Serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 195 tanggal 07 November 2017atas nama Yulius Solon Bamba, sebagian telah masuk /mengambil tanah Persawahan milik Penggugat seluas kuranglebih 2380 m2 ( Dua ribu Tiga ratus Delapan puluh meter persegi);Bahwa atas perbuatan Tergugat .I. (Paulina Kendek), Tergugat, Il,(Sisilia Sabe) dan Tergugat. Ill.

Serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 195 tanggal 07 November2017 atas nama YULIUS SOLON BAMBA,.adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat .. Menyatakan pula bahwa segala bentuk surat yang berhubungandengan tanah sengketa persawahan milik Penggugat seluas kuranglebih , 22.453. M2. (Dua puluh Dua ribu Empat ratus Lima puluhTiga meter persegi) atas nama Tergugat satu. (PAULINA KENDEk)dan Tergugat Dua (SISILIA SABE), Tergugat. Tiga.

Bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat III seluas 2380 m2(dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) merupakantanah milik Tergugat Ill yang masih satu kesatuan tanah SertifikatHalaman 23 dari 55 halaman Putusan No. 76/PDT/2019/PT KDIb.Hak Milik Nomor : 195 tanggal 07 November 2017 atas namaYULIUS SOLON BAMBA (Tergugat III) ;Bahwa tanah milik Tergugat II a quo diperoleh dari tanah Negarayang diolah Tergugat III sejak tahun 1975 ;3.

Sertifikat hak Milik Nomor : 195, tanggal 07 November 2017,atas nama YULIUS SOLON BAMBA..;Adalah tidak sah dabn batal demi hukum, serta tidakmempuanyai kekuatan hukum yang mengikat.6.

;Sertifikat hak Milik Nomor : 195, tanggal 07 November 2017,atas nama YULIUS SOLON BAMBA.

Gassing melawan Tergugat , ll Anmad Baikoni, S.H.Kuasa dari Budi Karyanto Isa sebagaimana dalam Berita Acara No.195/BA/Pdt.G/2002/PN.

Yosefa Oyong dan satugudang yang dibeli dari Terdakwa melalui anaknya;Bahwa dalam perkara Nomor 195/Pdt.G/2002/PN. Mks yang menjadi pihakTergugat saat itu adalah Terdakwa Budi Karyanto Isa dengan BadanPertanahan Nasional Kota Makassar;Bahwa pada Tahun 2007 transaksi jual beli dengan Ny.

Jumaing Bin Tutu, Terdakwa Budi Karyanto Ilsa dan BPN(Badan Pertanahan Nasional) Kotamadya Makassar, gugatan tersebutterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28Oktober 2002 Nomor 195/Pdt.G/2002/PN. Mks dan telah diputus denganputusan Nomor 195/Pdt.G/2002/PN. Mks tanggal 21 Mei 2003 dengan amarantara lain Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnyaBaso Daeng Gassing mengajukan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Makassar Nomor 195/Pdt.G/2002/PN.

Nomor 195/Pdt.G/2002/PN. Mks tanggal 12Maret 2014 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor195/Pdt.G/2002/PN. Mks tanggal 21 Mei 2003 Jo Putusan Pengadilan TinggiMakassar Nomor 187/PDT/2004/PT. MKS tanggal 20 Oktober 2004 Jo.

THTdari Satuan Denhubrem 033/WP terhitung mulai tanggal 19 Mei2017.Bahwa karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejaksemula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkanTerdakwa di persidangan dan sampai sekarang belumdiketemukan.Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur MiliterL03 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidakdapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwadiketemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidanganlagi.Pasal 195

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2005, Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanRanuyoso Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor:195/33/V1I/2005 tanggal 29 Juni 2005);. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat denganTergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugatselama 3 tahun 5 bulan.

memorintahkarBasten Fapat untu nPesawai la atan SisilMagers 5 Meret 1985 No.11/1985 atasnama anatrbifhtyii wofootAyehun krlehiran anak pemobon lahun 1985 diganti menjadi tf$ESeikan mana dilakulcan deapaBetira enak pemohon tersebut jowneea senkan biaya pen tapan permohSeei hari ini berjumlah Rp. 70.900,'( tajLAH ditetapken pada hari x A MIS, ta; RU A N,SH Wakil Ketua et swyBecak seb#cai Hokin Tinpeda heri itu juga diucaokayn Aas aad AeCAE GLOersi deCa tatan Sipil di anteSipi. di antauprapat tertangea1 5 Maret 195

* dengan Sertipikat Hak GunaHal. 2 dari 31 halaman Putusan No 0511/Pdt.G/2018/PA.PklBangunan (HGB) No.253, atas nama NANANG SUTANTO,Denganbatasbatas sebagai berikut :Utara : $u192/04Timur : Jalan PasundanSelatan : Su.93/04Barat : Su.195/04Bahwa kemudian Rumah tersebut direnovasi dengan membangunPagar, Membuat Dapur,membuat kolam ikan dan Dak tempatJemuran di lantai atas, yang kemudian menjadi tempat tinggalPenggugat dan Tergugat serta Anakanak Penggugat danTergugat ; dan jika diperhitungkan nilai

dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.253, atasnama NANANG SUTANTO, Dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : $u192/04Timur : Jalan PasundanSelatan : Su.93/04Barat : Su.195/04Bahwa kemudian Rumah tersebut direnovasi dengan membangun Pagar,Membuat Dapur,membuat kolam ikan dan Dak tempat Jemuran di lantaiatas, yang kemudian menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sertaAnakanak Penggugat dan Tergugat ;dan jika diperhitungkan nilai tanah dan bangunan sebagaimana tersebutdiatas adalah sebesar

dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)No.253, atas nama NANANG SUTANTO,Dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : Su192/04Timur : Jalan PasundanSelatan : Su.93/04Hal. 6 dari 31 halaman Putusan No 0511/Pdt.G/2018/PA.PklBarat : Su.195/047. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama/gonogini (maritalbeslag) terhadap sebagian dari harta bersama (gonogini) tersebut ;8.

dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)No.253, atas nama NANANG SUTANTO,Dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : $u192/04Hal. 20 dari 31 halaman Putusan No 0511/Pdt.G/2018/PA.PklTimur : Jalan PasundanSelatan : Su.93/04Barat : Su.195/04Bahwa kemudian Rumah tersebut direnovasi denganmembangun Pagar, Membuat Dapur,membuat kolam ikan dan Daktempat Jemuran di lantai atas, yang kemudian menjadi tempat tinggalPenggugat dan Tergugat serta Anakanak Penggugat dan Tergugat , danjika diperhitungkan nilai

dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)No.253, atas nama NANANG SUTANTO,Dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : $u192/04Timur : Jalan PasundanSelatan : Su.93/04Barat : Su.195/04 Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama/gonogini(marital beslag)terhadap sebagian dari harta bersama (gonogini) tersebut ;Hal. 25 dari 31 halaman Putusan No 0511/Pdt.G/2018/PA.Pkl Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu (uitvoerbar bij vooraad) meskipun ada upaya banding maupun kasasi ;

0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 138.00 303.00 Im/F8 1 Tf(12) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 143.00 303.00 Tm/F8 1 TE(105) 35(106) 198(107) 170(110) TaETQgBT0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 179.00 303.00 Tm/F8 1 TE(12) TdETQqBr0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 184.00 303.00 Tm/F8 1 TE(111) 335(107) 170(112) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 223.00 303.00 Tm/F8 1 Tf(12) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 228.00 303.00 Tm/F8 1 TE(113) 195

(114) 40(115) 117(116) 52(117) 195(120) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 278.00 303.00 Im/F8 1 Tf(12) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 283.00 303.00 Im/F8 1 Tf(121) 35(115) 117(122) 18(116) 52(117) 195(120) TdETQgBT0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 339.00 303.00 Im/F8 1 Tf(12) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 344.00 303.00 Tm/F8 1 Tf(121) 35(123) 198(124) 22(125) TdETQgBT0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 380.00 303.00 Im/F8 1 Tf(12

TE(127) 25(130) 198(131) 338(120) TdETQqBr0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 464.00 303.00 Im/F8 1 Tf(12) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 469.00 303.00 Im/F8 1 TE(120) 223(132) 55(120) 223(122) TdETQgBI0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 264.00 267.00 Tm/F8 1 TE(121) 35(133) 5(107) 170(112) TdETQqBr0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 307.00 267.00 Im/F8 1 Tf(12) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 312.00 267.00 Tm/F8 1 TE(134) 332(135) 350(113) 195

(133) 5(117) 195(120) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg10.00 0.00 0.00 10.00 113.00 240.00 Tm/F12 1 TE(12) 1(11) 1(7) 2(13) 2(314) 1(6) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg10.00 0.00 0.00 10.00 143.00 240.00 Tm/F12 1 TE(15) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg10.00 0.00 0.00 10.00 146.00 240.00 Tm/F12 1 TE(16) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg10.00 0.00 0.00 10.00 149.00 240.00 Im/F12 1 TE(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(17) 1(15) TaKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg10.00 0.00 0.00 10.00

diserahkanPENGGUGAT kepada TERGUGAT I yaitu berupa :e Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08172/Bencongan, seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) sebagaimana SuratUkur Nomor : 221/Bencongan/2006, tertanggal 18 Oktober 2006 yang terletakdi Kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, PropinsiBanten, setempat dikenal dengan nama Perumahan Taman Borobudur BlokJ/7, atas nama SUDIRMAN ;e Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08503/Bencongan, seluas 195

ataubarang jaminan milik Penggugat berupa :Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08172/Bencongan, seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) sebagaimanaSurat Ukur Nomor : 221/Bencongan/2006, tertanggal 18 Oktober 2006yang terletak di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, KabupatenTangerang, Propinsi Banten, setempat dikenal dengan nama PerumahanTaman Borobudur 1 Blok J/7, atas nama SUDIRMAN ;Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08503/Bencongan, seluas 195

Mahkamah Agungmempertimbangkan dalam Yurisprudensi No. 995 K / Sip / 1975, tertanggal 8 8 1975, Rangkuman Yurisprudensi MA, II, Hukum Perdata dan Acara PerdataMA RI hlm 195 mempertimbangkan :* Gugatan diajukan tanpa didasari adanya persengketaan mengenai jumlahutang ; Penggugat sebagai debitur, pada dasarnya dibebani kewajiban untukmembayar utang / kewajiban dan tidak mempunyai hak terhadapKreditur ;e Untuk mengajukan Gugatan dalam hubungan kewajiban hak anatarakedua belah pihak, baru dapat dibenarkan

dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor221 / Bencongan / 2006 tanggal 18 Oktober 2006 terdaftar atas nama Penggugatdemikian berikut bangunan rumah dan turutanturutannya yang berdiri diatasbidang tanah tersebut yang diikat dengan Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sesuaidengan hukum yang berlaku ;Tanah dan Bangunan yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang,Kecamatan Kelapa Dua, Kelurahan Bencongan dengan luas tanah 195

Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 08503 /Bencongan, seluas 195 M2 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 37Bencongan/2008, tertanggal 28 Nopember 2006 yang terletak di KelurahanBencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tanggerang, Propinsi Banten,setempat dikenal dengan nama Jalan Empu Brrada Nomor : 60 A RT.05, RW.13, atas nama Penggugat ;Dimana hal tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung No. 394 K / Pdt / 1984 tanggal 31 Maret 1985 yang kaidah19hukumnya

/Pasal 195 (6) HIR, Pelawan yang bukanmerupakan pihak terhadap putusan pengadilan yang akan dieksekusi berhakmengajukan Perlawanan terhadap eksekusi tersebut, yang akandilaksanakan terhadap asetaset;Pasal 206 (6) R.Bg.

/Pasal 195 (6) HIR menyatakan sebagai berikut:(6) jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukanoleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, makahal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu,diajukan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerahhukumnya harus dilaksanakan keputusannya itu;6.

/Pasal 195 Ayat (6) dan (7) HIR;2). Apabila segera nampak bahwaperlawanan tersebut benar danberalasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidaktidaknya sampaidijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri;hal 3 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pat/20143). Terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum;7. Bahwa sesuai dengan Pasal 206 (6) R.Bg.

/Pasal 195 (6) HIR tersebutPelawan bukanlah pihak yang terlibat dalam perkara pokok sebagaimanayang disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor42/Eks/2003/358/Pat.G/1996/PN.Mdn tertanggal 20 Oktober 2010 yakni padaperkara Nomor 358/Pdt.G/1996/PN.Mdn tanggal 20 Agustus 1997 jo. PutusanPengadilan Tinggi Medan Nomor 496/Pdt/1997/PT.Mdn tanggal 6 Desember1997 jo. Putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor3445/K/Pdt/2002 tanggal 2 September 1999 jo.

Bahkan dengan menciteerketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR/206 Ayat (6) R.Bg.

Pelaksanaan Keputusan Hakim, khususnyaketentuan Pasal 195 ayat (6) RID/HIR menetapkan sebagai berikut (dikutip) :"Perlawanan (verzet,) terhadap pelaksanaan keputusan juga dari pihak ketigaberdasarkan dalil tentang adanya Hak Miliknya atas bendabenda yang disitaitu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upayaupaya paksaan yangdiperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyaiwlayah hukum dalam mana tindakantindakan pelaksanaan tersebutHal. 9 dari 39 hal. Put.

No. 1284 K/Pdt//2009dijalankan";Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam Bukunya yangberjudul "PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASIPENGADILAN", Buku Il halaman 145 menegaskan ketentuan Pasal 195 ayat (6)RID/HIR diatas sebagai berikut (dikutip) :"Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir dan sitaeksekusi hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik, jadi hanya dapat diajukanoleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemegang barang yangdisita dan

diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeriyang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) R.Bg,).

);EKSEPSIKEDUA :Bahwa Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam perkara aquotelah mengajukan suatu "Gugatan Perlawanan" atas Penetepan PengadilanNegeri Jakarta Barat yang ternyata Cacad Yuridis karena adalah suatukesalahan atau pelanggaran fundamental dalam beracara perdata untukmenggabungkan gugatan (yang berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1)RID/HIR dan merupakan perkara antara dua pihak dengan sebutan Penggugatdan Tergugat) dengan perlawanan Pihak Ketiga (yang berdasarkan ketentuanPasal 195

DKI) selaku pihak yang mengajukan Perlawanan,sementara berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR yangintinyamenegaskan Perlawanan Pelawan hanya dapat diajukan oleh pihakatau orang yang mewaliki barang yang disita (dalain hal ini PemerintahProvinsi DKI Jakarta) (dalam hal ini tidak) ;2.2.

HENRY SAKTI Jo Berita Acara SitaEksekusi tanggal 21 Juli 2008 ;Pasal 195 ayat (6) HIR menegaskan bahwa perlawanan/bantahan terhadap sitaanhanya dapat diajukan oleh pihak ketiga (derden verzet) yang memiliki hak atasobjek tersita.

Karena itu alas hak yang dijadikandasar alasan bantahan Para Pembantah sama sekali tidak mengikat dan tidakada hubungannya dengan pemilikan tanah Sertifikat Hak Milik No. 3686/Kaliabang Tengah.5 Atas dasar itu Para Pembantah BUKAN pemegang hak atas tanah yang diuraikandalam Sertifikat Hak Milik No. 3686/Kaliabang Tengah yang menjadi objek SitaEksekusi, sehingga karena itu Para Pembantah bukanlah pihak ketiga yangdimaksud ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, dan karena Para Pembantah itu tidakmemiliki

Usaha AbadiMandiri mengenai jual beli tanah yang belum terselesaikan secara hukum,sehingga karena itu permasalahan dalam bantahan bermuatan perselisihan/sengketa kepemilikan yang merupakan sengketa perdata biasa yang semestinyadiajukan melalui proses gugatan biasa, bukan melalui proses bantahan.Objek Sita Eksekusi adalah bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3686/Kaliabang Tengah tertulis a.n Henry Sakti sebagai pemegang hak berdasarkanperalihan hak yang sah.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (

Para Pembantah berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat 6 HIR ternyata tidak semuanyamemiliki kwalitas (Legal standing) untuk mengajukan bantahannya dalam perkaraaquo karena sebagian Para Pembantah secara yuridis tidak berhak untuk23mengajukan gugatan bantahan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan NegeriBekasi No. 43/Eks.HT/2008/PN.Bks. tanggal 3 Juli 2008 ;Bantahan terhadap sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik, jadihanya dapat diajukan Pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah

pemilikbarang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari PengadilanNegeri yang secara nyata menyita (pasal 195 ayat (6) HIR, pasal 206 ayat 6Rbg) ;2.

Advokatdan Penasehat hukum yang berkantor di PerkantoranITC Cempaka Mas Lt. 9, No. 16A, Jalan LetjenSuprapto Sumur Batu, Jakarta Pusat, berdasar SuratKuasa Khusus No. 12/SK.IX/AD/2014, tertanggal 24September 2014, yang didaftar di Pengadilan AgamaJakarta Pusat Nomor 195/SK/X/ 2014/PA.JP tanggal 3Oktober 2014, selanjutnya disebut Penggugat;MelawanXXXXXXXXX, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxx Jakarta Pusat,selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut.Setelah mempelajari berkas perkara.Setelah

Eksepsi diskualifikasi in person:1.Bahwa Pelawan tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas hukum(persona standi in judicio) untuk mengajukan perlawanan ini, karenaPelawan bukanlah pemilik atas Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 2421/Kebonagung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1569/Manggarmas(obyek sengketa) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 195Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) R.Bg. yang menyebutkan sebagaiberikut:Pasal 195 Ayat (6) HIR:Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga

Bahwa merujuk pada Pasal 195 Ayat (6) HIR, Pasal 209 Ayat (6) R.Bg,Buku Il Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta PutusanMahkamah Agung RI tersebut di atas, tegastegas ditentukan bahwaKualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar perlawanan pihakketiga (derden verzet) adalah mutlak harus pemilik atau pihak yangmerasa pemilik dari tanah/objek eksekusi;5.

yang sangat jelasMajelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan:Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan perlawanan eksekusi adalahupaya hukum dari pihak tereksekusi jika eksekusi yang dilakukan keliru dariamar putusan yang menjadi dasar suatu eksekusi, sedangkan gugatanperlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah upaya hukum pihak ketiga(derden verzet) jika eksekusi yang dilakukan melanggar hak kepemilikan(volle eigeenar) pihak ketiga tersebut di atas suatu obyek eksekusisebagaimana diatur dalam Pasal 195

(delapan puluh lima meter persegi)diberikan kepada Petrus Sayogo (orang tua Tergugat ) kemudian dijualbelikan kepada Tergugat II tertanggal 22 Desember 1998 Nomor 507/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pembuat Akta Tanah TuasikalAbua, S.H., bidang tanah mana batasbatasnya: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hak Milik Nomor 166; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kemakmuran/Dr.

dengan Tergugat Il tertanggal 22 Desember 1998 Nomor: 570/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah, Tuasikal Abua, S.H., adalah tidak sah, melanggar HakSubjektif dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanyacacat hukum, maka batal demi hukum;6.

Pasal 14 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Pasal 195 R.Bg. jo. Pasal 184 HIR. Apabila hal ini tidakdilakukan dianggap putusan yang kurang lengkap dan kurang pertimbanganhukum, seperti Putusan Judex Facti ini. Sangat jelas salah menerapkan ataumelanggar hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana kaidah dasar jugaHal. 13 dari 16 hal. Put.

unit lemari peraga Type AB/A Dan 195 unit lemari peraga TypeAB/B dari PT.

H.Hal. 195 dari 239 hal. Put.

Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 8500 M2, Sertifikat Hak Milik No. 195, atas nama I WAYAN SANDIA dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Telabah. Sebelah Selatan : Tanah Milik I Nyoman Sumanasa. Sebelah Timur : Telabah. Sebelah Barat : Tanah Milik Gede Trunajaya. b.

Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 195, objek sengketa harta warisan yang terletak di Subak Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng demikian juga terhadap objek sengketa harta warisan yang terletak di Subak Mandul, Desa panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tersebut diatas yang menjadi hak waris Penggugat secara sukarela dan dalam keadaan lasia, dan bila perlu dengan bantuan dari pihak Kepolisian (Alat Negara) ; 5.

Selanjutnya Terdakwadan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mako Polres Kepulauan Merantiguna proses hukum lebih lanjut;Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 195/10219.00/2020 hariJumat tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun 2020 yang ditandatangani DepaSusanti,SE.,MM selaku Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang,setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cab.

Selanjutnya Terdakwadan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mako Polres Kepulauan Merantiguna proses hukum lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 195/10219.00/2020 hariJumat tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun 2020 yang ditandatangani DepaSusanti,SE.,MM selaku Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang,setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cab.

plastic klep warna benin berisikan narkotika; 1 (Satu) buah plastic klep tempat penyimpanan sabu; 1 (Satu) buah dompet warna coklat; 1 (Satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih; 1 (Satu) lembar bukti transfer;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menuruthukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan barang buktitersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan Berita AcaraPenimbangan No. 195

uraian singkat fakta hukum yang sebenarnya terjadi perludiungkapkan, untuk memperjelas bahwa putusanputusan Pengadilan TinggBanten dan Pengadilan Negeri Tangerang terdapat kesalahankesalahanmenyolok tentang pelaksanaan penetapan hukumnya, kurang cukupmempertimbangkan dan seolaholanh menutup mata dalam memperhatikanbukti yang ada secara obyektif sesuai dengan faktanya;JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA SEBIDANG TANAHYANG HENDAK DIEKSEKUSI DILOKASI TANAH MILIK PARA PEMOHONKASASI (SESUAI PASAL 195

Bahwa bukti Serifikat Hak Milik No. 613/ Batusari dan Sertifikat HakMilik No. 1569/Batusari yang diajukan Para Pemohon Kasasi/ParaPembantah dalam perkara bantahan eksekusi terhadap putusan (UitVoerbaar Bij Vooraad) adalah bantahan yang telah memenuhi syaratprosedur hukum acara yang diatur dalam HIR maupun Rv yangmenjadi acuan dalam beracara di Pengadilan Negeri ; Bantahan Pemohon Kasasi/Para Pembantah telah sesuai denganpasal 195 ayat 6HIR yaitu diajukan atas dasar hak milik, karenanyaHal. 8 dari

Akhmad Kamil, SH.M.Hum., Kaidahkaidah Hukum Yurisprudensi,halaman 65, No. 25) ;10.Dengan demikian nyatalah bahwa para Pemohon Kasasi adalah PihakKetiga/Pemilik yang mengajukan bantahan terhadap eksekusi yang akandilaksanakanPengadilan Negeri Tangerang berdasarkan adanya perkarayang menjatuhkan putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad, karenanya secarayuridis formil bantahan Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah telahmemenuhi syarat hukum dapat diterima sebagai pembantah yang benar(Sesuai pasal 195 ayat 6 HIR

Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 195/IL.1.0106/VI/2018tanggal 25 Juni 2018, menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkusplastik being yang berisi Narkotika jenis sabu dengan bruto 0,04 (nol komanol empat) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARTIKA M.FRIVORA PURBA,SH. (Pengelolah UPC PT. Pegadaian (Persero))Perdamaian Stabat.2.

21 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wibPara Terdakwa ditangkap dirumah Kurnia Rahayu yang terletak diLingkungan Hilir, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan BatangSerangan, Kabupaten Langkat karena memiliki Narkotika jenis Sabu; Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Abdi Negara dan Candra Kiranadengan harga Rp 100.000.00, (Seratus ribu rupiah); Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkatguna proses Hukum lebih lanjut; Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor :195

21.00 wib ParaTerdakwa ditangkap dirumah Kurnia Rahayu yang terletak di Lingkungan Hilir,Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkatkarena memiliki Narkotika jenis sabu;Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Abdi Negara danCandra Kirana dengan harga Rp 100.000.00, (Seratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kePolres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Barang BuktiNomor : 195

Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan Sertipikat HakGuna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan KepalaPutusan No. 47/G/2018/PTUNMDN him. 13Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 12=8=1998.4.

Bahwa perbuatan Tergugat dalam memproses Sertipikat Hak GunaBangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan TerbatasPancajaya Aneka Karsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (SuratUkur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal12=8=1998. telah sesuai dengan Undang Undang Dasar Nomor 5 Tahun1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Pasal 14 sampaidengan 23

denganPasal 45 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.5.Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan TerbatasPancajaya Aneka Karsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (Surat UkurNo.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195

/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, sehingga Penggugatseharusnya juga menggugat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara selaku pihak yang menerbitkanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Utara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998 yang kemudiandijadikan dasar oleh Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna BangunanPutusan No. 47/G/2018/PTUNMDN him. 16No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PancajayaAnekakarsa.6.Bahwa Sertipikat

Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan Sertipikat HakGuna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 12=8=1998.Putusan No. 47/G/2018/PTUNMDN him. 185.