No 1810/Pdt.G/2020/PA.SrMenimbang, bahwa saksisaksi Pemohon menyatakan Antara Pemohondan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisinan disebabkanmasalah ekonomi karena Pemohon di PHK dari tempat kerja akhirnya terjadiperselisinan;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti Pemohon salingbersesuaian menguatkan dalildalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasditemukan fakta, bahwa; Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan danpercekcokan

disebabkan ekonomi , Pemohon di PHK dari tempat bekerja; Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 bulan ;Menimbang,bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yangterkandung dalam kitab suci Al Quran sebagai berikut;Artinya: Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya AllahMo 2Wyse dtMaha mendengar lagi Maha mengetahui.

Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri lalu pindah diSemarang Barat Kota Semarang hingga sekarang dan selama perkawinanPenggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai (satu)orang anak lakilaki bernama anak I, usia 3,2 tahun, lahir di Semarang padatanggal 11 Desember 2004 dan anak tersebut sejak lahir hinggasekarang ikut dan diasuh oleh ibu Penggugat yang bertempat tinggal diSemarang Barat; Bahwa sejak Januari tahun 2006 setelah Tergugat di PHK

Saya punya saksi hidup yang bisa menjawab bahwa di antara pasalpasaltersebut bisa memberatkan saya; Memang benar adanya saya pernah di PHK dari perusahaan tempat saya bekerja, tetapibukan berarti saya sudah tidak dapat lagi mencari pekerjaan dan saya tidak pernahmerasa bahwa saya sudah tidak mampu lagi menghidupi anak istri saya. Itu hanyamencaricari alasan saja untuk memberatkan saya sebagai Tergugat dan saya juga tidakmerasa bahwa saya sering bertengkar dengan istri saya.

No.537 K/Pdt.Sus/2012Dinsosnaker, selanjutnya berdasarkan anjuran Mediator Dinsosnaker,Penggugat dapat menerima anjuran Pemutusan Hubungan Kerja sesuai denganUndangUndang No.13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat (1) huruf c ;Bahwa sampai saat pengajuan gugatan ini, Penggugat belum menerimapenyelesaian dari pihak Tergugat (yayasan LP3ESIDA dan yayasan PendidikanKelapa Sawit Andalas Padang) maka dengan demikian adalah wajar Penggugatmenuntut pembayaran upah sampai adanya keputusan PHK yang sah dariLembaga Penyelesaian

Menyatakan bahwa telah terjadi PHK antara Penggugat dengan Tergugatsejak 03 Oktober 2011 ;3.

Pada sekira awal tahun 2006Tergugat di PHK dan Penggugatpun ikut berhentibekerja lalu pulang dan bertempat kediamanbersama dirumah orang tua Penggugat di Desadan Kecamatan Sumbang selama sekitar hampir 1(satu) tahun kemudian Penggugat denganTergugat juga telah melakukan hubungan kelamin(bada dukhul) dan dikaruniai satu anak diberinama : XXX lahir tanggal 12 Juli 2003 sertaanak tersebut sekarang dalam asuhanpemeliharaan Penggugat bersama orang tuaPenggugat; 3.

pada pokoknya sebagaiberikut:4 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karenasaksi adalah ibu Penggugat; ~~~~~~~~~5 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhirtinggal bersama di rumah bersama di Desa Sumbang dan sudahmempunyai 1 anak;~~~~~~~~77777777777777777776 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula rukun danharmonis, namun sejak awal tahun 2006 sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalahkekurangan ekonomi;7 Bahwa yang saksi ketahui setelah di PHK

Bahwa, di luar dari dugaan, + Tahun 2006 hingga sekarang Pemohonkena sakit stroke, berakibat terjadi kegoyahan rumah tangga, tidakharmonis, tidak bahagia, bahkan timbul tidak ada kecocokan dalamrumah tangga, yang utama disebabkan :e Menderita sakit stroke + 9 tahun berakibat sulit jalan dan komunikasi.e Selama ini Pemohon bekerja di Swasta, oleh karena sakitnya, makaPerusahaan memPHK (Pemutusan Hubungan Kerja).e Pemohon oleh karena kena PHK berakibat tidak bisa memberikanNafkah lahiriyah, bahkan

SYATIBI, S.H., akantetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkankepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal ituterjadi karena Pemohon menderita sakit stroke + 9 tahun berakibat sulit jalandan komunikasi, selama ini Pemohon bekerja di Swasta, oleh karena sakitnya,maka Perusahaan memPHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Pemohon, olehkarena di PHK berakibat tidak bisa memberikan nafkah lahiriyah, bahkandengan sakitnya stroke juga sudah tidak bisa

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak danupah Penggugat selama proses PHK sebesar Rp184.766.400,00(seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribuempat ratus rupiah);6.

Dengan demikian Penggugat telahmelanggar Pasal 49 angka 1 dan 2 Bab XI Juncto Pasal 57 angka 3 PKBsehingga Penggugat dapat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) denganhanya menerima uang penggantian hak;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguhsungguhtetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 Ayat 3 Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 5 Tahun

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II karena PHK sejak dibacakan putusan ini; 4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp41.444.425,00 (empat puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut: a. Uang pesangon 2 x 7 bulan upah x Rp2.118.669,00 = Rp29.661.366,00 b. Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp2.118.669,00 = Rp6.356.007,00 c.

Nomor 1167 K/Padt.SusPHI/2018Menyatakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan Tergugat Ilkepada Tergugat telah bertentangan dengan Undang UndangKetenagakerjaan;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Ilkarena PHK sejak dibacakan putusan ini;Menghukum Tergugat Il untuk membayar Kompensasi kepada Penggugatsebesar Rp54.156.439,00 (lima puluh empat juta seratus lima puluh enamribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagaiberikut:a.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat II karena PHK sejak dibacakan putusan ini;4. Menghukum Tergugat Il untuk membayar kompensasi kepadaPenggugat sebesar Rp41.444.425,00 (empat puluh satu jutaempat ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh limarupiah) dengan perincian sebagai berikut:a. Uang pesangon 2 x 7 bulan upah xRp2.118.669,00 = Rp29.661.366,00b. Uang penghargaan masa kerja 3 xHalaman 7 dari 9 hal. Put.

Menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah melakukanpemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada TermohonKasasi/Penggugat;Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1341 k/Pdt.SusPHI/20203. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadiantara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugatadalah karena alasan dikualifikasikan mengundurkan diri sesuaidengan ketentuan Pasal 168 Ayat (1) Undangundang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;4.

dan benar menerapkan hukumnya, judex facti telahmempertimbangkan buktibukti kKedua belah pihak dan ketentuan hukumyang berlaku dalam memutus perkara ini, oleh karena setelah menelitisecara seksama memori kasasi tanggal 18 Maret 2020 dan kontra memorikasasi tanggal 2 April 2020 dinubungkan dengan pertimbangan judex factidalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalangka Raya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) terhadap Penggugat/Terlawan/Termohon Kasasi pada tanggal 25 September 2017 denganalasan karena Penggugat terbukti telan melakukan pelanggaran terhadapperaturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu sering mangkir kerja tanpaada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (vide bukti T1), makaatas PHK tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasiPHK sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 xketentuan Pasal 156 ayat

PENGGUGATmasih membuka pintu untuk berdamai, akan tetapi melihat dan memperhatikanpola pikir dari TERGUGAT terkesan mengabaikan perundangundangan yangberlaku.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikanputusan sebagai berikut :PRIMAIR:122Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan pemutusan hubungan kerja (PHK);Menghukum TERGUGAT membayar kompensasi

PHK kepada PENGGUGATsecara tunai seketika dan sekaligus sebagai berikut: Uang Pesangon 9 bulan x 2x Rp. 2.750.000,Rp. 49.500.000,2, Uang Penghargaan Masa 6 x Rp. 2.750.000, Rp. 16.500.000,Kerja3 Tunjangan Perumahan dan 15% x Rp. 66.000.000, Rp. 9.900.000,Pengobatan4 Upah Bulan Februari, Maret, Rp. 2.750.000, x 3 Rp. 8.250.000,April 2011 Hal. 3 dari 11 hal.Put.No. 301 K/Pdt.Sus/2012 Pengganti Tunjangan CutiTahun 2010Rp. 2.750.000, x 12 / 25Rp. 1.320.000, Upah PENGGUGAT selamabelum keluar penetapan

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran kerjasebagaimana ketentuan Pasal 19.30 juncto Pasal 19.35 PedomanHubungan Industrial PT Sandvik SMC Periode 20152017 dengan sanksipemutusan hubungan kerja (PHk);5. Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap (PHK) Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yangdilakukan oleh Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 padaPerjanjian Bersama dan PB pada tanggal 9 Juni 2016;6.

Menetapkan besarnya uang pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK)berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (8) UndangUndang Nomor 13Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt.

Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untukmembayar uang pesangon pemutusan hubungan kerja (PHk)berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (8) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berhak mendapatkan:Masa kerja 11 Tahun 9 Bulan Uang pesangon 1 x 9 x Rp3.279.000,00 =Rp29.511.000,00 Uang penghargaan masa kerja4 x Rp3.279.000,00 =Rp13.116.000,00+Jumlah =Rp42.627.000,00 Uang penggantian hak 15% =Rp 6.394.050,00+Total =Rp49.021.050,00

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 April 2021 dikarenakan Penggugat memasuki Pensiun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja

Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi dan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp30.129.000,00 (tiga puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Nomor 1362 K/Pdt/2016Supriatna (Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi);Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat dalamRekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut tidak dapat dikatakansebagai bentuk "Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam KonvensiMengundurkan Diri", Karena pengertian dari "mengundurkan diri" harusdilakukan secara sukarela, tanpa paksaan dan tekanan;Bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja telah melakukankesalahan berat (antara lain: memberikan

Jadi, tidak ada PHK karena kesalahan berat tanpa putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan uaraian pada angka 6 di atas, Penggugat dalamRekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat langsung di PHK olehPerusahaan (Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi)karena alasan seperti yang dituduhkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (yaitu Penggelapan Dalam Jabatan, Pasal 374KUHP), sepanjang belum ada putusan peradilan pidana yang berkekuatanhukum

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugatdalam Rekonvensi faktanya dilakukan tanpa mekanisme dan prosedurhukum: Bahwa PHK terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalamKonvensi ternyata telah dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2011, sebelumada putusan peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap yangmenyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensibersalah, padahal berdasarkan putusan Mahkamah

Surat Edaran Menakertrans N omor:SE13/MEN/SJHK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005, menegaskan bahwaPengusaha yang hendak melakukan PHK karena pekerja melakukankesalahan berat, harus ada putusan Hakim pidana yang berkekuatanhukum tetap terlebin dahulu; Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalamKonvensi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalamKonvensi dilakukan secara sepihak tanpa perundingan bipartit, mediasidan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial: Bahwa meskipun

Nomor 1362 K/Pdt/201611.menerima telah di PHK oleh Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalamKonvensi, yaitu terhitung sejak perkara pidana Nomof181/Pid.B/2013/PN.Bdg,diputus tertanggal 28 November 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap padaOktober 2013, maka dengan ini Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalamKonvensi menuntut agar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalamKonvensi memenuhi kewajibannya, sebagai bkut: Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi berkewajibanmembayarkan

membesarkan Tergugat;Bahwa kemudian pada bulan Mei 2008 Tergugat hendak melakukanPemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat, dan Penggugat bersediauntuk mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat asalkan diberikan uangpesangon dan uang jasa yang sesuai dengan ketentuan peraturanPerundangundangan yang berlaku;Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan perundingan gunamembahas pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja dan di dalamperundingan tersebut Tergugat mengajukan draft Pemutusan HubunganKerja (PHK

sedikitpbun ruang negosiasiuntuk mebicarakan jadwal pembayaran uang kompensasi dan tuntutankepada Penggugat untuk tidak bekerja dibidang yang sama adalahmerupakan bukti sikap itikad tidak baik dari Tergugat dengan tujuan agarTergugat dapat mengingkari dan tidak melaksanakan kesepakatan awalyang telah dicapai;Bahwa oleh karena tawaran yang diajukan Tergugat tidak dapat diterimaoleh Penggugat kemudian Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2008menyampaikan Surat Keputusan (SK) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

keputusan pemberhentian Penggugat yang dilakukan olehTergugat tersebut diatas, telah menggambarkan adanya suatu upayapaksa dengan kesewenangwenangan serta secara sepihak, tanopa maumempertimbangkan hakhak Penggugat selaku karyawan, dan ini tentunyadirasakan sangat tidak adil dan sangat merugikan Penggugat ;Bahwa oleh karena penyelesaian bipartite tidak tercapai kesepakatan,kemudian Tergugat melalui surat tanggal 28 Oktober 2008, mengajukanPermohonan Penyelesaian masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

membayar atau memberikan kompensasi pengakhiranhubungan kerja (PHK) yaitu berupa, uang pesangon, uang penghargaankerja dan uang penggantian hak lainnya berdasarkan Pasal 156 UU No. 13Tahun 2008, serta ditambah uang THR sesuai peraturan Menteri TenagaKerja RI No.

Menyatakan sah secara hukum Pemutusan Hubungan Kerja yangdijatunkan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi melaluiSurat Keputusan PHK No. 192/PHKDIR/CP/X/2008 tertanggal 21 Oktober2008;4. Mernerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikanpertanggungjawaban hand over pekerjaan dan advance perjalanan dinas;5.

Termohon,hubungan sebagai Paman Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksidan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tidak memiliki anak;Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisinan danpertengkaran sejak Februari 2021;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon adalah karena Termohon kurang menerimapenghasilan Pemohon sejak Pemohon di PHK

Pemohon dan Termohon adalah suami istri;Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tidak memiliki anak;Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon danTermohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2021sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat dan mendengarperselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon kurangmenerima penghasilan Pemohon sejak Pemohon di PHK

Termohon adalah suami istri;Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tidak memiliki anak;Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon danTermohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2021 tidakharmonis lagi, saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon danTermohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan danpertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon kurang menerimapenghasilan Pemohon sejak Pemohon di PHK

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon danTermohon adalah karena Termohon kurang menerima penghasilanPemohon sejak Pemohon di PHK;5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2021;6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon danTermohon oleh pihak keluaga, namun tidak berhasil;7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidupbersama selayaknya suami istri dan juga sudah tidak saling mempedulikansatu dengan lainnya;8.

Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbuktibahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihandan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Termohonkurang menerima penghasilan Pemohon sejak Pemohon di PHK, sehinggaHalaman 15 dari 26 him. Putusan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.

tanpa penetapansebagaimana di maksud dalam Pasal151 ayat (3) Batal Demi Hukum"Bahwa sesuai ketentuan Pasal 170 UU No 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang berbunyi "Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidakmemenuhi Ketentuan Pasal 15layat (3)......... cee eeeeeeeeeeeeee dst Batal Demi Hukum danPengusaha wajib Mempekerjakan Pekerja Buruh yang bersangkutan serta membayarseluruh upah dan hak yang seharusnya di terima.Bahwa sehubungan dengan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja(PHK

No. 502 K/Pdt.Sus/2009Penggugat telah menghalanghalangi dan mengancampekerja lainnya yang akan melakukan aktivitas kerjamerupakan tindakan PHK sepihak yang tidak prosedur danbertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) UU No.13 Tahun2003 sebagaimana tertuang pada halaman 27 alinea 2putusannya adalah suatu bukti nyata kesalahan penerapanhukum, sebab :Kesalahan yang telah dilakukan para Penggugat telah masuk kategorikesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 jo Pasal 158 ayat(1) huruf e UU No.13

Keberatan Hukum atas putusan Judex Facti tentang MempekerjakanKembali Para Penggugat.a.Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensisangat berkeberatan dan menolak dengan tegas Putusan Judex Facti, olehkarena PHK ~ yang dilakukan Pemohon Kasasi/TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan sesuai aturan yangberlaku, yakni PHK diberikan kepada pekerja yang menolak danmenghalanghalangi/mengancam teman kerja untuk menjalankanaktivitas perusahaan dan hal tersebut telah terbukti

Namundemikian perbuatan Penggugat dilakukan dalam atau bersama para pekerjalainnya yang sedang melakukan mogok kerja sehingga belum dapatdiklasifikasikan sebagai kesalahan yang dapat mengakibatkan PHK tanpakonpensasi ;2.

Bahwa Penggugat di Perusahaan PT HP selaku anggota PUK SP LEM FSPSI Reformasi PT HP wajib mematuhi anggaran dasar dan AnggaranRumah Tangga dan samasama bertanggung jawab menjalankan tugastugas organisasi PUK SP LEM F SPSI R PT HP, karena SPSI telahdibentuk di perusahaan seluruh pengurus dan anggota yang tergabung didalam SP LEM F SPSI Reformasi PT HP langsung di PHK secara sepihakdengan tanpa ada surat peringatan ke 1 (satu), ke 2 (dua) dan ke 3 (ketiga)dan yang ironisnya Penggugat diusir dari ruangan

meminta diadakan hearing namuntidak juga membuahkan hasil, karena DPRD Kota Tanjungpinang berpihakkepada perusahaan dan hanya menyarankan kepada buruh (Penggugat)agar mau menerima angka yang ditawarkan pihak perusahaan (Tergugat)berupa Uang Pesangon sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)dan saat itu Penggugat menolak karena dianggap sungguh tidak manusiawi;12.Bahwa Pasal 151 ayat 2 dan 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan telah diabaikan oleh Penggugat karenaseharusnya PHK

baru dapat dilakukan jika ada penetapan dari LembagaPPHI setempat, bukan seperti apa yang dilakukan pihak Tergugat saat ini;13.Bahwa Penggugat di PHK secara lisan oleh Tergugat (PT HP) pada tanggal3 April 2015 dengan tidak memberikan Uang Gaji, Uang Pinjaman yangtelah dijanjikan berikut uang pesangon.

demikianungkapan pihak Tergugat dengan nada kesal;14.Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja ini merupakan PemutusanSepihak, maka Penggugat berhak memperoleh Upah Proses dan hakhaklainnya sejak April 2015 sampai dengan Januari 2016 (saat gugatan inidiajukan) hingga inkrach van gewijsde, yakni sebesar Rp35.000.000,00 (tigapuluh lima juta rupiah) (10 bulan upah x Rp 3.500.000,00);15.Bahwa Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dalam hal terjadi PHK sepihak dengan alasan

Hakim telah melampaui kewenangannya dan salah menerapkan hukumkarena hubungan kerja majikan dan karyawan yang mempunyai hubungankerja karena ada pekerjaan, perintah dan upah, karyawan wajib terimapesangon bila di PHK bahkan Hakim tidak bersandar pada Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 158 ayat(2) (3) dan (4) bahwa Penggugat /Pemohon Kasasi berhak mendapatkanhaknya;Uang Pesangon (9 x Rp3.500.000,00 = Rp31.500.000,00) x 2=Rp63.000.000,00 (sesuai Pasal 156 ayat

Maritim Sinar Utama (PT.MSU) pada saat awalbekerja sampai dengan perusahaan melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) secara sepihak pada tanggal 20 April 2016;Bahwa selama bekerja dengan masa kerja yang telah di sebutkan di atas,hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan padaPERJANJIAN MITRA USAHA mengingat perjanjian ini jelasbertentangan dengan aturan perundangundangan yang berlakukhususnya Pasal 64 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan UU Ketenagakerjaan) juncto

Pasal 12 PermenakertransNomor 19 Tahun 2012;Bahwa atas perselisihan tersebut, menurut cara mainnya PHK secarasepihak tidak dapat dilakukan, melainkan harus melalui perundinganterlebin dahulu, kemudian apabila hasil perundingan tersebut tidakmenghasilkan persetujuan, pengusaha hanya memutuskan hubungan kerjadengan pekerja/buruh setelah memperoleh Penetapan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagimana ketentuanPasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja

Artinya, secara Hukum PHK tersebut dianggap belum terjadi(Pasal 155 ayat 1 UU Ketenagakerjaan);Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 60 /Padt.SusPHI/2016./PN Pbr10.11.12.Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat di PT. MSU adalahpekerjaan yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terputusputuslebih dari 2(dua) tahun sebagaimana hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat(4) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan :....

MSU menetapkan Pekerja atau ParaPenggugat sebagai Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);Bahwa atas PHK tersebut, PT.

Bahwa atas perselisinan tersebut, melalui Kuasanya telah mengirimkanSomasi pada tanggal 08 Juni 2016 dan Somasi Il pada tanggal 17 Juni2016 melalui Jasa Pengiriman Kantor Pos dengan tujuan agar persoalanini dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;Bahwa terhadap Somasi yang telah dikirim oleh Kuasa Hukum ParaPengugat terhadap Tergugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernahmenanggapi atau memberikan respon yang baik untuk menyelesaikanperselisihan ini;Bahwa sebelum terjadi PHK