Ditemukan 3383 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-09-2012 — Putus : 09-01-2013 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 9 Januari 2013 — DEDDY DWITIYA PUTRA
175124
  • Kemudian korban INTANAYU RADITYA membangunkan terdakwa dan menanyakan mengenai fotofototersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memang mempunyaihubungan dengan perempuan tersebut di Papua.Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2011 korban INTAN AYU RADITYAmerasakan perubahan sikap dari terdakwa ketika datang berlibur ke Jakarta,terdakwa tidak lagi meletakan handphone miliknya dengan sembarangan dirumahdan selalu menyembunyikan handphone miliknya dari korban INTAN AYURADITYA seakan ada halhal
Register : 25-07-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN KOTABARU Nomor 272/Pid.Sus/2013/PN.Ktb
Tanggal 28 Agustus 2013 — TUGIHARTINI Binti TUKIJO
294
  • Bahwa syarat untuk mendistribusikan obat bebas dan bebas terbatas adalahtoko obat yang telah mempunyai ijin, dimana pendistribusian harus sesuaidengan kondisi si penderita dan hanya ditunjukkan untuk mengobati gejalapenyakit yang ringan, jadi pendistribusian juga tidak asal sembarangan jual,harus sesuai dengan keluhan si penderita, karena biar bagaimananpun yangnamanya obat kalau dipergunakan secara berlebihan dapat menjadi racun bagi si pemakai.Bahwa obat jenis carnophen (zenith) tidak boleh digunakan
Register : 23-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PN BATULICIN Nomor 426 / Pid. SUS / 2014 / PN. Bln
Tanggal 29 April 2015 — WAHYUDIE Bin (Alm) H. MAHJUR
4824
  • atau melawan hukum adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin,surat surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenangmemberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syaratmempergunakan narkotika;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas,sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa telahmenggunakan sabu yang bertujuan agar tubuh terasa segar dan tidak gampang capekdan sabu tersebut digunakan terdakwa secara sembarangan
Register : 02-12-2016 — Putus : 10-02-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PA GORONTALO Nomor 0866/Pdt.G/2016/PA.Gtlo
Tanggal 10 Februari 2017 — Ibrahim Mile bin Musa Mile lawan Ismiati Zakaria
7119
  • Maka atas dasar faktor tersebut majelis hakim sepakat untuktidak menerapkan ex officio hakim dalam menetapkan iddah dan mutah;Menimbang, bahwa hak ex officio hakim tidak dapat diterapkan padasemua perkara cerai talak, namun harus juga memperhatikan unsurunsurdalam sengketa rumah tangga, karena bisa jadi unsur problema dan sifatpertengkaran rumah tangga berbeda, sehingga apabila kekuatan ex officiosecara sembarangan diterapkan maka bisa jadi nilai dan rasa keadilan tidakakan dicapai bahkan tidak memberikan
Register : 19-04-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tsm
Tanggal 7 Juli 2021 — Penuntut Umum:
RIZAL SANUSI, SH.
Terdakwa:
Bagus Mulkini Komarudin Bin Ruhimat
346
  • jenis RIKLONA CLONAZEPAM 2 MgtersebutTerdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui bahwa didalam membeliatau menerima penyaluran obat psikotropika harus menggunakan resepdokter serta yang menyalurkan dan menyerahkanya harus seorang apotekeryang bekerja diapotek, serta seorang yang terdakwa tidak ketahui namanyanamun seseorang tersebut anak punk yang menjual obat psikotropika11tersebut tidak mempunyai legalitas dalam menjual obat psikotropika tersebutdikarenakan obat psikotropika tidak boleh dijual sembarangan
Register : 28-11-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 18-03-2013
Putusan PN KOTABARU Nomor 251/Pid.Sus/2012/PN.Ktb
Tanggal 6 Februari 2013 — AKHMAD NUR SULFA Bin MULTASIM
292
  • syaratsyarat dan cara pendistribusian untuk obat kerasberdasarkan resep dokter pada sarana pelayanan kesehatan,43Apotek yang mempunyai Apoteker pengelola Apotek,sedangkan untuk obat bebas dan obat bebas terbatas adalahtoko obat yang telah memiliki ijin yang dikeluarkan oleh KantorDinas Kesehatan di wilayah masingmasing dan mempunyaipenanggungjawab seorang Asisten Apoteker, dimanapendistribusiannya harus sesuai dengan kondisi si penderitadan hanya ditujukan untuk mengobati gejala penyakit ringantidak boleh sembarangan
    dan cara pendistribusian untuk obatkeras berdasarkan resep dokter pada sarana pelayanan kesehatan,Apotek yang mempunyai Apoteker pengelola Apotek, sedangkanuntuk obat bebas dan obat bebas terbatas adalah toko obat yangtelah memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan diwilayah masingmasing dan mempunyai penanggungjawab seorangAsisten Apoteker, dimana pendistribusiannya harus sesuai dengan51kondisi si penderita dan hanya ditujukan untuk mengobati gejalapenyakit ringan tidak boleh sembarangan
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Srl
Tanggal 8 Maret 2017 — DERAJAD Bin ZAINI;
474123
  • bawa ke lokasi dan diletakkan di lahan yang belum diland clearing;Bahwa Saksi ada melakukan pemasangan patok dimana pada saat itumenulis sendiri dan pasang sendirisendiri dengan menggunakan cat merahyang maksudnya agar masyarakat mengetahui batas dengan lahan PT.Samhutani dan tidak sembarangan menerobos lagi ;Bahwa ide untuk menanam bibit karet muncul dari Masyarakat sendiri,kehendak dari masyarakat ;Bahwa sepengetahuan Saksi, kata masyarakat ada 3 (tiga) baris bibit karettersebut ditanam mengikuti
    Samhutani ;Halaman 21 ke 67 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Srl Bahwa sepengetahuan saksi Masyarakat datang dan melihat lahan danmenanam bibit karet tersebut ; Bahwa saksi ada melakukan pemasangan patok dimana pada saat itumenulis sendiri dan pasang sendirisendiri dengan menggunakan cat merahyang maksudnya agar masyarakat mengetahui batas dengan lahan PT.Samhutani dan tidak sembarangan menerobos lagi ; Bahwa jarak antara patok tersebut kurang lebih 15 (lima belas) meter ; Bahwa seluruh lahan
    Samhutani ;Bahwa sepengetahuan saksi Masyarakat datang dan melihat lahan danmenanam bibit karet tersebut ;Bahwa saksi ada melakukan pemasangan patok dimana pada saat itumenulis sendiri dan pasang sendirisendiri dengan menggunakan cat merahyang maksudnya agar masyarakat mengetahui batas dengan lahan PT.Samhutani dan tidak sembarangan menerobos lagi ;Bahwa jarak antara patok tersebut kurang lebih 15 (lima belas) meter ;Bahwa seluruh lahan yang diland clearing itu adalah lahan milik masyarakatDesa Ladang
    Samhutani ;Bahwa sepengetahuan Terdakwa Masyarakat datang dan melihat lahan danmenanam bibit karet tersebut ;Bahwa Terdakwa ada melakukan pemasangan patok dimana pada saat itumenulis sendiri dan pasang sendirisendiri dengan menggunakan cat merahyang maksudnya agar masyarakat mengetahui batas dengan lahan PT.Samhutani dan tidak sembarangan menerobos lagi ;Bahwa jarak antara patok tersebut kurang lebih 15 (lima belas) meter ;Halaman 34 ke 67 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN SrlBahwa seluruh
Register : 09-07-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN BINJAI Nomor 272/PID.Sus/2015/PN.Bnj
Tanggal 26 Agustus 2015 — SAMANDI
334
  • telahmenggunakan tersebut untuk dirinya sendiri sebelum tertangkap oleh petugas PolresBinjai;Menimbang, bahwa walaupun pada saat ditangkap terdakwa tidak sedangmenggunakan inex/ectasy tersebut, namun kecenderungan terdakwa dalam memilikiinex tersebut adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri;Menimbang, bahwa untuk dapat mempergunakan inex/ectasy tersebut, haruslahmemenuhi persyaratan mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan negara RepublikIndonesia, dan ijin tersebut tidak dapat diperoleh secara sembarangan
Register : 24-11-2008 — Putus : 15-06-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 128/G/2008/PTUN.SBY
Tanggal 15 Juni 2009 — PT. GRAHA ALFA OMEGA melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA
8358
  • Kel.Ngagel yang mana tentunya sebelum prosespemecahan itu sendiri dilakukan harus14didahului dengan peristiwa hukum peralihanhaknya dahulu, baik berupa jual beli, hibahatau yangitain sebagai dasar prosespemecahan/ pemisahannya, bukannya lalu bisadiproses sembarangan dengan dasar SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No.571/HM/35/1996 tanggal 19061996 dan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No.1649/HM/35/1997
Register : 03-12-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PN BARABAI Nomor 202/Pid.Sus/2013/PN.Brb
Tanggal 21 Nopember 2013 — - NOVIANOR als UPI Bin PAHRURAJI
7310
  • Unsur ke 2 secara tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwamemiliki serta menguasai Narkotika jenis sabusabu tidak disertai dengan izin yang sah olehpihak yang berwenang, dalam faktanya Terdakwa sadar dan mengetahui jika menggunakan,memiliki serta memperjualbelikan Narkotika dilakukan dengan sembarangan maka dilarangoleh Undang Undang dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam kepentinganpengobatan dan / atau perawatan serta Terdakwa
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Bln.
Tanggal 14 Juni 2017 — NORHADI Bin H. HADIYATNOR (Alm)
2716
  • tergolong ke dalam daftar G atau Gevaarlijk (berbahaya),yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandaidengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya, dimana obatobatan yang masuk dalam golongan ini adalahantibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obatyang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obatpenenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obatkeras karena kalau digunakan secara sembarangan
Register : 25-11-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Kpn
Tanggal 9 Februari 2021 — Penuntut Umum:
SAUMI RIANI DAULAY, SH
Terdakwa:
ISWANDI Bin JUMIRAN
2522
  • kedalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwaberniat mencari makan , Sampai di depan warung lalapan Jalan RayaSegaran Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sekirapukul 22.30 Wib petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan danpenggeledahan terhadap Terdakwa ;Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saudara IPAN sudah sebanyak +7kali selama + 3 bulan ini dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan/ konsumsisendiri;Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli sabu dan memakai sabu tidakboleh sembarangan
Register : 27-01-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 9 Juni 2015 — -Djualiady -Lawan -Mariyanti
675
  • ikatan lahir dan batin antara seorang priadan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa ;Menimbang, bahwa dari definisi yang diberikan dalam ketentuan Pasal 1UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat terlihat bahwaperkawinan adalah sebuah ikatan yang sakral sehingga pengakhiran terhadap suatuHalaman 15 dari 20 Nomor 15/PdtG/2015/PN.Tjk16hubungan perkawinan tidaklah dapat dilakukan secara sembarangan
Register : 15-10-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 358/Pid.B/2019/PN Krs
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
A. FADHILAH, S.H.
Terdakwa:
MULYONO Bin SERAWI Alm
647
  • TARYO dikarenakan Sdr.H.TARYO sering menaruh sepeda motor sembarangan Saksi menerangkan bahwa dirinya bersama dengan Sdr. YUDI danSdr. RUPAN menjual sepeda 1 (satu) unit sepeda motor honda variowarna putih hasil pencurian tersebut kepada Sdr. MUL atau biasa disebut Kampung MUL dengan harga Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah)namun uangnya belum di bayarkan sampai saksi tertangkap.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;4. Saksi Sukarni Al. B.
Putus : 24-09-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 124/Pid.B/2014/PN. KBJ
Tanggal 24 September 2014 — -PENDI GINTING
476
  • parkit tersebut,kemudian datang teman saksi TIO TAMBUNAN untuk meminggirkanmobil angkut tersebut, kemudian saksi pulang karena ada keluargayang meninggal diberastagi, saksi pulang untuk mengambil sarungmelewati jalan bersebelahan dengan ladang, ketika itu saksimelihat ada dua karung goni karena penasaran saksi membukakarung goni tersebut dan melihat wortel, kemudian saksimelanjutkan perjalanan, karena jalan sempit saksi bertemuterdakwa, kemudian saksi menegurnya, selanjutnya saksi tanyakenapa parker sembarangan
Upload : 15-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1927 K/PID/2011
Jaksa pada Kejari; Ali Gufron, SH
2210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AMIR secara bersamasama dengansengaja menghancurkan pohon pisang dengan caramenebangi pohonpohon pisang yang dimaksud olehTerdakwa ALI GHUFRON, SH dengan menggunakan alat sabitdengan sembarangan, seenaknya setelah pohon pohonpisang tersebut tumbang dan hancur terpotong potonglalu. oleh Terdakwa ditinggal begitu saja saat TerdakwaALI GHUFRON, SH. Menunggui . MUHAIMIN, II. MUSIR AlsP. LINDA, III. YASKUR Als P YUMIATUN, IV. M. MALIK, V.JUPRI Als P. SUPRATNO, VI. KODRI Als. P. SUBENI danVil.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PN MASAMBA Nomor Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msb
Tanggal 22 Nopember 2016 — JUNADIR Als DAENG PAWARE
9149
  • saksi telah meracuni kayunya karenakatanya saksi pernah meminta kayunya tersebut untuk dibelinamun Terdakwa tidak mau;e Bahwa setelah bertemu dengan Lelaki NASRANG SABA malamitu, saksi langsung pulang kerumah dan pagi harinya karenamerasa telah dipermalukan oleh Terdakwa dengan tuduhanperbuatan yang tidak pernah saksi lakukan, saksi kKemudianpergi ke Kantor Polsek Malangke melaporkan perbuatanTerdakwa tersebut;e Bahwa tujuan saksi melaporkan Terdakwa untuk memberikanpelajaran agar Terdakwa tidak sembarangan
Register : 03-11-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 998 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JIDECO INDONESIA
3722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam rangka melengkapi komponen yangdiproduksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Bahwa subsub komponen yang yang diproduksi supplier tertentu adalah BKP yangdipesan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) denganspesifikasi tertentu;Bahwa atas peminjaman aktiva mesin oleh supplier tersebut tidak dikenakan sewaoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Bahwa mengingat subsub komponen yang diproduksi supplier merupakan BKP yangbersifat spesifik dan tidak sembarangan
    Bahwa dalam proses produksinya, suppliersupllier tersebutmeminjam aktiva mesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) beserta teknologi produsinya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipesanoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Bahwa tidak sembarangan orang atau perusahaan dapat menggunakan mesin yangmemiliki teknologi tertentu dalam memproduksi subsub komponenpesananTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengingat teknologiproduksi subsub komponen
    Bahwa dalam prosesproduksinya, suppliersupllier tersebut meminjam aktiva mesin milikTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beserta teknologiprodusinya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipesan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);g Bahwa tidak sembarangan orang atau perusahaan dapat menggunakan mesinyang memiliki teknologi tertentu dalam memproduksi subsub komponenpesanan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengingatteknologi produksi subsub komponen
Register : 23-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 672 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT. MITSU MIIKE MACHINERY COMPANY LIMITED
4224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • danmengabulkan permohonan bandingTermohon Peninjauan Kembali denganpertimbangan Termohon Peninjauan Kembalisudah melaksanakan pembebanan HPPberdasarkan metode persentase tingkatpenyelesaian yang terdapat dalam PSAK 34,padahal baik PSAK 34 maupun PeraturanPemerintah Nomor 138 Tahun 2000, samasama mengatur bahwa persentase tingkatpenyelesaian berasal dari biaya yangsebenarnya terjadi dibagi dengan sisa biayauntuk =menyelesaikan proyek, bukandidasarkan pada persentase tingkatpenyelesaian yang dibuat sembarangan
    danmengabulkan permohonan banding TermohonPeninjauan Kembali dengan pertimbanganTermohon Peninjauan Kembali sudah melaksanakanpembebanan HPP berdasarkan metode persentasetingkat penyelesaian yang terdapat dalam PSAK 34,padahal baik PSAK 34 maupun PeraturanPemerintah Nomor 138 Tahun 2000, samasamamengatur bahwa persentase tingkat penyelesaianberasal dari biaya yang sebenarnya terjadi dibagidengan sisa biaya untuk menyelesaikan proyek,bukan didasarkan pada persentase tingkatpenyelesaian yang dibuat sembarangan
Register : 08-05-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 2434/Pdt.G/2015/PA.Bwi
Tanggal 17 Desember 2015 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
212
  • Maka terhadap jawaban penggugat tersebut akan segera tergugatlaporkan kepada yang berwajib supaya tidak sembarangan lagi mengumbarpernyataan yang tidak benar;4.