Ditemukan 11437 data
JUMRI, S. Sos
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
332 — 135
Undangundang Nomor 5 tahun 2014 Tentang AparaturSipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf menyatakan PNSdiberhentikan dengan hormat karena (a) Melakukan Penyelewengan tehadap Pancasila danUndangundang Dasar republik Indonesia tahun 1945(b) Dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubugan dengan jabatandan/atau pidana Umum;(c) Menjadi Anggota dan/atau Pengurus PArtai Politik
BAMBANG KUSNADI
Tergugat:
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
102 — 54
Menjadi anggota /atau Pengurus Partai Politik, atau ;d.
66 — 10
berdasarkan ketentuan Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud denganHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN BlaDistributor adalah perusahan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
118 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Denganpernyataan di atas Tergugat juga telah menyimpulkan antara lainbahwa Metro TV Media Indonesia terus menerus menjelekkanpemerintah, karena harian Media Indonesia dan Metro TV adalah milikpolitisi Partai Golkar organisasi Nasional Demokrat yang dipimpin SuryaPaloh;4. Bahwa dengan adanya pernyataan yang dilakukan oleh Tergugattersebut telah menjatuhkan kredibilitas Para Penggugat sebagai mediayang telah dipercayai oleh masyarakat luas di Indonesia atas kualitaspemberitaannya selama ini;5.
68 — 11
Dalam kasus tersebut,tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karma C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPutusan No. 151/Pdt.G/2015/PN.Sby. Hal. 11Pasal 1340 KUH Perdata.Oleh karena itu, C dapat mengajukan excepiio inpersona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugal keliru."
ALAMSYAH
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
113 — 33
kepentingan umumMembuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
98 — 29
untuk perluasan GOR SamaptaMagelang tapi saksi tidak tahu ada pegawai PemkotMagelang yang kasih tahu ;e Bahwa kalau tanah saksi seumpanma dibeli PemkotMagelang seharga Rp.270.000/M2 ;e Bahwa jual beli dengan Maryono tidak pakai kwitansidan tidak pakai tanda terima ;e Bahwa tanah yang dibeli Maryono adalah tanah PakJais, Pak Haryono, Pak Bandi dan saksi =;e Bahwa saksi pernah menuntut Maryono dan diberi tambahRp.50.000, saksi tidak ikhlas ;e Bahwa Meryono adalah wakil dari Asrori (tergugatIl), di Partai
112 — 76
TAUFIKHIDAYAT, S.H, 2) SYAMSUL BAHRI, S.H dan 3) RITAWATI, S.Ag, Advokat/Penasihat Hukum pada LKBH DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yangberkantor di Jalan A.
KRISTIANUS SALIM SUGIONO
Tergugat:
EDY MULYONO ALIAS TAN SIN LIE
Turut Tergugat:
1.PT.BNI KCU Purwokerto
2.Kantor Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
40 — 9
Bahwa dengan demikian maka menjadikan Gugatan Penggugat tidaklengkap/kurang pihak sehingga mengandung cacat plurium litis consortiumsehingga berakibat pemeriksaan perkara a quo menjadi tidak tuntas dantidak dapat diperiksa secara sempurna serta harus dibatalkan olehMajelis Hakim;Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh PENGGUGATtidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal 1340KUHPerdata sebagaimana tercantum dalam buku M.
SURYA DHARMA, S.Kep.,
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
106 — 45
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atauHalaman 10dari 40 HalamanPutusan Perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.BNALd:16.17.d.
92 — 34
Pada putusan perkara gugatan contentiosa yang bersifat deklaratif.Dalam putusan perkara contentiosa (gugatan yang bersifat partai), tidakmelekat ne bis in idem, apabila putusan yang dijatuhkan bersifatdeklaratif, putusan hanya menyatakan bahwa Penggugat mempunyaihak atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.
ROFIANDA NASUTION
Tergugat:
Bupati Batu Bara
74 — 55
250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
54 — 29
Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang menyebutkan sebagai berikut : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/ RUP /1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di PengadilanNegeri maka syarat multaknya harus ada perselisihan hukum antarapihak yang berperkara; Keputusan MARI No. 294 K/SIP/1971 tanggal 07071971,mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukumBahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai
- GEDE ADNYA TINDRAWAN,SH
Tergugat :
- DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SANGLAH DENPASAR
139 — 73
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik; Bahwa dari ketentuan Pasal 40 ayat 3 tersebut diatas, Penggugat tidak adasatupun melanggar ketentuan tersebut dan apabila dikaitkan dengan hasil TimPemeriksaan yang diangkat berdasarkan surat perintah untuk melakukanpemeriksaan Nomor : KP 06.02/II.D9/7177/2014 dimana Tim13Pemeriksa hanya mengeluar Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditujukankepada Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar yang mana laporan TimPemeriksa tersebut hanya menuduh secara subyektif
83 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tindakan Penggugat yang secara salah dan keliru menarik PT.Bumiputera BOT Finance sebagai Tergugat dalam perkara inidipandang bertentangan dengan Prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata, sehingga gugatan yang diajukan PenggugatEror In Persona karena keliru menarik PT. Bumiputera BOT Financesebagai Tergugat dalam perkara ini;c. Bahwa eksepsi gugatan Penggugat Eror In Persona yakni Keliru PinakYang ditarik Sebagai Tergugat berpedoman pada pandapat ahlihukum M.
Terbanding/Penggugat : YANUAR CAHYADI WIJAYA
36 — 23
Tindakan A bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata. Olehkarena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihakyang ditarik sebagai Tergugat Keliru, salah satu contoh dalam Putusan MANo.601 K/Sip/1975, tentang seorang Pengurus yayasan yang digugatsecarapribadi untuk mempertangungjawabkan sengketa yang berkaitandengan yayasan.
45 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh Penggugat seluruh tanaman dihancurkandengan traktor hingga rata dengan tanah dan dengan perbuatan iniPenggugat tidak pernah menerima ganti rugi tanaman sepeserpun;19.Bahwa Penggugat telah ditekan, dipaksa dan diancam oleh Tergugat Il danTergugat Ill, bahwa apabila tidak memberikan tanah dengan cumacumakepada Tergugat , maka Penggugat diancam akan dicap sebagai PKIkedua;20.Bahwa Penggugat tidak berdaya pada waktu itu, tidak ada rasa takut yangmelebihi rasa ketakutan dituduh sebagai anggota Partai
198 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukan oleh kedua belah pihak, judex facti tidak23ilmelakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undangundang, makaputusannya harus dibatalkan;Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, Nomor 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti, suratbukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai akta di bawahtangan yang bersifat partai
109 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
realisasinya, tetapi justruTergugat dibantu oleh Batalyon 521 pada saat itu kembali mengumpulkan paraPetani yang berasal dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Durenan sebanyak 94 (sembilanpuluh empat) orang dan Dusun Balerejo sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang,dan meminta para Petani untuk pindah ke suatu lokasi yang telah disiapkan yaitu diDusun Tegalrejo dengan ancaman apabila para Petani tidak mau / menolak untukdipindahkan maka akan dinyatakan sebagai anggota Barisan Tani Indonesia (BTI)atau anggota Partai
126 — 36
Jembersebagian sudah didirikan bangunan berupa rumah tinggal Penggugat II/DARINAH berpuluhpuluh tahun lamanya yang juga merupakan abhliwaris (alm) Soemardi.Bahwa, oleh karenanya ambisi Tergugat terhadap tanah warisan (alm)Soemardi mestinya diajukan dalam bentuk Gugatan contentioso yaituperkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dantergugat), karena sebagian tanah warisan tersebut telah puluhantahun dikuasai ahli waris yang lain;Sehingga Permohonan Penetapan Voluntair yang diajukan