Ditemukan 11437 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 57/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
EKA WIRASWATI,S.E.
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
91 — 86
  • Negarasebagaimana berbunyi :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor: 57/G/2019/PTUN.Mks.b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
YARNITA LAIA
Tergugat:
1.Kepala Desa Hilinamazihono
2.DARMAN HALAWA/KEPALA DESA HILINAMAZIHONO
132 — 170
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;j.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-07-2010 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 K/PDT/2009
Tanggal 14 Juli 2010 — EKA LUKY PUTRA, dkk VS ERWIN TEJA, dkk
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terlebihlebih, apabila penyitaan tersebut dilakukan terhadap milikpihak ketiga atau pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara ;Bahwa proses penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkankerugian kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak ikut menjadi pihakdalam perkara (Bandingkan dengan prinsip kontrak partai sebagaimanadimaksud dalam pasal 13840 KUHPerdata);Pelaksanaan sita dalam suatu perkara hanya terbatas terhadap hartakekayaan Tergugat dan tidak boleh melampaui terhadap harta
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 16-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 27-04-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 22/G/2017/PTUN.PDG
Tanggal 28 Maret 2018 — Penggugat:
NOVIA INDRA
Tergugat:
WALI NAGARI AIA MANGGIH
133 — 61
  • Menjadi Pengurus Partai Politik;h. Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Organisasi Terlarang;F Merangkap Jabatan Sebagai Ketua dan/atau AnggotaBadan Permusyawaratan Nagari, Anggota Legislatif danJabatan Lain yang Ditentukan Dalam Peraturan PerundangUndangan;j. Ikut Serta dan/atau Terlibat Dalam Kampanye PemilihanUmum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;k. Melanggar Sumpah/Janji Jabatan; danI.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 29-11-2019 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 257/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat:
MASNI NURDIN
Tergugat:
1.Hi . SAID LATURUA, SE
2.SAID ALFAHRI BIN TAHER
264 — 80
  • SAMALLO, SH, ketiganya adalah Advokat danPenasehat Hukum pada Kantor Advokad dan Penasehat HukumHAMDANI LATURUA, SH & Rekan, beralamat di Jalan Melati No.34 RT.001/RW.001 Kelurahan Honipopu Ambon (Belakang TokohEnam Kantor DPW Partai Nasdem Propinsi Maluku), berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/HLR/XI/2019, tanggal 10Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Nopember 2016 — - GATOT PUJO NUGROHO, ST.,M.Si (TERDAKWA)
286 — 70
  • /XI/2012 tanggal13 Agustus 2012 perihal Perbaikan Permohonan Anggaran DanaPIMANSU Tahun 2012;b. 2 (dua) bundel Fotocopy Laporan Kegiatan PIMANSU.Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN RI terdiri dari:a. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/IX/012 Tanggal 12September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah dan Bansos UntukKegiatan Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RITahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikSurat Keterangan Tidak
    Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor:15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.Tentang PersetujuanTerhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang III 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
    Gubernur Sumatera Utara tidak pernahmemanggil Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Nurdin Lubis)dan Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara (Baharudin Siagian)maupun anggota TAPD yang lain, yang memerintahkan agar membantuusulan proposal hibah dan bansos yang diajukan / berasal dari partai(Partai Keadilan Sejahtera/PKS) dan temanteman Saudara dalamproses penyusunan APABD TA 2012 TA 2013 bahkan proposalproposal dari partai tersangka (PKS) dan banyak yang tidak lolosverifikasi dari SKPD
    Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikSurat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal Dalam KepengurusanSurat Keterangan Domisili20Hal 210 dari 380Put.
    No. : 75/Pid.SusTPK/2016/PN.Man.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.Terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang III 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadapNota
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
363 — 271
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu:c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya,d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu:e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa:f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya,g. menjadi pengurus partai
    membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
    Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgf. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat atau DPRD, danjabatan lain yang ditentukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 832 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Februari 2018 — Dra. Hj. MAIMUNAH KABALMAY
854 — 698 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Permohonan kasasi diajukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa judex factie telah salah ... [Selengkapnya]
  • terima tanggal 9Desember 2010 (copy);181. 1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran untuk memperlancar prosesPembahasan APBD 2011, terdiri dari :Penyerahan dana kepada Ketuaketua Fraksi, yaitu :Ketua Fraksi Golkar (FADILA RAHAWARIN) sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai buktikuitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);Ketua Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (ABETTETLAGENI) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 17 Desember 2010(copy);Ketua Fraksi Partai
    sebesarRp5.000.000,00; ABET TETLAGENI, sebesar Rp5.000.000,00; MELKISEDEK RUMTEH, ST, sebesar Rp5.000.000,00; LUKMAN MATUTU, SH, sebesar Rp5.000.000,00; ARSYAD NUHUYANAN, sebesar Rp5.000.000,00; PAULUS RAHAYAAN, SH, sebesar Rp5.000.000,00; HASYIM RAHAYAAN, SH, sebesar Rp5.000.000,00; LADAKA RAHANTAN, sebesar Rp5.000.000,00; DJULKIFLI SUN, sebesar Rp5.000.000,00; .H.KARMOMJANAN, S.Sos, sebesar Rp5.000.000,00;Sesuai bukti pembayaran biaya Fraksi Demokrasi KebangsaanIndonesia tanggal 17 Desember 2010 (copy); Fraksi Partai
    2010 (copy);1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran untuk LKPJ masingmasingFraksi, terdiri dari : LKPJ Fraksi Golkar, penyerahan dana kepada Ketua FraksiGolkar FADILA RAHAWARIN sebesar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 3 Juli 2010 (copy); LKPJ Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia, penyerahandana kepada Sekretaris Fraksi Demokrasi KebangsaanIndonesia PAULUS RAHAYAAN, SH sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kuitansitanggal 3 Juli 2010 (copy); LKPJ Fraksi Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 26-05-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
174 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang diajukan oleh kedua belah pihak,Judex Facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskanoleh undangundang, maka putusannya harus dibatalkan.No. 1863.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK11c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 08-11-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 46/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
ANDRE RONALD PANJAITAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
244 — 93
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 pasal 14 diatasAnggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan TidakDengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesiaapabila: huruf b, disebutkan bahwa melakukan perbuatan danberperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 27-08-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 47/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
HERIANSYAH, ST
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
172 — 92
  • melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkatberat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:Halaman 43 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 125/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
1.ATUMBULA WA’ANA
2.MURNIATI LAIA
3.YURIANA LAOWO
4.MARDINUS BAZIKHO
5.AGUSIANA PERTIWI DUHA
6.Atumbula Waoma
Tergugat:
1.Kepala Desa Baruyu Sibohou
2.Kepala Desa Baruyu Sibohou, Kec. Hibala, Kab. Nias Selatan
130 — 57
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 22-04-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 06/ G / 2014 / PHI-Smda
Tanggal 22 April 2014 — ANSELMUS BAT , DKK MELAWAN PT.REJEKI ABADI SAKTI
68 — 9
  • Foto copy Rincian gaji bulan April 213 ,Mey 2013 dan Juli 2013 atas namaRAHIM MUSTAFAR, diberi tanda P10;13.Foto copy Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:561/K.42/2013 tetntang Penetapan Upah Minimum Kota Samarinda tahun 2013tanggal 17 Januari 2013 diberi tanda ...P13 ;14.Foto copy Surat dari Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem ProvinsiKalimantan Timur NO:15/BAHUNASDEM/KT/X1/2013 tanggal 8 Nopember2013 diberi tanda 0.0... eeeeeeeeeeeees P14 ;15.Foto copy Surat dari Kantor Advokat /Pengacara
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 95/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
AMAR HAMZAH
Tergugat:
Bupati Serdang Bedagai
92 — 56
  • 11 tahun2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;Halaman 51 Put.95/G/2019/PTUNMdnc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 10-12-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 29-03-2015
Putusan PTUN KENDARI Nomor 35/G/2014/PTUN-KDI
Tanggal 9 Februari 2015 — Drs. ARIFUDDIN, M.Pd. (P) Vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA (T)
155 — 134
  • Surat Panwaslu Kab.Kolaka, Nomor: 86/PanwasluKlk/V/2014 perihal tindaklanjut dengan alasan: (a) berdasarkan Surat EdaranBawaslu RI Nomor 0553/Bawaslu/V/2014 tanggal 8 Mei2014 perihal tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran,dimana pada point 5 Surat Edaran tersebut dejelaskanbahwa dalam hal hasil pemilu secara nasional telahditetapbkan oleh KPU, maka Bawaslu Provinsi dan/atauPanwaslu Kabupaten/Kota tidak dibenarkan untukmengeluarkan rekomendasi perbaikan atas hasil perolehansuara yang diajukan oleh Partai
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 412/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Penggugat : PIPIT PATIMAH
Terbanding/Tergugat : UJANG KURNIADI
81 — 36
  • Tergugat Konvensi tidak mempunyalkekuatan hukum atau tidak mengikat bagi para pihak maka dengan ini MajelisHakim tingkat banding berkesimpulan penguasaan objek sengketa yangdilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas objek sengketaadalah perbuatan yang melawan hukum dan penguasaan tersebut jikadihubungkan dengan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh TergugatRekonvensi /Penggugat Konvensi yang menerangkan bahwa salah satu objeksengketa disewakan untuk dijadikan kantor oleh salah satu Partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-06-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 192/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
ARIFIN HULU, ST
Tergugat:
Bupati Nias Utara
92 — 68
  • Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak Pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana umum ;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahQomemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakPutusan Nomor : 192/G/2019/PTUNMDN Halaman 109.10.11.Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danPidana yang dilakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 26-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 PK/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG., II. HAJJA ANDI HALIPA, DKK VS I. H.M. TAUFAN PAWE, SH.,MH., II. HJ. GUMRIAH;
102 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syarat formilkarena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap). Bahwa berdasarkanfakta yuridis surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalammengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan KabupatenPinrang (selaku Tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan Sertipikat HakMilik Nomor 01099 Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa KabupatenPinrang Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 12-12-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 137/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
Safuan, S.Sos., M.si
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
234 — 105
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau; d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yangHalaman 47 dari 52.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 26-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 45/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
IR.MAXIMUS RONDIDAN
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
138 — 66
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau; c. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengantrENCANA; nn 2a nn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn ene n en en nee8.