PENGGUGAT MENGAKUI SENDIRI BAHWA TIDAKADA UNSUR PIDANA (baik penekanan / pemaksaan dan sejenisnya)DALAM AKTA PERDAMAIAN (INCASU : GONO GINI) NO.1 YANGDIBUAT OLEH DAN DI HADAPAN EVIE MARDIANA HIDAYAH, SH.

pemeriksaan tersebut tidak ada dibantu orang lain ; Bahwa di dalam keterangan terdakwa menerangkan mengenal orangyang bernama Adi (DPO), sedangkan saksi Suratman Als Kutil mengenalPohan (DPO) ; Bahwa terdakwa bersama saksi Suratman Als Kutil dan saksi Junalrawan Als Juna (Berkas terpisah) pada saat itu didampingi oleh PenasihatHukum ; Bahwa antara terdakwa dengan saksi Suratman Als Kutil dan saksi Junalrawan tidak ada melakukan konfromtir keterangan ; Bahwa dalam pemeriksaan tersebut tidak ada dilakukan penekanan

pertemuan di Rumah MakanPadjadjaran adalah masalah mekanisme perizinan.Bahwa dalam pertemuan yang kedua saksi ikut dan yang dibicarakanadalah masalah biaya.e Bahwa yang menentukan biaya atas permintaan Pak Insan Kamiluntuk menghitung besaran biaya perizinan tersebut.e Bahwa perizinan yang belum selesai yaitu IMB.e Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab belumselesainya perizinan tersebut.e Bahwa seorang Kepala Seksi tidak berwenang untuk mengeluarkanizin industri.e Bahwa tidak ada penekanan

tentangPeradilan Anak telah terbukti seluruhnya dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapatmenghapuskan sifat dari perbuatan pidananya, maka Para Terdakwa harus tetapmempertanggung jawabkan perbuatannya dan patut dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang adil dan bermanfaat dalamperkara ini, Hakim mempertimbangkan bahwa in cassu Para Terdakwa adalah katagorianak yang perlu mendapatkan sentensing / penekanan

Bahwa begitu pula selanjutnya agenda rapat dan/atau pertemuanterakhir yang diselenggarakan kembali oleh komisi DPRD KabupatenSumbawa pada tanggal 15 Januari 2013 tidak juga menghasilkan solusidan/atau rekomendasi yang jelas dan positif bagi Para Penggugat sehinggahal tersebut semakin menempatkan Para Penggugat pada suatu situasiyang sulit, sementara disisi lain semakin memberikan ruang kepadaTergugat (Para Tergugat) dalam melakukan penekanan dan/atau intimidasiterhadap diri Para Penggugat;36.

, karena pada saat panggilan pertamalangsung Proses PENYIDIKAN bukan PENYELIDIKAN, selanjutnya,Baru satu kali Pemeriksaan Pada Saat PENYELIDIKAN sudahditetapbkan sebagai TERSANGKA, hal tersebut digunakan untukmengambil ahli warisan dalam Gugatan TERBANDING sebagaibentuk tukar guling antara PEMBANDING dengan TERBANDINGdengan mengorbankan Anak kandung PEMBANDING agar supayaketika terjadi Penekanan lewat Laporan POLISI tersebutTERBANDING dalam hal ini dahulu PENGGUGAT bisa memberikansejumlah uang total

Kami kira kita sebagai Praktisi Hukum harusmenyampaikan halhal yang telah diketahui umum tidak lagi kita sampaikan,apalagi menyampaikan hal keliru di persidangan yang menimbulkanpandangan masyrakat menjadi salah kaprah;Bahwa yang menjadi penekanan dalam memandang hasil LaboratoriumForesik adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab:782/DTF/2015 tertanggal 16November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium ForensikCabang Denpasar Ir.Koesnadi

Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK10.Bahwa adapun unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum = yangdilakukan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensiadalah sebagai berikut :e Unsur Kesengajaannya : Bahwa Tergugat Rekonpensi telahsengaja dan tanpa prosedur hukum melakukan penekanan danpemaksaan kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayarganti rugi atas lahan yang tidak dimiliki oleh TergugatRekonpensi; Bahwa Tergugat Rekonpensi telahsengaja memasang portal di lahan kebun PenggugatRekopensi, yang tidak dibenarkan

Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadapKeputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahankepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena UndangUndang inimerupakan hukum materiil dan sistem Peradilan Tata Usaha NegaraMenimbang, bahwa sebagai jaminan perlindungan kepada masyarakatdimaksud, UndangUndang menekankan adanya kewajiban bagi PejabatPemerintahan untuk melaksanakan penyelesaian upaya administratif yang diajukanwarga masyarakat, oleh karenanya UndangUndang memberikan penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)Halaman 121 dari 124 halaman.

sengketa gugatan dalam lingkunganperadilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUNagar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acarasendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http:/Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);6.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalammenggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

menerbitkan Nomor :425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora Megah Sejahteradengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratussembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) ;Bahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmelakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku DurekturUtama PT.Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan

menerbitkan Nomor :425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora MegahSejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyarempat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribuempat ratus lima puluh lima rupiah);Bahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmelakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku DurekturUtama PT.Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan

urine di BNNKSingkawang hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung zatMethamphetamine (MET) dan positif (+) mengandung ZatAmphetamine (AMP) Kemudian Terdakwa dilimpahkan keSubdenpom XIlI/11 Skw untuk diproses sesuai ketentuan hukumyang berlaku.Bahwa menurut Saksi6di satuan Brigif 19/Kh sudah seringdilakukan P4GN Penyuluhan, Penanggulangan, Pemberantasan,Penyalahgunaan Narkoba, bahkan Danbrig, Kasbrig, Dandenma,Wadandenma dan Perwira Staf lainnya telah berulang kalimemerintahkan dan memberi penekanan

disaksikan Terdakwa, anggota Denpom XiIl/11Skw dan salah satu anggota Provost Brigif 19/Kh yang ikut padasaat itu, dan hasil test urine Terdakwa Positif (+) mengandung zatMethamphetamine (MET) dan positif (+) Amphethamine (AMP).Bahwa disatuan Terdakwa Brigif 19/Kh sudah sering dilakukanPenyuluhan, Penanggulangan, Pemberantasan, PenyalahgunaanNarkoba, bahkan sudah berulang kali pada saat jam Komandanoleh Danbrig 19/Kh, Kasbrig dan Perwira Staf lainnya telahberulang kali memerintahkan dan memberi penekanan

Verbalisan sebagai berikut :1.Sri Ana, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa Saksi sebagai Penyidik BNN pernah melakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa ;Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh2 (dua) orang Penasehat Hukum ;Bahwa Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa adalah : SandroPintoro dan Togar ;Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;Bahwa selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak adapemaksaan, penekanan

Angkatan Laut,BNN dan Bea Cukai dan pada pukul 18.00 WIB ditemukan barang bukti berupanarkotika jenis Shabu sebanyak 41 karung plastic yang berisi 1.019 (seribuSembilan belas) kantong plastic bening ;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Ana selaku saksi verbalisanmelakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa saksi melakukanpemeriksaan terdakwa didampingi oleh 2 (dua) orang Penasehat Hukumbernama Sandro Pintoro dan Togar, bahwa dalam melakukan pemeriksaanterhadap terdakwa tidak ada pemaksaan, penekanan

(garis bawah merupakan penekanan dari Termohon);Halaman 58 dari 153 halaman. Putusan Nomor 29P/HUM/20191. Bahwa Pasal 31A ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UndangUndang Nomor3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:(1)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatdilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan olehberlakunya peraturan perundangundangan di bawahundangundang, yaitu:a. Perorangan warga negara Indonesia;b.

Putusan Nomor 29Yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perseoranganatau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2011;Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atauperorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepadaMahkamah Agung atas berlakunya suatu PeraturanPerundangundangan tingkat lebih rendah dari UndangUndang;(garis bawah merupakan penekanan dari Termohon);1.

Dalam alinea 6 Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 dengan tegasdinyatakan bahwa:Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas,pembentukan UndangUndang ini diperlukan dalam rangka:c. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalamUndangUndang ini dan pengertian limbah sebagaimanadiatur dalam UndangUndang tentang PengelolaanLingkungan Hidup;(garis bawah merupakan penekanan dari Termohon);.

sengketa gugatan dalam lingkunganperadilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banhwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUNagar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acarasendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebutdillhat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat dependterhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administrationpenal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

(Garis Bawah untuk memberikan penekanan)Maka sudah menjadi amanah dari UUPT agar TERGUGAT melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasarnya (AD2)agar diubah dengan menyesuaikan pada ketentuan baru dalamUUPT.

(garis bawah danpenebatan oleh TERGUGAT II sebagai penekanan).Dengan demikian PENGGUGAT tidak dapat meminta devidenkepada TERGUGAT karena hingga kini tidak memiliki buktisetor sebagai pemegang saham. Maka berdasarkan asas pointdinterest point daction, dimana kedudukan PENGGUGATHal. 73 dari 91 hal. Put.

PIRNGADI Kota Medan/FKUSUdengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :Ringkasan Pemeriksaan Luar : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher bagian belakang, punggung,pinggang, serta anggota gerak atas dan bawah bagian belakang yang hilangpada penekanan. Dijumpai kaku mayat pada persendian rahang, leher, jarijari tangan dan kaki,yang mudah dilawan. Dijumpai kedua kelopak dalam pada mata kanan dan kiri berwarna pucat. Dijumpai permukaan bibir berwarna pucat.

(Pensiunan hakim Pengadilan Tinggi Bandung) jauh dari kapasitas pihakyang mampu untuk melakukan penekanan, sehingga pertanyaan TergugatSiapa yang melakukan penekanan ? menurut Tergugat jelas ini adalah daliyang terlalu mengadaada;Halaman 44 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.

Pengembalian keputusan pada Berita Acara Pematokan ini dilakukandengan penuh kesadaran dan tanpa ada penekanan dari pihak manapun dantelah ditandatangani bersama ;Bahwa berdasarkan hasil survey dilapangan yang dilakukan secarabesamasama dengan Terdakwa (1) BERNARD C.F.

Pengembalian keputusan pada Berita Acara Pematokan ini dilakukan denganpenuh kesadaran dan tanpa ada penekanan dari pihak manapun dan telahditandatangani bersama ;Bahwa berdasarkan hasil survey dilapangan yang dilakukan secarabesamasama dengan Terdakwa (1) BERNARD C.F.