Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 69/Pdt.P/2014/PA.Ktbm
Tanggal 12 Juni 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
173
  • XX Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f.zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Isbath(pengesahan) Nikah yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkanketentuan
Register : 08-10-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA MEDAN Nomor 2323/Pdt.G/2020/PA.Mdn
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
6511
  • Agamatersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkanPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangHalaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2323/Pdt.G/2020/PA.Mdnberagama Islam dibidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibahyang dilakukan hukum Islam; (c) wakaf
Register : 17-04-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.ML
Tanggal 4 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
191
  • bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figin tentang kedudukan keterangan saksi 2 yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Putus : 23-07-2013 — Upload : 23-05-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1072/Pdt.P/2013/PN.Sda.
Tanggal 23 Juli 2013 — AGUS DWI PURWONO HR.ST dan UMMU HANIK
252
  • Wakaf. F. Zakat, G. Infaq, h.Shodaqoh, dan i. Ekonomi Syariaah ;Menimbang bahwa dari bunyi pasal 49 sama sekali tidak ada mengatur mengenai Pengangkatan Anak ;Menimbang, bahwa namun dalam penjelasan tentang" Perkawinan" salah satu yangmasuk dalam bidang perkawinan selain izin beristri lebih satu dan lain sebagainya, juga diaturdalam angka 20 penjelasan pasa!
Register : 16-09-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 19-11-2013
Putusan PA AMUNTAI Nomor 408/Pdt.G/2013/PA.Amt
Tanggal 22 Oktober 2013 — Penggugat

Tergugat
184

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 10-12-2012 — Putus : 21-01-2013 — Upload : 07-03-2013
Putusan PA BENGKAYANG Nomor 40/Pdt.P/2012/PA.Bky
Tanggal 21 Januari 2013 — WAGIYEM BINTI DULLAH
4423
  • Wakaf, f Zakat, g. Infag, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi syariah. Dalampenjelasan Pasal 49 huruf b dinyatakan, Yang dimaksud dengan waris adalah penetuansiapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagianmasingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, sertapenetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadiahli waris, dan penentuan bagian masingmasing ahli waris.
Register : 06-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 219/PID/2019/PT BNA
Tanggal 3 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
8543
  • Korban, selanjutnya SaksiKorban berkata kepada terdakwa Zulfahmi Bin Annasalim jangan kau belahjalan itu, karena jalan itu saya yang buat dan untung saya apa kalau jalan itudibelah untuk buat salurn air (parit) dan kenapa harus didepan rumah saya,saya tidak bisa keluarin mobil dan jalan itu saya yang buat dengan uang pribadisaya dan dijawab oleh terdakwa Kau memang perampok dan dijawabkembali oleh saksi korban apa maksud kamu mengatakan saya perampokdan dijawab lagi oleh terdakwa kau perampok tanah wakaf
Register : 20-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN SITUBONDO Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Sit
Tanggal 29 Mei 2019 — Pemohon:
SUTARI
449
  • Keislaman menurut YahyaHarahap adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaanlingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengacu menganut danmemeluk agama Islam;Menimbang, bahwa ruang lingkup Peradilan Agama dalam Pasal 49UndangUndang No.3 Tahun 2007 atas perubahan UndangUndang No.7Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
Register : 02-04-2015 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PA PEKANBARU Nomor 491/Pdt.G/2015/PA.Pbr
Tanggal 4 Mei 2015 — Penggugat Vs Tergugat
87
  • pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:Rina Lisdawati binti Syamsul Bahri, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman JalanSultan Syarif Qasim ( Aspol ) Nomor 28 RT.003 RW.008 ( rumahibu Rostina ) Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh, KotaPekanbaru, sebagai Penggugat;melawanSyafarudin bin Sutan Uwak, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Security Rumah Sakit Santa Maria, tempat kediamanJalan Wakaf
Register : 31-10-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 0233/Pdt.P/2017/PA.PLG
Tanggal 20 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
161
  • kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, didalam pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwaperwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun danatau belum pernah melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, makauntuk mendapatkan kepastian hukum perwaliananak berdasarkan hukumIslam diperlukan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Peradilan bagiorangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
Register : 30-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan MS PROP NAD Nomor 20/Pdt.G/2020/MS.Aceh
Tanggal 20 Februari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
9873
  • pada tanggal 16 September 2001karena sakit di Gampong Tambon Baroh Kecamatan Dewantara KabupatenAceh Utara, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan, bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaradiantara orang beragama Islam di bidang : Perkawinan, waris, hibah, wakaf
Putus : 28-09-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/Ag/2015
Tanggal 28 September 2015 —
1110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon/Pemohon Kasasi pada posita butir 1sampai dengan posita butir 8 tidak menguraikan tentang adanya harta yangditinggalkan si pewaris (almarhum Sriaji) hal ini sesuai dengan Pasal 49huruf b UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangmenyatakan : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang :perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf
Register : 22-12-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PA WATAMPONE Nomor 1328/Pdt.P/2020/PA.Wtp
Tanggal 18 Januari 2021 — Pemohon melawan Termohon
5148
  • Penetapan Nomor 1328/Pat.P/2020/PA.Wip1. bahwa kompetensi Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama adalah menerima, memeriksa, dan menyelesaikan ditingkat pertama antara orangorang yang bergama Islam di bidang:a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infak,h. shadaqah, dan . ekonomi
Putus : 28-06-2016 — Upload : 07-10-2016
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 111/Pdt.G/Plw/2015/PN Lbp
Tanggal 28 Juni 2016 — 1. MHD ABDUH SIMBOLON, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. T.I. Bonjol Nomor 17, Lingkungan I, Kel. Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang; 2. MURAH HARFANI BATUBARA, S.Pd I,Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang; 3. MURAH SALMAN AZZUHRO BATUBARA,Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. T.Umar Lingkungan VI, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai; 4. MURAH HABIBI KHAIRIYAH, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,Alamat Dusun Sei Basah, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Deli Serdang; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SUREPNO SARFAN, SH., 2. PONISAR SUSANTO,SH., dari Kantor “Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUREPNO SARFAN,SH & REKAN yang berkantor dan beralamat di Jl. STM Nomor : 58 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2-U4/349/HKM 01.10 / VIII / 2015 pada tanggal 10 Agustus 2015, yangselanjutnya disebut sebagai :PELAWAN I, II, III, dan IV; LAWAN: 1. DEWAN PIMPINAN CABANG PERSATUAN BATAK ISLAM KABUPATAN DELI SERDANG, dalam hal ini diwakili oleh H.AMIR SIAHAAN dan BUNGARAN SIREGAR, BSc masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris yang bekedudukan di Jl. T.Fachruddin Nomor : 1 Lubuk Pakam, dan memberikan Kuasa kepada AHMAD YUNI NASUTION,SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor : W2-U4/404/HKM 01.10/IX/2015 tertanggal 16 September 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai :TERLAWAN PENYITA; 2. ABDULLAH SIMBOLON,Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Jl. T.I. Bonjol Nomor : 33, Lingkungan I, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya disebut sebagai : TERLAWAN TERSITA I (satu); 3. Dra. JAMIATUN NUR SIMBOLON, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Jl. T.I. Bonjol Nomor : 17, Lingkungan I, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya disebut sebagai:TERLAWAN TERSITA II (dua); 4. ZIDAH Br. SIMBOLON,Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat di Gang Melayu, Dusun Aman, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya disebut sebagai:TERLAWAN TERSITA III (tiga); 5. BUPATI, KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jl. Negara Lubuk Pakam 20514, Provinsi Sumatera Utara, hadir Kuasanya an. SAHALA SIDABALOK,SH berdasarkan Surat Kuasa dari TURUT TERLAWAN I tertanggal17 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor : W2-U4/448/HKM01.10/IX/2015 tertanggal 23 September 2015, yang selanjutnya disebut sebagai :TURUT TERLAWAN I (satu); 6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN, KABUPATEN DELI SERDANG,berkedudukan di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam 20154, Provinsi Sumatera Utara, hadir Kuasanya HADJRAL ASWAD BAUTY,SH yang selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERLAWAN II (dua);
755
  • Sebagaimana telah diakui oleh Terlawan Tersita , ll, Ill dan SuratYayasan Pendidikan Islam Al Hidayah Nomor : 161/YPIA/1998 tanggal 21September 1998 Perihal Pencabutan plank PBI serta Masalah RencanaMendirikan Kantor PBI yaitu. bukti T37 dalam perkara Perdata No.18/Pdt.G/2008/PN.Lp. dan berdasarkan bukti T45 yaitu Akta Pengganti aktaIkrar Wakaf No.
    Bahwa sesuai dengan Akta lkrar Wakaf Mesjid Jamik tanggal 1891989,bahwa sebelah utara tanah Mesjid Jamik dengan tanah Madrasah PBI.. Bahwa DPP PBI telah menyurati keluarga alm. Bpok.M.Jaffar SiddikSimbolon pada tanggal 17 Mei 1994, Nomor : 12/DPPPB/1994, Hal : statustanah pertapakan/sekolah.
    Fotocopy Akta lkrar Wakaf Nomor : KK.02.01.11/KP.07/313/2008,selanjutnya diberi tanda bukti : TP7;Fotocopy Penetapan Nomor : 07/Eks/2014/18/Pdt.G/2008/PN.LP tanggal 26Juni 2014, selanjutnya diberitanda bukti : TP8;.
    MDNtertanggal 1 April 2004, selanjutnya diberi tanda bukti : TP11;12.Fotocopy Akta krar Wakaf Nomor : KK.02.01.11/KP.07/313/2008 tanggal20051429 H atau tanggal 26 Mei 2008 dari Abdullah / Terlawan Tersita kepada Payaman Samosir, selanjutnya diberi tanda bukti : TP12;13.Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Batak Islam(DPP PBI) No. 07/SK/DPP PBVVV2008 tentang Pengangkatan DewanPimpinan Cabang Persatuan Batak Islam (DPC PBI) Kabupaten DeliSerdang Sumatera Utara, Priode 2008 2012,
    Sebagaimana telah diakui oleh Terlawan Tersita , ll, Ill dan SuratYayasan Pendidikan Islam Al Hidayah Nomor : 161/YPIA/1998 tanggal 21September 1998 Perihal Pencabutan plang PBI serta masalah RencanaMendirikan Kantor PBI yaitu. bukti T37 dalam perkara Perdata No.18/Pdt.G/2008/PN.Lp. dan berdasarkan bukti T45 yaitu Akta Pengganti aktaIkrar Wakaf No.
Register : 07-02-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 22/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat:
HONIPA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP
11670
  • ., halaman 20 dari halaman 65bahwa adapun pengangkatan dan pemberhentian penjaga Asta Tinggi sertapenentuan tanah pecatonnya di tuangkan dalam bentuk SK Bupati atas usulnadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep.. bahwa berdasarkan surat kuasa hadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep(RB. H. Abd. Gaffar ) kepada RP. Mohammad Mochtar, SH dan surat kuasaBupati Sumenep kepada kepala Kantor Agraria Kab.
    Kohar, SH No. 40 tanggal 7 Agustus1984 yaitu akta pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep. bahwa di dalam Anggaran dasar Yayasan Panembahan somala Sumeneppasal 8 huruf d kewajiban dan wewenang badan pengurus adalahpengangkatan dan pemberhentian petugas jaga Asta Tinggi, kuburan rajaraja, kuburan ulamaulama yang termasuk dalam lingkungan Asta Tinggitermasuk pula penentuan tanah Catonnya atas usul badan pengurus yangdiketahui oleh ketua Wakaf Panembahan Somala Sumenep di tetapkandengan surat keputusan
Register : 22-06-2011 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 29-10-2012
Putusan MS BIREUEN Nomor 211/Pdt-G/2011/MS-Bir
Tanggal 28 Juni 2012 — TIRAMLAH BINTI DAUD, dkk vs FATIMAH BINTI MUHAMMAD, dkk
5712
  • Kabupaten Bireuen dengan batasbatasnyasebagai berikut :Utara dengan tanah Asnawi dan Mardani;Selatan dengan Saluran Irigasi;Barat dengan Jalan Kabupaten;Timur dengan tanah Ismail AR;Bahwa Objek tersebut ditaksirkan senilai Rp. 200 Juta Rupiah, dan objek tersebutsaat ini dikuasai oleh : Pihak Tergugat I;Sepetak tanah sawah berukuran + 80 x 40 x 80x 40 M, yang terletak di GampongBlang Seupeung, Kecamatan Jeumpa, Kabuapaten Bireuen dengan batasbatasnyasebagai berikut :Utara dengan tanah Ibu Fad dan tanah Wakaf
    No. 211/Pdt.G/2011/MSBiribu Fat dan tanah Wakaf, hanya dengan Tgk.
    Din/Ilyas Hamzah, tentang taksiranharga tidak sesuai dengan harga pasaran, melainkan hanya berkisar taksiran hargaRp. 25 ribu rupiah/meter, dan penguasaan bukan Tergugat I saja melainkan denganTergugat II, untuk objek No. 6 batas sebelah Selatan tidak benar dengan IbrahimAbdurrahman akan tetapi berbatas dengan tanah Wakaf Lorong, dan taksiran hargapun tidak sesuai dengan kondisi tanah, hanya berkisar taksiran harga Rp. 30 riburupiah/meter;DALAM REKONVENSIBahwa apaapa yang telah Tergugat dalam konvensi
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tahun 2012
29871646
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  • UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agamayang menyebutkan adanya perluasan kewenangan peradilan agama untukmenangani, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidangekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah.Peradilan agamamerupakan salah satu badan peradilan, pelaku kekuasaan kehakiman untukmenyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilanperkara tertentu, antara lain orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
    Peradilan agamamerupakan salah satu badan peradilan, pelaku kekuasaan kehakiman untukmenyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilanperkara tertentu, antara lain orangorang yang beragama Islam dibidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomisyariah;" Bahwa selain melalui jalur pengadilan, penyelesaian sengketa diluar jalurpengadilan merupakan usaha sebelum menempuh jalur pengadilan.
    dilakukan oleh Prajurit TNI, sengketa Tata Usaha AngkatanBersenjata, dan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yangbersangkutan vide Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).43Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: a) perkawinan, b) kKewarisan, wasiat dan hibah yangdilakukan berdasarkan hukum Islam, c) wakaf
    Kekuasaanpengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragama Islam dibidang:a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h.shadagah; dan i. ekonomi syariiah vide Pasal 49 UU Peradilan Agama.Selanjutnya, Penjelasan Pasal 49 menyatakan, Penyelesaian sengketa tidakhanya dibatasi di bidang perbankan syanah, melainkan juga di bidang ekonomisyariah lainnya.
    Oleh karena tidak jelasnya kewenanganperadilan agama ini, maka menurut Notosusanto, pengadilan agama menentukansendiri perkaraperkara yang menurut pandangannya masuk kompetensinya, yaituperkaraperkara yang berhubungan dengan sebagian kegiatan perdata umat IslamIndonesia, seperti pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya seoranganak, perwalian, kewarisan,hibah, sadakah, baitulmal, dan wakaf.54Selain tidak ditentukan kewenangannya, peradilan agama jugapembentukannya tidak seragam.
Register : 02-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — LA TAPASI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI;
4454 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau ;j. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialinkan, atau ;k. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau ;.
    Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hakpengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan aktapemisahan;e.
Putus : 02-03-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1911 K/Pdt/2010
Tanggal 2 Maret 2011 — TOHONAN MARBUN VS RAHMIATI Br. MANURUNG, DK DAN 1. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH KAB. ASAHAN, CQ. PEMERINTAH KEC. AIR PUTIH, CQ. PEMERINTAH DESA SUKA RAMAI, CQ. KEPALA DESA SUKA RAMAI
2818 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pardede/Tanah Wakeaef.... 71/82 M ;Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Wakaf/AB.
    tersebut kepada Tergugatll yaitu seluas kuranglebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), sebagaimana lengkapnya yangditerangkan pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah tertanggal 4Januari 2007, yang batasbatasnya disebut sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pardede.....................0655 100M;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sumihar Manurung........ 100 M;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hendra Gunawan............. 100M;Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf
    Jui Shin Indonesia) atas tanah seluas +10.000 m2(sepuluh ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VI DesaSukaramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara d/h KabupatenAsahan dengan batasbatasnya : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pardede = 100M; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sumihar Manurung = 100M ; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hendra Gunawan = 100 M ;Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wakaf = 100M;adalah berdasarkan Surat Pernyataan Melepas Hak Tanah yang dibuat padahari
Register : 17-06-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 11-07-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 41/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 3 Desember 2015 — Hj. SURAIDAH LUBIS ,Dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
11370
  • Sebelah Barat berbatas dengan Gang Wakaf ;c. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tengku AmirHiBINIZG Nj ==2 99a ae te re iniond. Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Abu Bakar ;3. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2011, dilakukan pemisahandan pemecahan terhadap Sertipikat Hak Milik No.2859/Sei Agultersebut menjadi 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yaitu :a.
    Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2859 diterbitkan tanggal 14 Januari 2011atas nama Darwin Aziz Nasution, Surat Ukur No. 00733/Sei Agul /2010tanggal 05 Januari 2011, NIB: 2821 seluas 389 m terletak di JalanTengku Amir Hamzah Simpang Gang Wakaf Kelurahan Sei AgulKecamatan Medan Barat Kota Medan;b. Bahwa Sertipikat M. 2859 telah dipecah menjadi 3 bagian pada tanggal17 Maret 2011 masingmasing :1. Hak Milik No. 2903, Surat Ukur No. 776/Sei Agul/2011, NIB3225 seluas 153M?
    Bahwa diatas 3 bidang tanah tersebut terbit Sertipikat Hak Milik No. 3153tanggal 16 Nopember 2011, Surat Ukur No. 01015/Sei Agul/2011 tanggal14 Nopember 2011, NIB 3461 seluas 333 M atas nama Amir Hamzahyang sudah dialihkan kepada Rasidi dan lrawaty Tjandra, terletak diJalan Amir Hamzah simpang gang Wakaf Kelurahan Sei AgulKecamatan Medan Barat Kota Medan ;Hal 25 dari Hal 66 Put. 41/G/2015/PTUNMdn26d.