Ditemukan 11437 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-02-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 33/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat:
ARNOLD SIMANJUNTAK, SE
Tergugat:
Bupati Kabupaten Toba Samosir
70 — 83
  • 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakanbahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanayang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidanaumum;Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-01-2014 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 16/PID.SUS/2014/PN.SKW
Tanggal 24 Februari 2014 — HERI GUTAWAN Bin SUROJO
44 — 4
  • Saksi HALITA BUSTINA, S.St Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa,serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;Bahwa 1 (satu) Unit mobil Toyota Yaris KB 1790 CE warna Hitammilik Saksi tersebut disewa oleh Saksi DEDI MULYADI untukkegiatan partai dan biaya penyewaan untuk 1 (satu) bulannyasebesar Rp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa setahu Saksi mobil miliknya tersebut kemudiandipergunakan Terdakwa dan Saksi DEDI MULYADI BIN ASNAWIsebagai tempat untuk
Pengadilan PN BONTANG Perdata Khusus
Register : 03-12-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN BONTANG Nomor 34/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Bon
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
Yayasan LNG Badak
Tergugat:
1.Haposan Marbun
2.Daud Padang
3.Anang Sugiharto,
4.Achmad Wildan
5.Hendrik Dosayang
6.Suhartanto
7.Benny Lengkong
8.Asikin Usman
9.Rustadji
Turut Tergugat:
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
410 — 166
  • Contoh:Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilantingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkatkabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasinon pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkatkabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya.Termasuk menjadi kewenangan Komisi InformasiKabupaten/Kotaadalah sengketa dimana yang menjadi Termohonadalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantorcabang, misalnya suatu yayasan yang hanya
Pengadilan PN AMBON Perdata Khusus Parpol
Register : 02-10-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 18-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amb
Tanggal 7 Januari 2019 — ,C.L.A di Pertokoan ruko Batu Merah, Blok D Nomor 100, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon-Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN : DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, yang beralamat/berkantor di Jl.Raden Saleh Raya No.9 Rt.2/Rw.2, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut : TERGUGAT;
201 — 0
  • ,C.L.A di Pertokoan ruko Batu Merah, Blok D Nomor 100, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon-Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN :DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, yang beralamat/berkantor di Jl.Raden Saleh Raya No.9 Rt.2/Rw.2, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut : TERGUGAT;
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-07-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 21-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 22 Agustus 2013 — DANGIR MULYADI, S.Sos. M.Si. Bin MUHARJO
69 — 55
  • waktu sosialisasi terjadi penolakan karenaDesa sudah menyelenggarakan Musrenbang terhadap keberatan tersebutBupati menghendaki program terus jalan ; Menimbang, bahwa keterangan saksi Drs SUYATMO, MM Bin SISWOSUWIRYO pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut : 1Bahwa, Herry Karmawan pada tahun 2007 pernah mengajukanproposal dan dititipkan pada saksi untuk diteruskan kepada PakSlamet Staff Bupati untuk ditujukan kepada Bupati ; bahwa, untuk mengurus proposal saksi menghadap Rujimantosebagai pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA VS HERRY TUA BUTAR-BUTAR, S.E.
61 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian,Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar sesuai dengan SuratUndangan Walikota Nomor 005/6718/BKPP/2012 tanggal 06 November2012 tentang Pelantikan Jabatan yang diterima Penggugat pada tanggal 06November 2012 pada jam pukul 12.00 WIB dari Kasubbag UmumSekretariat KPU Kota Pematangsiantar dan pada saat yang bersamaanPenggugat akan melaksanakan Konsultasi Dinas ke Sekretariat KPUKabupaten Simalungun tentang Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Faktual18 Partai
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 22-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 108/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
Ir.EFFENDI
Tergugat:
WALIKOTA BENGKULU
69 — 44
  • PTUN.BKLTahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,yang menyatakan:PNS diberhentikan tidak dengan hormatapabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahunYO aera dipidana dengan pidana penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatanjJabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan dan/ataupidana umum, menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 25-04-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PA PRAYA Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Pra
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 46
  • Perdata, bersifat partai,memuat tanggal, hari, bulan dan tahun pembuatan serta ditanda tangani olehpejabat yang membuat karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil, akantetapi dari segi materiil terjadi pertentangan antara dalil gugatan dengan materiketerangan P1 karena ternyata dalam bukti P1 yang bertindak sebagai pihakpembeli adalah Le Amin, bukan Inaq Jumani alias Inaq Joang, padahalPenggugat mendalilkan bahwa setelah Alm Amaq Rembot membagi hartawarisan dari Inaq Rembot kepada keduan anaknya
Pengadilan PN KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-03-2009 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Kdi
Tanggal 3 Maret 2009 — SARJONO HONANDAR LAWAN PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL Tbk
176 — 117
  • buktibukti surat yang diajukanPenggugat dipersidangan yakni bukti Pl sampai dengan P6, P8 dan Pil sampaidengan P14, maka dapatlah diketahui bahwa hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III adalahdidasarkan pada Perjanjian Kerjasama Guarantor Line ;Menimbang, bahwa buktibukti Pl sampai dengan P6,P8 dan P11Sampai dengan P14 tersebut, ditinjau clari segi bentuk dan isinya maka buktibukti tersebut adalah merupakan bukti otentik (authentike akte) yang bersifatAkta Partai
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 23/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
HI. ARMEN PATRIA, SKP
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
217 — 90
  • Hal. 1119.yang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum, c.menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, d. dihukum penjaraberdasarkan putusan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 06-07-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 69/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Agustus 2015 —
372 — 789
  • ABDUL RAHIM FABANYOBahwa pada saat pilkada di Kabupaten Morotai tahun 2011 pada saatitu hubungan saksi dengan Pemohon dari dulu sangat kenal denganPemohon kemudian saksi dari tahun 2010 saksi merupakan KetuaDPW Partai Amanat Nasional Propinsi Maluku Utara setelah itu saksiditarik ke DPP Pan sebagai salah satu Ketua DPP Pan periodekepemimpinan Bapak Hatta Rajasa dari tahun 2010 s.d tahun 2015untuk itu saksi yang menyeleksi calon dari Partai dan saksi yangmencalonkan Pemohon sebagai Calon Bupati Morotai
    tahun 2011 ;Bahwa yang saksi ketahui tentang hubungan antara Pemohon denganSyahrin Hamid sebenarnya Pemohon dengan Syahrin Hamid tadinyatidak ada hubungan, saksi kenal dengan Syahrin Hamid karena diasalah satu pengurus Partai Amanat Nasional di Pusat, makamomentum Pilkada dia mengambil kesempatan untuk mendekatiPemohon lalu dia mengirim orangorangnya untuk memantau Pilkadamungkin dengan targettarget tertentu ;Bahwa Pemohon mengkuasakan kepada saudara Syahrin Hamidterkait sengketa Pilkada di Mahkamah
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-04-2013 — Putus : 23-08-2013 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 23 Agustus 2013 — Drs. H. USEP HENDRAJAT WAHYU
64 — 120
  • Membantu Sekretaris Daerah dalammengkordinasi kegiatan bidang PemerintahanUmum, bidang hukum dan Bidang Humas ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akantetapi tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa danterdakwa menjabat sebagai Kepala BidangAset DPPKAD = (Dinas PengelolaanPendapatan Keuangan dan Aset Daerah) ;Bahwa saksi kenal dengan Sulaeman, S.Ag,akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluargadengan Sulaeman S.Ag dan Sulaeman, S.Agsebagai Anggota DPRD KabupatenSumedang dari Partai
    P2T selaku akuSekretaris P2T yang tidak dikerjakan saksiadalah :Tidak hadir pada tanggal 2 Juni 2010pada saat sosialisasi kepada masyarakatpemilik lahan ; Tidak hadir pada saatpemberkasan pelepasan hak yangdilaksanakan oleh Satgas Yuridis yangdibentuk oleh Ketua P2T ;Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwabertugas di Dinas DPPKAD sebagai KepalaBidang Aset DPPKAD (Dinas PengelolaanPendapatan Keuangan dan Aset Daerah) ;Bahwa saksi kenal dengan Sulaeman, S.Ag,sebagai Anggota DPRD KabupatenSumedang dari Partai
    IMB~ dibawah 250 M2yang lokasinya di Jalan Desa, penyelesaianperselisihan warga bersama unsureMUSPIKA (Kapolsek dan Danramil) sertaSecara Administrasi Camat bertangung jawabkepada Sekretaris Daerah KabupatenSumedang ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akantetapi tidak ada hubungan keluarga danterdakwa Terdakwa sebagai Kepala BidangAset DPPKAD (Dinas PengelolaanPendapatan Keuangan dan Aset Daerah) ;Bahwa saksi juga kenal dengan Sulaeman,S.Ag, Sulaeman S.Ag selaku Anggota DPRDKabupaten Sumedang dari Partai
    ;Bahwa mengenai tanda tangan yangdipalsukan oleh Nana Saksi tidak menyuruhNana tapi Nana yang memaksa tanda tangankarena merasa telah terjadi transaksi jual belitanah dengan Warna padahal belum dibayaroleh Nana sepeserpun ;Bahwa benar saksi yang membuat SPT PBBatas nama Ali Husein yang membeli dariSaepudin, Amar maruf, Ido, Warma,Kusmana Karena saksi disuruh Sulaeman(Anggota DPRD dari Partai PBB) untukmencantumkan SPT PBB atas nama AliHusen, Amar Maruf, Kuswana dan Iwandalam owaktu sehari dengan
    Adang) ;Disamping itu ada Satgas yang membantupembebasan Lahan ;Bahwa dalam kegiatannnya saksi membagitugas dengan Sekretaris P2T dan Saksi tidakikut dalam kegiatan Pembebasan Lahan tapimembagi Tugas dengan Sekretaris yaitu PakEndi Ruslan kalau ada kesulitan baru saksiturun ;Bahwa Terdakwa bertugas di Dinas DPPKADsebagai Kepala Bidang Aset DPPKAD(Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangandan Aset Daerah) ;Bahwa saksi kenal dengan Sulaeman, S.Ag,Sulaeman S.Ag sebagai Anggota DPRDKabupaten Sumedang dari Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-09-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 PK/TUN/2017
Tanggal 3 Nopember 2017 — YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU RI NUSA TENGGARA TIMUR (YPLP PT. PGRI NTT) VS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU RI PUSAT (YPLP PGRI PUSAT) DAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
171 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diantara Pemohon Peninjauan Kembali denganTermohon Peninjauan Kembali bukanlah dalam superior dan inferior,dan tidak ada tanggung jawab mutlak secara kelembagaan antaraPemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi II/Pembandingll/Tergugat Il Intervensi sebagai Yayasan terhadap TermohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/T erbanding/Penggugat,sebagaimana lazimnya hubungan suatu organisasi sosialkemasyarakatan, seperti Organisasi PGRI Pusat dengan OrganisasiPGRI ditingkat Daerah atau hubungan organisasi Partai
    Politik ditingkatpusat lebih tinggi dengan organisasi partai politik tertentu di tingkatdaerah;Bahwa proses pemberhentian, pengisian lowongan dan perubahansusunan Pengurus Yayasan pada Pemohon Peninjauan Kembalisebagaimana diatur dalam Akta Pendirian PLP PT PGRI NTT Nomor:24 Tahun 1995, Vide Bukti T2 Intev 11 = Bukti T4 = Bukti P18, dalamPasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 harus diakui bertentangan dan tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) UUYayasan, karena UU Yayasan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 25-10-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.TK
Tanggal 25 Oktober 2011 — 1. PT.PUPUK SRIWIJAYA (PPD LAMPUNG ),2. CV.ANUGERAH MANDIRI, Gudang Jaka Utama,3. PT.UJUNG LIMA NUSANTARA, 4. PT .UJUNG LIMA NUSANTARA, 5. PT.CIPTA NIAGA / PT.Perusahan Perdagangan Indonesia (Persero)6. PT.BANK BUKOPIN, Cab.TANJUNG KARANG,
119 — 122
  • DO.0344 partai500 ton di Gudang Jaka Utama tgl 18/08 2000.( P 42);Fotocopy Perincian Hasil Timbang Muat Pupuk KCL tgl 09/08 2000 No.DO. 0470 partai 200 ton Gudang JakaUtama. 20... eee eeeee eee eens ( P 43);Fotocopy Kesepakatan Penimbangan Pupuk Gudang Stock Holder PT.PusriJaka Utama partai 127.000 kg KCL.( P 44);Fotocopy Kesepakatan Penimbangan Pupuk Gudang Jaka Utama Nomor U395dan U.399/887 DS/2000 tgl 13 Juni 2000.(P 45);Fotocopy Laporan Polisi No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 12-11-2013 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836 K/PID/2013
Tanggal 12 Nopember 2013 — H. DARMAWAN
52 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DARMAWAN;Tempat lahir : Mataram;Umur/tanggal lahir : 53 tahun/12 Desember 1958;Jenis kelamin > lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Batu Rakit No. 3 BTN Kekalik, KecamatanSekarbela, Kota Mataram;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua DPW Partai Nasional Demokrat);Terdakwa tidak ditahan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa H.
Pengadilan PA TANJUNG PINANG Perdata Agama
Register : 08-09-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 657/Pdt.G/2020/PA.TPI
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 8
  • Bahwa, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pada bulanApril tahun 2019 ikut sebagai Calon anggota legislative DPRD KotaTanjungpinang dari partai NASDEM namun tidak berhasil;11.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 27-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 76/PDT/2020/PT PLG
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : RUSMIN BIN BAKRI Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat II : ASDI BIN ASOI Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat III : ANDRIAN Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat IV : AIDI BIN TULUS Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat V : EDI BIN ASAN Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Terbanding/Tergugat : MUHAMMAD TANJUNG
83 — 74
  • Prinsip kontrak partai (paarty contrak) yang diatur dalamPasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikatHalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG11.12.13.14.kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, dan Pasal 382 Rv pihak ketiga yang hendakmengajukan Perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanyamempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyatanyata telah dirugikanhaknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawanitu
Pengadilan PA PADANG
Register : 21-10-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PA PADANG Nomor 288/Pdt.G/2013/PA.Pdg
Tanggal 11 Desember 2013 —
53 — 5
  • sebuah toko pakaian FACollection yang terletak di Jalan Raya Andalas Nomor 52, kecamatan PadangTimur, kota Padang;Menimbang, bahwa untuk meguatkan gugatannya Pelawan telahmengajukan fotokopi sah surat Perjanjian kerja sama bagi hasil telah dinazegelen, sesuai maksud pasal 10 Undang Nomor 13 tahun 1985 tentangBea Materai, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua diberi tanda PLdan diberi paraf.Menimbang, bahwa alat bukti Pelawan tersebut sengaja dibuat sebagaialat bukti, karena dibuat secara partai
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 20-04-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 31/Pdt.Bth./2016/PN Tsm
Tanggal 23 Agustus 2016 — NY. PATIMAH
93 — 10
  • (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01Tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilanyang pada pokoknya menegaskan Sengketa yang dikecualikan dari kewajibanmediasi meliputi: sengketa yang diselesaikan melalui prosedur PengadilanNiaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan KomisiPengavas Persaingan Usaha dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan KomisiInformasi, penyelesaian perselisihan partai
Pengadilan PN PEMALANG
Register : 23-04-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN PEMALANG Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pml
Tanggal 21 Januari 2015 —
185 — 2
  • posisi para pihak ; Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagaipenggugat;Pengadilan Negeri Pemalang Putusan Nomor:14/Pdt.G/2014/PN.Pml Halaman 42 Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian,disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata; Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandungsengketa; Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak; Berarti gugatan perdata bersifat partai