yangtidak dicatatkan) secara hukum harus dilindungi hakhaknya;Menimbang, bahwa anak yang lahir karena perzinaan atau nikahsirri (nikah sirri dibaca sebagai perkawinan yang tidak legal sehinggasecara hukum tidak memiliki kKekuatan), adalah merupakan akibat dariperbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, makadirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orangtuanya tersebut, seperti beban sosial menanggung malu, minder,tersisinkan dari lingkungan serta berbagai sangsi

No. 186/Pdt.G/2016/PA.Spn Bahwa saksi tahu hal tersebut karena perempuan yang bernama(nama wanita lain) bertetangga dengan saksi; Bahwa saksi tahu Tergugat menjalin hubungan dengan LantiyaMonita, karena Tergugat dengan Lantiya Monita ditangkap olehmasyarakat dan dibawa ke gedung adat; Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat ditangkap olehmasyarakat, saksi melihat Tergugat ketika sudah di Gedung adatdisidang hingga dikenai sangsi adat; Bahwa saksi juga tahu dan melihat sendiri Tergugat sering

Tergugat I dan Tergugat II Khususnya terkait penerbitan aktapernikahan atau kutipan akta perkawinan;Bahwa ketentuan hukum yang wajib dijalankan oleh Tergugat II dalam menerbitkanakta pernikahan nonmuslim, harus berdasarkan ketentuan yang telah Tergugat Iuraikan pada dalil eksepsi point B angka diatas;Maka jika Tergugat II menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat IItidak berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka hal itu10merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat sangsi

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa, pada hakekatnyamerupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagaiprajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit.3.Bahwa sebelumnya perbuatan seperti ini pernah dlakukan danTerdakwa dijatuhi hukuman disiplin namun tidak membuat jera danagar perbuatan ini tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jerakepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.Menimbang, bahwa

Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru) oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efekcegah terhadap prajurit lainnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dankembali menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafahPancasila dan Sapta Marga

Bahwa atas kejadian tersebut diatas Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi dan jika mengulangi lagiTerdakwa siap menerima sangsi sesuai dengan hukumyang berlaku.Bahwa barang bukti yang diajukan oleh OditurMiliter dalam persidangan ini berupa:Surat surat: 11 (sebelas) lembar daftar absensi atas namaTerdakwa.Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan padaTerdakwa dan para Saksi serta telah diterangkansebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyataberhubungan dan

Oleh karena itu bagaimana dilakukan pemeriksaan setempat (PS) mengingatdiatas bidang tanah objek perkara telah berdiri bangunan rumah termasukmilik Pemohon Kasasi sebab pondasi yang disebut Termohon Kasasitersebut sudah tidak ada pada tempatnya;Dengan demikian tidak ada alas an maupun dasar hukum bahwa TermohonKasasi dinyatakan sebagai pemilik berdasarkan kartu kaveling yang tertulisatas nama Bambang Sutikno Rustani bukan atas nama Termohon Kasasiyang menurut ketentuan tidak dapat dialinkan dengan sangsi

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang secara spesifiktelah diatur didalam Bab XI Tentang Ketentuan Sangsi Pasal 84 UndangUndang R.I.

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang secara spesifik telah diaturdidalam Bab XI Tentang Ketentuan Sangsi Pasal 84 Undang Undang R.I.

Santos Jaya Abadi telah mengajukan Surat Dispensasikepada Penggugat pada tanggal 27 Desember 2016 dengan nomor surat0257/B/PUK SPAI FSPMI/ PT.SJA Il/ XIl/ 2016 serta surat nomor0257REV/B/PUK SPAI FSPMI/ PT.SJA II/ XII/ 2016 dan terkait SuratPeringatan Satu (1) yang diberikan Penggugat, Tergugat tidak pernahmenanda tangani Berita Acara perihal kronologis dan rekomendasipemberian sangsi Surat Peringatan Satu (1).Bahwa terkait ketidak hadiran Tergugat tanggal 18 Maret 2017, keteranganyang disampaikan

Bahwa uraian yang disampaikan Penggugat pada Poin 1, 2, 3, 4, 5mengenai dasar pemberian sangsi yang telah di atur dalam PeraturanPerusahaan adalah sesuatu yang tidak tepat karena Peraturan Perusahaanyang dimiliki oleh Penggugat telah habis masa berlakunya dan tidak pernahdi perbaharui serta di perpanjang. Dan selama menjalin hubungan keijadengan Penggugat, Tergugat tidak pernah diberikan salinan naskahPeraturan Perusahaan.7.

MHurufg, yang mendalilkan bahwa Pemindahan dalam RangkaPenurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah merupakanTingkat Jenis Hukuman Disiplin Berat, bahwa Penggugatdiuntungkan dengan adanya Surat Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur Nomor: 133 Tahup, 4940 tertanggal31 Mei 2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri SipilTenaga Guru di Lingkungan Pemerintah KabupatenTanjung Jabung Timur $atas nama Penggugat, yangdimutasikan menjadi Guru SMA Negeri 7 KabupatenTanjung Jabung Timur karena semula Penggugat akandijatuhi Sangsi

sebagaimana yang Penggugat dalilkantetapi karena ada kebijakan lain maka Tergugat cukupdengan memutasi Penggugat, bahwa Penggugat Dimutasibukan Turun Pangkat karena Pangkat atau GolonganPenggugat tetap pada Golongan IV/A, namun untuk31Kepala Sekolah hanya merupakan Tugas Tambahan;Semula Sangsi yang akan dijatuhi kepada Penggugatkarena Penggugat Tidak Disiplin sejak Diangkatmenjadi Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Tanjung JabungTimur Yaitu) tidak pernah memenuhi' Undangan Rapatyakni: Pada tanggal 22 Februari

sebelum pokok perkara ini diperiksa atausebelum adanya putusan akhir dalam perkara ini ;10 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan didukung oleh buktibukti yang11otentik dan sempurba, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi ;Bahwa Penggugat mengkhawatirkan dan patut menduga bahwa Tergugat tidakberetiket baik untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini maka Penggugatmenuntut agar Tergugat diberikan suatu sangsi

Pemohon tidakmengabulkan dan rumah tangga rujuk kembali;2 Ditahun 2007 sampai 2009 hubungan rumah tangga mulai tidak harmoniskarena Termohon mengetahui kalau Pemohon mempunyai wanita lain,namun Pemohon tidak tidak memberikan atau tidak mengabulkan, dankondisi tersebut bisa diredam kalau Pemohon mengakui kesalahan danberjanji tidak mengulanginya lagi sehingga keluarga masih tetap harmonis;3 Karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dari Pemohon di tahun 2013Termohon terjerat hokum dan menjalani sangsi

sifat dan karakteristik hukum pidana perbankan sebagai hukumpidana khusus eksternal, hukum pidana khusus eksternal ada ciricirinya yang pertama hukum pidana khusus eksternal itu bersifatultimum remedium artinya sarana yang paling terakhir untukpenegakan hukum apabila perangkat hukum lainya tidak lagiberfungsi ciri yang kedua dari hukum pidana khusus eksternal yangtermasuk didalamnya adalah hukum pidana perbankan merupakahpidana administrasi atau dengan kata lain hukum administrasi yangdiberikan sangsi

Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat yang pertama hukum pidana tidakdapat berlaku surut yang kedua hukum pidana harus tertulis yangketiga hukum pidana harus jelas yang keempat hukum pidanaharus ketat terkait dengan hukum

Apabila kita melinat berdasarkan interprestasihistoris atau sejarah terbentuknya Pasal tersebut ini berkaitandengan prinsip kehatihatian didalam dunia perbankan artinyakembali pada sifat dan karakteristik hukum pidana perbankansebagai hukum pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian

secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukanHalaman 51 dari 109 hal.

Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN SktBahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada sifatdan

Putusan PHI Nomor 9/PDT.SUS/2014/PHIJabatan dan Pasal 10 (1) menyatakan Perusahaan berwenangmutlak memindahkan atau memutasikan karyawan dari suatu jabatanke jabatan lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam rangkatercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, sertamenunjang pengembangan diri dan jenjang karir karyawan yangbersangkutan Berdasarkan hal tersebut maka penolakakan Penggugat telahmelanggar Peraturan Perusahaan Pasal 9 dan Pasal 10 Ayat (1) danAyat (2) dan dikenakan sangsi

Bahwa Penggugat atas pelanggaran Peraturan Perusahaan Pasal 9dan pasal 10 ayat (1) dan (2) dan pasal 25 huruf (f) serta pasal 161 UUNo. 13 tahun 2003, dikenakan sangsi PHK. , pada tanggal 21Desember 2011, sehingga masa kerja Penggugat sebagai mana yangditerangkan dalam anjuran, poin 1 yaitu 3 tahun 3 bulan, bertentangandengan gugatan dalam pokok perkara poin 17 ayat (8) dengan masakerja 5 tahun lebih yang dihubungkan dengan pekerja dapatHalaman 47 dari 53 Putusan PHI Nomor 9/PDT.SUS/2014/PHImengajukan

Indramayu juga terjadi adanyakebocoran dan penyelewengan serta penggelapan dana yang dilakukan olehpara karyawarn / sales Penggugat, menderita kerugian mencapai hampirsejumlah Rp. 1.500.000.000, ( satu milyar lima ratus ribu rupiah ) juga menderitakerugian akibat adanya kerusakan barang dan adanya penyusutan barangserta adanya penjualan barang dibawah harga sehingga merugi sebesarRp. 1.250.000.000, (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;e PARA PENGGUGAT pada tahun 2011 merugi akibat dikenakan sangsi

dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kridit selama satu ( 1 ) tahun sebesarRp 500.000.000, ( lima ratus juta rupiah ) dan denda finalti pada satu Bankswasta sebesar Rp 100.000.000, ( seratus juta rupiah );e PARA PENGGUGAT pada tahun 2012 merugi akibat dikenakan sangsi dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kridit selama satu ( 1 ) tahun padasuatu Bank swasta sebesar Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah);8.

Bahwa pada Penjelasan Penting bagi Calon Konsumen / KonsumenBaru, pada poin VIII huruf a, keterlambatan pembayaran dan sangsi sangsinya dengan sadar Penggugat menandatangani dan telahmembaca dengan cermat (terbukti dengan Tergugat menandatangani pernyataan tersebut);Il Keberatan Atas Penggugat yang Tidak Mempunyai Hak di DalamMengajukan Gugatan Kepada TergugatPenggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan kepadaTergugat dikarenakan Penggugat sendiri berada dalam kondisi ciderajanji (wanprestasi)

Bahwa pada Penjelasan Penting bagi Calon Konsumen / KonsumenBaru, pada poin VIII huruf a, keterlambatan pembayaran dan sangsi sangsinya dengan sadar Penggugat menandatangani dan telahmembaca dengan cermat (terbukti dengan Tergugat menandatangani pernyataan tersebut);Il.

(Bukti P08).............Dengan Demikian Pasal 9, 10, (14.4 mengenai sangsi) telahCACAD HUKUM, INVALID & HARUS BATAL DEMI HUKUNM ......SERTA HARUS DITOLAK.8.2 Pasal2 9,10dan 14.4 Peraturan Rumah Dinas nomor 87 / CDU/KSKpts / 1988 (Bukti P04) harus BATAL DEMI HUKUM karena:a) Pasal (9), (10), (14.4) telah MERUSAK TERHADAPKESEIMBANGAN ATAS HAK & KEADILAN ATAS HAKPENSIUNAN YANG BELUM MEMILIKI RUMAH SENDIRI,bertentangan dengan lsi Surat Direksi PT.

HAKMENEMPATI RUMAH DINAS adalah TIDAK BENAR.Para Pensiunan Penghuni Rumah Dinas BELUM MEMIKIRKAN UNTUKMENYERAHKAN RUMAH DINAS , kecuali menuntut PENYELESAIAN ADIL &PERSAMAAN HAK ATAS RUMAH DINAS yang sudah dirawat puluhan tahunoleh Para Pensiunan Penghuni Rumah.14.6 BELUM DISERAHKANNYA RUMAH DINAS KEPADA PTKS , karenaberdasarkan BuktiBukti Hukum PENGHUNI PENSIUNAN PENGGUGATDAN PENSIUNAN LAINNYA MEMILIKI ALAS HAK YANG KUAT UNTUKMELAWAN PASAL (10) BATAS WAKTU MENEMPATI RUMAH DINAS &PASAL (14.4) MENGENAI SANGSI

Pol EB 51AB warna biru dalam sebuah bungkusanplastik, jadi penyerahan uang tersebut tanpa diketahui oleh Terdakwa sendiriatau orang lain ;e Bahwa terdakwa dipersidangan telah menolak/meyangkal semua dakwaanyang didakwakan kepadanya, dimana terdakwa secara tegas telah pulamenolak/meyangkal semua keterangan saksi yang diajukan khususnyaketerangan saksi korban Peter Damien alias Peter tersebut ; 46 Menimbang, bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwaselain mendapatkan sangsi hukuman

pidana tentunya Terdakwa masih dimungkinkanmendapatkan sangsi administrasi sehubungan dengan pekerjaannya sehinggahukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Maumere tersebut dianggapterlalu berat, untuk itu menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggiagar tercipta rasa keseimbangan dan keadilan bagi Terdakwa danmasyarakat ; Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karena itusebagai pelajaran adalah patut dan adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimanadalam dictum

Berdasarkan hasil "Pemeriksaan tersebut sehingga bahwa terangdan jelas terbukti banhwa Penggugat adalah seorang PNS yangbersih dan atau tidak sedang dicabut haknya, serta bukan sebagaiorang yang sedang menjalani adanya putusan sangsi atauhukuman, atau tindakan disiplin apapun, sehingga Penggugatadalah nyata telah terbebas dari dugaan dan sangkaan yang tidakbenar adanya, maka sesungguhnya adalah berhak mendapatkangaji yang penuh/utuh pula;Halaman 10 dari 30 halaman.

Dan setelahdidapat hasil pemeriksaan terhadap Pemohon tersebut tidak ada lagipemeriksaan lagi dan karena pokok alasanalasan keberatan dan menolakmemberikan 50% gaji kepada bekas Istrinya adalah benar dan tidak ada faktapelanggaran disiplin seperti yang disangkakan tersebut, tidak ada catatanbantahan/sanggahan dari Tim Pemeriksa yang dimaksudkan Termohon,maka berdasar atas faktafakta dan hukum maka terbukti tidak ada hukumandisiplin atau sangsi apapun dengan telah melewati masa tenggang 14 hari videP57

INDRA SOEDJOKO.kepada Penggugat, setelah putusan ini dibacakan ataudiucapkan ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengganti kerugian kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus atas sangsi Denda sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per hari karena tidak menyerahkan tanahdan bangunan dalam keadaan kosong sebagaimana bunyi Akta PerjanjianPengosongan No. 84 tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat dihadapandan diterbitkan oleh Notaris/PPAT Ruddyantho Tantry, S.H. terhitung sejaktanggal 1 Januari

Petitum dan Posita Gugatan Tidak Sejalan :Halaman 14 dari44 Putusan No. 99/Pdt/2016/PT.SMR.Bahwa petitum gugatan hal. 7 angka 7 berbunyi MenghukumTergugat danTergugat Il untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dansekaligus atas sangsi denda sebesar Rp. 1.000.000.