaffar ) kepada RP. Mohammad Mochtar, SH dan surat kuasaBupati Sumenep kepada kepala Kantor Agraria Kab.
Kohar, SH No. 40 tanggal 7 Agustus1984 yaitu akta pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep. bahwa di dalam Anggaran dasar Yayasan Panembahan somala Sumeneppasal 8 huruf d kewajiban dan wewenang badan pengurus adalahpengangkatan dan pemberhentian petugas jaga Asta Tinggi, kuburan rajaraja, kuburan ulamaulama yang termasuk dalam lingkungan Asta Tinggitermasuk pula penentuan tanah Catonnya atas usul badan pengurus yangdiketahui oleh ketua Wakaf Panembahan Somala Sumenep di tetapkandengan surat keputusan
57 — 12
Kabupaten Bireuen dengan batasbatasnyasebagai berikut :Utara dengan tanah Asnawi dan Mardani;Selatan dengan Saluran Irigasi;Barat dengan Jalan Kabupaten;Timur dengan tanah Ismail AR;Bahwa Objek tersebut ditaksirkan senilai Rp. 200 Juta Rupiah, dan objek tersebutsaat ini dikuasai oleh : Pihak Tergugat I;Sepetak tanah sawah berukuran + 80 x 40 x 80x 40 M, yang terletak di GampongBlang Seupeung, Kecamatan Jeumpa, Kabuapaten Bireuen dengan batasbatasnyasebagai berikut :Utara dengan tanah Ibu Fad dan tanah Wakaf
No. 211/Pdt.G/2011/MSBiribu Fat dan tanah Wakaf, hanya dengan Tgk.
Din/Ilyas Hamzah, tentang taksiranharga tidak sesuai dengan harga pasaran, melainkan hanya berkisar taksiran hargaRp. 25 ribu rupiah/meter, dan penguasaan bukan Tergugat I saja melainkan denganTergugat II, untuk objek No. 6 batas sebelah Selatan tidak benar dengan IbrahimAbdurrahman akan tetapi berbatas dengan tanah Wakaf Lorong, dan taksiran hargapun tidak sesuai dengan kondisi tanah, hanya berkisar taksiran harga Rp. 30 riburupiah/meter;DALAM REKONVENSIBahwa apaapa yang telah Tergugat dalam konvensi
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agamayang menyebutkan adanya perluasan kewenangan peradilan agama untukmenangani, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidangekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah.Peradilan agamamerupakan salah satu badan peradilan, pelaku kekuasaan kehakiman untukmenyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilanperkara tertentu, antara lain orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Peradilan agamamerupakan salah satu badan peradilan, pelaku kekuasaan kehakiman untukmenyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilanperkara tertentu, antara lain orangorang yang beragama Islam dibidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomisyariah;" Bahwa selain melalui jalur pengadilan, penyelesaian sengketa diluar jalurpengadilan merupakan usaha sebelum menempuh jalur pengadilan.
dilakukan oleh Prajurit TNI, sengketa Tata Usaha AngkatanBersenjata, dan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yangbersangkutan vide Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).43Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: a) perkawinan, b) kKewarisan, wasiat dan hibah yangdilakukan berdasarkan hukum Islam, c) wakaf
Kekuasaanpengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragama Islam dibidang:a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h.shadagah; dan i. ekonomi syariiah vide Pasal 49 UU Peradilan Agama.Selanjutnya, Penjelasan Pasal 49 menyatakan, Penyelesaian sengketa tidakhanya dibatasi di bidang perbankan syanah, melainkan juga di bidang ekonomisyariah lainnya.
Oleh karena tidak jelasnya kewenanganperadilan agama ini, maka menurut Notosusanto, pengadilan agama menentukansendiri perkaraperkara yang menurut pandangannya masuk kompetensinya, yaituperkaraperkara yang berhubungan dengan sebagian kegiatan perdata umat IslamIndonesia, seperti pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya seoranganak, perwalian, kewarisan,hibah, sadakah, baitulmal, dan wakaf.54Selain tidak ditentukan kewenangannya, peradilan agama jugapembentukannya tidak seragam.
44 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau ;j. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialinkan, atau ;k. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau ;.
Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hakpengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan aktapemisahan;e.
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pardede/Tanah Wakeaef.... 71/82 M ;Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Wakaf/AB.
tersebut kepada Tergugatll yaitu seluas kuranglebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), sebagaimana lengkapnya yangditerangkan pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah tertanggal 4Januari 2007, yang batasbatasnya disebut sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pardede.....................0655 100M;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sumihar Manurung........ 100 M;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hendra Gunawan............. 100M;Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf
Jui Shin Indonesia) atas tanah seluas +10.000 m2(sepuluh ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VI DesaSukaramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara d/h KabupatenAsahan dengan batasbatasnya : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pardede = 100M; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sumihar Manurung = 100M ; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hendra Gunawan = 100 M ;Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wakaf = 100M;adalah berdasarkan Surat Pernyataan Melepas Hak Tanah yang dibuat padahari
113 — 70
Sebelah Barat berbatas dengan Gang Wakaf ;c. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tengku AmirHiBINIZG Nj ==2 99a ae te re iniond. Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Abu Bakar ;3. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2011, dilakukan pemisahandan pemecahan terhadap Sertipikat Hak Milik No.2859/Sei Agultersebut menjadi 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yaitu :a.
Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2859 diterbitkan tanggal 14 Januari 2011atas nama Darwin Aziz Nasution, Surat Ukur No. 00733/Sei Agul /2010tanggal 05 Januari 2011, NIB: 2821 seluas 389 m terletak di JalanTengku Amir Hamzah Simpang Gang Wakaf Kelurahan Sei AgulKecamatan Medan Barat Kota Medan;b. Bahwa Sertipikat M. 2859 telah dipecah menjadi 3 bagian pada tanggal17 Maret 2011 masingmasing :1. Hak Milik No. 2903, Surat Ukur No. 776/Sei Agul/2011, NIB3225 seluas 153M?
Bahwa diatas 3 bidang tanah tersebut terbit Sertipikat Hak Milik No. 3153tanggal 16 Nopember 2011, Surat Ukur No. 01015/Sei Agul/2011 tanggal14 Nopember 2011, NIB 3461 seluas 333 M atas nama Amir Hamzahyang sudah dialihkan kepada Rasidi dan lrawaty Tjandra, terletak diJalan Amir Hamzah simpang gang Wakaf Kelurahan Sei AgulKecamatan Medan Barat Kota Medan ;Hal 25 dari Hal 66 Put. 41/G/2015/PTUNMdn26d.