Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Register : 04-04-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN MTP
Tanggal 17 Mei 2017 — RIZA SAPUTRA bin SATRIA
8011
  • Menyatakan Terdakwa RIZA SAPUTRA bin SATRIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; 2.
    Menyatakan Terdakwa RIZA SAPUTRA Bin SATRIA, terbukti bersalahmelakukan tindak pidana percobaan mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat(1) KUHP dakwaan Kedua Penuntut Umum.2.
    seratus lima puluh ribu rupiah), dan perstripnya atau 10 (Sepuluh) butirdengan harga sebesar Rp.35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) danmendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000, (lima bels ribu rupiah),dan perbutirnya dengan harga sebesar Rp.4.000, (empat ribu rupiah)dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) obatkeras jenis Carnophen yang dijual oleh Terdakwa Riza Saputra BinSatria dan uang hasil keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhikehidupan seharihari;Bahwa sediaan farmasi
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaanpelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan sematamatadisebabkan karena kehendaknya sendiri;3. Yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Ad.1.
    Unsur yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentukpersetujuan registrasi terhadap sediaan farmasi yang dikeluarkan olehpemerintah melalui lembaga resmi yang dalam hal ini BPOM (Badan PengawasObat dan Makanan) sehingga dapat diedarkan di wilayah Indonesia;Menimbang, bahwa Terdakwa RIZA SAPUTRA bin SATRIA telahmengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis dektro sebagaimana dalampertimbangan unsur kedua;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor
    Menyatakan Terdakwa RIZA SAPUTRA bin SATRIA tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PercobaanMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimanadalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;2.
Register : 05-06-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PN TUBEI Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tub
Tanggal 6 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.UTAMI GUSTINA, S.H.
2.JOHAN SATYA ADHYAKSA, SH
3.MUCHAMAD ADYANSYAH, SH, MH
Terdakwa:
RIDUAN BIN YUSMAN
10532
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Riduan Bin Yusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah) dengan ketentuan
    Menyatakan Menyatakan Terdakwa Riduan Bin Yusman telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN ;2.
    persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Pertama:Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN TubBahwa Terdakwa RIDUAN BIN YUSMAN pada hari Rabu tanggal 26Pebruari 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam tahun 2020 bertempat di Desa Nangai Tayau Kecamatan AmenKabupaten Lebong atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tubei yang berwenang mengadili, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    dan Alat Kesehatan yang merupakan salah satuperaturan pelaksana dari UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasidan alat kesehatan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Pasal 1angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan
    sediaan farmasi dan alat kesehatan baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan,;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasiberdasarkan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN TubMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkanPasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alatkesehatan adalah
    Menyatakan Terdakwa Riduan Bin Yusman telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadalam dakwaan alternatif kesatu;2.
Register : 20-05-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Tlg
Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SUKOCO, S.H.
Terdakwa:
DIMAS SEPTIA PAMUNGKAS Alias JINGKLONG Bin BANI ISROIL
237
    1. Menyatakan terdakwa Dimas Septia Pamungkas als Jingklong bin Bani Isroil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
    2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
    Menyatakan terdakwa Dimas Septia Pamungkas alias Jingklong bin BaniIsroil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang Republik IndonesiaNo.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan primar;2.
    dari hasil penjualan pil double L tersebut terdakwa biasanyamendapatkan keuntungan yaitu mengkonsumsi Pil Dobel L secara gratis, dariDani Setiawan terdakwa mendapat upah 5 (lima) butir pil double L yangterdakwa langsung konsumsi, serta keuntungan yang lain yaitu dapat membantuteman mendapatkan Pil Dobel L tersebut;Bahwa menurut keterangan saksi ahli Masduki,M.Kes barang buktiberupa Pil double L adalah merupakan obat merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT.Leaderle yang termasuk dalam sediaan farmasi
    yangtermasuk dalam obat keras (daftar G) akan tetapi yang sejak tahun 2011PT.Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, dan Pil double Lyang dijual atau diedarkan oleh terdakwa tersebut diedarkan tanpa memiliki ijinedar dari pihak/instansi yang berwenang;Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yaitu Pil double L tersebut tanpa dilengkapi jjin edar daripihak/instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan setempat danBalai Pengawasan Obat dan Makanan
    dengan menerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa pil dobel L merupakan obat keras yang penjualannya harusmenggunakan resep dokter serta memiliki keahlian dalam bidangkefarmasian;Bahwa pil dobel L sudah berhenti diproduksi oleh pabrikan resminyayakni perusahaan farmasi Lether Lech dan sudah tidak lagidiperpanjang ijin edarnya di Indonesia sejak tahun 1995 sehingga sejaksaat itu Semua sediaan dobel L yang beredar sekarang di pasaranmerupakan produk yang tidak memiliki ijin edar;Bahwa tidak ada
    memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan SengajaMemproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat KesehatanYang Tidak Memiliki Ijin Edar telah terpenuhi secara sah menurut hukum;Menimbang bahwa mengenai ketentuan pasal 106 ayat (1) UU no.36tahun 2009 pada pokoknya mengatur ketentuan bahwa Sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang secarakonseptual sudah terakomodir dalam ketentuan pasal 197 UU no.36 Tahun2009 sehingga
Register : 28-07-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 80/ Pid.Sus/2016/ PN Tml
Tanggal 5 September 2016 — -HAIRI alias IRI bin HAMRANI -ARIF RAHMAN alias ARIF bin H. TAUFIK RAHMAN -YULIANSYAH alias CHRIS JOHN bin MURNI
6021
  • CHRIS JOHN Bin MURNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan ;2.
    CHRIS JOHN Bin MURNI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang TidakMemiliki Izin Edar yang diatur dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAIRI Als. IRI Bin HAMRANI,terdakwa Il ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin H. TAUFIK RAHMAN dan terdakwa IllYULIANSYAH Als.
    Barito Timur dengan jabatan sebagai staf ahli farmasi diPuskesmas Pasar Panas Kel. Taniran Kec. Benua Lima Kab.
    Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi danatau Alat Kesehatan ;3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.
    Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar (Vide Pasal 106 ayat (1) Undangundang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar danmemerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatanyang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhipersyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;Menimbang, bahwa dari fakta
    CHRIS JOHN Bin MURNI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI1IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan ;2.
Register : 08-08-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Ptk
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Linda Irmasari, SH
Terdakwa:
YANTI LIM anak CUNG KIN YEN
7514
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan terdakwa Yanti Lim Anak Cung Kin Yen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;"
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (limabelas) hari dan denda sebesar Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
    3. Menetapkan masa
    106 ayat (1) sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelahmendapat ijin edar.
    (Pasal 1 ayat (5) UU No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan;Bahwa benar sediaan farmasi dan alat kesehatan obat, yang layakmendapatkan jjin edar adalah sesuai UU No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan Pasal 106 ayat (1), sediaan farmasi hanya dapat diedarkansetelah mendaptkan ijin edar;Bahwa benar barang bukti berupa 1 wadah Rosura malam, 1 wadahRosura pagi, 1 wadah krim iritasi, 1 botol serum cair Rosura berwarna,1 bungkus sabun berwarna, 25 (dua puluh lima) paket tas warna biru,(masingmasing tas berisi
    sesuai UU No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1), sediaan farmasi hanyadapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar.Bahwa benar sediaan farmasi tidak boleh diedarkan oleh perseoranganyang tidak memiliki ijin edar sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1).Bahwa benar barang bukti berupa 1 wadah Rosura malam, 1 wadahRosura pagi, 1 wadah krim iritasi, 1 botol serum cair Rosura berwarna,1 bungkus sabun berwarna, 25 (dua puluh lima) paket tas warna biru,(masingmasing
    Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    dengan Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi hanya dapat diedarkansetelah mendapat ijin edar.
Register : 23-10-2012 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor No. 375/Pid.B/AN/2012/PN.Po
Tanggal 20 Nopember 2012 — XXXXXXXXX
1006
  • Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang bukan merupakan keahlian dan kewenangan ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;4.
    Ponorogo atau setidaktidaknya disuatutempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo,dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dankewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat(3), yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Pada awalnya hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekitar pukul13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi XXXXXXXXX agardatang ke gubung JI. Anggrek Kel. Bangunsari Kec/ Kab.
    Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang bukanmerupakan keahlian dan kewenangan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapaadalah orang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rokhani,serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diduga telahmelakukan suatu tindak pidana dan selama persidangan PenuntutUmum telah mengajukan seseorang yang bernama Bambang AdiSetiawan Als Ndembung Bin Supto dalam keadaan yang sehat jasmanidan rokhani dan mampu dipertanggungjawabkan atas
    perbuatannya danlainnya juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu. dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang bukan merupakan keahlian dankewenangan mempunyai maksud bahwa pelaku mengetahui kalauobatobat tersebut dibawah pengawasan' farmasi dan untukmemperolehnya harus dari seorang yang ahli dalam bidangnya ;Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012pukul
    Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil dextro tanpa adanomor registrasi ijin edar dari Depkes RI atau BPOM sehingga tidakmemenuhi syarat untuk diedarkan secara bebas oleh seseorang yangtidak memiliki Kewenangan dan keahlian ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telahterpenuhi;Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaanPenuntut Umum telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakimberkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi
    Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXX terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkansediaan farmasi yang bukan merupakan keahlian dankewenangan ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ;3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar akan diganti denganpidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;4.
Register : 23-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN WONOSARI Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Wno
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.NUR RAHMAT SUTRISNO, SH
2.ARI HANI SAPUTRI, SH
Terdakwa:
ANDI DWI SAPUTRO Bin LASNO HADI SUTRISNO
10117
  • M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan terdakwa ANDI DWI SAPUTRO Bin LASNO HADI SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu sebagaimana dalam dakwaan kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan
    Bahwa Ahli Erma Ika Putri menyatakan pil putin yang berlogo huruf Yadalah obat dengan kandungan Trihexyphenidyl, yang terolong obat kerasgolongan obatobat tertentu yang dalam pengadaan, penyimpanan maupunpenyaluran obat tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktekkefarmasian yaitu Apoteker yang dalam pelaksanaannya bisa dibantu olehApoteker Pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dariSarjana farmasi, D3 Farmasi, Asisten
    Apoteker yang bekerja di fasilitasdistribusi (Pedagang Besar Farmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian(Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan/Rumah Bersalin) yangsudahmempunyai ijin dari instansi berwenang sesuai pasal 14 PeraturanPemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
    ERMA IKA PUTRI, S.Farm., Apt. yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Sesualdengan pasal 1 angka (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika; Bahwa Trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras yang termasukobatobat tertentu yang sering disalahgunakan, sesuai pasal 1 PeraturanKepala Badan POM RI nomor 07 tahun 2016 tentang PedomanPengelolaan
    , bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) UU RI No. 36 tahun2009 tentang kesehatan menerangkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran farmasi dan alat kesehatanharus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang dengan peraturanPemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganbahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 01.00 WIB (dini hari)saksi Paryono Bin Suparno telah diamankan oleh Aparat Kepolisian karenakedapatan memiliki
    Menyatakan terdakwa ANDI DWI SAPUTRO Bin LASNO HADISUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi YangHalaman 25 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN WhnoTidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat AtauKemanfaatan Dan Mutu sebagaimana dalam dakwaan kedua;2.
Putus : 13-06-2012 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 90 / Pid.Sus / 2012 / PN.JMB
Tanggal 13 Juni 2012 — AGUS SAPUTRO BIN YATEMAN, Dkk
322
  • Ds Jombok Kec Ngoro Kab Jombang, para terdakwatelah menjual pil double LL ; e Bahwa mereka terdakwa yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi ,terdakwa Agus Saputro memperoleh telepon dari Saudara GEBLEKmemesan 2 000 butir pil double L (LL) dan ditunggu di Jl. Ds.JombokKec.Ngoro Kab. Jombang ; e Bahwa selanjutnya terdakwa AGUS SAPUTRO Bin YATEMAN danterdakwa EKO PURWANTORO Bin SUTRISNO berangkat bersama darirumah terdakwa AGUS SAPUTRO Bin YATEMAN Dsn. NgasemDs.Jombok Jec. Ngoro Kab.
    daripenjualan pil doble L (LL) tersebut mereka terdakwa memperolehkeuntungan setiap penjualan 1.000 butir pil double L (LL) memperolehkeuntungan sebesar Rp. 70.000, keuntungan tersebut mereka terdakwa bagiduaBahwa pil doble L (LL) adalah mengandung zat adiktif yang penggunaannyaharus memenuhi standart dan atau pernyataan yang ditentukan oleh pejabatyang berwenang yaitu harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasiyang dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapatmemperoleh sediaan farmasi
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu ; 3. Pasal 55 (1) ke1 KUHP ; Menimbang, bahwa apakah Para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindakpidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut, maka harus dibuktikan unsur unsur pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yo pasal 55 (1) ke1 KUHPpada diri Para terdakwa sebagai berikut :1.
    Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam faktafakta tersebut diatas,ternyata semua unsur dari pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yo pasal55 (1) ke1 KUHP yang didakwakan kepada para terdakwa telah terbukti dengan demikianpara terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasamamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu ;.9 Menimbang, bahwa berhubung para terdakwa telah terbukti bersalah melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya
    AGUS SAPUTRO BIN YATEMAN, dan terdakwa 2.EKO PURWANTORO BIN SUTRISNO, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : SECARA BERSAMA SAMAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHISTANDART DAN MUTU ,. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : 1. AGUS SAPUTRO BIN YATEMAN,dengan pidana penjara selama 1 : tahun dan 3 bulan dan terdakwa 2. EKOPURWANTORO BIN SUTRISNO, dengan pidana penjara selama : 6 bulan , .
Putus : 19-08-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 208/Pid.Sus/2013/PN.Ta.
Tanggal 19 Agustus 2013 — MUKMIN ANSORI BIN ALM.SUMAJID
295
  • SUMAJID telah terbuktisecara sah menurut hokum melakukan tindak pidana sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan Farmasi atau alat kesehatan yaitu pil jenis double L yangtidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ayat (1)UU RI Nomor. 39 tahun 2009 sebagaimana yang kami dakwakan yaitu pasal 197UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.1.
    SUMAJID pada hari Jumattanggal 15 Februari 2013 sekira jam 16.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2013 bertempat di lembaga Pemasyarakatan Tulungagung atau setidaktidaknyaditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tulungagung,telah sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi atau alat kesehatan yaitu Piljenis Doubel L yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) dan(3) UU RI No. 36 tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan
    AFFANDI, Apt. sebagaimana tersebut dalam BAP penyidik tanggal 29Juli 2013 yang dibuat oleh penyidik MARYUDI, yang pada pokoknya berisi sebagaiberikut:e Bahwa saksi adalah seorang apoteker madya instalasi Farmasi di rumah sakitUmum dr.
    Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaa Farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan uraian unsurunsur tersebut sebagai berikut:Ad.1.
    SUMAJID telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edar2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1( satu) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) denganketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.3.
Putus : 05-11-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2176 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 5 Nopember 2010 — Jaksa Penuntut/ Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru ; Dicky Febri Anggara Bin Edy Busono
3627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanansediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan ;b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit dan lembagapenelitian dan/atau lembaga pendidikan.c.
    Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakitPemerintah, Puskesmas dan Balai pengobatan Pemerintah.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan berdasarkan informasidari masyarakat saksi Dadang Nofwardi, saksi Indon Susilo dan saksi FirdausAgusril (petugas Poltabes Pekanbaru) telah melakukan penangkapan terhadapTerdakwa yang baru saja turun dari dalam sebuah mobil Suzuki Escudo warnahitam Nomor Polisi BM 80
Register : 17-12-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Pwd
Tanggal 22 Januari 2019 — Penuntut Umum:
WIWIN ERNI MURYANTI, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD DONY NUROHMAN alias BENDOT bin NUR ISRO'IN
2413
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan TerdakwaMuhammad Dony Nurohman Alias Bendot Bin Nur Isro'interbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu
    BB4665/2018/NOF sisanya berupa 19 (sembilan belas) butirtablet warna kuning berlogo mf Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin edar obat sediaan farmasi/ObatDaftar G/Obat Keras dari pejabat yang berwenang untuk praktekkefarmasian. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
    GroboganKab.Grobogan sering terjadi peredaran sediaan farmasi tanpa memiliki jinedar selanjutnya saksi bersama saksi SUGIYANTO dan anggota yang lainberangkat melakukan penyelidikan di Ds. Tanggungharjo; Bahwa sampai di sekitar MTs Mambaul Huda Ds.Tanggungharjo Kec.Grobogan Kab.
    GroboganKab.Grobogan sering terjadi peredaran sediaan farmasi tanpa memiliki ijinedar selanjutnya saksi bersama saksi BAMBANG SUGINARNO dan anggotayang lain berangkat melakukan penyelidikan di Ds. Tanggungharjo;Bahwa sampai di sekitar MTS Mambaul Huda Ds.Tanggungharjo Kec.Grobogan Kab.
    Kesehatan, kemudian untuk jjin edar obatTRIHEXYPHENIDYL 2 mg dan obat tablet warna kuning logo mftersebut dikeluarkan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat danMakanan), dari distribusi obat TRIHEXYPHENIDYL 2 mg dan obat tabletwarna kuning logo "mf itu sendiri adalah dari perusahaan industrifarmasi menyalurkan ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) selanjutnyaPedagang Besar Farmasi (PBF) menyalurkan obat TRIHEXYPHENIDYL2 mg dan obat tablet warna kuning logo "mf ke apotek dan unitunitpelayanan kesehatan lain dengan
    Menyatakan Terdakwa Muhammad Dony Nurohman Alias Bendot BinNur Isro'in terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau AlatKesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau persyaratankeamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;2.
Register : 02-01-2014 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 18-07-2014
Putusan PN MALANG Nomor 06/Pid.Sus/2014/PN.Mlg
Tanggal 20 Februari 2014 — SOFYAN DWI EFENDI Als. GUMBIL
312
  • Menyatakan Terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
    didampingi Penasihat hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ybs.Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa.Telah melihat dan memperhatikan barang bukti;Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal13 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Raya Tawangargo Kel.Sisir Kec.Batu Kota Batu atausetdaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1) yaitu berupa 20 (dua puluh) butir pil double L warna putih,yang dilakukandengan cara sebagai berikut :Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa
    Raya Tawangargo Kel.Sisir Kec.Batu Kota Batu atausetdaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiatatau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) yaitu berupa 20 (dua puluh) butir pil double L warna putih,yang dilakukandengan
    unsurunsur dari perbuatanpidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaanalternatif yaitu Kesatu pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 atau Kedua: pasal 196 UU no.36 tahun 2009;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraalternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai denganfakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kessatu pasal 197 UU no. 36 tahun2009 yaitu : dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    ditetapkansebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHAP, oleh karena terdakwadinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat akan Bab XVI UU no. 8 tahun 198 tentang KUHAP dan pasalpasaldari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi
Register : 12-06-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Tdn
Tanggal 20 Juni 2019 — Pemohon:
MOHAMMAD AL AMIN SYAIFUDIN
366
  • Fotocopy ljazah Sekolah Menengah Farmasi, atas nama MUHAMMADALAMIN SYAIFUDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala SMF YayasanPembina Palembang, tanggal 22 Juli 2002, diberi tanda bukti P 4 ;5. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Belitung Nomor813/020/KEP/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil Daerah Kabupaten Belitung, yang ditetapkan oleh Bupati Belitung,tanggal 24 Februari 2011, diberi tanda bukti P5 ;6.
    Sedangkan di dokumen Pemohonseperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ljazah SekolahMenengah Farmasi, Petikan Keputusan Bupati Belitung TentangPengangkatan Calon PNS Daerah Kabupaten Belitung dan KARPEG,nama Pemohon tertulis dan terbaca MUHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN; Bahwa sepengetahuan saksi, kesalahan penulisan nama Pemohon padaAkta Kelahiran Pemohon tersebut karena kelalaian orang tua Pemohonpada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon ; Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon
    lahir di Panggung Harjo, namunsaksi lupa tanggalnya;Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki Akta KelahiranPemohon yaitu memperbaiki penulisan namanya yang semula tertulisMOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN menjadi MUHAMMAD ALAMINSYAIFUDIN;Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa ada perbedaandokumen Pemohon, dimana nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulisdan terbaca MOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN, sedangkan dalamdokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ljazahSekolah Menengah Farmasi
    ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan buktibukti surat bertanda P 1sampai dengan P7dan 2(dua) orang saksi ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi yang diajukan Pemohon didapatlah fakta hukum sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon, Nama Pemohon tertulisdan terbaca MOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN; Bahwa nama Pemohon di dalam dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu) Keluarga, Ijazahn Sekolah Menengah Farmasi
    berdasarkan bukti P1, Pemohon beralamat di JalanDusun Batu Lobang Rt.009 Rw. 005 Desa Padang Kandis, KecamatanMembalong, Kabupaten Belitung, oleh karena itu Pengadilan yang berwenangmemeriksa dan memutus Permohonan ini adalah Pengadilan NegeriTanjungpandan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, nama Pemohon tertulisMOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, bukti P3, bukti P4, bukti P5dan bukti P6, nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), KartuKeluarga, ljazan Sekolah Menengah Farmasi
Register : 30-11-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PN MARTAPURA Nomor 454/Pid.Sus/2017/PN Mtp
Tanggal 11 Januari 2018 — Penuntut Umum:
SUGENG WIBOWO SAPUTRO
Terdakwa:
HAMDANI alias ANDAN bin ABDUL HAMID
294
  • strong>M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI alias ANDAN bin ABDUL HAMID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Menyatakan terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin ABDUL HAMID,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja Mengedarkan Sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dalam Dakwaan yang diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal106 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2.
    Seratus empat puluh ribu rupiah) perboxnya (100 butir) sedangkanperstrip/ keping (10 butir) terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.14.000, (empat belas ribu rupiah);Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.17.1386 tanggal 13Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh BADAN POM Banjarmasin, bahwa obatCarnophen yang ditemukan pada Terdakwa tersebut positif mengandungKarisoprodol, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukanfakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar atas sediaan farmasi
    dimaksudserta Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;Bahwa sediaan farmasi berupa obat carnophen yang disimpan dan diedarkanoleh Terdakwa tersebut merupakan obat keras dan sudah ditarik ijin beredarberdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan RepublikHalaman 4 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2017/PN MtpIndonesia Nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tentang Perubahan AtasKeputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik IndonesiaNomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tentang
    Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasiMenimbang, bahwa yang di maksud sediaan farmasi dalam UndangUndang ini diatur dalam pasal 1 ayat (4) yaitu, sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetikMenimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terungkap bahwaterdakwa telah ditangkap dan diamankan Terdakwa karena kedapatanmenguasai dan mengedarkan obat keras jenis Carnophen pada hari Selasatanggal 19 September 2017 sekitar jam 12.00 WITA di Desa Teluk SelongRT.003 RW.002,
    Unsur Tidak memiliki ijin edarMenimbang, bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar (pasal 106 UndangUndang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
Register : 23-06-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 440/Pid.B/2014/PN Jmr
Tanggal 7 Agustus 2014 — Bambang Yuliono als. Joni bin Kahar
243
  • Joni bin Kahar bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;4.
    Jembertepatnya di depan konter HP atau setidaktidaknya pada tempat tempat lain yangmasih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenangmengadili dan memeriksa perkaranya, yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).
    Jembertepatnya di depan konter HP atau setidaktidaknya pada tempat tempat lain yangmasih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenangmengadili dan memeriksa perkaranya, yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).
    berupa pil atau obat jenis Trinexyphenidil (trex), warnaputin sebanyak 2 (dua) lembar berisikan 20 (dua puluh) butir; Obat jenisTrihexyphenidil (trex), warna putih sebanyak 1 (satu) lembar berisikan 8 (delapan)butir, sehingga berjumlah keseluruhan 28 butir dan Uang hasil penjualan obat jenisTrihexyphenidil (trex), warna putih sebesar Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah)yang disembunyikan dibadan atau didalam baju terdakwa; Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi pil jenis Trihexyphenidil (
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3) UndangUndang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tindak pidana tersebut akandipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :Ad. 1.
    Joni bin Kahar bersalah melakukantindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 4 (empat)bulan;3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000, (dua ratusribu rupiah), apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidanakurungan selama 2 (dua) bulan;114. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5.
Putus : 24-07-2013 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 211 / Pid. Sus / 2013 / PN. JMB
Tanggal 24 Juli 2013 — ASMADI al. GIMBONG bin NGATIMIN
316
  • GIMBONG bin NGATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
    GIMBONG Bin NGATIMINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah meiakukan tindakpidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau aiat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutuyang diatur daiam pasai 1% Undang Undang Ri Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan PenuntutUmum;2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa ASMAD!
    SARMO(diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 350 (tigaratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 350.000, (tiga ratuslima puluh ribu rupiah) dan terdakwa dalam mengedarkansediaan farmasi berupa pil double L tersebut tidak memiliki Suratijin untuk mengedarkan pil double L tersebut atau resep daridokter selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa keKepolsian Resort Jombang untuk proses hukum lebih lanjut;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang buktiberupa pil double L sebanyak
    double LL kepada terdakwa dirumah saksi di Dusun Ngepeh Desa Rejoagung Kecamatan NgoroKabupaten Jombang;Bahwa benar saksi mendapatkan pil double LL tersebut dari sdr.IMAM teman saksi yang ada di Surabaya dengan harga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah);Bahwa benar saksi menjuai pil double LL kepada terdakwamendapatkan keuntunga Rp. 50.000, (lima puiuh ribu rupiah);Bahwa benar saksi daiam mengedarkan sediaan farmasi berupapil double L tersebut tidak memiliki Surat ijin untuk mengedarkanpil double
    double LL sebanyak 95 (sembilanpuiuh iima) butir pil double LL yang disimpan di bawah tempattidur terdakwa, Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkansediaan farmasi berupa pil double L tersebut tidak memiliki Suratijin untuk mengedarkan pil double L tersebut atau resep daridokter;e Bahwa benar sebelumnya terdakwa pemah di hukum dalam kasusyang sama yaitu menjuai pil double LL; Bahwa barang bukti adalah benar;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum s telahmengajukan barangbukti dalam perkara ini
    GIMBONG bin NGATIMINtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standart dan mutu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika pidanadenda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidanakurungan selama 1 (Satu) bulan ;3.
Upload : 26-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 K/PDT.SUS/2011
PT. ANUGERAH PHAMINDO LESTARI; ABU HANIPAH
5444 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bakti,Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan;Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atasdalildalil :Bahwa Penggugat sejak 1 Oktober 2002 sebagai karyawan PT WIGODISTRIBUSI FARMASI
    , dengan jabatan terakhir Chief Warehouse ;Bahwa kemudian karena ada penggabungan PT Wigo Distribusi FarmasiCabang Banjarmasin dengan PT Anugrah Phamindo Lestari maka terhitung sejaktanggal 1 Maret 2006 Penggugat dimutasikan dari jabatan Chief Warehouse PTWIGO DISTRIBUSI FARMASI Cabang Banjarmasin menjadi Chief Delivery PTAnugrah Phamindo Lestari Cabang Banjarmasin sampai dengan tahun 2009,dengan gaji terakhir perbulan sebesar Rp 2.465.170, (dua juta empat ratus enampuluh lima ribu seratus tujuh
    Wigo Distribusi Farmasi menjadi Chief Dilevery PT.Anugrah Phamindo Lestari sampai dengan tahun 2009.
    Wigo Distribusi Farmasi bukan di PT. Anugrah Phamindo Lestari ;Bahwa selanjutnya, seandainyapun benar dimutasinya Penggugat dari PT.Wigo Distribusi Farmasi ke PT. Anugrah Phamindo Lestari dikerenakan adanyaPenggabungan PT. Wigo Distriobusi Farmasi dengan PT. Anugrah Phamindo Lestarisebagaimana dalil gugatan pada angka 2, tentunya tidak bisa menjadi dasarperhitungan sehingga masa kerja Penggugat di PT.
    Wigo Distribusi Farmasi langsung berlanjut di PT.
Putus : 18-04-2011 — Upload : 08-05-2013
Putusan PN PASURUAN Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Psr
Tanggal 18 April 2011 — YOKO DARMAWAN alias CEN CEN bin BAMBANG
375
  • Purowrejo, Kota Pasuruan, atau setidaktidaknyaterjadi ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPasuruan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3).
    , sarana penyimpanan sediaan farmasi, apotik,rumah sakit, pukesmas dan dokter;Bahwa penggunaan obat carnophen secara terus menerus jika digunakantidak sesuai dengan resep dokter dapat mengakibatkan sakit pada hati,jantung, dan juga ginjal;Bahwa biasanya obat carnophen ini digunakan 4 (empat) kali seharidengan dosis 50 mg, sesuai dengan resep dokter;Bahwa saksi membenarkan obat carnophen dalam perkara ini adalah aslidan diproduksi oleh Zanith;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli ini, terdakwa
    , sarana penyimpanan sediaan farmasi, apotik,rumah sakit, pukesmas dan dokter;19e Bahwa penggunaan obat carnophen secara terus menerus jika digunakantidak sesuai dengan resep dokter dapat mengakibatkan sakit pada hati,jantung, dan juga ginjal;e Bahwa biasanya obat carnophen ini digunakan 4 (empat) kali seharidengan dosis 50 mg, sesuai dengan resep dokter;e Bahwa pekerjaan terdakwa membuka usaha salon;e Bahwa terdakwa menjual belikan pil / tablet carnophen tersebut dari dankepada orang lain tidak
    UnsurMemproduksiataumengedarkansediaanfarmasidan/ataualatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu;Menimbang bahwa dimaksud pekerjaan kefarmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan2ddan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga
    Menyatakan terdakwa YOKO DARMAWAN alias CEN CEN Bin BAMBANG,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan /ataupersyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama bulan;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;5.
Register : 02-12-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN WONOSARI Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN WNO
Tanggal 7 Februari 2017 — Terdakwa: ARIF NUGROHO Als WIN Bin MURDI UTOMO
10311
  • Menyatakan Terdakwa ARIF NUGROHO Als WIN Bin MURDI UTOMO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;2.
    PN.Wno tanggal 2Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ARIF NUGROHO Als WIN Bin MURDI UTOMOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    ARIF NUGROHO Als WIN Bin MURDI UTOMO padahari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat diDemblaksari, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul danberdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP pengadilan negeri yang di dalamdaerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besarsaksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    ; Profesi Apoteker Farmasi UGM Yogyakarta; 2 Ilmu Farmasi UGM Yogyakarta;Bahwa sesuai dengan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanyang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika;Bahwa Trihexypenidyl adalah termasuk obat golongan obat keras/daftar G,dan obat keras hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter,Trinexypenidyl sebagai obat anti parkison.
    UNSUR DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAUMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/AT AU ALATKESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ;Putusan No.93/Pid.Sus/2016/PN Wno, halaman 23 dari 28Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalahmengetahui dan menghendaki perobuatan dan akibat yang dilakukan,berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu : Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapaisuatu tujuan (yang dekat).
    Menyatakan Terdakwa ARIF NUGROHO Als WIN Bin MURDI UTOMO,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;2.
Register : 12-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mnd
Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
JENNY R WAYONG, SH
Terdakwa:
AGUS WAHYUDI Alias YUDI.
214
  • SingkilKota Manado atau setidaktidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan NegeriManado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki jin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edarperbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagaiberikut : Berawal pada hari Jumat tanggal
    Bahwa terdakwa tidak memiliki Keahlian dan kewenangan di bidang Kesehatanserta saat itu. terdakwa tidak memiliki jjin untuk mengedarkan ataumemperdagangkan sediaan farmasi berupa obatobatan tersebut merupakanGolongan Obat keras sebagaimana hasil pengujian dari Berdasarkan Surat BalaiBesar POM Manado No: TPP.01.02.112.1122.09.20. 947b yaitu :Terhadap Tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapattulisan mf sisi lainya bergaris tengah vertikal dan horisontal. adalah benarmengandung
    SingkilKota Manado atau setidaktidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan NegeriManado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu, mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor
    Menyatakan Terdakwa AGUS WAHYUDI alias YUDI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAKHalaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN MndMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI sebagaimana dalam Dakwaan PrimairKesatu;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000.