TUNGGAL YUNUS ESTATE;

TUNGGAL YUNUS ESTATE, beralamat di Jalan M.H.Thamrin Nomor 31, RT 001 RW 001, Kebon Melati, TanahAbang, Jakarta Pusat, 10230, yang diwakili oleh Ir.

mengajukansurat uraian banding tanggal 21 November 2017;bahwa amar PutusanMenimbang, Pengadilan Pajak NomorPut115847.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00348/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 21Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang danJasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00053/207/13/073/16 tanggal 62016, Estate

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00348/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 21 Juli 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2013 Nomor 00053/207/13/073/16 tanggal 6 Juni 2016,atas nama PT Tunggal Yunus Estate, NPWP01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan M.H.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2013 Nomor 00053/207/13/073/16 tanggal 6 Juni 2016,atas nama PT Tunggal Yunus Estate, NPWP01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31RT. 001 RW 001, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat,10230, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.

PT MASPION INDUSTRIAL ESTATE

PT TUNGGAL YUNUS ESTATE

Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1392/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TUNGGAL YUNUS ESTATE

tanggal 21 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115836.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00360/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 27Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang danJasa Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00042/207/13/073/16 tanggal 6 Juni2016, atas nama : PT Tunggal Yunus Estate

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00360/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 27 Juli 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2013 Nomor 00042/207/13/073/16 Tanggal 6Juni 2016, atas nama PT Tunggal Yunus Estate, NPWP01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan M.H.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2013 Nomor 00042/207/13/073/16 Tanggal 6 Juni 2016,atas nama PT Tunggal Yunus Estate, NPWP01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31RT 001 RW 001, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat,10230, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MASPION INDUSTRIAL ESTATE

BUANA ESTATE

BUANA ESTATE (ic.Penggugat) yang berlaku dan berakhirhaknya sampai dengantanggal 31 Desember 2002;4.5.

PT.Buana Estate seluas 7.050.550 m2. berdasarkan Skep Mendagri No. SK1/HGU/DA/77 tgl. 2511977 dengan ketentuan : PT. Buana Estate harus terlebihdahulu membayar ganti rugi investasi kepada NV Handel en CultuurMatschappij Tjideratie selaku pemilik perkebunan Ciderati dan membayarganti rugi kepada rakyat penggarap perkebunan Ciderati. Ternyata PT.Buana Estate tidak melakukan kewajibannya untuk memberi ganti rugikepada NV Handel en Cultuur Matschappij maupun kepada rakyat (paraPenggarap).

Buana Estate/TermohonKasasi dan telah dijadikan Novum dalam PK ke Mahkamah Agung yang sudahditolak dengan Putusan MA No. 72/PK/2009 tgl. 1692009.2007 Tgl. 12 Juli 2007, No. 207 dan 208/Pid.B/2007 Putusan Pidana PNCibinong untuk memasukkan penjara 6 orang penggarap tanah perkebunanCiderati/sengketa ke Rutan Pledang Bogor, dengan alasan merusak tanamandi atas tanah Perkebunan PT. Buana Estate selaku pemilik sah sesuaisertifikat HGU No. 149 tahun 2006 an. PT. Buana Estate.

Buana Estate. Skep Menteri Dalam NegeriNo.

Buana Estate/Penggugat/ Termohon Kasasi sejak tahun 1970. Padahal PT. BuanaEstate berdiri adalah tahun 1973. Sedang 4 orang saksi lainnyamengaku melihat plang PT. Buana Estate di lokasi objek sengketa padatahun 1975 padahal tanah itu menjadi HGU No. 1 an. PT. Buana Estateadalah pada tahun 1977.6.

PT.INTI UTAMA DHARMA REAL ESTATE >< PT.GEGET GIGIT

PUTUSANNOMOR 437/PDT/2017/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :PT.INTIUTAMA DHARMA REAL ESTATE, berkedudukan di Jakarta,beralamat di Jalan Cipinang Indah Raya Kav.BZ1, KotaJakarta Timur, yang diwakili oleh HENDRISUTANDINATA, MBA, Direktur, dalam hal ini memberikankuasa kepada R. YURIS BHARATA, S.H.

BUANA ESTATE

BUANA ESTATE (ic.Penggugat) yang berlaku dan berakhirhaknya sampai dengantanggal 31 Desember 2002;4.5.

PT.Buana Estate seluas 7.050.550 m2. berdasarkan Skep Mendagri No. SK1/HGU/DA/77 tgl. 2511977 dengan ketentuan : PT. Buana Estate harus terlebihdahulu membayar ganti rugi investasi kepada NV Handel en CultuurMatschappij Tjideratie selaku pemilik perkebunan Ciderati dan membayarganti rugi kepada rakyat penggarap perkebunan Ciderati. Ternyata PT.Buana Estate tidak melakukan kewajibannya untuk memberi ganti rugikepada NV Handel en Cultuur Matschappij maupun kepada rakyat (paraPenggarap).

Buana Estate/TermohonKasasi dan telah dijadikan Novum dalam PK ke Mahkamah Agung yang sudahditolak dengan Putusan MA No. 72/PK/2009 tgl. 1692009.2007 Tgl. 12 Juli 2007, No. 207 dan 208/Pid.B/2007 Putusan Pidana PNCibinong untuk memasukkan penjara 6 orang penggarap tanah perkebunanCiderati/sengketa ke Rutan Pledang Bogor, dengan alasan merusak tanamandi atas tanah Perkebunan PT. Buana Estate selaku pemilik sah sesuaisertifikat HGU No. 149 tahun 2006 an. PT. Buana Estate.

Buana Estate. Skep Menteri Dalam NegeriNo.

Buana Estate/Penggugat/ Termohon Kasasi sejak tahun 1970. Padahal PT. BuanaEstate berdiri adalah tahun 1973. Sedang 4 orang saksi lainnyamengaku melihat plang PT. Buana Estate di lokasi objek sengketa padatahun 1975 padahal tanah itu menjadi HGU No. 1 an. PT. Buana Estateadalah pada tahun 1977.6.

TUNGGAL YUNUS ESTATE

TUNGGAL YUNUS ESTATE, tempat kedudukan di JalanMH.

Pajak Nomor Put55010/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 09 September 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1370/WPJ.06/2012tanggal 15 Oktober 2012, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2009 Nomor 00117/407/09/073/11 tanggal 24 Oktober 2011, atasnama : PT Tunggal Yunus Estate

untuk umum pada tanggal 9 September 2014, yang kamimohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya berbunyi sebagaiberikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1370/WPJ.06/2012 tanggal 15 Oktober 2012, tentang keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00117/407/09/073/11tanggal 24 Oktober 2011, atas nama : PT Tunggal Yunus Estate

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55010/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 9 September 2014, atas namaPT Tunggal Yunus Estate (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembalimelalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.1450/PAN/2014tertanggal 26 September 2014 dan telah diterima secara langsungoleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Oktober 2014sesuai Tanda Terima Surat TPST

dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.55010/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 9 September 2014 yangmenyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1370/WPJ.06/2012 tanggal 15 Oktober 2012, tentang keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 001 17/407/09/073/11tanggal 24 Oktober 2011, atas nama : PT Tunggal Yunus Estate

AGUS HIDAYAT VS PT MALIGI INDUSTRIAL ESTATE

,dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara danPenasihat Hukum Adhitya Nasution & Partners, beralamat diRuko Pasar Segar Jalan Graha Bunga Raya Blok RB1 Nomor21 Kelurahan Pondok Jagung Serpong Utara, TangerangSelatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2November 2016;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para PemohonEksekusi/Para Pembanding;LawanPT MALIGI INDUSTRIAL ESTATE, berkedudukan di Graha KIICLantai 2, Jalan Permata Raya Lot C1B Kawasan IndustriKarawang, diwakili oleh

Gugatan Perdata Nomor 8/Pdt.G/1988/PN Krw., diajukan oleh AgusHidayat sebagai Penggugat melawan Badan Pertanahan NasionalKantor Wilayah Propinsi Jawa Barat sebagai Tergugat I, KantorPertanahan Kabupaten Karawang sebagai Tergugat Il, PI MaligiPermata Industrial Estate sebagai Tergugat Ill, Nio Nyam Kong aliasTakim sebagai Tergugat IV;Berdasarkan fakta dua perkara tersebut terlihat bahwa ada kesamaanPenggugat dan objek tanah yang menjadi sengketa;12.Bahwa pihak Termohon Eksekusi III/Pelawan bersedia

gugatan perlawanan Pelawan menyebutkan yang menjadi pihakPelawan adalah PT Maligi Industrial Estate.

selaku Tergugat III;Bahwa gugatan Pelawan ternyata tidak menarik Nio Nyam Kong Alias Takim,Amen Suriadi dan PT Maligi Permata Industrial Estate sebagai pihak dalamperkara a quo;Dengan demikian, oleh karena Gugatan Pelawan dalam perkara a quoterbukti Kurang pihak, maka sudah sepatutnya gugatan Pelawan tersebutdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);.

) melainkan yang ada hanyalah PT Maligi PermataIndustrial Estate Sehingga jelas disini ada kekeliruan Judex Facti yang tidakdapat lagi disangkal kebenarannya sehingga maka Putusan PengadilanTinggi Jawa Barat Nomor 383/PDT/2016/PT.BDG juncto PutusanPengadilan Negeri Karawang Nomor 3/Pdt.Plw/2015/PN.Kwg sudahsepatutnya dibatalkan;3.

TUNGGAL YUNUS ESTATE

TUNGGAL YUNUS ESTATE, NPWP: 01.373.410.8073.000,beralamat di Jalan M.H. Thamrin No. 31, Kebon Melati, Jakarta Pusat10230, diwakili oleh Ir.

Pajak Nomor Put55013/PP/M.IVA/16/2014, Tanggal 09 September 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1373/WPJ.06/2012tanggal 15 Oktober 2012, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2009 Nomor: 00227/207/09/073/11 tanggal 24 Oktober 2011, atas nama : PT.Tunggal Yunus Estate

dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.55013/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 9 September 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1373/WPJ.06/2012 tanggal 15 Oktober 2012, tentang keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor: 00227/207/09/073/11tanggal 24 Oktober 2011, atas nama : PT Tunggal Yunus Estate

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MASPION INDUSTRIAL ESTATE

TUNGGAL YUNUS ESTATE

./2014,tanggal 15 Desember 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT TUNGGAL YUNUS ESTATE, tempat kedudukan di JalanM.H.

Putusan Nomor 1601/B/PK/PJK/2016 Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1728/WPJ.06/2012 tanggal 17Desember 2012, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00106/406/09/073/1 1tanggal 24 Oktober 2011, atas nama: PT Tunggal Yunus Estate, NPWP:01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan MH.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55008/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 9 September 2014, atas namaPT Tunggal Yunus Estate (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan PajakNomor P.1450/PAN /2014 tertanggal 26 September 2014 danditerima secara langsung pada tanggal 2 Oktober 2014 dengan buktipenerimaan Tempat Pelayanan Surat

persidangan dan hasil uji bukti, maka Majelisberpendapat sebagai berikut:Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sebesarRp2.397.045,00;Bahwa berdasarkan uji bukti koreksi sebesarRp2.397.045,00 tetap dipertahankan oleh PemohonPeninjauan Kembali, Karena tidak ada bukti;Bahwa Majelis berpendapat untuk tetap mempertahankankoreksi Pemohon Peninjauan Kembali sebesarRp2.397.045,00 karena selain tidak ada bukti, pembayaranSTNK tersebut untuk kendaraan bukan milik TermohonPeninjauan Kembali (PT Tunggal Yunus Estate

Putusan Nomor 1601/B/PK/PJK/2016Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.55008/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 9 September 2014 yangmenyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEPI728/WPJ.06/2012 tanggal17 Desember 2012, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor00106/406/09/073/11 tanggal 24 Oktober 2011, atas nama: PT TunggalYunus Estate, NPWP

BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE;;

BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE;;

MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 448/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE, beralamat diGraha KIIC Lantai 2, Jalan Permata Raya Lot C1B,Kawasan Industri KIIC, Sukaluyu Telukjambe Timur,Karawang, Jawa Barat, yang diwakili olen Sanny Iskandar,jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40

Kunio Yano termasuk dalam pengertian pengurus sehinggaberwenang menandatangani surat keberatan atas nama PT MaligiPermata Industrial Estate perusahaan;2. Bahwa Surat Keberatan Nomor 036/MPIE/FA/V1I/2015 tertanggal 11 Juni2015 telah memenuhi persyaratan formal dan seharusnya pihakTergugat dapat memproses surat keberatan tersebut;3.

PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 17 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor S3183/WPJ.07/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang PemberitahuanSurat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2010 Nomor 00002/240/10/059/15tanggal 13 Mei 2015, atas nama PT Maligi Permata Industrial Estate

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

NAZAR ARISANDI, S.HLawanPT MODERN INDUSRTIAL ESTATE

BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE;;

MODERN CIKANDE INDUSTRIAL ESTATE MELAWAN JATI Binti JAMIN, Dkk

The New Asia Industrial Estate(sebab Tergugat bukanlah pemilik dari tanah yang disengketakandalam perkara aquo) ;Bahwa sepengetahuan Tergugat, penguasaan tanah dalam perkaraaquo yang dikuasai oleh PT. The New Asia Industrial Estate adalahpenguasaan yang berdasarkan kepada kepemilikan berdasarkan buktihak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 202/Nambo Udik, tanggal21 Desember 2004 atas nama PT.

The New Asia Industrial Estate ;Bahwa Kompetensi Absolut suatu badan peradilan adalah kewenanganyang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materiatau pokok sengketa.

The New Asia Industrial Estate,penguasaan mana didasarkan pada Sertipikat HGB No. 202/NamboUdik atas nama PT.

The NewAsia Industrial Estate, bukan milik Tergugat ;Bahwa dengan fakta objek gugatan aquo adalah milik PT. The New AsiaIndustrial Estate, maka yang seharusnya digugat adalah PT. The NewAsia Industrial Estate tersebut, bukan PT. Modern Industrial Estate.

The NewAsia Industrial Estate telah memiliki bukti kepemilikan berupaSertipikat HGB 202/Nambo Udik atas nama PT.

KUMALA CEMERLANG ESTATE, dk vs LALLA DG. NGANI

Jongaya tanggal 27 Oktober2010, Surat Ukur Nomor 02491/2009 tanggal 08 Desember 2009, luas43.457 m2 atas nama PT Kumala Cemerlang Estate ;Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20048 Kel.

Jongaya tanggal 27 Oktober 2010, Surat UkurNomor 02491/2009 tanggal 08 Desember 2009, luas 43.457 m2atas nama PT Kumala Cemerlang Estate dimana PembuktianHak Lama (Pembuktian Alas Hak yang lama) yang diatur dengancara merekayasa identitas diri dan dokumendokumen lain olehH. A.

Tamalate Kota Makassar dengan Pemegang HakPT Kumala Cemerlang Estate ;Karena Bukti Hak Lama atau (alas hak atas tanah objeksengketa yang lama yang digunakan pada waktu pendaftarantanahobjek sengketa untuk pertama kali berdasar PP 10 Tahun1961 yang diatur secara tidak sah karena dilaksanakan dengancara merekayasa (istilah pidana = memalsukan) identitas diti dandokumendokumen lain oleh H.A.

Tjintjing Karaeng Lengkeseyang telah menyamar sebagai Tjintjng Karaeng Lsngkese(Pemilik Tanah Sengketa) yang terdaftar dalam Surat TandaPendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 1871959 harus digunakan juga berdasar Pasal 24 ayat (1) PP. 24Tahun 1997 oleh Pemegang Hak (PT Kumala Cemerlang Estate)sebagai Bukti Hak Lama dan atau Alas Tanah dan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 20048 Kel.Jongaya, Kec.

atas nama PT Kumala Cemerlang Estate dahulu sebagaiTergugat II Intervensi/Terbanding II dan kini sebagai Pemohon Kasasi ;Lebih jauh, Judex Facti telah mempertimbangkan bahwa oleh karenaMuh.

BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE;;