Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN SAMPIT Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Spt
Tanggal 30 Maret 2017 — YENNY THERESYA SANARYO Melawan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
200 — 55
  • Dengan demikian akta otentik dibedakan dalam bentuk yaitu (1) aktayang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (acteambtelijk); dan (2) akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang seringdisebut dengan akta partai (acte parti/);Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta bawahtangan (abt) menurut ketentuan Pasal 286 RBg, yaltu surat, daftar, surat urusanrumah tangga, dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidakmemakai bantuan seorang pejabat umum;Halaman
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
359 — 187
  • Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara berbunyi:Pasal 87:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 07-05-2021 — Putus : 20-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 12/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 20 Agustus 2021 — Penggugat:
JIMMY AKFER MANUEL NABABAN, SH
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
297 — 190
  • Sesualdengan Pasal 22 ayat (1) huruf (b) yaitu Pelanggar yangmelakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i sebagaiberikut:e Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalamwaktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut;g Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindaripenyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal duniasebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;h Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politikyang diketahui
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-06-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
NIWADIN
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
152 — 82
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. lkut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
Pengadilan PN DEMAK Perdata Tanah
Register : 01-10-2013 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 20/Pdt.G/2013/PN Dmk
Tanggal 26 Mei 2014 — Drs. SETIAWAN SANTOSO,MM.PHD lawan Karmani bin Kastam, dkk
128 — 34
  • Yahya Harahap dalam bukunyaPerlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan danArbitrase dan Standar Hukum Eksekusi menyatakan bahwa Mengenai masalahjangka waktu mengajukan gugat perlawanan baik tentang derden verzetmaupun partai verzet, dalam praktek peradilan telah diangkat dan dijadikansebagai syarat formal yang sangat menentukan keabsahan gugat, sehinggadengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini masuk kedalam wilayah eksepsi;Menimbang, Pelawan mengajukan perlawanan
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwt
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
YAPEKNAS
Tergugat:
PT. Nusa Surya Ciptadana Finance (PT.NSC Finance) Cabang Purwokerto
429 — 142
  • Suharto Dosen Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro Semarang dalam judul makalahnya mengenaiPROBLEMATIKA AKTA JAMINAN FIDUSIA (Suatu studi tentangAkta Jaminan Fidusia setelah berlakunya Sistem PendaftaranFidusia secara online) di sebutkan dalam halaman 73 menyatakan Akta Jaminan Fidusia merupakan akta partai maka akta notaristersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat material,ketentuan ini harus dipenuhi oleh notaris yang membuat aktaautentik.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 22-01-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 26 Juli 2018 — Penggugat:
BUDIMAN
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
76 — 196
  • Terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan WakilPresiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau PemilihanBupati dan Wakil Bupati ;Halaman 37 dari 50 HalamanPutusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNAsa >Merugikan Kepentingan umum ;Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat ;Mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat ;Menyalahgunakan Wewenang ;Menjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik Nasional maupun PartaiPolitik Lokal ;Melanggar sumpah/janji
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 03-01-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 7-K/PM.III-12/AL/I/2018
Tanggal 14 Mei 2018 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
SUTARI
40 — 29
  • tanggal 17Oktober 2017.Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :11Saksi 1Nama lengkap : AHMAD YUNAN WAHYUDIPekerjaan : Swasta (Driver Rencar 99 Trans)Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 02 Nopember 1980Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Siwalankerto Gg 3/35 E RT.03 RW. 01SurabayaPada pokoknya Saksi1 menerangkan sebagai berikut :1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun2015 di posko PDIP (Partai
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Tanah
Putus : 23-04-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN MAUMERE Nomor 33/PDT.G/2013/PN.MMR
Tanggal 23 April 2014 — - STANISLAUS PITANG MELAWAN ALFONSUS PONTUS, DKK
111 — 38
  • Sino Liwu adalah bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanoleh pasal 1340 KUHPerdata maka berdasar pada prinsip hukum acara, gugatan Penggugatadalah keliru dalam menarik pihak tergugat sehingga mengadung cacat pihak atau error inpersona.Dengan demikian Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriMaumere untuk berkenan memutuskan bahwa gugatan Penggugat telah keliru dalam menarikpihak sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.e Exceptio Plurium
Pengadilan PN SIGLI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-04-2013 — Upload : 04-09-2013
Putusan PN SIGLI Nomor 307/Pid.B/2012/PN-SGI
Tanggal 23 April 2013 — RICHO RINALDI BIN NURDIN
49 — 6
  • dijawab oleh saksi oke saya langsungkesana;Bahwa sekitar pukul 11.15 wib setelah menukar pakaian dinas polri saksi meminjamsepeda motor jenis MIO Sporty milik Zubaidillah langsung menuju ke tempat yangsudah dibicarakan dengan terdakwa dan sekitar pukul 12.15 saksi sampai di tempattersebut;Bahwa pada saat sampai ditempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa dan WINdan setelah menunggu hingga pukul 15.00 wib mobil truk yang ditunggu belumlewat maka saksi,terdakwa dan Win pergi ke Saree di kantor Partai
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-01-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 45/Pdt.Bth./2017/PN.Dps
Tanggal 7 Juni 2017 — I NENGAH NATA WISNAYA melawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI DENPASAR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, dk.
93 — 106
  • Bahwa sesuai pendapat ahli (Doktrin) bahwa Bantahan/Perlawanan(Derden Verzet), Yahya Harahap, S.H. mengatakan, bahwaKompetensi Relatif Derden Verzet atau Partai Verzet padaprinsipnya tidak tunduk kepada salah satu patokanHalaman 51 dari 59 halaman Putusan Perdata Bantahan Nomor 45/Padt.Bth./2017/PN.Dps.ketentuan umum. Tidak tunduk kepada asas actor sequitur forum reimaupun forum rei sitae. Ditinjau dari peraturan perundangundangan ditemukan pengaturan yang berbeda.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 PK/Pdt/2017
Tanggal 9 Oktober 2017 — AMBROSIUS LAMERA, S.H., dkk vs JAMES C. TULANGOW
42 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • langsung berhubungan dengan akta;Bahwa kenyataanya Surat Pernyataan Yongky Rooroh tertanggal 12Januari 2013 yang digunakan untuk kepentingan Penggugat/TermohonPK adalah pernyataan dibawah tangan, seharusnya tidak dijadikan bahanpertimbangan Judex Facti dalam mengabulkan Pemohonan KasasiPenggugat/Termohon PK karena pernyataan tersebut adalah sifatnyasepihak dan tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana akta autentikyang adalah:Dibuat dinadapan pejabat yang berwenang;Ditujukan sebagai alat bukti;Bersifat partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 104/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
Yuni Sariana, AMD
Tergugat:
1.KEPALA DESA BLOK 10 KECAMATAN DOLOK MASIHUL
2.Camat Kecamatan Dolok Masihul
3.Kepala Desa Blok Sepuluh
4.Camat Dolok Masihul
120 — 52
  • anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompokmasyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerimaHalaman 61PutusanPerkara Nomor: 104/G/2020/PTUNMDN.uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penggelapan
Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor PUT/174-K/PM II-08/AU/VII/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — MUHAMAD IDHAM, SERTU
94 — 92
  • yang bersangkutan juga sedangdiperiksa sebagai Tersangka yang perkaranya masih berada di tingkat Oditur Militer namun bukanberart Terdakwa tidak mengetahui status barang bukti kaporlap yang dijualnya atas permintaan Saksi1tersebut tetapi sesuai fakta di persidangan Terdakwa selaku prajurit TNIAU mengetahui bahwa kaporlap12yang dijualnya bersama Saksi1 tersebut adalah barang kaporlap milik Negara dalam hal ini milik TNIAUyang kemudian akan diserahkan/peruntukannya untuk prajurit TNIAU apalagi dalam partai
Pengadilan PN SENGETI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-09-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN SENGETI Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Snt
Tanggal 22 Januari 2020 — Bustomi vs Abu Samah
157 — 73
  • Bukti P3);Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat bertanda P.3 dan P.4dimaksud Majelis berpendapat apabila dilinat dari sudut pandang teoretis hukumpembuktian, menurut Majelis Hakim alatalat bukti surat tersebut tergolongsebagai alat bukti akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata juncto Pasal288 RBg dijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilaikekuatan pembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: dibuatsecara sepihak atau berbentuk partai
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 3/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
TAUFIK RAHMAN, ST
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
162 — 114
  • 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana umum;Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 141/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
KHAIRUDDIN, SH
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
74 — 38
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 141/G/2019/PTUNMDN37.38.39.40.d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahundan pidana yang dilakukan dengan berencana.Bahwa selanjurnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 05-08-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat:
1.ANGGO
2.SARUJI LEO
Tergugat:
KEPALA DESA PENYARING
329 — 615
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-07-2012 — Putus : 21-09-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 02/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR
Tanggal 21 September 2012 — AHIA NOVIE, SE. MSA bin PURUK A. MENGGANG (Alm), dk
64 — 42
  • Dalam BAP pemeriksaan kami sebagai tersangka puntidak pernah dicantumkan tentang besarnya kerugian negara yang telah kamiperbuat.Bahwa tingkat keuntungan atau laba kami bukan akibat perbuatan melawan hukum.Keuntungan kami bukan hanya karena negosiasi kami melainkan juga karena carapembelian yang kami lakukan dengan cara sistem partai per ruangan dan bukandengan cara eceran (satuan) per barang seperti dalam perincian penawaran karenajika kami membeli secara eceran (satuan) maka harga beli akan lebih
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 05-05-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 20/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 23 Agustus 2017 — Penggugat:
MUSTAFA JOEHANES, SE, M.Si.
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN
124 — 63
  • berat.Halaman 55 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUNSMD .....Ayat (4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai