Loka Rahayu Plywood Industries dimana tempat mesinmesindiletakkan karena Judex facti mendasarkan pertimbangannya pada keadaan kegiatanproduksi pabrik yang menurun dan pekerja yang banyak di PHK sebagai alasan yangnilai adil untuk memvonis Pemohon tidak mampu membayar hutang dan menjadi dasardibatalkannya perjanjian lisan yang tak pernah terbukti berdasarkan faktafaktapersidangan ;Dengan demikian Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, seharusnya JudexFacti mendasarkan pertimbangannya pada

Pemeriksaan setempat tidaklah ditemukan dan saksisaksi tidakada yang tahu, sama sekali tidak disinggungsinggung dalam pertimbangan Judex Factibukankah ini sangat membuktikan Judex Facti telah memihak dan sangatlahbertentangan dengan kehendak pasal 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentangKetentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, karena itu keberatan pemohonpeninjauan kembali sangatlah beralasan ;Bahwa kalaupun demikian, keadaan kegiatan produksi pabrik yang menurun danpekerja yang banyak di PHK

Menghukum Tergugat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tok (WOMFinance)untuk membayar secara tunai tanpa mencicil kepada Penggugat sejumlahuang pembayaran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengenaiPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan perincian:(1) Uang Pesangon:1 x 9 bulan x Rp3.355.750,00 = Rp30.201.750,00; Penghargaan Masa Kerja:5 x Rp3.355.750,00 = Rp16.778.750,00;Sub Total Rp46.980.500,00; Uang Penggantian Perumahan danPengobatan: 15% x Rp46.980.500,00 = Rp 7.047.075,00;Total = Rp54.027.575,00

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak danuang proses PHK dari April 2017 sampai dengan Juli 2017 yang jumlahkeseluruhannya sebesar Rp67.450.575,00 (enam puluh tujuh juta empatratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;5.

Bahwa Tergugat di PHK atau diberhentikan dari tempat bekerja kemudianPenggugat dan Tergugat pulang dan bertempat tinggal ditempat orang tuaTergugat.;b. Bahwa selama hidup bersama ditempat orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernahmemberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sehinggaia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untukmemenuhinya terpaksa Penggugat menjual perhiasan Penggugat serta dibantu olehorang tua Tergugatc.

kerumah orang tuanya.Bahwa, saksi pernah tahu Tergugat menjenguk Penggugat pada tahun 2001.Bahwa, sejak tahun 2003 sampai sekarang tidak pernah tahu Tergugatmenjenguk Penggugat.Saksi keluarga : SAKSI bin SAKSIBahwa, saksi saudara dari Penggugat.Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2008.Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumahPenggugat sebentar kemudian merantau di Jakarta.Bahwa, kemudian Penggugat pulang sendiri dari Jakarta karena pemutusanhubungan kerja (PHK

telahmelaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara iniserta putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang;Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalahberdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak tanggal 1Oktober 2013 sampai dengan 30 September 2014, selanjutnyadiadakan perpanjangan sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengantanggal 30 September 2015 (vide bukti P3 dan T14):Bahwa dalam perkara a quo tindakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK

) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat didasarkanpada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhirdemi hukum karena berakhirnya waktu yang ditentukan dalamPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga Penggugat tidakberhak atas upah proses pasca tindakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimanatuntutan Pengugat tersebut:Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHalaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 555 kK/Pdt.SusPHI/20 18Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat adalah Pekerja Menetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

menandatangani PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) dan melakukan mangkir kerja serta telahdipanggil untuk bekerja sebanyak 3 (tiga) kali, maka sesuai denganketentuan hukum, bagi Pekerja dalam PKWT yang melakukan mangkirHalaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 555 kK/Pdt.SusPHI/20 18dan telah dipanggil secara patut tidak berhak atas hak apapun, namunkarena pengusaha tidak keberatan untuk membayar Uang PenggantianHak (UPH) maka putusan Judex Facti adalah tepat untuk dikuatkan; Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan PKB dan PHI PTFI 20152017 serta PKB dan PHI PTFI 20172019 adalah sah dan berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sertaseluruh pekerja Penggugat;Menyatakan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran kerja, yakni tidakmasuk kerja/mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja berturutturuttanpa suatu alasan yang sah, dan telah dipanggil 3 (tiga) kali berturutturutsecara patut dan tertulis, dimana sanksi atas pelanggaran kerja tersebutadalah PHK

Menyatakan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran kerja, yakni tidakmasuk kerja/mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja berturutturuttanpa suatu alasan yang sah, dan telah dipanggil 3 (tiga) kali berturutturutsecara patut dan tertulis, dimana sanksi atas pelanggaran kerja tersebutadalah PHK sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (9) huruf e dan Pasal 27 ayat(10) PHI PTFI 20152017, serta Pasal 26 ayat (10) PHI PTFI 20172019dan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

Industrial pada PengadilanNegeri Gresik telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan bukti T7 berupa Putusan Nomor 47/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga.Sby tanggal 9 September 2019, kondisi kKeuanganperusahaan Tergugat mengalami kerugian sehingga Tergugatmengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), dengan demikian perusahaan dapat melakukan pemutusanhubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1), sehinggaPenggugat berhak atas kompensasi PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayatHalaman 6 dari 7 hal.Put.Nomor 1073 K/Pdt.SusPHI/2020(2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansejumlah Rp66.720.827,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus duapuluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);4.

Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuanUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karenaPHK sejak Putusan ini dibacakan;Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 669 K/Pdt.SusPHI/2021.

SusPHI/2021dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan olehTergugat;9.

Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekopensi untukmembayar secara tunai kepada Para Penggugat konpensi uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak serta upah proses PHK masingmasing sebagai berikut: Nomor Para Nama Konpensasi PHK (Rp)Penggugat1. Penggugat Arief 95.837.500,00Harydiana2. Penggugat II Irma 118.037.500,00Hidayati Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 110 K/Padt.SusPHI/20184.

hubunganindustrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.2:Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat dengan memPHK Penggugat bataldemi hukum, karena telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 151 ayat (3), Pasal155 ayat (1, 2 dan 3), Pasal 161 ayat (1);Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugatpada posisi yang sama di PT FIF Group Cabang Tembung denganmembatalkan Surat PHK

Penggugat melalui Surat Pembatalan PHK;Membatalkan Dana Pensiun Astra (DPA) yang seakan Penggugat sudahresign;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalaimemenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan inidiucapkan hingga dilaksanakan.Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupunada upaya perlawanan atau kasasi;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangHalaman

Saksi11alasan bahwa ia juga adalah korban dan selanjutnya tidak ada panggilanuntuk kembali bekerja sampai sekarang ;bahwa tidak ada surat PHK dan atau bentuk surat lainnya ;bahwa perusahaan tidak berjalan karena pemasarannya tidak laku lagisejak PT.Semen Kupang tidak beroperasi ;bahwa PT.Semen Kupang tidak beroperasi lagi pada tahun 2008, dan saatitu. juga PT.Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen Kupangmengalami kesulitan dan berakhir dengan tidak beropaersi juga ;bahwa Gaji Penggugat I sebesar

bahwa pada waktu itu. pimpinan perusahaan hanya secara lisanmenyatakan bahwa untuk sementara kita berhenti bekerja dan kita melihatkondisi selama 4 (empat) bulan kedepan ;bahwa pada tahun 2011 kami melapor pada Dinas Nakertrans PropinsiNTT, namun pada waktu itu tidak ada tanggapan dan pada saat itupunpimpinan perusahaan tidak bersedia menandatangani suratsurat denganalasan bahwa ia juga adalah korban dan selanjutnya tidak ada panggilanuntuk kembali bekerja sampai sekarang ;bahwa tidak ada surat PHK

Bahwa telah terbukti dipersidangan, Tergugat telah menghentikan operasionalperusahaan sejak bulan Desember 2008 tanpa melakukan PHK terhadap ParaPenggugat; Bahwa oleh karena itu hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat secara hukum dianggap masih terus berlanjut hingga gugatan ini diajukanke pengadilan yang bersangkutan ;3. Bahwa telah terbukti dipersidangan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannyamembayar hakhak Para Penggugat selama dalam hubungan kerja ;4.

Bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat untuk memutuskan hubungankerja dengan Tergugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Tergugatdiwajibkan untuk membayar secara tunai hakhak Para Penggugat, baik yangtimbul selama dalam hubungan kerja yang sah maupun hakhak yang timbul akibatdikabulkannya permohonan PHK a quo ;6.

Bahwa pada waktu itu pimpinan perusahaan hanya secara lisan menyatakanbahwa untuk sementara kita berhenti bekerja dan kita melihat kondisi selama 4(empat) bulan kedepan ;11 Bahwa pada tahun 2011 kami melapor pada Dinas Nakertrans Propinsi NTT,namun pada waktu itu tidak ada tanggapan dan pada saat itupun pimpinanperusahaan tidak bersedia menandatangani suratsurat dengan alasan bahwa iajuga adalah korban dan selanjutnya tidak ada panggilan untuk kembali bekerjasampai sekarang ; Bahwa tidak ada surat PHK

;Bahwa pada waktu itu pimpinan perusahaan hanya secara lisan menyatakanbahwa untuk sementara kita berhenti bekerja dan kita melihat kondisi selama 4(empat) bulan kedepan ;Bahwa pada tahun 2011 kami melapor pada Dinas Nakertrans Propinsi NTT,namun pada waktu itu tidak ada tanggapan dan pada saat itupun pimpinanperusahaan tidak bersedia menandatangani suratsurat dengan alasan bahwa iajuga adalah korban dan selanjutnya tidak ada panggilan untuk kembali bekerjasampai sekarang ;Bahwa tidak ada surat PHK

Bahwa telah terbukti dipersidangan, Tergugat telah menghentikan operasionalperusahaan sejak bulan Desember 2008 tanpa melakukan PHK terhadap ParaPenggugat; Bahwa oleh karena itu hubungan kerja antara Para Penggugat dengan18Tergugat secara hukum dianggap masih terus berlanjut hingga gugatan ini diajukanke pengadilan yang bersangkutan ;3. Bahwa telah terbukti dipersidangan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannyamembayar hakhak Para Penggugat selama dalam hubungan kerja ;4.

Bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat untuk memutuskan hubungankerja dengan Tergugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Tergugatdiwajibkan untuk membayar secara tunai hakhak Para Penggugat, baik yangtimbul selama dalam hubungan kerja yang sah maupun hakhak yang timbul akibatdikabulkannya permohonan PHK a quo ;6.

Oleh karena itu Budi Hermawan yang saat initelah di PHK oleh PT.Surya Andalas Perkasa.

Kemudian diperolehinformasi bahwa Budi Hermawan sekarang telah di PHK dan tidak lagibekerja pada PT.Surya Andalas Perkasa, sedangkan Hendra Wirmenmenurut informasi telah melarikan diri.4.

tergugat, oleh karena itu tidak benar gugatan penggugat yangmengatakan bahwa tergugat ditipu oleh Hendra Wiirmen dan secara tegastergugat sampaikan bahwa tergugat tidak pernah merasa ditipu olehsdr.Hendra Wirmen.Bahwa oleh karena sebenarnya kerugian yang dialami oleh penggugatadalah disebabkan oleh perbuatan karyawannya sendiri atas kelalaian dariBudi Hermawan sebagai Sales, maka dalam perkara ini seharusnyatergugat utamanya adalah Sales dan karyawannya tersebut (SsekarangSales tersebut telah di PHK

Olehkarena itu Budi Hermawan yang saat ini telah di PHK oleh PT.Surya AndalasHalaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN BktPerkasa. Dengan demikian sebahagian barang yang tercantum dalam NotaPenjualan tersebut, yaitu seharga Rp.50.710.000 adalah kewajiban BudiHermawan untuk membayarnya.

Setelah Menikah Penggugat dan tergugat bertempat tinggal diRumah Dinas dari tergugat di Pulomas Jakarta Timur selama 3bulan, dan harus meninggalkan rumah tersebut dikarenakantergugat di PHK karena ketidak cocokan dengan pimpinan tempattergugat bekerja;b. Pada saat terjadinya PHK pada poin 6.a penggugat sedangmengandung anak pertama dalam kondisi yang kurang baik dandiharuskan bed rest, sehingga penggugat telah keluar daripekerjaannya sebelum tergugat di PHK poin 6.a terjadi;c.

., M.Si, NIDN.1124076801 jabatan TenagaPengajar;Bahwa Penggugat tidak menerima alasan yang digunakan sebagai dasarpemutusan hubungan kerja Tergugat, karena Penggugat tidak pernahmerasa melakukan kesalahan sesuai dengan apa yang telah dituduhkanTergugat dan sebelum dikeluarkan SK pemutusan Hubungan Kerja pun,Penggugat belum pernah sekalipun dipanggil/dikonfirmasi terkait tuduhanyang saat ini dijadikan dasar pemberhentian/PHK kepada Tergugat tersebutataupun diberikan Surat Peringatan oleh Tergugat;

Artinya dalam perkara ini telah terjadi lewat tenggang waktu(kadaluarsa) karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengusahadilakukan pada tahun 2013 dan sekarang tahun 2015 baru Penggugatmengajukan gugatannya, untuk itu dalam perkara ini harus dinyatakan tidakdapat diterima;3.

secara saksama memori kasasi tanggal 16 November 2015 dankontra memori kasasi tanggal 3 Desember 2015 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa amar putusan Judex Facti tidak ultra pelita karena amar putusanJudex Facti mengabulkan gugatan Penggugat sebagian berdasarkan petitumgugatan dalam pokok perkara angka 3 yang menuntut pemutusan hubungankerja (PHK

Bahwa menurut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (4)adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah perselisihanyang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenaipengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;4.

Nomor 112 PK/Pdt.SusPHI/201616.17.Bahwa memperhatikan dalildalil tersebut di atas, maka Tergugatdalam melakukan PHK terhadap Penggugat, maka Tergugat wajibmemberikan hakhaknya kepada pekerja/Penggugat sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 164 ayat(3) sebesar:Masa kerja: 9 tahun; Pesangon 2 x 9 x Rp2.050.000,00 = Rp36.900.000,00 Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.050.000,00 =Rp 8.200.000,00= Rp45.100.000,00 Penggantian hak 15% x Rp45.100.000,00 = Rp 6.765.000,00Rp51.865.000,00Bahwa

telah digariskan, yakni Pasal 169 ayat 2atau 3 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa putusan Judex Juris Nomor: 595 K/Pdt.SusPHI/2014, tidak patutdan tidak adil karena dalam memutus perkara a quo Judex Juris telahmelakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata;Bahwa kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan olehJudex Juris adalah tidak memeriksa dasar hukum gugatan angka 11tersebut yang dijadikan alasan paling pokok bagi Penggugat/Pekerjameminta PHK

Anjuran Mediator Hubungan Indsutrial tersebut,karena menurut hemat Penggugat bahwa Mediator Hubungan Industrial telah memberikanketerangan palsu dalam pendapat Mediator dan pertimbangan hukum Point 5 yang menyatakanbahwa Upah selama tidak dipekerjakan tidak dapat diberikan karena pekerja telah bekerja diperusahaan lain, sehingga Anjuran Mediator tersebut dikatakan Nyeleneh, karena dalamketerangan pekerja (Penggugat) maupun keterangan Pengusaha (Tergugat) yang telah diuraikandalam Anjuran No. 132/PHK

Atas undangantersebut Tergugat tidak hadir ; 5 Bahwa benar terkait permasalahan tersebut Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya telah mengeluarkan anjuran dengan nomor ;132/PHK/IX/2012 tertanggal 13September 2012 yang menganjurkan :121 Agar Pengusaha mempekerjakan kembali pada posisi semula terhadap pekerja dengan memanggilpekerja untuk bekerja kembali secara tertulis :2 Agar pengusaha membayar tunjangan hari raya tahun 2012 sebesar (satu) bulan upah ;6 Bahwa atas adanya anjuran

pemanggilan secaratertulis sebanyak 2 (dua) kali kepada penggugat untuk bekerja yakni2 Pada tanggal 27 September 2012 melalui Surat No. 02/SJ/X/2012 tertanggal 20 September 2012,Penggugat tidak hadir ; 3 Pada tanggal 03 Oktober 2012 melalui surat no : 03/SJ/IX/2012 tertanggal 28 September 2012,Penggugat hadir tetapi penggugat tidak bersedia/menolak untuk bekerja karena Penggugatmenyatakan menolak anjuran Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Surabaya danPenggugat mengatakan bahwa permasalahan (PHK

Sejati ;17 Untuk karyawan yang normal masuk jam 7.30 sedangkan untuk saksi dan Penggugat harusmasuk lebih awal yaitu jam 6.30 ; 18 Pada saat kehilangan laptop yang pegang kunci adalah Penggugat ; 19 Saksi ditunjukan surat bukti T4 membenarkan ; 20 Saksi maupun Penggugat menerima gaji langsung di transfer ke rekening Bank ;21 Setahu saksi bahwa Penggugat melakukan gugatan ke PHI karena Penggugat di PHK karenaalasan anak Pak Herman (Bos) yang bernama Jonatan kehilangan Laptop ;22 Pada saat Laptop Jonatan

harinya Laptop tidak ada dan saksi oleh Jonatan diminta untuk mencari diMobil tidak ada dan disuruh mencari di rumah(kantor tetap tidak ada ; 24 Katanya seingat Jonatan laptop ditaruh di depan pintu kamar ; 25 Katanya Jonatan pula di lantai atas ada ceceran dompet yang katanya diakuinya milikJonatan ; 26 Atas kejadian tersebut Jonatan menyimpulkan berarti ada maling tetapi tidak dilaporkan kePolisi, namun saksi dan Penggugat suruh mengganti harga laptop tetapi saksi dan Penggugattidak mau sehingga di PHK

Bahwa oleh karena tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadappenggugat, sedangkan penggugat tidak terbukti telah melakukan kesalahan kerjadan tidak pernah memperoleh surat peringatan dari tergugat, makapenggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenanmengabulkan tuntutan penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan pasal 156 ayat (2) UU No.13 tahun 2003, uang penghargaanmasa kerja 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4) dan di tambah upah selamatidak

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalildalil gugatan PenggugatPerihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baik pada posita poin ke1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan petitum poin ke1,2,3,4,5,6, kecuali terhadap dalildalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;2.

tetapi sekalipun berdasarkan bukti bukti dipersidanganantara Penggugat dengan Tergugat terbukti memiliki syarat hubungankerja, namun dalam konteks perselisihan pemutusan hubungan kerjatidaklah berarti Penggugat serta merta harus dihukum untuk membayarhak hak Tergugat atau sebaliknya Tergugat serta merta berhak atashak hak sebagai akibat dan konsekuensi dari pemutusan hubungan kerja ; Bahwa dengan demiian, apa yang menjadi dalil gugatan Penggugatmaupun dalil sangkalan Tergugat, tentang perselisinan PHK

maupun Tergugat, hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sama sekali tidak didasarkan pada absensi, atau jam kerja atauborongan, akan tetapi Penggugat bekerja pada Tergugat adalahberdasarkan order pekerjaan atau permintaan pekerjaan yang bersifatsporadis atau sewaktu waktu dari Tergugat ; Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat kurang dari 21 (dua puluh satu)hari dalam 1 (satu) bulan ; Bahwa meskipun Majelis Hakim tidak sependapat untuk seluruhnya namunberdasarkan bukti P13 s/d T15, perkara PHK

satu) bulan (vide : ayat 2) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) KepmenakertransNo. 100 Tahun 2004, bahwa dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerjaterhadap pekerja/ buruh berstatus PKWT, maka hak hak pekerja/ buruh danprosedur penyelesaian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangantentang PKWT ;Menimbang, bahwa oleh karena faktanya PKWT antara Tergugat denganPenggugat tidak mengatur secara khusus tentang prosedur dan hak hak pekerja/buruh harian atau lepas, maka PHK

kesalahan daripada Tergugat namun semata mata adalah berawaldari ketidak hadiran Penggugat sebagaimana Tergugat jelaskan secararinci di jawaban Gugatan angka 4 sehingga apa yang sudah dijelaskan dijawaban Gugatan angka 8 sudah sepatutnya dan selayaknya dijadikansebagai fakta hukum.Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugatdihubungkan dengan jawaban Tergugat atas gugatan tersebut, makapersoalan pokok antara Penggugat dengan Tergugat adalah berkenaandengan tuntutan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

HubunganKerja sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003dan dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundangundangan lainya;Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat dan jawabanTergugat, Majelis Hakim telah mencermati seluruh isi gugatan Penggugat dantanggapan Tergugat serta meneliti buktibukti dan para saksi yang diajukandalam persidangan, dan persoalan pokok dan yang harus dipertimbangkansesuai dengan petitum Penggugat adalah : Apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) oleh pengadilan dalam hal ini olehMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan bahwa hubungankerja antara Penggugat dengan Tergugat, berakhir terhitung sejak tanggal 21Februari 2018;Menimbang, bahwa oleh karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) oleh Majelis Hakim sejak tertanggal 21 Februari 2018, maka sudahmenjadi kewajiban Tergugat untuk memberikan kompensasi Ssesuai ketentuanPasal 161 ayat (3), yaitu uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (2), uang penghargaan

masa kerja sebesar 1 (Satu) kalliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sejak tanggal 21 Februari 2018, Penggugat memiliki masa kerjaberdasarkan Surat Keputusan, Nomor: 093/MRBI/HRD/DRH/Int/VIII/03,tentang Penetapan Jabatan, atas nama Yohanes Intan, sejak 1 Oktober2001, sampai dengan tanggal 21 Februari 2018, atau selama 17 (tujuh belas)tahun dengan jabatan terakhir sebagai Area Manager

dengan gaji/upahRp. 4.578.284, (empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratusdelapan puh empat rupiah) tiap bulannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 161 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Majelis berpendapat bahwahakhak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah uangPesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3),dan uang penggantian hak sesuai ketentuan

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK karena efisiensi;3. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi, upah yang belum dibayarkan beserta insentif secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat dengan jumlah total sebesar Rp 278.379.445 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);4.

tersebut bisa ditarikbenang merah, proses PHK tersebut sudah direncanakan sedari awal,tahun 2018 sehingga upaya agar Divisi Project TKDN mengalami Defisitdengan hasil yang sedikit sudah diatur secara sistematis dan terstruktur,karena pada dasarnya PENGGUGAT mengetahui kunci kegagalanHal. 13 dari 32 Put. No. 21/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg10.11Project TKDN initerletak pada ketidakhadiran TERGUGAT dalam prosesTender..

Pulsa mulai september sampai saat ini (bukti T26),Penghentian Tunjangan Kost mulai November sampai saat ini (oukti T27)dan Juga tidak diikutsertakan Program Medical Check Up untuk seluruhKaryawan bulan November 2018 padahal TERGUGAT masih berstatusKaryawan (bukti T28)PENGGUGAT menjelaskan ketentuan pasal 167 ayat 2 UU no.13 Tahun2003 dalam gugatannya terkait Dana Pensiun TERGUGAT berbedaketentuan dengan aslinya (bukti T29) berbunyi terkait besarnya Jaminandan Manfaat Pensiun (Tergugat berstatus PHK

No. 21/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdge) Uang ganti Rugi Cuti perJan+Feb 2019 : 2/21(Gaji) =1.104.571,f) Insentif proposal 59 Perusahaan (T30) = 132.500.000,g) Program dana Pensiun(PHK) sesuai acuan pasal 167 ayat 2 UUno.13/2003Dana pensiun karyawan perDesember 2018 : 68.104.254,Maka selisih hak TERGUGAT : 4.745.901.600 68.104.254= 4.677.797.346,h) Insentif Revenue sesuai Internal Memo yg dicapai maupun yanghilang akibat penghapusan Divisi TKDN dengan perhitungansebagai berikut:Nilai insentif (1,5%)dari Total

yang diterbitkan oleh Penggugatterhadap Tergugat, makademi kepastian hukum bagi para pihak yang berselisih majelis hakim menyatakanhubungan kerja antara para pihak dinyatakan putus sejak putusan ini dibacakandengan kualifikasi PHK dengan alasan efisiensi, sehingga berdasarkan haltersebut terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 berdasar hukum untukdinyatakan dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwaoleh karenamajelis hakim telah menyatakan putusnyahubungan kerja antara para pihak karena efisiensi,

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejakputusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK karena efisiensi;3. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi, upah yang belumdibayarkan beserta insentif secara tunai dan sekaligus kepada Tergugatdengan jumlah total sebesar Rp 278.379.445 (Dua Ratus Tujuh Puluh DelapanJuta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh LimaRupiah);4.